P3SEKPI Publication Info

Publication of our researchers will contribute to the world.

Pembangunan Hutan Kota, Hanya Slogan Belaka: Studi Kasus di Jabodetabek

  • View : 104
  • Download : 124

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang pada Pasal 29, Ayat 1-3 dinyatakan bahwa: (1) ruang terbuka hijau (RTH) terdiri dari RTH publik dan RTH private; (2) proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 % dari luas wilayah kota; (3) proporsi RTH publik di wilayah kota paling sedikit 20 % dari luas wilayah kota. Berpedoman pada UU No. 26/2006 terkait penyediaan RTH dan hutan kota tersebut, seluruh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten diwajibkan untuk dapat memenuhi target luas RTH dan hutan kota di wilayahnya masing-masing. Sebagai contoh Pemerintah DKI Jakarta, Pemerintah Daerah-Daerah Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi yang dikenal dengan sebutan Jabodetabek telah berupaya mewujudkan target RTH dan hutan kota tersebut di wilayah pemerintahannya masing-masing. Ada keterkaitan yang erat antara keberadaan RTH dan hutan kota dengan pengelolaan tata air dan sistem drainase yang pada akhirnya berdampak pada peristiwa banjir di suatu daerah. Menurut
Daroyni (2010), saat ini penataan air yang terkait dengan RTH dan hutan kota di Jabodetabek masih menjadi persoalan (tidak beraturan) dan kurang mendapat perhatian karena penataan kota-kota yang lebih berpihak pada kepentingan ekonomi. Sebagai contoh, dari 226 situ penampung air hujan di Jabodetabek, hanya 33 situ yang berfungsi baik dan sisanya rusak atau bahkan hilang karena berubah fungsi karena direklamasi.

Penulis : Dr. Ir Subarudi M.Wood.Sc
Anggota :
Penulis lain :

More Info

  • Type : Policy Brief
  • ISBN :
  • Publisher : puspijak
  • Year : 2011

Copyrights © 2020 P3SEKPI. All Rights Reserved