P3SEKPI Publication Info

Publication of our researchers will contribute to the world.

Kebijakan Land Swap Mungkinkah Dilakukan?

  • View : 126
  • Download : 122

Wacana land swap mengemuka setelah dokumen Stranas REDD+ menjadikan kegiatan tersebut sebagai langkah strategis untuk implementasi REDD+. Di tengah gencarnya upaya beberapa pemda untuk mengkonversi hutan di wilayahnya, wacana tersebut diusung oleh para penggiat REDD+. Landasan hukum yang ada belum mengatur tukar-menukar hutan untuk tujuan kehutanan (konservasi), selama ini peraturan yang ada hanya mengatur tukar-menukar untuk tujuan penggunaan kawasan hutan (tujuan di luar sektor kehutanan). Implementasi land swap akan menimbulkan fragmentasi lahan yang berdampak sosial, ekonomi, politik dan lingkungan. Urutan prioritas kebijakan yang disarankan untuk menyikapi wacana land swap adalah: Prioritas I : Menggunakan instrumen kebijakan Payment Environmental Services (PES) untuk lahan APL yang berhutan (mengandung high conservation value tinggi (hutan primer dan lahan gambut). Prioritas II : Land swap dilakukan melalui review RTRWP. Prioritas III : Perbaikan tata kelola lahan hutan yang terdegradasi. Prioritas IV : Pembelian lahan APL oleh pemerintah. Prioritas V : Melakukan tukar-menukar kawasan hutan terdegradasi dengan APL berhutan. Areal yang paling mungkin dilakukan land swap adalah mempertahankan hutan primer di hutan produksi konversi.

Penulis : Dr. Ir Sulistya Ekawati M.Si
Anggota :
Drs Lukas Rumboko Wibowo M.Sc. Phd
Yanto Rochmayanto S.Hut, M.Si
R.A. Kushartati Budiningsih S.Hut., M.Si.
Fentie Jullianti Salaka M.Si.
M. Zahrul Muttaqin S.Hut.,M.M.,M.F,PhD.
Penulis lain :

More Info

  • Type : Policy Brief
  • ISBN :
  • Publisher : puspijak
  • Year : 2014

Copyrights © 2020 P3SEKPI. All Rights Reserved