P3SEKPI Publication Info

Publication of our researchers will contribute to the world.

Optimalisasi Dana Sawit dalam Mendorong Praktik-Praktik Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat yang Berkelanjutan

  • View : 114
  • Download : 145

Kelapa sawit adalah salah satu komoditas sumber penghasil devisa negara. Di sisi lain sektor kelapa sawit juga menghadapi isu lingkungan sebagai salah satu penyebab deforestasi karena masih adanya kebun sawit baik skala besar maupun skala kecil yang dimiliki masyarakat berada di kawasan hutan. Kondisi ini menyebabkan petani sawit rakyat sulit mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan karena tidak dapat memenuhi syarat legalitas lahan. Sementara petani sawit rakyat tidak memiliki kecukupan dana untuk melaksanakan praktik pengelolaan sawit lestari seperti penyiapan lahan tanpa bakar, penyediaan bibit berkualitas dan pupuk yang bermuara pada rendahnya produktivitas lahan petani sawit swadaya. Untuk mengatasi isu tersebut pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki  tata kelola sawit di Indonesia melalui perbaikan aspek regulasi berupa penguatan peraturan standar-standar pengelolaan sawit lestari Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO). Bentuk kebijakan pemerintah lainnya adalah dikeluarkannya kebijakan pungutan dana perkebunan sawit atas kegiatan ekspor sawit dan/atau produk turunannya dengan berlandaskan pada amanat Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 jo Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016. 

Tujuan utama penggunaan dana perkebunan dalam UU perkebunan adalah untuk kegiatan peremajaan, penelitian, pengembangan sumber daya manusia (SDM), promosi dan sarana prasarana.  Namun dalam realisasinya penggunaan dana sawit sebagian besar (89%) digunakan sebagai subsidi pengembangan biodiesel sebagai upaya menstabilkan harga Crude Palm Oil/CPO yang jatuh akibat over supply sehingga dapat diserap oleh pasar biodiesel. Instrumen dana sawit dapat dijadikan insentif bagi upaya pengurangan deforestasi melalui pendanaan untuk program intensifikasi kebun yang meliputi (a) Optimalisasi implementasi peremajaan kebun dari dana sawit untuk peremajaan sawit rakyat, legalisasi lahan, sertifikasi ISPO, dan penyediaan database petani swadaya, melalui i) pendampingan pekebun secara terstruktur dan berkualitas, ii) penguatan peran dinas perkebunan melalui fasilitasi dan penganggaran berdasarkan kinerja di tingkat tapak disertai pengawasannya, iii) alokasi dana sawit untuk subsidi bunga pinjaman bagi petani pada masa grace period, iv) bantuan permodalan produktif bagi petani pada masa grass period, v) peningkatan besaran bantuan biaya peremajaan sebesar 60% dari standar biaya peremajaan yang ditetapkan pemerintah; (b) Untuk mengatasi harga CPO yang turun akibat over supply maka perlu diatur dari sisi supply yaitu dengan kebijakan moratorium pemberian izin terhadap pengusahaan kebun kelapa sawit; (c) Komite pengarah Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) harus mengembalikan fungsi penggunaan dana sawit sesuai dengan Undang-Undang perkebunan, untuk itu: i) komite pengarah harus membuat rencana alokasi dana sawit untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan dengan mengidentifikasi lahan prioritas perkebunan swadaya yang akan dibantu peremajaannya dan dipublikasikan secara periodik, ii) harus ada sistem keterbukaan informasi publik dalam pengalokasian dana sawit melalui sistem informasi yang transparan terkait pengalokasian dana sawit, iii) memastikan perusahaan penerima dana sawit untuk pengembangan biodiesel memenuhi prinsip berkelanjutan, iv) penguatan fungsi dewan pengawas terhadap BPDPKS yang terdiri atas multi stakeholder.

Penulis : Dr Fitri Nurfatriani S.Hut, M.Si
Anggota :
Penulis lain :

More Info

  • Type : Policy Brief
  • ISBN :
  • Publisher : P3SEKPI
  • Year : 2018

Copyrights © 2020 P3SEKPI. All Rights Reserved