P3SEKPI Publication Info

Publication of our researchers will contribute to the world.

Kebijakan Pemanfaatan Hutan Lindung di Masa Desentralisasi

  • View : 97
  • Download : 122

Setelah lebih dari sepuluh tahun hutan lindung didesentralisasikan pengelolaannya oleh pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten, deforestasi masih terus terjadi. Menurut hasil penghitungan Pusat Inventarisasi dan Perpetaan Hutan pada Ditjen Planologi Kehutanan (2010), luas deforestasi kawasan hutan lindung pada periode tahun 2003 – 2006 adalah 391.000 Ha, dengan angka deforestasi tahunan pada kawasan ini adalah 130.300 Ha/ tahun. Deforestasi di hutan lindung memicu terjadinya bencana alam, karena fungsi hutan lindung terkait dengan pengaturan tata air, pencegahan banjir, pengendalian erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Angka deforestasi di atas mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut belum efektif. Ketidakefektifan suatu kebijakan terkait dua hal yaitu isi kebijakan dan implementasinya (Sutton, 1999). Isi kebijakan terkait dengan masalah bagaimana kebijakan tersebut dibuat dan apakah berdasarkan azas perundangudangan yang baik. Implementasi kebijakan terkait dengan bagaimana kebijakan tersebut dioperasionalkan. Implementasi desentralisasi pengelolaan hutan lindung belum berjalan sesuai dengan harapan. Salah satu penyebabnya adalah Pemerintah Kabupaten kurang merasakan manfaat langsung hutan lindung yang ada di daerahnya, sehingga desentralisasi pengelolaan hutan lindung tidak
menjadi insentif bagi Pemerintah Kabupaten untuk menjalankan kewenangannya. Pemerintah Kabupaten lebih menghargai manfaat langsung dari hutan, daripada mengapresiasi manfaat tidak langsungnya. Keterbatasan pemanfaatan hutan pada hutan lindung, menjadi alasan Pemerintah Kabupaten untuk mengusulkan perubahan fungsi hutan lindung menjadi fungsi produksi atau peruntukan yang lain. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan mengadakan analisis lebih dalam tentang kebijakan pemanfaatan hutan lindung di era desentralisasi. Berdasarkan perundangan yang ada pemanfaatan hutan lindung dapat berupa kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan serta memungut hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung dilakukan melalui kegiatan: pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati serta penyerapan dan/atau penyimpanan karbon. Terkait dengan pemanfaatan hutan lindung di era desentralisasi, ada dua pertanyaan yang ingin dijawab yaitu : 1) Apakah peraturan yang terkait dengan pemanfaatan hutan lindung sudah sesuai dengan asas perundang-undangan yang baik; 2) Bagaimana implementasi kebijakan pemanfaatan hutan lindung

Penulis : Dr. Ir Sulistya Ekawati M.Si
Anggota :
Mega Lugina S.Hut., M.For.Sc.
Kuncoro Ariawan S.Hut
Dr. Ir Hariyatno Dwi Prabowo M.Sc
Penulis lain :

More Info

  • Type : Policy Brief
  • ISBN :
  • Publisher : puspijak
  • Year : 2011

Copyrights © 2020 P3SEKPI. All Rights Reserved