P3SEKPI - Research Data


No Research Information
1
Analisis Perubahan Iklim dan Cuaca Ekstrem terhadap Produktivitas Hutan dan Fenologi

Kondisi bio-fisik habitat termasuk perubahan yang terjadi pada komponen iklim diduga berpengaruh pada fenologi dan produktivitas Dipterocarpaceae. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui karakter penting dan jenis Dipterocarpaceae yang terkait perubahan iklim; 2) mengidentifikasi fenofase Shorea javanica dan S. ovata; 3) mengidentifikasi komponen tempat tumbuh, meliputi sifat fisik-kimia tanah dan kerapatan pohon pada habitat Dipterocarpaceae. Metode pengumpulan data meliputi studi literatur dan observasi di lapangan. Berdasarkan hasil analisis di TNBBS, curah hujan diduga berpengaruh terhadap pembungaan Dipterocarpus kunstleri, perbuahan D. hasseltii, D. humeratus dan D. kunstlerii. Suhu dalam maksimum dan minimum diduga berpengaruh pada pembungaan D. kunstleri. Suhu luar maksimum diduga berpengaruh pada pembungaan D. gracilis dan D. humeratus serta perbuahan D. gracilis, D. hasseltii, D. humeratus dan D. kunstleri. Sedangkan suhu luar minimum diduga berpengaruh pada pembungaan D. humeratus, D. kunstleri dan H. sangal. Pola fenologi S. javanica dan S. ovata, diduga tidak berbunga atau berbuah setiap tahun. Sifat fisik tanah yang terkait pembungaan adalah tekstur tanah (tanah lempung lebih baik dari tanah liat). Sifat kimia tanah yang terkait pembungaan yaitu kemasaman tanah yang lebih rendah, P tersedia, Mg tertukar dan total kation tukar yang lebih tinggi. Struktur tegakan di lokasi pengamatan cenderung normal. Jenis Dipterocarpaceae termasuk penyusun habitat yang dominan dalam kerapatan, luas bidang dasar dan tinggi pohon.


Researcher : Dewi Ratna Kurnia Sari S.Hut, M.Si. | Year : 2013 | Location : Way Canguk, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan | Field : Perubahan Iklim
2
Gender Dalam Perubahan Iklim : Merespon Ketidakpastian Masa Depan

Seringkali terdapat argumentasi bahwa perubahan iklim itu netral-gender yang mempengaruhi wanita dan laki-laki dengan cara yang sama. Tetapi banyak kasus masyarakat berinteraksi dengan lingkungan fisiknya dengan cara yang berbeda berdasarkan gender (Dankelman, 2002). Kenyataan ini yang menjadikan dasar untuk melakukan kajian ini. Kajian ini bertujuan untuk merumuskan strategi adaptasi terhadap ketidakpastian iklim yang responsive gender. Penelitian ini bersifat eksploratif dengan metode pengumpulan data secara kualitatif melalui survey, dan FGD. Dampak perubahan iklim terhadap perubahan peran gender dalam pengelolaan sumber daya alam dianalisis dengan metode kausalitas. Sedangkan pembelajaran pembagian gender dalam menyikapi perubahan iklim dan coping strategies untuk merespon ketidakpastian iklim dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Perubahan iklim memberikan dampak yang berbeda di ketiga desa penelitian. Kaum laki dan perempuan pada masing-masing desa memberikan informasi yang berbeda tentang dampak perubahan iklim dan strategi adaptasinya.


Researcher : Dr. Ir. Niken Sakuntaladewi M.Sc | Year : 2013 | Location : desa Patimban, desa Cijambe dan desa Cimeuhmal | Field : Perubahan Iklim
3
Modeling dampak perubahan iklim terhadap sosial ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan

Perubahan iklim (PI) telah berdampak pada berbagai sektor dan aspek kehidupan seperti perikanan, pertanian  dan kehutanan. Dampak PI  dapat berupa bencana klimatis yang pada gilirannya juga berdampak terhadap kehidupan social ekonomi masyarakat, namun dampak PI juga dapat bersifat langsung terhadap social ekonomi masyarakat. Dampak perubahan iklim bervariasi berdasarkan species, sistem, waktu dan wilayah spasial. Tujuan penelitian ini adalah untuk: pertama, mengkaji tentang estimasi kerentanan masyarakat terhadap perubahan iklim pada suatu wilayah spasial berbasis DAS  yang meliputi hulu, tengah dan hilir; kedua,  menganalisis strategi adaptasi masyarakat pada suatu wilayah spasial berbasis DAS  yang meliputi hulu, tengah dan hilir; ketiga, mengkaji kebijakan prioritas yang dapat meningkatkan kapasitas adaptasi sekaligus menurunkan tingkat kerentanan masyarakat. Secara realitas, kehidupan masyarakat tidak terpisah dengan nature atau alam, mereka hidup dalam jalinan interaksi yang kuat antara sector kehutanan, pertaian dan perikanan tergantung dalam karakteristik wilayah bio-fisik sapsial dimana mereka tinggal.  Saat ini, belum banyak studi  di tingkat sub-nasional dan tapak yang mengkaji pemodelan dampak perubahan iklim dalam kontek  relasi antara masyarakat dengan alam, terutama terkait dengan bencana klimatis, kerentanan dan proses adaptasi masyarakat di sekitar hutan. Pemodelan di sini  dimaksudkan berupa  suatu model  spasial yang lebih menekankan pada perhitungan tingkat  kerentanan dan proses adaptasi dari perspektif soio-spasial. Sebagaimana pendapat Christmann (2012) bahwa terdapat sosio-spasial variasi terkait dengan bagaimana para aktor memaknai dan mengantisipasi bahaya. Mereka berpendapat bahwa konstruksi kerentanan berkembang berbeda secara dinamika socio- spasial dari waktu ke waktu. Metode pengumpulan data dilakukan dengan  wawancara  (semi-structured interviews) yang kemudian divalidasi dan diverifikasi dengan data sekunder (laporan, jurnal dan makalah ilmiah lainnya) dan observasi lapangan. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan deskriptif-spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  kerentanan bio-fisik maupun sosial ekonomi masyarakat pesisir, terutama di wilayah hilir  (Desa Patimban) secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh proses modernisasi dan kapitalisasi tambak yang dilakukan sejak tahun 1980-an. Sementara, Demikian juga kerentanan masyarakat di  wilayah tengah (Desa Cijambe) dan hulu ( Desa Cimeuhmal). Revolusi hijau dan pembangunan yang bias urban merupakan beberapa faktor yang menyebabkan kerentanan masyarakat dikedua wilayah tersebut. Revitalisasi tambak misalnya, adalah kebijakan prioritas tetapi harus dengan frame baru untuk merombak  struktur penguasaan asset dan akses yang lebih adil bukan hanya orientasi pada pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja yang hanya justru memperkuat struktur ketimpangan dan kerusakan ekosistem mangrove. Sementara kebijakan lain yang perlu dilakukan adalah penguatan pelembagaan dan kapasitas  penanganan bencana sampai di tingkat tapak, penguatan kelembagaan lokal dan peningkatan kapasitas  modal sosia masyarakat.


Researcher : Drs Lukas Rumboko Wibowo M.Sc. Phd | Year : 2013 | Location : DAS Cipunagara Bagian hilir: Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara Bagian tengah: Desa Cijambe, Kecamatan  Cijambe Bagian hulu: Desa Cimeuhmal, Kecamatan Tanjungsiang | Field : Perubahan Iklim
4
Pemodelan Biaya Adaptasi dan Peningkatan Resiliensi Masyarakat terhadap Perubahan Iklim

Dampak perubahan iklim seringkali tidak diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan nasional jangka panjang. Penelitian pemodelan biaya adaptasi ini penting untuk menyediakan basis data yang tepat dalam mempersiapkan perencanaan pembangunan yang tepat. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan nilai pendugaan/estimasi biaya adaptasi terhadap perubahan iklim pada suatu kelompok sosial/masyarakat di suatu ekosistem tertentu sebagai acuan perencanaan kebijakan adaptasi nasional dan sub nasional. Adapun sasaran penelitian adalah : (1) Mengetahui potensi kerugian yang diterima masyarakat akibat perubahan iklim dan cuaca ekstrim pada kondisi bussines as usual, (2) Mengetahui potensi kerugian yang diterima masyarakat akibat perubahan iklim dan cuaca ekstrim pada kondisi dengan alternatif pilihan adaptasi yang sesuai, dan (3) Mengetahui biaya adaptasi yang paling efektif bagi peningkatan resiliensi masyarakat terhadap perubahan iklim. Penelitian dilakukan di DAS Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan FGD. Analisa data dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu : analisis pemodelan spasial dengan SIG dan analisis pemodelan non spasial dengan tahapan  konseptualisasi model, spesifikasi model, evaluasi model dan penggunaan model.


Researcher : Yanto Rochmayanto S.Hut, M.Si | Year : 2013 | Location : DAS Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat | Field : Perubahan Iklim
5
Pemodelan Dampak Perubahan Iklim terhadap Ekosistem Hutan

Kajian resiko iklim tingkat ekosistem hutan diperlukan untuk mengetahui apakah berbagai tipe ekosistem hutan termasuk kategori rentan dan berpeluang besar untuk terkena kejadian iklim ekstrim. Hal ini penting untuk pengelolaan hutan yang lestari saat ini dan dimasa mendatang. Penelitian ini bertujuan mendapatkan model dampak perubahan iklim terhadap ekosistem hutan pada suatu DAS di laksanakan di Taman Nasional Baluran, Jawa Timur. Sasaran penelitian adalah pertama, mengetahui distribusi kerentanan pada berbagai ekosistem hutan dan kedua mengetahui pengaruh perubahan iklim terhadap variabel ekosistem hutan.  Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi lapangan. Juga dilakukan pengumpulan data sekunder melalui pengumpulan data statistik, jurnal dan publikasi lainnya yang relevan.. Data dianalisis dengan analisis multivariate (analisis Kluster K-Means) dan scoring, yang digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan ekosistem Hutan Baluran. Selain itu, dilakukan analisis tutupan Hutan Baluran tahun 1990-2012.

Hasil metode penskoran  (tanpa atau dengan normalisasi) menunjukkan hal yang sama yaitu pertama hutan primer memiliki kerentanan terendah. Kedua savana memiliki kerentanan tertinggi. Sementara itu, metode multivariate (Kluster K-Means) mengelompokkan tipe hutan menjadi tiga kelompok yaitu : hutan lahan kering dataran tinggi (kelompok kerentanan tinggi), hutan dataran rendah, mangrove dan hutan tanaman (kelompok kerentanan sedang) serta savana (kelompok kerentanan tinggi). 

Model teoritis menunjukkan  tekanan terhadap TN Baluran  berasal dari tiga sumber yaitu perubahan iklim, aktivitas manusia dan dominasi Acacia nilotica. Perubahan iklim akan memicu kekeringan dan kebakaran, perubahan komposisi tegakan, kematian tanaman dan dominasi spesies tertentu. Dari analisis kerentanan dan tutupan lahan, ditemukan bahwa a. telah terjadi perubahan komposisi spesies, khususnya savanna b. kemungkinan terjadinya perpindahan ekosistem dari dataran rendah ke  daerah pegunungan c. seedling dan sapling mangrove yang mendominasi areal belum tentu bertahan hidup hingga mencapai tumbuhan dewasa. d. tanaman muda (seedling dan sapling) A.nilotica paling dominan di areal savanna yang diobservasi  e. terdegradasinya hutan telah menurunkan populasi satwa, diantaranya banteng.


Researcher : Dr Magdalena - | Year : 2013 | Location : TN Baluran | Field : Perubahan Iklim
6
Kajian Pasar dan Pendanaan REDD+

Sumber pembiayaan REDD+ sebagai upaya mitigasi perubahan iklim dapat berasal dari mekanisme non-pasar dan pasar. Sumber pembiayaan dari pendekatan non-pasar tergantung pada kesepakatan dalam bentuk hubungan kerjasama antara keduan pihak dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca. Sementara pembiayaan dari mekanisme pasar di serahkan sepenuhnya melalui pasar karbon dunia dan dipercaya mampu menyediakan insentif untuk menurunkan emisi yang paling efisien dan efektif. Masih terbatasnya pasar karbon dunia saat ini menjadikan mekanisme non-pasar merupakan opsi yang digunakan. Untuk itu diperlukan kajian untuk mempelajari sumber pembiayaan yang sesuai, efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk (a) mengukur potensi karbon kredit dari REDD+; (b) mengidentifikasi sumber pendanaan yang sesuai; dan (c) mengidentifikasi instrumen pendanaan REDD+. Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume kredit karbon dari REDD+ ditentukan oleh harga karbon internasional. Dengan menggunakan model OSIRIS, pada tingkat US$ 5 per tCO2-e, menghasilkan kredit karbon sebesar 190 juta tCO2e per 5 tahun. Pada harga USD 10 / tCO2 menghasilkan kredit karbon sebesar 563 juta tCO2. Meskipun demikian mekanisme pasar yang berkembang masih didominasi oleh pasar sukarela dengan volume masih sangat kecil. Tersedia pembiayaan REDD+ yang bersumber dari mekanisme non-pasar, baik dari pemerintah (APBN) maupun luar negeri (hibah dan/atau pinjaman) secara bilateral atau multilateral. Terdapat kelebihan dan kelemahan dari berbagai sumber pendanaan tersebut. Mekanisme pendanaan yang sesuai adalah yang bersumber dan/atau melalui anggaran pemerintah terkait dengan aspek kemudahan, aspek transparansi, ketepatan penggunaan, dan kepemilikan penurunan emisi yang dicapai. Instrumen pendanaan berupa forwardcontract dengan pembayaran di awal merupakan instrumen penyaluaran dana yang sesuai terkait dengan pemenuhan modal awal implementasi REDD+ di tingkat tapak. Permintaan karbon kredit di internasional cenderung menurun berakibat pada kekuatiran terjadinya over supply karbon kredit di pasar karbon sehingga harga karbon kredit turun, diperlukan peranan pemerintah untuk meningkatkan optimalisasi penggunaan berbagai sumber pendanaan perubahan iklim di tingkat internasional dan nasional (publik dan swasta). Di tingkat sub-nasional, diperlukan peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengelola pembiayaan REDD+.  Disamping itu diperlukannya payung hukum yang mengatur perdagangan karbon.


Researcher : Raden Deden Djaenuddin S.Si., M.Si. | Year : 2013 | Location : DKI Jakarta | Field : Ekonomi
7
Analisis Persepsi Multipihak Terhadap Lanskap Hutan

Persepsi dan keterlibatan para pemangku kepentingan atau disebut  stakeholder dalam pengelolaan lanskap hutan di suatu unit DAS, merupakan permasalahan dan menjadi penting karena dapat menentukan arah kebijakan pengelolaan kedepannya.  Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan lanskap hutan, (2) menganalisis persepsi multipihak (stakeholder) terhadap pengelolaan lanskap hutan, dan (3) menganalisis faktor sosial ekonomi dan ekologi yang mempengaruhi persepsi multipihak terhadap pengelolaan lanskap hutan.  Dalam penelitian ini Analisis Stakeholder digunakan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan lanskap hutan, Analisis Deskriptif Kuantitatif digunakan untuk menggambarkan persepsi multipihak terhadap lanskap hutan berdasarkan Skala Likert, dan Model Probabilitas Logit untuk menganalisis faktor sosial ekonomi dan ekologi yang mempengaruhi persepsi multipihak terhadap lanskap hutan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Stakeholder kunci dalam pengelolaan lanskap hutan di DAS Ciliwung adalah BPDAS Citarum-Ciliwung, BBWS Ciliwung-Cisadane, BPSDA, Dinas Kehutanan dan Pertanian Kabupaten Bogor, dan BLH Kabupaten/Kota Bogor. Stakeholder utama yaitu  masyarakat yang tinggal di hulu, tengah dan hilir DAS Ciliwung, PT Gunung Mas, Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, dan makelar tanah.  Stakeholder penunjang adalah Pemda DKI Jakarta, Pemda Provinsi Jawa Barat, Dinas Tata Bangunan Kabupaten Bogor, Kementerian Kehutanan, Kementerian PU, Kementerian Lingkungan Hidup, LSM dan Perguruan Tinggi; (2) Berdasarkan persepsi masyarakat permasalahan sosial ekonomi merupakan prioritas utama yang harus diatasi dalam proses pengelolaan lanskap hutan diikuti oleh permasalahan kelembagaan dan biofisik. Berdasarkan persepsi pemerintah, akar permasalahan utama dalam pengelolaan lanskap hutan di hulu DAS adalah faktor kelembagaan dan biofisik, urutan selanjutnya adalah permasalahan sosek. Hasil rekonsiliasi yang menjembatani antara persepsi masyarakat dan pemerintah maka dihasilkan bahwa permasalahan kelembagaan menjadi prioritas utama yang harus diatasi, diikuti oleh permasalahan sosial ekonomi sebagai prioritas kedua dan yang ketiga adalah permasalahan biofisik; dan (3) Variabel sosial ekonomi dan ekologi (pendidikan, partisipasi angkatan kerja, luas lahan, pendapatan, dan perbedaan topografi) tidak berpengaruh nyata dalam mengubah perilaku sosial masyarakat untuk melakukan kegiatan rehabilitasi. Namun demikian, berdasarkan hasil kajian dari kegiatan ini untuk membangkitkan semangat masyarakat hulu melakukan rehabilitasi maka diperlukan stimulus ekonomi untuk meningkatkan perekonomian mereka dan salah satunya adalah dengan pemberian insentif melalui Mekanisme Jasa Lingkungan dari hilir ke hulu DAS Ciliwung.


Researcher : Iis Alviya S.P., M.S.E. | Year : 2013 | Location : DKI Jakarta dan Jawa Barat, DAS Ciliwung | Field : Sosial
8
Kajian Lanskap Hutan pada Berbagai Kondisi DAS

Luas kawasan hutan Indonesia dalam proses rasionalisasi sesuai dengan UU No. 41/1999 dan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional 2011-2030. Rasionalisasi dimaksudkan agar pemanfaatan hutan dapat dilakukan secara optimal baik dari sisi lingkungan, sosial maupun ekonomi. Kajian ini bertujuan mendukung upaya pemantaban kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan pada daerah aliran sungai (DAS) dengan sasaran: (1) tersusunnya informasi tentang konsep kecukupan luas kawasan hutan dalam suatu wilayah DAS dan (2) tersusunnya informasi tentang trade-offs antara fungsi lingkungan dan fungsi ekonomi dalam suatu wilayah DAS. Metode penelitian menggunakan review hasil penelitian sebelumnya, analisis regresi sederhana, dan analisis GIS. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dengan merujuk pada ketentuan pasal 18 UU No.41/1999, dilihat dari skala pulau, maka pulau-pulau di Indonesia masih memenuhi ketentuan, yakni memiliki luas minimal 30% (30% di Pulau Jawa hingga 80,5% di Pulau Papua). Sedangkan dari skala DAS, penelitian menghasillkan temuan banyak DAS yang telah memiliki luasan hutan kurang dari 30%. Kebutuhan luas optimal hutan pada tiap DAS berbeda tergantung kondisi biogeofisik bentang lahan dan penggunaan lahan yang lain. Untuk lokasi DAS Kemit di Kabupaten Kebumen, tingkat perekonomian yang dicapai hingga saat ini didukung oleh luasan hutan 32,55%. Regresi untuk mencari trade-offs antara fungsi lingkungan dan fungsi ekonomi menunjukkan peningkatan volume debit Sungai Kemit (fungsi lingkungan) sebesar 1% berpengaruh positif pada peningkatan PDRB dari sektor pertanian di wilayah tersebut (fungsi ekonomi) sebesar 0,215309%. Pengaruh tersebut signifikan pada tingkat 90% dan nilai R2 0,245090. Kestabilan luasan hutan di DAS Kemit juga diperlihatkan oleh hasil analisis GIS di mana tidak ada perubahan drastis dalam luas hutan selama periode 2000-2011.

Luas kawasan hutan Indonesia dalam proses rasionalisasi sesuai dengan UU No. 41/1999 dan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional 2011-2030. Rasionalisasi dimaksudkan agar pemanfaatan hutan dapat dilakukan secara optimal baik dari sisi lingkungan, sosial maupun ekonomi. Kajian ini bertujuan mendukung upaya pemantaban kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan pada daerah aliran sungai (DAS) dengan sasaran: (1) tersusunnya informasi tentang konsep kecukupan luas kawasan hutan dalam suatu wilayah DAS dan (2) tersusunnya informasi tentang trade-offs antara fungsi lingkungan dan fungsi ekonomi dalam suatu wilayah DAS. Metode penelitian menggunakan review hasil penelitian sebelumnya, analisis regresi sederhana, dan analisis GIS. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dengan merujuk pada ketentuan pasal 18 UU No.41/1999, dilihat dari skala pulau, maka pulau-pulau di Indonesia masih memenuhi ketentuan, yakni memiliki luas minimal 30% (30% di Pulau Jawa hingga 80,5% di Pulau Papua). Sedangkan dari skala DAS, penelitian menghasillkan temuan banyak DAS yang telah memiliki luasan hutan kurang dari 30%. Kebutuhan luas optimal hutan pada tiap DAS berbeda tergantung kondisi biogeofisik bentang lahan dan penggunaan lahan yang lain. Untuk lokasi DAS Kemit di Kabupaten Kebumen, tingkat perekonomian yang dicapai hingga saat ini didukung oleh luasan hutan 32,55%. Regresi untuk mencari trade-offs antara fungsi lingkungan dan fungsi ekonomi menunjukkan peningkatan volume debit Sungai Kemit (fungsi lingkungan) sebesar 1% berpengaruh positif pada peningkatan PDRB dari sektor pertanian di wilayah tersebut (fungsi ekonomi) sebesar 0,215309%. Pengaruh tersebut signifikan pada tingkat 90% dan nilai R2 0,245090. Kestabilan luasan hutan di DAS Kemit juga diperlihatkan oleh hasil analisis GIS di mana tidak ada perubahan drastis dalam luas hutan selama periode 2000-2011.


Researcher : Aneka Prawesti Suka S.Sos., M.SE, M.A. | Year : 2013 | Location : DAS Kemit Kabupaten Kebumen. | Field : Sosial
9
Kajian Pengendalian DAS Ciliwung

Sampai saat ini bencana banjir di Jakarta makin lama makin besar dengan dampak kerugian yang makin meningkat. Banjir ini disebabkan karena berkurangnya tingkat peresapan air di daerah hulu DAS Ciliwung. Adanya bantuan dana hibah dari Pemda DKI untuk daerah Jabodetabekjur, maka peta tingat resapan air di DAS Ciliwung sangat diperlukan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui penyebaran tingkat resapan air di DAS Ciliwung serta menganalisis efektivitas program Pemerintah Daerah dalam kerjasama pembangunan Jabodetabekjur hubungannya dengan persepsi multipihak terhadap kondisi aktual DAS Ciliwung. Dengan melakukan tumpangsusun beberapa peta (jenis batuan, jenis tanah, penutupan tanah, kemiringan lereng, curah hujan, dan kedalaman air tanah) maka diperoleh peta pesebaran tingkat resapan air yang dapat digunakan untuk menentukan lokasi sumur resapan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwadaerah yang mempunyai peresapan sangat tinggi tersebar di Kota Bogor dan sedikit di daerah puncak. Sedangkan yang mempunyai tingkat peresapan tinggi tersebar di Kabupaten Bogor. Tingkat peresapan air sedang tersebar di Kota Depok, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Di Jakarta Utara dan Jakarta Barat mempunyai tingkat peresapan yang rendah karena kedalaman muka air tanah yang dangkal. Sedangkan hasil wawancara dengan masyarakat yang berada di Desa Tugu Utara-Cisarua, Desa Suka Galih-Mega Mendung, Desa Pandansari-Ciawi, dan Desa Pasir Jambu-Sukaraja menunjukkan bahwa pemerintah lebih menitikberatkan pada kriteria biofisik dan kelembagaan dibandingkan dengan aspek sosial ekonomi yang menjadi pemikiran bagi masyarakat. Hal ini juga terlihat dari usulan kerjasama pembangunan Jabodetabekjur yang diusulkan oleh pemda Kabupaten Bogor dan Kota Bogor yang lebih fokus pada pembangunan biofisik. Sedangkan masyarakat mengharapkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi sebagai prioritas yang diperlukan bagi masyarakat di wilayah hulu.


Researcher : Dr. Ir Retno Maryani M.Sc | Year : 2013 | Location : Bogor, DKI Jakarta, DAS Ciliwung | Field : Sosial
10
Kajian Jenis Pohon Potensial untuk Pengembangan Hutan Kota

Pemilihan jenis-jenis pohon sebagai pilar utama dalam pembangunan dan pengembangan hutan kota merupakan faktor penting agar pembangunan vegetasi pada setiap tipe kawasan hutan kota sesuai dengan peruntukkannya. Sampai saat ini informasi tentang kesesuaian jenis pohon yang potensial sebagai vegetasi pada tiap tipe kawasan hutan kota masih sangat minim. Oleh karena itu, kajian jenis-jenis pohon potensial perlu dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui jumlah hutan kota dan luasan hutan kota, (2) mengetahui deskripsi (karakteristik dan fungsi) jenis pohon pada tiap tipe kawasan hutan kota, (3) mengevaluasi kesesuaian jenis pohon pada setiap tipe kawasan hutan kota. Guna mencapai tujuan di atas maka dilakukan pengukuran dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi serta Analisis Kesesuaian Jenis. Hasil dari pengamatan dan pengukuran di lapangan di peroleh informasi bahwa Kabupaten Jepara memiliki hutan kota seluas 81,09 hektar yang terdiri dari 22 (duapuluh dua) lokasi, Kabupaten Kuningan memiliki hutan kota seluas 71,5 hektar yang terdiri dari 17 (tujuh belas) lokasi, dan Kota Yogyakarta baru ada 1 (satu) lokasi hutan kota, dengan luasan sekitar 4,5 hektar. Hasil kajian yang diperoleh adalah Hutan Kota Taman Lansia memiliki 10 species, 10 genus, dan 9 family dengan Dadap Merah sebagai jenis dominan, Hutan Kota TPA Bandengan memiliki 30 species, 29 genus, dan 22 family dengan Ketapang sebagai jenis dominan, Hutan Kota Bungkirit memiliki 66 species, 56 genus, dan 32 family dengan Jati Putih sebagai jenis dominan, Hutan Kota Tenjolayar memiliki 33 species, 29 genus, dan 20 family dengan Jati Putih sebagai jenis dominan, dan Hutan Kota KBKR Gembira Loka (Kota Yogyakarta) memiliki 43 species, 39 genus, dan 22 family dengan Jati Putih sebagai jenis dominan. Lima hutan kota yang diukur memiliki Indeks Keanekaragaman Shannon Wiener (H’) berkategori Sedang dengan range nilai antara 1< H’ <3. Berdasarkan parameter kesesuaian jenis pohon pada setiap tipe kawasan hutan kota di 5 (lima) lokasi pada umumnya berkriteria Sesuai sampai dengan Sangat Sesuai, dan memiliki komposisi jenis pohon dengan bentuk dan struktur vegetasinya Berkelompok dan Menyebar.


Researcher : Kuncoro Ariawan S.Hut | Year : 2013 | Location : Jepara, Kuningan dan Yogyakarta | Field : Sosial
11
Kajian Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Hutan Kota

Proporsi RTH termasuk hutan kota semakin berkurang seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi di perkotaan.  Perubahan penutupan lahan didorong oleh beberapa faktor yaitu pertumbuhan jumlah penduduk, aksesibilitas terhadap sumberdaya, kondisi fisik lahan, ekonomi dan kebijakan. Kebijakan sangat mempengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi suatu perkotaan, sehingga penting untuk dikaji. Lokasi kajian dilakukan di Kota Palangkaraya (Kalteng) dan Medan (Sumut), karena pengelolaan hutan kota masih belum optimal.  

Tujuan dari kajian ini adalah: Mengkaji implementasi Hutan Kota di daerah dan mengkaji PP No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota terkait hasil penelitian sebelumnya, sebagai bahan rekomendasi untuk revisi PP tersebut.  Dilakukan kajian kebijakan terkait hutan kota dan analisa isi (Content Analysis) PP 63 tahun 2002, sedangkan implementasi hutan kota didekati dengan sistem pengelolaan hutan kota menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif meliputi aspek aturan main, biofisik dan sosial ekonomi, serta analisis stakeholder untuk aspek organisasi.

Hasil kajian menunjukkan bahwa PP 63 tahun 2002, belum dapat mendorong secara nyata implementasi dan pengelolaan hutan kota di daerah. Implementasi hutan kota masih kurang 10% serta belum dapat memenuhi kebutuhan penduduk perkotaan. Sulit untuk mendapatkan alokasi lahan sesuai PP 63/2002. Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan akan pemukiman dan sarana prasarana sehingga dikuatirkan akan mengurangi hutan kota. Faktor lain yang mempengaruhi adalah kontinuitas dan koordinasi stakeholder khususnya dalam hal pendanaan. Berdasarkan analisis isi; PP 63/2002 dan P71/2009 relatif sama, seharusnya lebih detail. Aspek yang perlu dicermati dalam PP ini adalah penyamaan konsep hutan kota,implementasi hutan kota sesuai RTRWK, manfaat ekonomi, aturan untuk masalah teknis dan insentif dan peran serta masyarakat. Alternatif yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah keterbatasan lahan adalah penanaman hutan kota dengan jenis yang dapat menjerap/menyerap polutan sesuai kebutuhan wilayah perkotaan di bantaran sungai/jalan, lahan terlantar/kosong/sudut wilayah perkotaan yang belum dimanfaatkan. Implementasi kebijakan hutan kota sesuai RTRWK dan diperdakan sehingga alokasi hutan kota dapat dipertahankan. Perlu pembagian peran antar leader dan peran antar  antar stakeholder dalam pengelolaan hutan kota. Secara umum PP 63/2002 perlu revisi dan P 71/2009 dibuat lebih aplikatif untuk implementasi hutan kota


Researcher : Elvida Yosefi Suryandari S.Hut, M.SE | Year : 2013 | Location : Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kalimantan Tengah | Field : Sosial
12
Kajian Pengembangan Zonasi Fungsi Hutan Kota Daerah Pantai dan Daratan Tertutup

Fenomena alam baik tsunami, gempa bumi dan gunung meletus yang sulit diprediksi dan kerap terjadi pada akhir-akhir ini mengingatkan kita untuk segera mempersiapkan diri dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Ekosistem pantai dan daratan yang diharapkan dapat meminimalisasi kerusakan ternyata tidak mampu mengantisipasi resiko yang terjadi karena kondisinya yang tidak normal. Disamping itu, peningkatan jumlah penduduk dan tingginya aktivitas manusia di perkotaan menyebabkan kualitas lingkungan di kawasan perkotaan menurun. Hutan kota yang merupakan bagian dari RTH dapat membantu meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan serta mewujudkan kota hijau bagi pemerintah daerah.Tujuan dari penelitian ini adalah: i) Menganalisis ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan mulai dari daerah pantai sampai dengan daratan berdasarkan lanskap ekologi (ecologycal landscape); ii) Mengidentifikasi  posisi lokasi (koordinat) dan jenis-jenis pohon, edafis dan klimatis pada setiap tipe RTH; iii) Menganalisa faktor-faktor internal dan ekternal yang mempengaruhinya pada setiap tipe RTH. Adapun sasaran dari penelitian ini adalah menghasilkan data dan informasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menyediakan strategi kebijakan (decision support system) pengembangan hutan kota (RTH), berupa rekomendasi bentuk ideal pengembangan zonasi fungsi hutan kota di daerah pantai (low laying coastal cities) dan daratan tertutup (land lock). Data hasil penelitian dianalisis dan diinterprestasikan dalam bentuk informasi mengenai jenis-jenis pohon potensial untuk dikembangkan di daerah pantai dan daratan tertutup.


Researcher : Drs Epi Syahadat M.Si | Year : 2013 | Location : Kota Serang Provinsi Banten dan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara | Field : Sosial
13
Kajian Metode Inventarisasi GRK

Monitoring GRK  Indonesia penting untuk menerapkan metode inventarisasi gas rumah kaca dengan hasil inventarisasi yang lebih akurat dan terpercaya sehingga diakui oleh internasional.  Peraturan Presiden No. 71/2011 mengatur penyelenggaraan inventarisasi GRK di Indonesia.  Kajian mengenai sistem perhitungan emisi GRK dilakukan untuk mengetahui metode inventarisasi GRK yang ada, menginventarisasi data kegiatan (activity data) dan institusi yang menyediakan data kegiatan, dan mengkaji sistem monitoring dan pelaporan inventarisasi GRK. Cakupan kajian ini yaitu nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Untuk  provinsi yang menjadi lokasi penelitian yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.  Dua Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi lokasi kajian yaitu Kabupaten Gowa dan Kabupaten Enrekang. Sementara untuk Provinsi Jawa Timur diambil dua Kabupaten yaitu Kabupaten Malang dan Kabupaten Bangkalan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa kategori yang diadopsi dalam pelaksanaan Inventarisasi GRK dalam rangka Perpres 71/2011 atau Perpres 61/2011 lebih detail dari yang telah dibuat oleh IPCC GL 2006.  Untuk kategori metode penghitungan perubahan stok dan metode penetapan Reference Emission Level (REL) masih memerlukan ketentuan-ketentuan mengenai kondisi seperti apa suatu metode dapat diaplikasikan dan tidak dapat diaplikasikan.  Metode stock difference merupakan metode yang direkomendasikan dan saat ini digunakan sudah digunakan.  Pertimbangan penggunaan metode stock difference yaitu ketersediaan data yang ada untuk tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten; kemampuan untuk mengumpulkan data; dan sumberdaya yang tersedia. Untuk penentuan REL terdapat 3 metode yang direkomendasikan oleh IPCC dan dalam pelaksanaan inventarisasi GRK di daerah (provinsi/kabupaten) perlu ditetapkan kriteria daerah dalam menentukan metode penentuan REL, pada kondisi daerah seperti apa suatu metode dapat digunakan.  Klasifikasi tutupan lahan yang digunakan oleh Kementerian Kehutanan lebih detail daripada klasifikasi IPCC GL 2006 di mana terdapat 21 klasifikasi tutupan lahan. Klasifikasi lahan yang detail ini sudah digunakan dalam kegiatan inventarisasi GRK dalam rangka penyusunan RAD/RAN GRK.  Penghitungan biomasa untuk faktor emisi/serapan seharusnya dilakukan pada lima pool karbon dan faktor emisi/serapan yang digunakan adalah spesifik untuk masing-masing provinsi dan kabupaten.  Ketersediaan data yang diperlukan untuk inventarisasi GRK sektor kehutanan pada tingkat nasional sudah tersedia di beberapa instansi terutama lingkup Kementerian Kehutanan.  Pendetailan data melalui pengumpulan data di tingkat provinsi/kabupaten akan meningkatan keakuratan hasil perhitungan.  Akan tetapi ketersediaan data yang diperlukan untuk inventarisasi GRK sektor kehutanan di provinsi/kabupaten masih mengalami beberapa kendala. Kementerian Kehutanan perlu menyusun kelembagaan kegiatan inventarisasi GRK dengan Pokja PI Kementerian Kehutanan sebagai koordinator. Diharapkan Pokja PI yang beranggotakan perwakilan dari seluruh eselon 1 di lingkup Kemenhut akan dapat menggerakkan seluruh eselon 1 untuk turut berpartisipasi dan mengambil peran dalam kegiatan inventarisasi GRK sektor kehutanan, terutama dalam hal penyediaan data aktivitas. Untuk memperoleh keselarasan inventarisasi sektor kehutanan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan dan pemerintah di daerah, perlu dibuat petunjuk teknis inventarisasi GRK sektor kehutanan, mengingat Perpres 71/2011 masih bersifat umum.  Petunjuk teknis ini harus mengacu kepada pedoman inventarisasi GRK yang dibuat Kementerian Lingkungan Hidup yang didasarkan kepada IPCC Guideline 2006.  Kementerian Kehutanan perlu membuat petunjuk teknis sebagai dasar yang kuat dalam pelaksanaan inventarisasi GRK, sehingga hasil dari kegiatan inventarisasi GRK di sektor kehutanan baik yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan dan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten) menggunakan prinsip-prinsip yang sama dan hasilnya tidak ada keragu-raguan mengenai kesahihannya.  Skema sistem monitoring dan pelaporan inventarisasi GRK yang telah disusun oleh Kementerian LH sebagai koordinator dalam kegiatan inventarisasi GRK memerlukan penyempurnaan dalam hal pengkoordinasian antara kementerian teknis terkait dan pemerintah daerah. Kementerian Kehutanan harus dilibatkan pada pelaksanaan inventarisasi GRK sektor kehutanan di tingkat Kabupaten/kota dan provinsi, di mana pendampingan oleh Kementerian Kehutanan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan keterbatasan metodologi dan ketersediaan data yang dialami pemerintah daerah.  Selain itu pendampingan ini juga merupakan monitoring yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang akan memudahkan proses sinkronisasi hasil inventarisasi GRK yang dilakukan oleh pusat dan daerah. Format pelaporan dan substansi yang terkanding dalam pelaporan inventarisasi GRK nasional ditujukan untuk memenuhi persyaratan pelaporan ke pihak IPCC di mana untuk pelaporan ke pihak internasional dilaporkan juga detail pelaksanaan inventarisasi itu sendiri, metodologi, asumsi-asumsi yang digunakan, serta hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan inventarisasi GRK.


Researcher : Mega Lugina S.Hut., M.For.Sc. | Year : 2013 | Location : DKI Jakarta | Field : Perubahan Iklim
14
Kajian Pengurangan Emisi dari Penggunaan Bahan Bakar Nabati

Dalam konteks perubahan iklim, hutan dapat berperan baik sebagai penyerap/penyimpan karbon maupun pengemisi karbon. Deforestasi dan degradasi meningkatkan emisi, sedangkan aforestasi, reforestasi dan kegiatan pertanaman lainnya serta konservasi hutan meningkatkan serapan.  Peranan hutan dalam mengatasi perubahan iklim juga dapat dilakukan dengan penggunaan bahan bakar nabati atau biomasa dari hasil pertumbuhan yang merupakan energi terbarukan (renewable resources) untuk menggantikan bahan bakar fosil. Meskipun potensi BBN Indonesia cukup besar, sampai saat ini perkembangannya terasa masih lambat.  Pengembangan BBN sebagai alternatif energi masih terkendala oleh kurangnya insentif dan murahnya harga BBM yang disubsidi.  Untuk itu, berbagai jenis tanaman penghasil BBN perlu dikaji untuk diketahui potensinya, kontribusinya dalam penurunan emisi dan hambatan dalam implementasinya. Tujuan dari Kajian Pengurangan Emisi dari Penggunaan Bahan Bakar Nabati adalah (i) Mengetahui jenis dan potensi berbagai jenis tanaman penghasil BBN, (ii) Mengetahui kontribusi BBN dalam penurunan emisi, (iii) Mengetahui hambatan/masalah dalam pengembangan BBN, dan (iv) Menyusun strategi pengembangan BBN ke depan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengembangan BBN, sebagai energi baru dan terbarukan dan substitusi penggunaan BBM, perlu sesegera mungkin diwujudkan untuk ketahanan dan diversifikasi energi. Mengingat tingkat konsumsi nasional atas BBM subsidi cukup tinggi sehingga menyebabkan pemerintah menanggung subsidi sebesar Rp. 225 triliun atau 17,3% dari APBN P 2013. Pengembangan BBN dapat dilakukan dengan pemilihan jenis tanaman BBN yang potensial baik di kawasan hutan dan kawanan non hutan, seperti kelapa sawit, jarak pagar, nyamplung, kaliandra dan kemiri sunan. Disamping itu, penanaman jenis-jenis tanaman BBN harus disesuaikan dengan tempat tumbuh dan iklimnya dan dipadukan dengan program rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah-daerah kritis. Kontribusi penggunaan BBN terhadap penurunan emisi mencapai sekitar 50,13 juta tC per tahun yang dilakukan melalui dua cara, yaitu: (i) peningkatan karbon stok dan penyerapan karbon  melalui (aspek mitigasi kehutanan) penanaman jenis tanaman penghasil BBN (44,87 juta tC per tahun atau 89,2%), dan (ii) peningkatan stock karbon (carbon stock enhancement) melalui (aspek mitigasi energi) penggunanan BBN sebagai pengganti BBM yang bersifat karbon netral/negative (5,26 juta tC per tahun atau 10,8%).Jenis tanaman yang terbaik untuk mitigasi dari BBN adalah kemiri sunan (Reutealis trisferma) karena karena memiliki: (i) faktor serapan emisi tertinggi 123,2 tC/ha/th, (ii) jumlah daun yang rindang yang mencapai sebanyak 80.000 helai per pohonnya, dan (iii) rendemen minyak yang dihasilkannya relatif tinggi sekitar 50%. Hambatan dan kendala dalam pengembangan dan pemanfaatan BBN secara umum adalah: (i) rendahnya pengetahuan budidayanya, (ii) ketidakpastian penanganan pasca panen, (iii) kurangnya sosialisasi proses pengolahannya, (iv) infrastruktur transportasi yang buruk, dan (vi) tanaman BBN kalah bersaing dengan tanaman pangan lainnya. Strategi pengembangan BBN (energi biomas) sebagai substitusi BBM dapat dilakukan melalui: (i) reformulasi konsep DME, (ii) revitalisasi DEN dalam pengurusan dan pengembangan BBN, (iii) pelaksanaan kebijakan pengembangan BBN yang konsisten, (iv) pelaksanaan pembelian BBN yang proaktif dari masyarakat, (v) pengalihan subsidi BBM untuk pengembangan BBN, dan (vi) pengembangan BBN teritegrasi dengan bahan bakar lainnya. Upaya lain untuk menjamin kelangsungan pengembangan dan pemanfaatan BBN adalah kebijakan penyesuaian harga, percepatan infrastruktur pencampuran BBN dan transportasi, serta penerapan kewajiban dan menjamin mutu BBN untuk konsumen.


Researcher : Dr. Ir Subarudi M.Wood.Sc | Year : 2013 | Location : Jawa | Field : Perubahan Iklim
15
Penentuan Tingkat Emisi

REL merupakan acuan dalam menghitung penurunan atau kenaikan emisi masa depan pada suatu wilayah. Sampai dengan saat ini sudah banyak dilakukan upaya penyusunan REL, namun lebih banyak di tingkat sub nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat emisi rujukan (REL) pada tingkat nasional pada sektor kehutanan dan lahan gambut. Adapun sasaran penelitian ini adalah : (1) Tersedianya rujukan tingkat emisi sektor kehutanan dan lahan gambut pada level nasional , dan (2) Tersedianya informasi potensi penurunan emisi yang dapat dilakukan oleh sektor kehutanan dan lahan gambut. Penelitian ini dilakukan dalam cakupan wilayah Indonesia. Data primer berupa : data aktivitas, yaitu perubahan tutupan hutan sejak tahun 2000 sampai dengan 2012. Data sekunder meliputi faktor emisi, laporan-laporan lembaga terkait MRV dan data-data penyebab deforestasi dan degradasi hutan. REL tingkat nasional dianalisis dengan menggunakan metode historical. Hasil kajian REL menunjukkan bahwa status emisi sektor kehutanan dan lahan gambut pada tahun 2011 yang dihitung secara historis sejak tahun 2000 adalah sebesar 1.936,42 Mt C. Tingkat emisi rujukan tahun 2020 menurut pendekatan metode perhitungan secara historical adalah 3.403,27 Mt C (setara dengan 12.478,64 Mt CO2-e). Menurut pendekatan historical adjusted diperoleh proyeksi emisi pada tahun 2020 adalah 3.248,94 Mt C (atau 11.912,79 Mt CO2-e) dari faktor populasi penduduk Indonesa. Adapun pendekatan historical adjusted dari faktor PDB per kapita menghasilkan proyeksi emisi tahun 2020 sebesa 3.335,28 Mt C (atau 12.229,38 Mt CO2-e). Indonesia perlu terus meningkatkan progress implementasi program kehutanan nasional. Dengen konsentrasi tersebut, potensi penurunan emisi dapat mencapai 4.883,52 Mt C, jauh lebih tinggi dari komitment pemerintah sebesar 26% dari emisi tahun 2020 (884,85 Mt C


Researcher : Yanto Rochmayanto S.Hut, M.Si | Year : 2013 | Location : Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan | Field : Perubahan Iklim
16
Perhitungan Karbon untuk Perbaikan Faktor Emisi/Serapan GRK Kehutanan pada Hutan Alam Tanah Mineral

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah cadangan karbon tersimpan pada 5 pool karbon (karbon atas permukaan, karbon bawah permukan, karbon tumbuhan bawah, karbon serasah, karbon nekromas dan tanpa karbon tanah ) pada 6 tipe hutan di dan juga untuk menduga cadangan karbon tersimpan pada berbagai tutupan lahan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dalam rangka perbaikan nilai faktor emisi dan serapan. Hasil penelitian menunjukkan Cadangan karbon total (atas permukaan, bawah permukaan, tumbuhan bawah, serasah dan nekromas) tertinggi sampai terendah berturut-turut di hutan primer kerapatan rendah  (80,44 ton/ha); hutan primer kerapatan tinggi  (78,84 ton/ha); hutan sekunder kerapatan rendah  (77,18 ton/ha); hutan sekunder kerapatan tinggi  (69,78 ton/ha); hutan tanaman (23,06 ton/ha) dan savanna (5.33 ton/ha).  Cadangan karbon di TNBTS memiliki kisaran rata-rata antara 4,80–97,06 Mg/Ha dengan rata-rata biomassa tersimpan berkisar antara 9,60–194,12 Mg/Ha. Hutan Primer memiliki nilai biomassa dan cadangan karbon tersimpan tertinggi dan sawah memiliki nilai biomassa dan cadangan karbon tersimpan terendah. Tipe penutupan lahan hutan primer dan sawah mengalami penurunan luas, sedangkan hutan sekunder, hutan tanaman dan pertanian mengalami peningkatan luas yang sangat signifikan. Perubahan penutupan lahan berkorelasi dengan perubahan cadangan karbon tersimpan dalam skala lanskap. Total cadangan karbon tersimpan di TNBTS pada periode 1990–2011 mengalami perubahan sebesar 137.666,95 Mg  atau mengalami kenaikan sebesar 6.555,57 Mg/tahun atau setara dengan penyerapan 24.039,27 Mg.CO2/tahun. Peningkatan cadangan karbon disebabkan oleh perlindungan dan pemantauan kawasan hutan secara intensif dan rehabilitasi lahan yang dihasilkan dari kerjasama antara pengelola TNBTS dengan melibatkan masyarakat, organisasi kehutanan internasional Sumitomo Forestry.


Researcher : Virni Budi Arifanti S.Hut., M.Sc. | Year : 2013 | Location : Taman Nasional Bromo Tengger Semeru | Field : Perubahan Iklim
17
Pita Karbon untuk Perhitungan Emisi

Hutan rakyat mempunyai peran  penting dalam mengendalikan gas rumah kaca yang ada di udara.  Peran tersebut ditunjukkan oleh kemampuan jenis-jenis pohon yang dikembangkan petani pada hutan rakyat dalam menyerap carbon dari udara melalui proses fotosintesa hingga terbentuk biomasa yang salah satu unsur utamanya adalah karbon.  Peran hutan tersebut akan semakin signifikan jika hutan rakyat dikelola secara lestari.  Sengon (Paraserianthes falcataria) merupakan jenis pohon yang pertumbuhannya sangat cepat, sehingga kemampuan menyerap karbon dari udara juga sangat besar.   Dari sisi pengendalian iklim global, masa depan hutan rakyat yang mengembangkan jenis sengon perlu mendapat perhatian dari pemerintah maupun stake holders terkait.   Berkaitan dengan hal tersebut, perangkat praktis yang bisa membantu menduga kandungan karbon pohon sengon sangat dibutuhkan pengambil kebijakan, terutama petani sebagai pemilik hutan.  Pita karbon jenis sengon merupakan alat sederhana yang sangat mudah dan praktis dioperasikan oleh petani untuk menduga kandungan karbon pohon sengon.  Penelitian ini bertujuan untuk membangun alometri penduga karbon di dalam pohon sengon yang dikembangkan petani hutan rakyat di Kabupaten Ciamis.  Penelitian dilaksanakan di tiga tempat yakni : Desa Kertamandala (Kecamatan Panjalu), Desa Banjaranyar (Kecamatan Banjarsari), dan Desa Kertaharja (Kecamatan Cimerak) dari bulan Mei s/d Oktober 2013.  Pengambilan sampel dilakukan secara destruktif.  Data terkumpul dianalisa menggunakan regresi nonlinear, kandungan karbon (KB) = a*(dbh)b.  Hasil yang diperoleh adalah KB = 0,047235 x dbh2,314641     dengan nilai R2 = 0,9798.  Model penduga tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan pita karbon untuk jenis pohon sengon pada hutan rakyat di Kabupaten Ciamis.


Researcher : - Budiman Achmad - | Year : 2013 | Location : Desa Kertamandala, Kecamatan Panjalu, Desa Banjaranyar, Kecamatan Banjarsari dan Desa Kertaharja, Kecamatan Cimerak | Field : Perubahan Iklim
18
Implikasi Perubahan Tarif DR dan PSDH Terhadap Laba Pemegang Ijin UPHHK-HA dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Serta Potensi Limbah Pembalakan: Studi Kasus Hutan Alam Produksi Di Kalimantan Timur

Merosotnya produksi kayu bulat hutan alam menekan penurunan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sektor kehutanan. Untuk mengantisipasi penurunan PNBP pemerintah berusaha menaikkan besarnya tarif PSDH dan DR. Penelitian ini bertujuan untuk mengaji implikasi perubahan tarif DR dan PSDH terhadap laba pemegang ijin UPHHK-HA dan PNBP sektor kehutanan, dan potensi pemanfaatan limbah kayu pembalakan sebagai sumber tambahan PNBP sektor kehutanan. Jenis data yang dikumpulkan meliputi: (1) biaya pengelolaan hutan, (2) harga kayu bulat, dan (3) limbah pembalakan. Data biaya pegelolaan hutan dan harga kayu bulat diperoleh dari hasil pencatatan dokumen dan wawancara dengan pengelola hutan, sedangkan data limbah pembalakan diperoleh berdasarkan pengukuran di lapangan. Hasil kajian menunjukkan perubahan tarif DR dan PSDH secara berbarengan menyebabkan perolehan laba perusahaan menurun sebesar -84,9%, sedangkan perolehan PNBP meningkat sebesar 37,1%. Di perusahaan contoh diperkirakan tersedia 19 574 m3 limbah pembalakan dapat dimanfaatkan. Hasil kajian menyarankan : (1) mengingat kenaikan tarif PSDH lebih sensitif dibanding kenaikan tarif DR, kebijakan kenaikan tarif DR dapat langsung diberlakukan, sementara penetapan harga kayu bulat di TPn perlu didasarkan pada suatu metode penetapan yang rasional, dan (2) perubahan tarif DR dan PSDH  perlu mempertimbangkan besarnya limbah pembalakan di hutan


Researcher : Dr. Ir. Satria Astana M.Sc | Year : 2013 | Location : Kalimantan Timur | Field : Kebijakan
19
Analisi Peran UPT Lingkup Kementerian Kehutanan dalam Implementasi Desentralisasi Kehutanan

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan di daerah memiliki peran strategis dalam pelaksanaan desentralisasi sektor kehutanan, namun seberapa jauh efektivitasnya sampai saat ini perlu dievaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui isu dan permasalahan utama desentralisasi sektor kehutanan di daerah, (2) mengidentifikasi kesenjangan kewenangan lembaga pelaksana desentralisasi kehutanan di daerah, dan (3) mengevaluasi kapasitas organisasi pelaksana desentralisasi kehutanan di daerah. Penelitian dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan dengan pendekatan narasi kebijakan, variable Good Governance dan penilaian kapasitas organisasi. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan FGD. Analisa data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif dan Model Poin Ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Isu dan permasalahan utama desentralisasi sektor kehutanan di Provinsi Jawa Timur adalah penempatan pejabat di jajaran pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan kompetensinya karena adanya budaya kroni pada kepemerintahan hasil dari sistem pemilihan pemimpin daerah secara langsung (Pilkada). Sedang di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Jeneponto dan Maros mempunyai isu dan permasalahan utama yang hampir mirip dengan Jawa Timur yaitu penempatan pejabat di jajaran pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan kompetensinya. selain masalah tersebut, permasalahan yang muncul adalah pendanaan untuk pembangunan kehutanan yang sangat minim khususnya yang bersumber dari APBD. Polititsasi urusan kehutanan terutama pada kawasan hutan sangat kental mewarnai permasalahan di Sulawesi Selatan.

saat ini adalah politisasi urusan kehutanan, tumpang tindih perizinan alih fungsi kawasan, dan kapasitas lembaga daerah urusan kehutanan yang lemah. Kesenjangan (tumpang tindih dan atau kekosongan) kewenangan lembaga pelaksana desentralisasi (UPT) kehutanan di daerah terjadi pada : (a) sistem komunikasi koordinasi instansi untuk menjamin arus informasi antar lembaga, dan (b) fungsi koordinasi urusan kehutanan di tingkat wilayah provinsi. Kapasitas organisasi pelaksana desentralisasi (UPT) kehutanan di daerah (Dinas Kehutanan dan UPT Kementerian Kehutanan) masih rendah pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas (kesigapan). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan bahwa : (1) Program dan kebijakan nasional sektor kehutanan harus diterjemahkan secara fleksibel di tingkat provinsi untuk fokus pada isu-isu strategis lokal. (2) Prioritas perbaikan pelaksanaan desentralisasi kehutanan di NTB perlu diarahkan kepada pengaturan mekanisme arus informasi untuk menjamin mekanisme koordinasi efektif serta nilai tranparansi dan akuntabilitas meningkat. (3) Perlunya penguatan peran Korwil dan Pusdal dalam upaya perbaikan arus informasi dan peningkatan kesigapan antar lembaga..


Researcher : Handoyo S.Hut., M.Si. | Year : 2013 | Location : Jawa Timur Dan Sulawesi Selatan | Field : Kebijakan
20
Kajian Kemitraan Hutan Rakyat di Pulau Jawa

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola atau bentuk kemitraan pengelolaan hutan rakyat, mengidentifikasi para pihak terkait dalam kemitraan pengelolaan hutan rakyat, serta melihat bentuk kemitraan pengelolaan hutan rakyat yang baik.

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melaluiobservasi di lapangan dan wawancara terhadap responden menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya (semi structured). Wawancara dilakukan terhadap pelaku usaha hutan rakyat dari hulu hingga hilir antara lain petani sebagai produsen, pedagang pengumpul (broker), dan industri pengolahan kayu sebagai konsumen. Data sekunder diperoleh melalui desk study atau studi literatur dan laporan ataupun dokumen instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS),  Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar, BP DAS Citarum-Citanduy di Jawa Barat,Dinas Kehutanan dan Perkbunan Kabupaten Probolinggo dan Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur di Jawa Timur dan instansi. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Faktor-faktor yang mendorong perusahaan bermitra di Ciamis adalah antara lain untuk menjamin pasokan kayu dan membangun loyalitas petani pada perusahaan. Hal ini juga didorong oleh kompetisi di pasar domestik. Sedangkan untuk kasus di Probolinggo,  di latar belakangi oleh berbagai hal seperti: 1) Tekanan pasar  global ; 2) Kompetisi antar perusahaan yang semakin tinggi. Pertama untuk kasus tekanan pasar global terkait dengan regulasi pasar internasional yang  berhubungan dengan sertifikasi (Forest Stewardship) produk-produk kayu. Kedua, dengan semakin banyaknya perusahaan yang berinvestasi ke wilayah Probolinggo karena melihat potensi hutan rakyatnya yang besar, membuat perusahaan-purusahaan untuk bermitra dengan masyarakat. Salah satu tujuan bermitra dengan masyarakat adalah untuk menjamin persediaan kayu dan untuk membangun loyalitas supplier yang dalam hal ini petani hutan rakyat.

Dari dua kasus di kedua daerah (Ciamis dan Probolinggo), menunjukkan bahwa peran tokoh lokal sangat signifikan. Untuk di Ciamis peran tokoh pemerintahan atau aparat desa sangat besar dalam membantu memediasi proses kemitraan. Sedangkan untuk kasus di Probolinggo, peran motivator/inovator (yang mampu menggerakan masyarakat) dan tokoh agama sangat penting. Perbedaan latar belakang tokoh dan kondisi dan karakter sosial budaya masyarakat sangat penting untuk didiskusikan.  Dari kasus di Probolinggo peran tokoh agama yang disegani sangat signifikan mampu mengendalikan dan memobilisasi para petani untuk terlibat secara aktif dalam kemitraan. Namun demikian,  keberlanjutan suatu kemitraan juga tergantung sejauh mana tokoh ulama tersebut mampu menjaga dan mengakomodasi berbagai kepentingan dalam proses kemitraan. Bila tokoh tersebut terlalu dominan tidak memberikan ruang demokrasi bagi warganya dan lebih merepresentasikan kepentingan perusahaan maka bisa menumpulkan sikap kritis petani dalam menyampaikan aspirasinya dan  pembacaan anggota terhadap kinerja kemitraan. Demikian juga ketika tokoh tersebut tidak melakukan rekruitmen dan kaderasasi pengurus yang benar maka ketika tokoh tersebut meninggalkan arena kemitraan maka mungkin saja akan  terjadi krisis kepemimpinan yang bias mengganggu jalannya kemitraan.   

Bagi industri pengguna kayu rakyat (sengon) di Ciamis, kebijakan SVLK mengharuskan industri menggunakan system tersebut. Kebijakan ini dirasakan industry menimbulkan biaya ekstra (sehubungan dengen biaya sertifkasi) namun tidak melihat manfaat ekonomisnya dalam jangka pendek. Bagi petani HR yang menjual kayu (sebagai sumber bahan baku) industri, penerapan SVLK ikut terkena dampaknya. Salah satu koperasi kayu rakyat yang telah menerapkan SVLK adalah GAPOKTAN di Kabupaten Ciamis.Perusahaan investor (industry) membentuk kemitraan dengan Koperasi untuk menanam jenis kayu jabon (Anthocepalus cadamba). Motivasi Petani HR untuk bergabung dilandasi oleh motivasi mendapatkan nilai tambah dari kemitraan tersebut dibandingkan jika mereka tetap mandiri (independen). Nilai tambah tersebut diterjemahkan oleh Pengurus Gapoktan sebagai adanya  “Premium Price” dari kayu yang mengikuti SVLK bagi petani HR pada saat panen. Bagi petani HR yang tidak bergabung sudah merasa puas dengan kondisi pasar saat ini dimana mereka memperoleh kebebasan untuk menjual dan memilih sendiri pembeli kayunya tanpa harus bergabung dengan Kemitraan. Kondisi yang berbeda dapat mengambil contoh kemitraan yang dibangun KTI dengan Koperasi HR di Kabupaten Probrolinggo.Kemitraan tersebut telah dibangun dengan menggunakan skema yang ditetapkan FSC, sehingga SVLK secara substansi sebenarnya mudah dipenuhi tanpa harus mengikuti proses sertifikasi SVLK yang memakan biaya yang cukup besar. Sebelum SVLK diterapkan perusahaan tidak mengalami masalah dalam menjual kayunya ke pasar ekspor. Kebijakan SVLK bagi Industri pengolahan kayu dilihat sebagai extra cost namun belum terlihat manfaatnya bagi industri. Dari sisi pandangan kebijakan, kebijakan ini tidak melihat sector kayu dari hulu ke hilir atau dari bahan baku hingga pasar produk jadi kayu. Kebijakan ini dibuat tanpa melihat persyaratan (kebutuhan) pasar internasional dan domestic yang sebenarnya kurang (tidak) membutuhkan SVLK. Pasar Eropa sekalipun menganggap bahwa pemenuhan SVLK tidak otomatis akan diterima konsumen. Pasar lainnya China, Taiwan, Hongkong dan Timur Tengah selama ini tidak membutuhkan/mensyaratkan SVLK. Bagi petani HR, penerapan SVLK akan menambah cost jika tidak dibarengi dengan premium price. Meskipun beban biaya SVLK ditanggung perusahaan, dalam prakteknya mudah bagi perusahaan untuk membebankan biaya ini pada harga kayu (produsen/ petani HR) pada saat transaksi terjadi sehingga pada akhirnya petani HR yang menanggung beban tersebut. Sisi negative lainnya adalah dengan penerapan SVLK pada kayu rakyat maka akan menciptakan ketergantungan petani HR pada perusahaan dalam pemasaran kayunya sehingga menempatkan petani berada posisi tawar yang rendah. Kondisi ini telah terjadi sebelumnya ketika SKAU diterapkan.

Faktor-faktor yang mendorong kemitraan adalah kebutuhan akan pasar kayu rakyat bagi Petani HR, kebutuhan bahan baku bagi industry, tekanan eksternal (pasar global), tokoh agama yang disegani, serta kebutuhan modal bagi petani. Jika kepentingan ekonomi kedua belah pihak yang bermitra terpenuhi maka timbul kepercayaan (saling percaya) yang selanjutnya menumbuhkan kesetiaan yang membuat kemitraan bertahan lama. Namun hal ini tergantung pada kondisi struktur ekonomi. Bentuk kemitraan PT KTI, Koperasi, Kelompok Tani dan Petani HR memenuhi indicator Input, Proses, Output dan Outcome sehingga merupakan bentuk kemitraan yang “terbaik”. Penghapusan SKAU, yang diganti dengan nota Petani HR memberikan kelonggaran bagi Petani HR untuk menjual produknya secara langsung kepada industry. Keadaan ini menciptakan pasar “bebas” atau persaingan “sempurna” yang dicirikan oleh jumlah pelaku konsumen (industri) dan petani HR (produsen) dalam jumlah besar dan bebas bertransaksi. Penerapan SVLK oleh pelaku sector kayu rakyat (industry) lebih dipandang sebagai ekstra cost dan belum melihat manfaatnya. Pasar tujuan utama produk jadi kayu rakyat seperti  China, Taiwan, Hongkong dan Timur Tengah tidak membutuhkan/mensyaratkan SVLK. Bagi petani HR, keikutsertaan dalam SVLK dimotivasi oleh harapan premium price atas kayu yang dijual pada saat panen mengingat penerapan SVLK akan menambah beban kerja.


Researcher : Dr. Ir. Satria Astana M.Sc | Year : 2013 | Location : Ciamis, Jawa Barat dan Probolinggo Jawa Timur | Field : Kebijakan
21
Kajian Tipologi Kesatuan Pengelelolaan Hutan

Setiap KPH memiliki karakteristik tersendiri baik ditinjau dari potensi hutan yang ada (biofisik,produk hutan) kapabilitas pengelola KPH (lembaga dan jumlah SDM), kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat lokal,  dan dukungan pemerintah daerah.  Karakteristik tersebut tentunya akan beragam antara KPH satu dengan lainnya. Kajian ini bertujuan untuk menyusun tipologi KPH berdasarkan karakteristik pengelola KPH, partisipasi stakeholder dan potensi usaha KPH. 

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan survey yang dikombinasikan dengan pendekatan desk study. Pendekatan survey melalui penyebaran kuisioner kepada KPH dilakukan melalui email.  Pendekatan ini dipilih dengan pertimbangan keterbatasan sumberdaya dalam penelitian. Adapun analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis data deskriptif kuantitatif. Penilaian indeks didasarkan hasil scoring pengukuran indikator-indikator dengan menggunakan skala likert 1-5.  

Berdasarkan hasil analisis data dengan teknik scoring skala likert, bahwa tingkat pemahaman pengelola KPH terhadap konsep KPH, tupoksi KPH dan pengelolaan tingkat tapak menunjukkan nilai yang relatif tidak jauh berbeda, berturut-turut 57,5%; 63,8% dan 77,5%.  Adapun secara keseluruhan rata-rata pemahaman pengelola KPH terhadap konsep KPH, tupoksi KPH dan pengelolaan tingkat tapak mencapai 66,2%.  Hal ini berarti bahwa pemahaman pengelola KPH terkait dengan KPH belum seutuhnya tepat. 

Komitmen daerah dalam alokasi anggaran,  secara umum masih dalam kategori hanya sebagian kecil anggaran yang disediakan Pemerintah Daerah untuk pembangunan KPH.  Indikator partisipasi KPHP Jogjakarta memiliki nilai tertinggi untuk semua KPH contoh.  Adapun nilai indikator yang relatif masih rendah terdapat dapat KPHP Tanah Laut, KPHP Kendawangan dan KPHP G.Sinopa, dimana belum ada komitmen pemerintah daerah dalam alokasi anggaran dan  SDM.

Indikator potensi usaha terdiri atas potensi kawasan hutan yang dikelola oleh KPH, potensi produk hasil hutan dan jasa hutan, serta konflik dan pengendalian terhadap konflik.  Adapun konflik dinilai dari keberadaan konflik dengan varian konflik yang terjadi disertai dengan upaya resolusi yang telah dilakukan.  Penilaian konflik ini  dikategorikan menjadi ada konflik namun dapat dikendalikan, ada konflik namun sebagian dapat dikendalikan dan ada konflik namun tidak dapat dikendalikan.  Indikator potensi usaha KPHL Rinjani Barat dan KPHP Jogjakarta memiliki nilai yang relatif tinggi dibandingkan dengan KPH lainnya. 

Dari KPH contoh, terdapat 1 KPH yang termasuk ke dalam KPH Tipe A, 24 KPH termasuk ke dalam KPH Tipe B dan 10 KPH yang termasuk ke dalam KPH Tipe C.  Bagi KPH dengan tipe A strategi ke depan yang perlu diperhatikan adalah untuk kelangsungan usaha perlu menjaga partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dan penyempurnaan peraturan yang mendukung kemandirian KPH.  Bagi KPH dengan tipe B strategi pengembangannya diantaranya  sosialisasi KPH masih tetap perlu dilakukan agar KPH bukan hanya dipahami pengelola KPH saja melainkan bagi stakeholder lainnya khususnya untuk meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah agar mendukung  KPH secara utuh.  Selain itu perlu mengeksplorasi  potensi  SDH yang belum teridentifikasi dan meningkatkan nilai tambah SDH yang ada.  Bagi KPH dengan tipe C strategi pengembangannya diantaranya sosialisasi KPH masih tetap perlu dilakukan agar menumbuhkan komitmen Pemda dalam pembangunan KPH dan mengidentifikasi  potensi SDH  di wilayah KPH.


Researcher : Dr. Ir. Satria Astana M.Sc | Year : 2013 | Location : DKI Jakarta | Field : Kebijakan
22
Kajian Indikator Kemajuan Forest Governanc

Sampai saat ini belum ada model aplikatif good forestry governance yang dapat dijadikan acuan untuk menilai pengelolaan hutan. Meskipun elemen-elemen dari good governance dapat diidentifikasi dan sama untuk beberapa konteks, namun sesungguhnya good governance bersifat spesifik sesuai dengan nilai, struktur pemerintahan dan masyarakatnya, untuk itu perlu dilakukan kajian Indikator Kemajuan Good Forest Governance. Kajian tahun  ini bertujuan untuk : 1) Mengujicoba draf metode untuk mengukur kemajuan good forestry governance di Indonesia dan 2) Memperbaiki draf metode untuk mengukur kemajuan good forestry governance di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data sekunder, wawancara dan FGD. Beberapa kesimpulan yang diperoleh dari kajian ini adalah : Pemerintah provinsi memiliki indeks tata kelola hutan yang lebih tinggi dibanding pemerintah kabupaten dan KPH. Masih terdapat gap antara kebijakan dan implementasinya pada semua level pemerintahan. Kegiatan konservasi keanekaragaman hayati memiliki indeks yang paling rendah dibanding kegiatan lainnya. Beberapa prinsip penerapan good governance sudah diakomodir dalam kegiatan pengelolaan hutan, tapi belum maksimal. Direkomendasikan ada beberapa perbaikan pada tools supaya lebih sederhana dan aplikatif, seperti: lebih fokus pada kegiatan pengelolaan hutan di dalam kawasan hutan. mendetailkan kegiatan kehati dan menyederhanakan prinsip yang digunakan.


Researcher : Dr. Ir Sulistya Ekawati M.Si | Year : 2013 | Location : Kabupaten Banjar (Provinsi Kalimantan Selatan), Kabupaten Lampung Selatan (Provinsi Lampung) dan Kabupaten Sukabumi (Provinsi Jawa Barat) | Field : Kebijakan
23
Kajian Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Indonesia: Tantangan, Hambatan dan Solusi

Kajian ini bertujuan untuk mengindentifikasi permasalahan faktor-faktor yang menghambat dalam pembangunan hutan tanaman industri (HTI) berdasarkan aspek sosial, aspek ekonomi, aspek hukum, aspek kelembagaan, dan aspek lainnya dan mengetahui upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota agar pembagunan hutan tanaman di Indonesia dapat berkembang sesuai dengan harapan.

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang diperoleh dari Pemegang IUPHHK-HTI, Pejabat Dinas Kehutanan yang mengurusi kegitan HTI, UPT Kementerian Kehutanan (BP2HP, BPKH, BPDAS-PS), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan instansi terkait lainnya. Data sekunder, seperti: luas kawasan hutan berdasarkan peta penunjukan kawasan dari Kementerian Kehutanan, jumlah perusahaan IUPHHK-HTI, data informasi mengenai pemanfaatan kawasan hutan, dan lain sebagainya.

          Usaha pembangunan tanaman sebagaimana HTI adalah usaha yang berbasis lahan. Banyak para pihak yang berkepentingan dengan lahan, baik untuk usaha tanaman pangan, pertanian, perkebunan, pertambangan, serta pertambahan jumlah penduduk dan pemukiman, dan pemekaran pemerintah desa / kecamatan / kabupaten / provinsi. Penyerobotan atau perambahan lahan HTI oleh para pihak merupakan ancaman serius yang menghambat usaha tersebut. Terdapat beberapa penyebab yang mengakibatkan terjadinya maraknya perambahan lahan, diantaranya ialah: i) Penyebab internal seperti peraturan yang sering berubah-ubah, lemahnya pengawasan, penegakan hukum, komitmen pemerintah, komitmen pemegang ijin, dan koordinasi antar instansi dan lain-lain; ii) Penyebab eksternal seperti beredarnya isu reforma agraria, prediksi peluang investasi menghadapi pasar bebas ASEAN tahun 2015; iii) Kebijakan sektor lain yang memicu keinginan untuk mengkonversi kawasan hutan untuk areal penggunaan lain (APL) secara serentak, selain itu adanya ketidak sesuaian antara tata guna hutan (TGH) dan tata ruang daerah (TRD) juga berdampak pada tidak adanya keterpaduan usaha HTI dengan usaha sektor lain.

          Perambahan areal konsesi HTI sebaiknya jangan dilepaskan dari sejarah pengelolaan hutan, dimana awalnya ijin konsesi diberikan kepada HPH. Ketika ijin HPH habis masa berlakunya dan lahan tersebut tidak segera dibebani ijin baru serta tidak adanya pengawasan terhadap arel tersebut, menyebabkan lahan eks-HPH tersebut seolah-olah tidak bertuan atau terjadi open akses lahan, hal ini berdampak pada perambahan lahan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar atau eks-pegawai HPH yang tidak mempunyai pekerjaan, tercatat 50% sampai dengan 70% dari areal konsesi HTI, bahkan sampai 100% dan telah berubah menjadi kebun karet/sawit, selain daripada itu penyebab lainnya, adalah adanya jual-beli lahan dalam kawasan hutan, adanya perambahan oleh masyarakat dari luar daerah dilakukan secara berkelompok bahkan diindikasikan ada keterlibatan mafia lahan yang memobilisasi dan mendanai logistik para perambah di lapangan, adanya tumpang-tindih areal konsesi HTI dengan areal ijin pertambangan, ijin perkebunan, kawasan adat dan habitat satwa dilindungi juga telah memicu kelompok tertentu sebagai free rider yang berharap memperoleh manfaat dari ketidak-pastian tersebut. Terkait hal tersebut, sebagai saran maka pemerintah sebaiknya berkomunikasi terlebih dahulu dengan masyarakat pemilik kebun melalui pengecekan langsung di lapangan. Selanjutnya sosialisasikan bahwa kawasan yang diusahakan oleh mereka merupakan kawasan milik negara dan akan diusahakan oleh negara.

                      Jaminan kepastian atau legalitas lahan usaha merupakan hal yang sangat penting dan harus dicarikan solusinya, karena merupakan prasyarat utama sebelum perusahaan menanamkan modalnya. Tanpa adanya penegakan hukum (law enforcemen)t yang nyata, maka nilai dari hutan alam akan tetap seperti saat ini sehingga illegal logging akan terus berkembang dan tidak jarang industri memanfaatkan hasil-hasil kayu illegal logging dengan harga yang murah.  Penyerobotan atau perambahan lahan HTI (konflik sosial) oleh para pihak merupakan ancaman serius yang menghambat usaha tersebut. Terdapat beberapa penyebab yang mengakibatkan lambatnya perkembangan pembangunan hutan tanaman industri (HTI) di Indonesia, diantaranya adalah: penyebab internal, penyebab eksternal dan jual beli lahan pada kawasan hutan.


Researcher : Dr. Ir. Satria Astana M.Sc | Year : 2013 | Location : Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Jambi | Field : Kebijakan
24
Kajian Tumpang Tindih di Kawasan Tesso Nillo

Perspektif valuasi ekonomis oportunitas kawasan hutan melalui pembandingan antara pengembangan komoditas kehutanan dan "di luar" kehutanan yang negatif sepertinya menjadi rahim lahirnya pilihan rasional bagi para pelaku usaha untuk terus "memburu" kawasan hutan untuk pengembangan komoditas "di luar kehutanan". Usaha perburuan tersebut tentunya bekerja pada ruang yang bernuansa kolutif karena usaha-usaha tersebut secara hukum yang berlaku tidak sah. Fenomena tersebut saat ini terus tumbuh subur di ranah yang berstruktur partikular dimana penegakan hukum menjadi suatu instrumen yang sedang malfungsi yang harus diperbaiki. Kawasan seluas 83.068 ha yang dikelola melalui kaidah konservasi "modern" Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang secara hukum ditetapkan melalui  dua SK Menteri Kehutanan (SK Menteri Kehutanan Nomor SK.255/Menhut-II/2004 seluas 38.576 ha dan  SK Menteri Kehutanan Nomor SK.663/Menhut-II/2009 untuk penambahan luas kawasan 44.492 ha) juga menjadi salah satu arena fenomena tersebut diatas. Menurut pantauan World Wild Fund (WWF) (2013) hingga 2012, 52.266,5 ha di hutan Tesso Nilo telah beralih menjadi kebun sawit, 15.714 ha diantaranya terjadi TNTN. Tumpang tindih kepentingan di kawaasn Tesso Nilo, khususnya di kawasan  TN Tesso Nilo yang termanifestasi sebagai aksi kolektif masyarakat mengelola tanaman komoditi perkebunan sebenarnya merupakan resultan dari masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aktor, skneario dan kepentingan. Kawasan Tesso Nilo tidak terelakkan menjadi arena kontestasi legitimasi. Jika permasalahan TN Tesso Nilo di dekati dengan diskursus kebijakan normatif kemudian diikuti dengan penegakan kebijakan tersebut secara menyeluruh, maka kemudian tidak lagi diperlukan pembahasan permasalahan di TN Tesso Nilo. Kenyataan yang ada di TN Tesso Nilo adalah bahwa negara saat ini dalam posisi lemah dan tidak populer, pemerintah tidak mampu menegakkan kebijakan yang telah dibuatnya sendiri sehingga kemudian muncul kekuatan-kekuatan civil society dan aksi-aksi kolektifnya yang memang dapat dianggap sebagai tindakan yang menantang legitimasi negara atas kawasan Tesso Nilo. Civil society mempunyai legitimasinya sendiri yang sebenarnya sebagian besar berasal dari watak dan perilaku negara dalam pengelolaan sumberdaya di ranah praktis salah satunya yaitu dengan banyak terabaikannya kawasan hutan. Hasil kajian menunjukkan Penyebab langsung terjadinya tumpang tindih kepentingan di TN Tesso Nilo adalah : a) secara historis, kurangnya perlindungan hutan oleh pemegang izin pemanfaatan kawasan hutan (HPHTI PT Inhutani IV dan PT Nanjak Makmur) sebelum kawasan ditunjuk menjadi TNTN, b) adanya Koridor HTI PT RAPP di tengah kawasan Tesso Nilo yang dibuat tahun 2001 (koridor Baserah) dan koridor sektor Ukui-Gondai sebelah utara kawasan Tesso Nilo yang dibuat oleh RAPP tahun 2004, c) kebijakan pemerintah daerah dan lokal yang membuka peluang terjadinya penggarapan tanpa ijin di dalam kawasan (Penerbitan SKGR oleh kades, SKT oleh kades/camat, SIML oleh tokoh adat) , dan tokoh adat yang memperjualbelikan  lahan kepada pihak luar (privatisasi aset adat). Sedangkan penyebab tidak langsung tumpang tindih di kawasan TN Tesso Nilo adalah : a) kerjasama yang kolutif oknum pemerintah, masyarakat dan pemilik modal, b) eksodus penduduk mencari lokasi berkebun dan pemukiman  dan perubahan sosial masyarakat khususnya para tokoh adat karena adanya pemegang konsesi dan para pemodal,


Researcher : Dr. Ir. Satria Astana M.Sc | Year : 2013 | Location : Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Provinsi Riau | Field : Kebijakan
25
Kebijakan Land Swap: Tinjauan Teoritis dan Pengalaman Di Lapangan

Menurut catatan Direktur Inventarisasi Sumber Daya Hutan (2013), luas hutan di Indonesia adalah 131,3 juta hektar, sekitar 52,2% merupakan areal berhutan dan 47,5% lainnya adalah kawasan yang tidak berhutan. Sementara luas lahan Areal Penggunaan Lain (APL) telah mencapai 56,56 juta hektar dengan area sebesar 15,2% diantaranya masih berhutan. Data tersebut memperlihatkan  ada kawasan hutan yang tidak lagi berhutan dan sebaliknya terdapat lahan APL yang masih berhutan, sehingga muncul pemikiran untuk melakukan land swap (tukar menukar lahan). Pembelajaran dari kasus pelepasan kawasan hutan, sejak tahun 1986 hingga 2012 kawasan hutan yang telah dilepas menjadi kawasan bukan hutan atau areal penggunaan lain (APL) seluas 5.775.400 ha.  Dari luasan tersebut, sebanyak 99% diperuntukkan bagi perkebunan, tetapi fakta yang ada sebagian besar ijin perkebunan tersebut hanya berorientasi pada IPK saja. Setelah SK pelepasan kawasan hutan diterbitkan, Kemenhut tidak lagi mempunyai kewenangan di APL. Pembelajaran kasus tukar menukar kawasan hutan menunjukkan hanya sedikit pemohon yang memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan ijin pelepasan dan penyediakan lahan pengganti, pada kasus pinjam pakai, banyak kasus yang tidak mengembalikan kawasan hutan yang dipinjam, walaupun masa berlakunya pinjam pakai habis. Di sisi lain, banyak kawasan hutan yang ditelantarkan oleh pemegang ijin. Konsep land swap yang saat ini berkembang perlu dikritisi, mengingat permasalahan kawasan hutan bukan semata-mata permasalahan kehutanan (forestry centris). Konsep land swap seharusnya dipandang sebagai sebuah mekanisme restrukturisasi kawasan hutan agar lebih optimal mengingat beberapa provinsi terdapat APL berhutan, sementara kawasan hutan sebagian kondisinya rusak. Filosofi land swap sebaiknya bukan semata-mata untuk konservasi hutan (meningkatan cadangan karbon hutan), tetapi juga mempertimbangkan fungsi sosial ekonomi dan ekologi hutan.


Researcher : Dr. Ir Sulistya Ekawati M.Si | Year : 2013 | Location : Provinsi Kalimantan Barat dan DKI Jakarta | Field : Kebijakan
26
Analisis Biaya, Manfaat Dan Resiko Redd Dan Redd Plus

Skema REDD+ di Indonesia akan diimplementasikan setelah tahun 2012.  Skema ini dirancang sebagai pengganti Protokol Kyoto yang akan berakhir masa berlakunya pada tahun 2012.  Negosiasi antara Kepala Pemerintah untuk mitigasi perubahan iklim ini terus berlangsung. Meskipun demikian pemerintah Indonesia telah menyiapkan peraturan yang mengatur implementasi REDD dalam bentuk Keputusan Menteri Kehutanan No. 30 Tahun 2009 dan Permenhut No. 36/2009 meskipun keduanya sekarang sedang direvisi.  Sampai dengan sekarang persiapan implementasi REDD+ terus dilakukan melalui kegiatan percontohan REDD.  Informasi mengenai manfaat, biaya dan resiko implementasi REDD+ di Indonesia masih sangat terbatas sehingga diperlukan suatu kajian yang komprehensif untuk mendapatkan informasi manfaat, biaya, resiko dan kelayakannya.


Researcher : Raden Deden Djaenuddin S.Si., M.Si. | Year : 2011 | Location : Sumatera Selatan dan Jawa Barat  | Field : Ekonomi
27
Analisis distribusi insentif dan peran REDD dan REDD plus

Dalam tahap persiapan kegiatan REDD+ di Indonesia telah berkembang secara pesat berbagai kelembagaan, termasuk mekanisme distribusi insentif, yang merupakan salah satu prasyarat implementasi REDD+ yang perlu dipersiapkan dalam masa persiapan sampai tahun 2012.Berbagai usulan mekanisme distribusi telah diajukan tetapi belum merujuk kepada suatu keputusan dan sampai sejauh ini masih mencari mekanisme terbaik. Apalagi keputusan tentang pendanaan REDD+ malalui fund based dan market based ditunda pada COP-16, dan akan dibahas lebih lanjut pada COP-17 di Afrika (Pokja PI Kementerian Kehutanan, 2011). Penentuan pendanaan REDD+ tersebut akan mempengaruhi mekanisme distribusi REDD+. Oleh karena itu, masih diperlukan kajian lebih lanjut mengenai analisis distribusi insentif dan peran REDD+, untuk memastikan bahwa yang berperan dalam pengurangan emisi dan peningkatan removal memperoleh positif insentif yang sesuai.

Penelitian ini telah dilakukan dari tahun 2008 sampai 2010.Penelitian pada tahun 2011 merupakan kegiatan penelitian tahun terakhir untuk mekanisme distribusi insentif dan merupakan sintesa dari hasil-hasil penelitian sebelumnya.Agar hasil kajian lebih komprehensif dan dapat mengakomodasi perkembangan  persiapan REDD+, maka pada tahun 2011 kajian lebih difokuskan untuk memvalidasi hasil capaian tahun 2008-2010 di  beberapa lokasi penelitian sebelumnya.


Researcher : Indartik S.Si, M.SE | Year : 2011 | Location : Propinsi Sumatera Selatan, Propinsi Jambi dan Kabupaten Purwakarta (Propinsi Jawa Barat). | Field : Ekonomi
28
Analisis sosial budaya REDD

Secara konseptual, hutan sangat berperan dalam mitigasi perubahan iklim terutama karena pengaruhnya kandungan karbon di atmosfer. Peran tersebut tergantung pada apakah hutan dipelihara dengan baik sehingga menyerap karbon lebih tinggi atau dibiarkan mengalami deforestasi dan degradasi sehingga melepaskan lebih banyak karbon. Upaya peningkatan penyerapan karbon melalui REDD+ dilakukan untuk memenuhi target pengurangan emisi dari sektor kehutanan sebesar 14% di samping untuk mendapatkan insentif yang bisa diperoleh pada saat pasar karbon berjalan nantinya. Dari sisi operasionalisasi, bagaimana target tersebut dapat terwujud dan diakui secara internasional memerlukan penguasaan terhadap berbagai aspek mulai dari segi teknis metodologi hingga aspek sosial ekonomi dan kebijakan nasional. Merujuk pada Strategi REDD-Indonesia, Fase Readiness 2009-2012 dan Progres Implementasinya maka saat ini Indonesia berada pada tahap kedua (readiness phase) yakni tahap penyiapan metodologi dan kebijakan REDDI (Kemenhut, 2010).

Salah satu kebijakan yang perlu disiapkan dalam kerangka Strategi REDD-Indonesia dan Strategi Nasional REDD+ tersebut adalah bagaimana mengikutsertakan masyarakat dengan segala atribut dan kebiasaannya untuk turut mendukung keberhasilan implementasi REDD+. Keberadaan mereka tidak dapat diabaikan mengingat terdapat sekitar 2 juta KK dari 19.420 desa yang berada di dalam atau sekitar kawasan hutan yang tersebar di 32 provinsi (Ditjen Planologi, 2011). Sebagaimana diketahui, masyarakat sekitar hutan menjadi aktor penting yang harus diperhitungkan karena aktivitas kehidupannya yang bersinggungan langsung dengan hutan. Perlu dipikirkan suatu cara agar aktivitas masyarakat tersebut berkontribusi pada penyerapan karbon dengan mengakomodasi kebiasaan dan sosial budaya masyarakat yang positif. Kajian dan penyebarluasan informasi tentang REDD+ di kalangan masyarakat setempat masih sangat dibutuhkan untuk mewujudkan dukungan masyarakat secara bulat terhadap kegiatan REDD+ sesuai dengan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC).

Sebagai bagian dari Rencana Penelitian Integratif (RPI) “Ekonomi dan Kebijakan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi” Badan Litbang Kehutanan 2010–2014 (Puslitsosekjak, 2009), kajian ini berusaha mendukung terpenuhinya tujuan RPI tersebut yakni menghasilkan rekomendasi strategi iptek sosek dan kebijakan dalam mendukung implementasi REDD+ berdasarkan aspek sosial ekonomi masyarakat.


Researcher : Aneka Prawesti Suka S.Sos., M.SE, M.A. | Year : 2011 | Location : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Desa Cimungkal, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat | Field : Perubahan Iklim
29
Analisis padu serasi tata ruang daerah dengan tata guna hutan

Pengurusan hutan harus mempertimbangkan  keserasian manfaat secara proporsional sesuai sifat, karakteristik dan kerentanan peranannya sebagai penyerasi keseimbangan lingkungan lokal, nasional, dan global. Sifat, karakteristik dan kerentanan hutan sebagai penyerasi keseimbangan lingkungan, dibagi dalam 3 (tiga) fungsi pokok yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya, dan manfaat ekonomi, maka perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan harus berasaskan optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan dengan memperhatikan keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proposional (Pasal 2, PP 10/2010). Dengan penetapan luas kawasan hutan dan luas minimal kawasan hutan paling sedikit 30% untuk setiap daerah aliran sungai atau pulau, Menteri Kehutanan menetapkan luas kawasan hutan untuk setiap provinsi berdasarkan kondisi biofisik, iklim, penduduk dan keadaan sosial, dan ekonomi masyarakat setempat.

Dalam rangka optimalisasi fungsi kawasan hutan, mengingat adanya keterbatasan data dan informasi yang tersedia pada saat penunjukan kawasan hutan, adanya dinamika pembangunan, faktor alam, maupun faktor masyarakat, sehingga perlu dilakukan evaluasi fungsi kawasan hutan.


Researcher : Drs Epi Syahadat M.Si | Year : 2011 | Location : | Field : Kebijakan
30
Integrasi multiple strategi ke dalam multiple-level manajemen lanskap

Pendekatan manajemen dalam pengelolaan hutan yang dilakukan selama ini terbukti belum berhasil menahan laju deforestrasi maupun degradasi hutan yang mengakibatkan sumberdaya hutan terancam kelestarianya. Pengelolaan hutan yang dilakukan harus berorientasi pada ekosistem secara keseluruhan, melalui pengelolaan berbasis lanskap.

Pengelolaan lahan/hutan berbasis DAS harus melibatkan berbagai pihak sehingga menimbulkan berbagai macam strategi pengelolaan dari berbagai sektor (Kehutanan, PU, Pertanian, Pertambangan).

Strategi-strategi berbagai pihak dalam pengelolaan hutan harus diintegrasikan kedalam pengelolaan di tingkat tapak atau lokal, wilayah maupun tingkat nasional. Diharapkan pengelolaan lahan/hutan tercapai dengan optimal, kelestarian hulu-hilir terjaga.


Researcher : Ir Rachman Effendi M.Sc | Year : 2011 | Location : Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur | Field : Kebijakan
31
Kajian lanskap hutan pada berbagai kondisi DAS

Sektor kehutanan dihadapkan pada tantangan untuk mampu mempertahankan kawasan dan melestarikan sumberdaya hutan, memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang, serta meningkatkan ketahanan hutan terhadap perubahan iklim. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional atau RKTN yang disusun untuk tahun 2011 s/d 2030 menyebutkan bahwa luas hutan saat ini adalah 130,68 juta hektar, dan akan mengalami rasionalisasi menjadi seluas 112,34 juta hektar. Review tata ruang pada semua fungsi hutan (produksi, lindung dan konservasi) akan mengurangi seluas 18,34 juta hektar hutan yang dapat dimanfaatkan. Diharapkan, pengurangan luas tersebut akan diimbangi dengan semakin mantabnya kawasan hutan dan terbebas dari konflik, dengan demikian pembangunan kehutanan dapat berjalan sesuai yang direncanakan.

Mengacu dokumen RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, tahun 2010 – 2014, Daerah Aliran Sungai atau DAS merupakan unit wilayah dimana kinerja kehutanan dapat diukur. Sejumlah 108 DAS dikategorikan dalam kondisi kritis dan menuntut perhatian pihak pemerintah untuk memperbaikinya serta memulihkan fungsinya sebagai pengatur tata air, agar supaya stabilitas ketersediaan air baik di musim hujan maupun kemarau dapat terus terjaga. Tingkat kekritisan tersebut ditunjukkan oleh menurunnya vegetasi lahan permanen serta meluasnya lahan kritis, yang berakibat pada menurunnya kemampuan DAS dalam menyimpan air. Indikator dari kekritisan suatu DAS ditunjukkan oleh antara lain frekuensi banjir yang meningkat, erosi dan banjir di musim hujan serta kekeringan melanda di musim kemarau. Laporan Kemenhut (2010) menyatakan bahwa seluas 23 juta hektar lahan di Indonesia digolongkan sangat kritis, sedangkan yang dikategorikan sebagai lahan kritis meliputi luasan 6,9 juta hektar.

Upaya mengembalikan fungsi DAS dilakukan melalui berbagai cara. Rehabilitasi dengan cara re-vegetasi atau penanaman dilakukan seiring dengan pembuatan bangunan terasering, waduk, guludan dan lain sebagainya guna menekan terjadinya erosi dan sedimentasi. Sementara itu, restorasi ekosistem ditargetkan mencapai 25 juta hektar sampai dengan tahun 2030. Keberhasilan rehabilitasi DAS tidak terlepas dari peran masyarakat dan partisipasinya dalam berbagai program. Dari sisi kebijakan, skema partisipasi masyarakat diwadahi melalui pengembangan hutan rakyat dan hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, serta hutan desa. Disamping itu, kelembagaan pengelolaan DAS diperkuat melalui pembentukan Forum DAS yang dibentuk sebagai wadah komunikasi para stakeholders, pihak yang berkepentingan atau yang mewakilinya, serta melakukan sinergi program pembangunan yang dilakukan oleh berbagai sektor. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tingkat kekritisan DAS belum menunjukkan angka penurunan, dan konversi hutan masih terus berlangsung hingga titik yang mengkhawatirkan.

Dilain pihak, Kementerian Kehutanan juga melaporkan keberadaan DAS yang tergolong sebagai non-kritis yang dikenali dengan adanya tutupan hutan yang relatif padat serta berfungsi optimal. Meskipun demikian, wilayah DAS non-kritis ini tidak terlepas dari ancaman kerusakan sebagai dampak dari tingginya pertumbuhan penduduk dan pembangunan daerah. Proses perubahan penggunaan lahan tersebut perlu dikaji, guna mengenali faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya perubahan tersebut. Kajian ini dimaksudkan untuk menyusun kriteria dan indikator manajemen lanskap agar fungsi DAS sebagai stabilitator tata air dapat berjalan secara efektif.


Researcher : Dr. Ir Retno Maryani M.Sc | Year : 2011 | Location : DAS Baturusa pada SWP Ajang Mabat, Provinsi Bangka Belitung dan DAS Cidanau, Provinsi Banten. | Field : Sosial
32
Kajian kebijakan pengembangan dan pengelolaan hutan kota

Konsepsi pemanfaatan ruang di wilayah perkotaan, pada dasarnya lebih mendudukkan posisi strategis terhadap peranan fungsi jasa kawasan hijau, karena mampu menjamin kenyamanan dan keseimbangan lingkungan. Kawasan hijau dimaksud pada dasarnya merupakan satu kesatuan ruang yang didominasi oleh tetumbuhan, dan dikenal dengan istilah Ruang Terbuka Hijau (RTH). Secara lebih mendalam pengertian RTH adalah merupakan kawasan atau ruang dan tanah yang didominasi oleh tetumbuhan baik alami maupun maupun binaan, difungsikan sebagai perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana prasarana lingkungan perkotaan. Namun dalam kenyataannya di lapangan, pembangunan hutan kota mengalami banyak hambatan dan kendala yang menuntut keseriusan parapihak untuk mencari upaya penyelesaiannya atas hambatan dan kendala tersebut.

Informasi di atas menunjukkan bahwa dalam perumusan suatu peraturan perundangan masih terlihat adanya tumpang tindih dan ketidak sinkronan antara satu UU dengan UU lainnya dan kelembagaan pengelola hutan kota masih menjadi kendala dalam mewujudkan pengelolaan hutan kota yang profesional dan kredibel. Oleh karena itu kajian kebijakan pembangunan dan pengembangan hutan kota khususnya di provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Kalimantan Tengah sangat diperlukan sebagai upaya untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan hutan kota di seluruh nusantara dan juga sebagai bahan masukan untuk revisi PP No. 63/2002 tentang Hutan Kota.


Researcher : Dr. Ir Subarudi M.Wood.Sc | Year : 2011 | Location : Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya), Provinsi Jawa Timur (Kota Surabaya dan Malang), dan Provinsi Kalimantan Tengah (Palangkaraya). | Field : Kebijakan
33
Kajian faktor emisi dan serapan

Kegiatan inventarisasi GRK kehutanan memerlukan data yang akurat dan metode yang diakui internasional.  Metode perhitungan emisi yang saat ini sudah terakreditasi dan keakuratan telah diakui secara internasional adalah metode Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).  Terdapat 3 tingkat keakuratan atau kerincian metodologi dalam IPCC GL 2006 (IPCC, 2006), yaitu: (1) Tier 1, dimana untuk data kegiatan menggunakan pendekatan non spasial, sedangkan untuk faktor emisinya menggunakan data default IPCC, (2) Tier 2, data kegiatan menggunakan peta, hasil survey, dan data statistik nasional/lokal. Sedangkan untuk faktor emisi Tier 2 menggunakan data spesifik dari tiap negara (nasional/lokal) untuk beberapa jenis hutan yang dominan; (3) Tier 3, menggunakan data spasial dari interpretasi penginderaan jauh dengan resolusi tinggi, sedangkan faktor emisi dihitung dengan menggunakan data cadangan karbon dari inventarisasi nasional yang diukur secara berkala atau dengan modeling. Ketersediaan data faktor emisi dan serapan di Indonesia masih sangat terbatas dan belum terintegrasi dalam satu database.  Meskipun IPCC telah menyediakan angka-angka default, masih sangat diperlukan data yang bersifat lokal guna meningkatkan tingkat keakuratan pengukuran emisi.  Hal ini sangat diperlukan dalam mendukung mekanisme perdagangan karbon dan berimplikasi pada tingginya harga karbon yang akan diterima.  Untuk mendukung hasil perhitungan emisi yang lebih akurat, diperlukan data faktor emisi dan serapan yang bersifat lokal, yang dapat diperoleh melalui hasil review terhadap studi atau kegiatan yang sudah dilakukan atau melalui kegiatan penelitian.


Researcher : Mega Lugina S.Hut., M.For.Sc. | Year : 2011 | Location : Bengkulu, Jambi dan Sumatera Selatan | Field : Perubahan Iklim
34
Analisis kelayakan finansial usaha hutan tanaman dan perkebunan
  • Daya saing investasi kehutanan dibandingkan sektor perkebunan sangat kecil
  • Daya saing tersebut perlu ditingkatkan
  • Peningkatan daya saing investasi dapat dilakukan dengan kajian kelayakan finansial, agar faktor ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi daya saing dapat diketahui.
  • Daya saing investasi industri hasil hutan dilihat dengan membandingkan kelayakan finansial usaha hutan tanaman pada berbagai tipe hutan tanaman dengan perkebunan, sehingga diperoleh tipe-tipe kelayakan finansial industri hasil hutan dari berbagai tipe hutan tanaman. Kajian kelayakan finansial ini mencakup kajian mengenai: a). Investasi usaha hutan tanaman industri, b). Investasi usaha hutan tanaman rakyat, c). Investasi usaha hutan rakyat dan d). Investasi usaha perkebunan.

Researcher : Ir Rachman Effendi M.Sc | Year : 2011 | Location : Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur | Field : Kebijakan
35
Analisis perijinan usaha hutan tanaman dan perkebunan

Analisis perizinan usaha hutan tanaman dan perkebunan adalah suatu analisis yang meliputi aspek persyaratan untuk mengajukan permohonan usaha hutan tanaman dan perkebunan, prosedur atau aturan main dan tata waktu perizinan  usaha hutan tanaman dan perkebunan.  Penelitian analisis perizinan usaha hutan tanaman dan perkebunan menggunakan pola pikir yang berorientasi terhadap aspek-aspek utama dan pendukung yang menyebabkan keberhasilan maupun kegagalan  dari pelaksanaan perizinan hutan tanaman dan perkebunan. Oleh karenanya analisis perizinan hutan tanaman dan perkebunan  sangat diperlukan.


Researcher : Dr. Ir. Satria Astana M.Sc | Year : 2011 | Location : Provinsi Jambi dan Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat | Field : Kebijakan
36
Analisis kelembagaan dan kebijakan KPH

Banyaknya permasalahan yang menjadi penghambat untuk mencapai bentuk KPH yang diinginkan untuk mencapai pengelolaan hutan yang lestari dan terus-menerus. KPH diarahkan pada bentuk yang mandiri sehingga dapat membiayai pengelolaan hutan secara efektif, efisien dan berkelanjutan.  Namun dari segi pendanaan dan kualifikasi SDM masih perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam. Diharapkan dengan kemandirian yang dimilki KPH akan mampu menyelenggarakan pengelolaan yang dapat menghasilkan nilai ekonomi dari pemanfaatan hutan dalam keseimbangan dengan fungsi konservasi, perlindungan dan sosial dari hutan.

Tujuan penelitian ini lebih diarahkan untuk memvalidasi data-data tahun sebelumnya serta masalah kelembagaan pendanaan pengelolaan KPH dan aspek sumberdaya manusia yang masih memerlukan perhatian. Sehingga nantinya akan diperoleh sintesa hasil penelitian yang lebih komprehensif.


Researcher : Elvida Yosefi Suryandari S.Hut, M.SE | Year : 2011 | Location : KPH Banjar di propinsi Kalimantan Selatan dan KPH Lalan di Sumatera Selatan | Field : Kebijakan
37
Kajian good corporate governance di bidang kehutanan

Tujuan Good Corporate Governance (GCG) intinya adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi dewan komisaris, direksi, karyawan, dan pihak eksternal yang meliputi investor, kreditur, pemerintah, masyarakat dan pihak–pihak lain yang berkepentingan (stakeholders). Dalam praktiknya Corporate Governance (CG)  berbeda di setiap negara dan perusahaan karena berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya.  Menurut Organization for Economic Corporation and Development atau OECD, prinsip dasar GCG adalah: kewajaran (fairness), akuntabilitas (accountability), transparansi (transparency), dan responsibilitas (responsibility) (Arifin 2005).  Sedangkan menurut pedoman umum GCG dari KNKG (2006), asas GCG adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran, diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan.

Penilaian kinerja SFM berorientasi kepada tujuan kelestarian sumberdaya alam hutan, oleh karenanya dititikberatkan kepada praktek-praktek manajemen pengelolaan hutan, sementara GCG lebih berorientasi kepada tujuan memenuhi kepentingan stake holders, oleh karenanya dititikberatkan kepada manajemen perusahaan.  Dalam konteks GCG, sistem penilaian kinerja SFM lebih dekat kepada pelaksanaan ”prinsip pertanggungjawaban (responsibility)”, dimana perusahaan pemegang ijin HPH dan HTI didorong untuk meningkatkan tanggungjawabnya dalam pengelolaan hutan negara sebagai barang publik.    

Baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat, secara umum mempunyai kepentingan yang sama terhadap pelaksanaan SFM dan GCG.


Researcher : Indah Bangsawan S.P., M.Si. | Year : 2011 | Location : | Field : Kebijakan
38
Kajian implementasi desentralisasi urusan kehutanan pada hutan lindung dan hutan produksi

Sejak kebijakan desentralisasi diberlakukan, terjadi perubahan tata kelola di sektor kehutanan, dimana pengelolaan hutan produksi menjadi kewenangan pemerintahan Kabupaten.  Setelah sebelas tahun kebijakan desentralisasi berjalan deforestasi di hutan produksi terus berlanjut. Data Badan Planologi (2008), menyatakan bahwa sebaran luas deforestasi di dalam kawasan hutan seluruh Indonesia selama periode 2003 – 2006 adalah 166,8 ribu Ha atau 55,6 ribu Ha/th. Sebagian besar (49 %) luas deforestasi tersebut terjadi di kawasan hutan produksi. Deforestasi mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut belum efektif.

Kegagalan kebijakan desentralisasi hutan produksi terkait dengan isi kebijakan dan implementasinya. Apakah ada kesenjangan antara kebijakan dan implementasinya. Dari sisi implementasi kebijakan, Pemerintah Kabupaten memiliki keterbatasan kapabilitas dalam mengelola hutan. Selain itu, sebagian dari kawasan yang dibebani ijin pemanfaatan hutan juga sudah tidak aktif (menunggu proses pencabutan ijin), sehingga kawasan hutan menjadi open acces, sehingga dirambah oleh masyarakat. Kondisi tersebut memperparah  deforestasi yang terjadi.

Implementasi tersebut menggambarkan kinerja.  Selama ini belum ada instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten dalam menjalankan desentralisasi pengelolaan hutan. Pengukuran ini sangat bermanfaat untuk memberikan masukan langkah-langkah ke depan yang perlu diambil oleh Pemerintah Pusat. Pertanyaan lain adalah apakah ada perbedaan pengurusan hutan produksi sebelum dan setelah desentralisasi.


Researcher : Dr. Ir Sulistya Ekawati M.Si | Year : 2011 | Location : Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan (Provinsi Riau) serta Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Barat (Kalimantan Timur) | Field : Kebijakan
39
Kajian jenis pohon potensial untuk pengembangan hutan kota

Permasalahan mendasar yang masih menjadi kendala dalam pembangunan dan pengembangan hutan kota di Indonesia, di antaranya, adalah belum tersedianya data dan informasi yang baik mengenai jenis-jenis pohon yang memiliki potensi untuk dikembangkan pada setiap tipe hutan kota. Indonesia yang dikenal sebagai negara megadiversity terkaya ke tiga di dunia memiliki peluang amat besar dalam mengembangkan jenis-jenis pohon lokal. Paling sedikit telah terdata sekitar 4000 jenis pohon asli Indonesia yang belum dikenal dengan baik potensinya. Oleh karena itu, penggalian data dan informasi tentang potensi sumberdaya genetik jenis-jenis pohon yang cocok untuk dikembangkan di kawasan perkotaan perlu segera dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan di perkotaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dan studi pustaka. Survei meliputi pencatatan kondisi fisik pohon dan  morfologi tegakan pohon (pengamatan visual pohon, diameter, tinggi dan tajuk pohon) serta tingkat kerusakan pohon pada pohon-pohon di wilayah penelitian.


Researcher : Dr. Ir Subarudi M.Wood.Sc | Year : 2011 | Location : Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Bandung, Tasikmalaya, Surabaya dan Malang | Field : Kebijakan