P3SEKPI Publication Info

Publication of our researchers will contribute to the world.

Regulasi Perhutanan Sosial di Lahan Gambut: Antara Political Will dan Realita

  • View : 135
  • Download : 144

Perhutanan Sosial (PS) saat ini, dianggap oleh semua pihak sebagai skema legal termuktahir sejak pemerintah, sebagai regulator, beralih fokus dari pengaturan pengelolaan lahan dan hutan yang mengutamakan supremasi hasil kayu kepada pendekatan kesejateraan masyarakat mulai dua dekade lalu. PS seolah menjadi penyedia titik temu antara tekanan produksi, konservasi dan pemuliaan peradaban manusia. Seiring eforia PS, advokasi civil society organization (CSO) secara masif menyuarakan akses masyarakat ke lahan gambut melalui skema PS perlu diperluas seperti halnya pada lahan mineral, yang bertujuan untuk mengakomodir emansipasi akses kepada masyarakat tempatan di lahan gambut. Sementara itu, sebagian besar ekosistem gambut (yang menjadi alternatif sumber daya dan ruang produksi skala besar (korporasi) sejak tahun 70an) kerusakannya dianggap sudah mencapai pada ambang yang mengkhawatirkan. Hal tersebut akibat banalitas pasar dimana permintaan nasional dan internasional yang sangat besar terhadap komoditi tertentu yang kebetulan adaptif tumbuh di gambut melalui serangkaian modifikasi lahan. Sementara itu, konstruksi data dan kesimpulan ilmiah pun menyatakan bahwa ekosistem gambut adalah unik di mana ekosistem tersebut mempunyai beberapa fungsi vital untuk kehidupan dan pengelolaannya harus memerhatikan kesatuan hidrologis yang tidak mengenal batas-batas yurisdiksi. Sebelum gambut di tetapkan sebagai ekosistem dengan pengelolaan yang khusus pada Peraturan Pemerintah (PP) 71 Tahun 2014, batas-batas unit pengelolaan lahan dan hutan selama ini bersifat yurisdiksional dan tentunya tidak dapat diterapkan pada rezim pengelolaan gambut yang “ideal”. PS yang pada level praksis berpotensi bias “korporasi” dan bias “pengetahuan lahan mineral” baik pada tekanan aspek produksi dan sifat-sifat pengelolaannya, memerlukan regulasi yang komprehensif, pengawasan yang sistematis dan dukungan sumber daya dari semua pihak terkait.

Penulis : Handoyo S.Hut., M.Si.
Anggota :
Penulis lain :

More Info

  • Type : Policy Brief
  • ISBN :
  • Publisher : P3SEKPI
  • Year : 2018

Copyrights © 2020 P3SEKPI. All Rights Reserved