P3SEKPI Publication Info

Publication of our researchers will contribute to the world.

Transfer Fiskal antara Pemerintah Pusat-Daerah untuk Mekanisme Distribusi Manfaat REDD+

  • View : 112
  • Download : 170

Seiring dengan proses desentralisasi, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pelayanan publik di tingkat lokal. Eksploitasi sumber daya hutan dan perubahan lahan, yang dilaksanakan secara legal, saat ini mendatangkan manfaat bagi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, berupa pajak dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Pemerintah daerah khususnya memperoleh manfaat dari kegiatan produktif di kawasan hutan dalam bentuk alokasi dana bagi hasil dari sumber daya alam dan pajak serta pendapatan sah lainnya. Skema Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation-plus (REDD+) dapat membatasi kegiatan perubahan lahan
dan ekploitasi hutan, yang tidak lagi dapat dilaksanakan di kawasan hutan konversi (serta hutan produksi). Keterbatasan yang disebabkan oleh skema REDD+ akan mengurangi kapasitas fiskal pemerintah daerah akibat hilangnya pendapatan yang tadinya dapat diperoleh dari kegiatan produktif di kawasan hutan. Hal ini tentunya akan membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat lokal. Oleh karenanya, insentif finansial menjadi penting untuk merekonsiliasi biaya peluang yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah serta masyarakat lokal dengan manfaat yang dihasilkan oleh skema REDD+, yang mana dapat dinikmati oleh masyarakat di tingkat nasional dan global

Anggota :
Penulis lain :

More Info

  • Type : Policy Brief
  • ISBN :
  • Publisher : Puspijak
  • Year : 2011

Copyrights © 2020 P3SEKPI. All Rights Reserved