P3SEKPI Publication Info

Publication of our researchers will contribute to the world.

Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Izin Pertambangan dalam Kawasan Hutan

  • View : 741
  • Download : 118
Pengelolaan sistem perizinan khususnya izin pertambangan sangatlah kompleks karena keterkaitan hukum lintas sektor. Peraturan perundangan telah mengatur sedemikian rupa prosedur/mekanisme perizinan yang harus dilewati oleh pemohon izin yang ingin mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dan izin usaha pertambangan (IUP), namun selalu terdapat gap antara peraturan dengan implementasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah: (a) mengidentifikasi kebijakan perizinan pertambangan dalam kawasan hutan, (b) menyinkronkan sistem perizinan pertambangan, dan (c) menyempurnakan sistem perizinan pertambangan. Kajian ini menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan evalusi proses retrospektif. Hasil penelitian menunjukan kebijakan IPPKH melibatkan 36 jenis peraturan yang terdiri dari 11 unit UU, 13 unit PP, sembilan unit Perpres, dan tiga unit PermenLHK. Proses IPPKH dinilai kurang efektif karena melibatkan dua pintu kementerian, yaitu Kementerian ESDM untuk IUP dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk IPPKH. Kedua izin tersebut dikelola melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang masih bersifat administratif belaka sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 97 Tahun /2014. Sinkronisasi kebijakan IPPKH sangat diperlukan untuk mengakomodir peraturan perundangan yang
diterbitkan oleh kementerian teknis lainnya.
Kata kunci: Sinkronisasi kebijakan; IUP; IPPKH; PTSP
Penulis : Drs Epi Syahadat M.Si
Anggota :
Dr. Ir Subarudi M.Wood.Sc
Andri Setiadi Kurniawan S.E.
Penulis lain :

More Info

  • Journal : Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
  • Volume : 15
  • No. : 1
  • Year : 2018

Copyrights © 2020 P3SEKPI. All Rights Reserved