Search
Profile
Collection
Collaborative Research
PUI

P3SEKPI - Research Data


No Research Information
1
Ringkasan Analisis Dimensi Sosial

www


Researcher : Ane Dwi Septina S.Sos., M.A. | Year : 2019 | Location : www | Field : Sosial
2
Kajian Dampak Peraturan Perdagangan Nasional Dan Internasional Terhadap Perdagangan Hasil Hutan

Kesepakatan ekonomi regional ASEAN berujung pada MEA yaitu pasar tunggal dan basis produksi dimana terjadi aliran bebas baik barang, jasa, dan tenaga kerja terlatih (skilled labour), dan investasi pada sektor prioritas termasuk industri berbasis kayu. berkurangnya hambatan perdagangan tariff maupun tariff diharapkan akan memberi kemudahan dalam meningkatkan volume perdagangan antar negara-negara ASEAN. Terkait hal tersebut diatas, maka tujuan kajian : (1) Mengidentifikasi hambatan perdagangan industry kayu (wood based industry) baik tariff dan non tariff antar negara ASEAN , (2) menganalisis dampak hambatan perdagangan industry kayu (wood based industry) terhadap kinerja perdagangan kayu Indonesia.

Lokasi penelitian di DKI Jakarta dan provinsi Jawa Timur. Pendekatan dilakukan dengan market share dan model gravitasi perdagangan. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder antara lain hambatan perdagangan internasional, data populasi negara ASEAN, jarak geografis antar negara ASEAN, dan GDP negara ASEAN.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum dampak integrasi ekonomi kurang berpengaruh terhadap produk kayu Indonesia, kecuali mulai tahun 2010 saat skema ATIGA digulirkan Saat itu tarif barang kayu dan furniture kayu 0%. Hambatan non tarif yang diidentifikasi adalah surat keterangan asal kayu sebagai syarat bebas bea masuk dan sertifikasi legalitas kayu. Hambatan perdagangan level industri : peraturan yang mudah berubah seperti SVLK dan Persetujuan Import yang memeepngaruhi kepastian usaha. Sedangkan pada sisi produksi : masalah bahan baku dan perijinan, peraturan SIPUHH online, modal dan pengetahuan ekpor impor (UKM). Market share kayu didominasi negara Malaysia dan Thailand, demikian juga furniture kayu. Di luar ASEAN Indonesia memiliki pasar yang baik. Hasil sementara peningkatan perdagangan kayu Indonesia dipengaruhi oleh faktor GDP real negara mitra dan rasio populasi Indonesia terhadap mitra. Perlunya peningkatan daya saing produk kayu dan kebijakan perdagangan yang berpihak industri kayu.


Researcher : Elvida Yosefi Suryandari S.Hut, M.SE | Year : 2016 | Location : DKI Jakarta | Field : Ekonomi
3
Kajian Efisiensi Perizinan Bidang Lhk (Kehutanan, Peti, Pertambangan Dalam Kawasan Hutan, Dan Jasa Lingkungan)

Penanganan sistem perizinan  selalu saja menimbulkan persoalan bagi para pemohon izin. Persoalan perizinan tidak terlepas dari sistem birokrasi, karena perizinan domain para birokrat. Pembentukan Kantor Perizinan Terpadu (KPT) pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokasi pelayanan perizinan dalam berbagai bentuk, antara lain mempercepat waktu pelayanan. Diharapkan dengan sistem ini pelayanan menjadi lebih transparan, terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, disediakan secara memadai serta mudah dimengerti dan akuntabel yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Tujuan dari kajian ini adalah: (a) Mengidentifikasi kebijakan di bidang LHK yang terkait dengan sistem perizinan pertambangan (b) Menganalisis efisiensi sistem perizinan khususnya izin pertambangan, dan (c) Menyusun upaya penyempurnan sistem perizinan khususnya izin pertambangan. Sasaran dari kajian ini adalah: (a) Terindentifikasi semua kebijakan dan peraturan yang terkait dengan sistem perizinan pertambangan serta mengkaji substansi (persyaratan, prosedur dan jangka waktu perizinan) dan bagaimana relevansinya; (b) Tersedianya informasi efisiensi sistem pemberian izin pertambangan dalam implementasinya; dan (c) Teridentifikasinya perizinan sistem online di bidang LHK. Luaran yang diharapkan dari kegiatan ini, adalah: (a) Daftar bidang-bidang LHK yang terkait dengan sistem perizinan pertambangan; (b) Sistem informasi terkait prosedur dan persyaratan perizinan pertambangan; dan (c) Usulan penyempurnan sistem perizinan pertambangan. Metode pengumpulan dan pengolahan data meliputi wawancara dan kuesioner yang diberikan pada para pakar kehutanan dan pertambangan, studi literatur dan FGD. Metode analisis data yang digunakan adalah analisiskualitatif deskriptif terhadap produk kebijakan. Hasil kajian menunjukan bahwa dalam  pengurusan perizinan bidang LHK khususnya bidang pertambangan tidak efisien, karena dalam pelaksanaannya untuk memperoleh izin banyak  persyaratan yang harus diurus  dan dipenuhi yang memberi kesan panjangnya rantai birokrasi dalam pengurusan izin, seperi dokumen amdal, UKL-UPL dan izin lingkungan dimana untuk memperoleh dokumen tersebut memerlukan waktu penyelesaian yang cukup panjang(105) harikerja, sementara Dalam PP 97/2014 pasal 15 menyatakan bahwa izin selesai dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung dokumen perizinan secara lengkap diterima


Researcher : Drs Epi Syahadat M.Si | Year : 2016 | Location : DKI Jakarta, Jawa Barat | Field : Ekonomi
4
Potensi Dan Resolusi Konflik Kawasan Hutan

Masalah tenurial (klaim atas hak) merupakan salah satu penyebab utama terjadinya konflik pengelolaan hutan di Indonesia. Konflik tenurial dapat muncul ke permukaan berupa ketidakpastian status hak masyarakat di kawasan hutan dan ketidakjelasan tata batas kawasan hutan. Dan hampir pada setiap kasus konflik tenurial tersebut pihak masyarakat seringkali berada pada posisi yang lemah. Sebagian besar kasus konflik tenurial di kawasan hutan hingga saat ini belum berhasil diselesaikan dengan baik. Penelitian dilakukan di Propinsi  Kalimantan Timur  dan Jambi.  Tujuan penelitian adalah: 1. Mengidentifikasi peran para pihak terhadap ketersediaan sumber daya pendukung 2. potensi konflik dalam pengelolaan kawasan hutan.   Metodologi penelitian menggunakan pendekatan analisis data  kualitatif melalui analisis PIL(Power,Interest. Legitimacy). Hasil penelitian menunjukan  Potensi konflik yang terjadi di lokasi penelitian dapat di kelompokkan dengan beberapa para pihak yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM dan akademisi, perusahaan minyak dan gas, nelayan, perusahaan perkebunan dan pertambangan, dan masyarakat sekitar hutan. Potensi konflik dapat terjadi secara bilateral dan atau aliansi antara pemilik positif Interest (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dengan masyarakat) dengan pemilik  negatif Interest (Perusahaan Perusahaan Minyak dan gas, dengan Nelayan).  Pemahaman para pihak tentang  perannya masing-masing adalah sangat penting untuk pengelolaan berkelanjutan di kawasan hutan. .  


Researcher : Dra Sylviani . | Year : 2016 | Location : KPHP Delta Mahakam Kabupaten Kutai Kertanegara Propinsi Kalimantan Timur dan kawasan KPHL Sungai Beram Hitam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Wira Karya Sakti Propinsi Jambi | Field : Sosial
5
Ketersediaan Dan Manfaat Perhutanansosial Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pangan, Obat, Dan Energi Bagi Masyarakat

Implementasi perhutanan sosial di hutan lindung dan hutan produksi berbeda terkait perbedaan fungsi hutan. Penetapan lokasi perhutanan sosial dapat meliputi pemukiman (turun-temurun/zona tradisional) atau tanpa pemukiman penduduk. Teknik agroforestri dipandang sesuai untuk diimplementasikan dalam program perhutanan sosial. Potensi kawasan, kesiapan masyarakat, teknologi pengolahan dan pemasaran produk perhutanan sosial sangat beragam. Starting point untuk pengembangan perhutanan sosial di setiap unit relatif beragam. Program perhutanan sosial akan menarik minat petani apabila mampu bersaing (aspek kelembagaan, sosial, ekonomi) dengan jenis pemanfaatan lahan yang lain.


Researcher : Dra Setiasih Irawanti M.Si | Year : 2016 | Location : PHBM Perhutani KPH Banyumas Timur Provinsi Jawa Tengah, dan HKm Tanggamus di KPH Batutegi Provinsi Lampung | Field : Sosial
6
Implementasi Demonstration Activity (DA) REDD+ untuk Mendukung Kebijakan Pengendalian Perubahan Iklim

Dalam fase persiapan sebelum implementasi penuh REDD+, beberapa inisiatif dan DA telah dikembangkan di Indonesia.  Pelaksanaan DA didasarkan kepada petunjuk internasional dari keputusan COP berupa international Guidance for DA.  Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan serta pembelajaran yang bisa diambil terkait DA REDD+ dalam rangka pengembangan menuju implementasi penuh  REDD+.  Hasil kajian menunjukkan bahwa saat ini kondisi DA REDD beragam. banyak DA merupakan DA pembelajaran yang sudah berakhir, dan beberapa DA berbasis hasil dengan  kemajuan beravariasi masih memerlukan arahan/petunjuk lebih lanjut. Beberapa kegiatan terkait Carbon belum dapat dimasukkan sebagai kegiatan REDD. Dalam pelaksanaan DA REDD, berbagai kegiatan umunya mengacu kepada metodologi yang dikeluarkan oleh IPCC.  akan tetapi mekanismenya kebanyakan mengikuti skema yang dikeluarkan oleh Standard Sukarela seperti VCS, CCBS, dan Plan Vivo. Implementasi REDD memiliki keuntungan dan memberikan peluang karena sesuai dengan prinsip kelestarian hutan. REDD+ juga memberikan manfaat terhadap kelestarian biodiversity dan masyarakat. Sebagai pemilik hutan yang luas, dengan tingkat DD yang tinggi,  Indonesia berpotensi dan menarik minat dunia untuk pelaksanaan REDD. Dalam implementasinya juga dijumpai  berbagai hambatan yaitu Mekanisme REDD+ belum final (dalam tahap pengembangan di tingkat global), masih kurangnya petunjuk/guidance dalam implementasi REDD, mekanisme insentif dan distribusi masih belum jelas, dan  banyak inisiatif REDD yang tidak berlanjut. Masih diperlukan aturan main/guidance yang lebih jelas terkait implementasi REDD di lapangan. Mekanisme di tingkat nasional perlu dikembangkan untuk menunjang pelaksanaan REDD dan mencapai kelestarian hutan. 

Kata Kunci :  Demonstration Activity (DA), REDD+, mitigasi perubahan iklim


Researcher : Ir Ari Wibowo M.Sc | Year : 2016 | Location : Sumatera, Jawa dan Nusa Tenggara. | Field : Perubahan Iklim
7
Kajian Penyiapan Lahan Tanpa Bakar Sebagai Upaya Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan merupakan masalah penting yang hampir setiap tahun terjadi di musim kemarau, telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan menimbulkan banyak kerugian. Aktifitas manusia terutama dalam kaitannya dengan penggunaan api dianggap sebagai penyebab dan pemicu terjadinya kebakaran. Hal ini karena api banyak digunakan oleh masyarakat untuk menyiapkan karena murah dan efektif.  Kajian ini  dilakukan untuk mendukung upaya pencegahan kebakaran melalui praktek PLTB.  Hasil kajian menunjukkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk mengendalikan kebakaran mulai dari pencegahan sampai pemadaman.  Salah satu cara pencegahan kebakaran yang dapat dilakukan adalah penerapan praktek PLTB yang teknologinya telah tersedia baik untuk tanah mineral dan gambut.Teknologi PLTB pada tanah mineral pada dasarnya dilakukan dengan memanfaatkan tebangan semaksimal mungkin dengan menyisakan sedikit mungkin limbah dan mengatur agar limbah yang tersisa dapat diatur agar tidak menghalangi kegiatan penanaman, dan dapat berfungsi sebagai mulsa untuk meningkatkan kesuburan tanah.Sedangkan pada lahan gambut, sistem PLTB harus dilengkapi dengan pengaturan tata air dengan sistem parit untuk menjaga agar lahan siap untuk ditanami. Untuk itu pemadatan gambut dapat menjadi alternatif pelaksaan PLTB. Dengan pendekatan hukum, PLTB dapat diterapkan oleh perusahaan.  Untuk masyarakat, penerapan PLTB memerlukan bimbingan teknis dan bantuan agar bisa diterapkan.  karena  relatif mahal, lama dan sulit dilakukan.  PLTB sudah seharusnya diterapkan dalam skala luas dan didukung oleh peraturan dan sangsi yang tegas, termasuk mekanisme insentif untuk yang melaksanakannya

Kata Kunci :  Kebakaran hutan dan lahan, penyiapan lahan tanpa bakar, pengendalian kebakaran

 


Researcher : Ir Ari Wibowo M.Sc | Year : 2016 | Location : Jambi, Kalimmantan Tengah  | Field : Kebijakan
8
Kajian Kebijakan Perdagangan Hhbk (Kopi Dan Porang) Dan Market Intelligence Lintas Sektor

Indonesia memiliki beragam jenis hasil hutan bukan kayu (HHBK) namun baru 20 jenis yang telah dimanfaatkan secara luas dalam jumlah besar sehingga ditetapkan sebagai HHBK unggulan. HHBK tersebut adalah aren, bambu, biji tengkawang, buah merah, empon-empon/tanaman obat, gaharu, tanaman obat, gambir, getah jelutung, getah damar, kemiri, kayu manis, kopal, lak, madu, rotan, minyak kayu putih, minyak cendana, sagu dan sutera alam (Kementerian Kehutanan, 2009a).


Researcher : Dr. Ir Triyono Puspitodjati M.Sc | Year : 2016 | Location : jawa barat, jawa timur | Field : Kebijakan
9
Kepentingan Lintas Sektor Dan Antar Tingkat Pemerintah Dalam Kebakaran Hutan/Lahan Dan Pencemaran (Analisis Kelembagaan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan)

Pemerintah Indonesia hingga saat ini terus berupaya menangani masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui berbagai upaya diantaranya pengembangan sistem deteksi dini, pembentukkan brigade kebakaran, pengadaan sarana prasarana, pembentukkan masyarakat peduli api, penegakan hukum dan lainnya. Bahkan di awal tahun 2016 saat masih  musim penghujan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memulai upaya pencegahan kebakaran melalui patroli integratif yang melibatkan aparat keamanan, TNI dan POLRI.  


Researcher : R.A. Kushartati Budiningsih S.Hut., M.Si. | Year : 2016 | Location : Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Riau, Kalimantan Barat, | Field : Kebijakan
10
Kajian Peran Politik Terhadap Pembangunan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Kewenangan Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan sumberdaya alam, didasarkan Konstitusi Indonesia tahun 1945 dimana “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk pergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun pada kenyataannya walau pemerintahan terus berganti namun tetap menuai klaim pengelolaan sumber daya alam belum sesuai dengan konstitusi. Era rezim Orde Baru dimana pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam hanya diberikan kepada orang-orang di pusaran kekuasaan menjadi rezim yang dianggap paling berpihak pada elit layaknya seperti yang terjadi pada sistem otoriter. Pada era reformasi yang melahirkan politik otonomi daerah seluas-luasnya justru memberi ruang para elite politik berlomba-lomba mengumpulkan dana politik yang tidak dapat dikontrol. Paper ini adalah hasil penelitian yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan sistem politik partikular di level regional yang mendorong krisis sumberdaya alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dan analisis diskursus,


Researcher : Handoyo S.Hut., M.Si. | Year : 2016 | Location : Jakarta, Riau/Kalimantan Timur dan Papua Barat | Field : Kebijakan
11
Instrumen Kinerja Keberhasilan Kph

Beberapa inisiatif untuk mengukur kinerja KPH sudah diinisiasi oleh beberapa pihak tetapi konsep yang dibangun belum mencerminkan pengukuran kinerja sebuah organisasi publik, masih kental dengan evaluasi kegiatan berdasarkan penganggaran dan belum berorientasi pada pengukuran kinerja hasil, manfaat maupun dampak. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun instrumen  kinerja keberhasilan KPH. Tujuan penelitian tahun 2016 adalah melakukan uji coba instrument kinerja keberhasilan KPH dan memperbaiki instrument kinerja keberhasilan KPH. Penelitian dilakukan di KPHP Gularaya (Provinsi Sulawesi Tenggara), KPHL Kota Agung Utara (Provinsi Lampung) dan KPHP Tanah Laut (Provinsi Kalimantan Selatan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen yang disusun cukup baik unuk menggambarkan kinerja KPH pada beberapa lokasi.KPHP Gularaya mempunyai skor kinerja 11,29 (sedang), KPHL Kota Agung Utara memperoleh skor 10,24 (sedang) dan KPHP Tanah Laut memperoleh skor 7,28 (sedang). Beberapa perbaikan instrument yang disusun, antara lain : penambahan kriteria dan indikator baru serta perbaikan beberapa verifier. Selain itu instrumen yang disusun perlu validasi ulang di lokasi KPHP dan KPHL untuk memastikan bahwa instrumen yang disusun sahih untuk semua jenis KPH.Perlu memantapkan verifier yang ada untuk meminimalisir multi persepsi petugas pengukuran. 


Researcher : Dr. Ir Sulistya Ekawati M.Si | Year : 2016 | Location : KPHP Gularaya (Provinsi Sulawesi Utara), KPHL Kota Agung Utara (Provinsi Lampung) dan KPHP Tanah Laut (Provinsi Kalimantan Selatan). | Field : Kebijakan
12
Memperkuat Basis Legitimasi Politik Kph Dalam Pengelolaan Hutan Di Tingkat Tapak: Kebijakan Alokatif Lahan Di Tingkat Kph

Pelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diyakini sebagai upaya untuk mengatasi krisis sumber daya alam serta untuk memastikan keadilan dalam pengelolaan hutan. Kphl Rinjani Barat merupakan salah satu KPH contoh yang berhasil mendapatkan dukungan positif dari para pihak terutama pihak Pemerintah Daerah NTB, Organisasi Masyarakat Sipil (CSO), pihak swasta (investor) dan masyarakat setempat.  Dukungan kelembagaan yang kuat menjadi modal social, politik dan ekonomi yang penting dalam membangun KPH sehingga fungsi dan peran hutan/kawasan hutan terhadap kelestarian hutan dan kesejahteraan social dapat tercapai.  Keberhasilan dalam membangun KPH di KHPL Rinjani Barat didukung oleh komitmen kepemimpinan dan kelembagaan yang kuat serta jejaring yang luas.  Dukungan dari Pemerintah Daerah Propinsi NTB merupakan kunci utama dalam mengelola KPH menuju pengelolaan hutan lestari dan usaha yang berkesinambungan.


Researcher : Ir Ismatul Hakim M.Sc | Year : 2016 | Location : KPHL Model Rinjani Barat, Mataram.KPHL Model Rinjani Barat di KabupatenLombok Barat dan Kabupaten LombokTimur | Field : Kebijakan
13
Potensi Dan Resolusi Konflik Di Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS)

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan (2013) diperkirakan terdapat 17,6 juta Ha sampai dengan 24,4 juta Ha hutan terjadi konflik. Selain konflik hak atas kawasan hutan juga krisis sumberdaya alam (crisis of nature), yang ditandai belum membaiknya kondisi hutan akibat berbagai konflik berbasis lahan dan semakin besarnya perambahan hutan. Merebaknya berbagai konflik yang terjadi di kawasan hutan dipicu oleh beragamnya kepentingan dari berbagai pihak dan masyarakat lokal terhadap sumber daya kawasan hutan (Ekawati 2014).  Menurut Kartodihardjo et al. (2011), masalah kehutanan semakin kompleks dengan adanya persoalan kelembagaan, termasuk masih lemahnya hubungan pusat-daerah, dan keb?akan yang tidak terformulasi dengan jelas, tumpang tindih per?inan, tidak ada pengakuan hak-hak masyarakat adat (Ekawati, 2014; Wibowo et al., 2012). Berbagai masalah kehutanan sering tidak dapat segera dipecahkan, karena lembaga yang ada tidak memberi prioritas pada upaya penyelesaian akar masalahnya (Kartodihardjo et al., 2011). Namun demikian, marak serta masifnya tuntutan publik akan keadilan dalam pengelolaan hutan di kawasan hutan negara, telah membawa perubahan-perubahan dalam paradigma dan lanskap kelembagaan pengelolaan hutan. Salah satu perubahan nyata menurut Safitri (2012), Indonesia telah menjalankan kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat sejak masa kolonial serta melakukan berbagai inovasi dan adaptasi kebijakan hingga kini. Namun, hal ini masih belum sepadan dengan kecepatan munculnya konflik?konflik di kawasan hutan.


Researcher : Ir Ismatul Hakim M.Sc | Year : 2016 | Location : kawasan hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) yang meliputi Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Lebak (Banten). | Field : Kebijakan
14
Kelembagaan Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan: Pola-Pola Insentif Dan Perspektif Lembaga Politik Terhadap Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Melalui Bank Sampah Yang Berbasis Lingkungan (Politik Pengelolaan Sampah)

Munculnya persoalan sampah di sejumlah kota besar di Indonesia menandakan bahwa implementasi UU No 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah masih belum sesuai dengan harapan. Dalam UU tersebut mengamanatkan pemerintah menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah, salah satunya menjadikan sampah sebagai sumber daya namun pada kenyataannya tidak demikian. Adanya sampah malah dianggap menjadi salah satu sumber bencana. Di sisi lain permasalahan sampah dapat dikatakan sebagai masalah kultural karena dampaknya berpengaruh pada berbagai sisi kehidupan terutama di kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, Palembang, dan Medan. Permasalahan pengelolaan sampah perkotaan saat ini merupakan akibat dari berbagai perubahan yang cepat, dalam hal tatanan kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Perubahan yang cepat itu mengakibatkan beban TPA sampah menjadi semakin berat. Keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan sampah   mengakibatkan konflik antara TPA dan masyarakat sekitar menjadi semakin meruncing.


Researcher : Raden Mohamad Mulyadin S.P., M.Si | Year : 2016 | Location : DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat | Field : Kebijakan
15
Pendekatan Lanskap Dalam Implementasi Perhutanan Sosial Lingkup DAS (Lanskap DAS)

Dalam upaya menciptakan pengelolaan kehutanan yang baik, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membuat program perhutanan sosial. Program perhutanan sosial bertujuan untuk mengikutsertakan dan memberdayakan masyarakat untuk mengelola hutan secara baik sehingga masyarakat dapat mengambil manfaat dari hutan bagi kesejahteraan hidupnya dan berperan aktif menjaga kelestarian hutan. Implementasi Perhutanan Sosial harus dirumuskan dan dilakukan secara optimal, baik dan berkelanjutan untuk dapat dimanfaatkan dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, mampu mempertahankan kelestarian hutan sebagai sumber kekayaan keanekaragaman hayati dan regulator alami tata air dalam pemenuhan ketahanan air, pangan dan energi. Penelitian ini bertujuan melakukan penaksiran potensi keanekaragaman hayati, melakukan analisis sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dan melakukan penaksiran potensi air dari implementasi Perhutanan Sosial. Penaksiran potensi keanekaragaman hayati dilakukan dengan membangun plot ukur, menginverntarisasi tegannya dan menganalisis potensinya. Analisis sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dilakukan dengan metode wawancara FGD dan pengamatan langsung. Penaksiran potensi air dilakukan dengan pengukuran langsung parameter sungai di lapang, menghitung debit dan Koefisien Regime Sungai. Hasil yang diperoleh adalah potensi keanekaragaman hayati tercatat 22 jenis pohon berdiameter ≥ 10 cm dan berjumlah 204 pohon, tergolong dalam 14 suku dimana suku yang mempunyai jenis terbanyak adalah Lauraceae. Jenis-jenis yang dominan berturut-turut adalah jambu-jambu/Tristaniopsis cf. stellata Ridl.(INP=31,91%), bula/Bridelia mutiflora Hook.f.(INP=25,54%), dan tolotio/Santiria laevigata Blume (INP=21,98%). Sedangkan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat diperoleh hasil bahwa masyarakat membutuhkan dukungan dari Pemerintah dalam bentuk peraturan kebijakan, pendampingan yang berkelanjutan untuk menjadi lebih maju. Potensi air dari HKm Bukit Harapan Gorontalo debitnya berkisar antara 0,022 m3/detik sampai 0,315 m3/detik pada musim kemarau. Sedangkan pada musim penghujan berkisar antara 0,855 m3/detik sampai 6,969 m3/detik. Nilai Koefisien Regime Sungai pada HKm Bukit Harapan Gorontalo yaitu sebesar 317,329 menunjukkan kondisi DAS yang tidak baik sebagai pengatur aliran sungai. Potensi air dari HKm Binawana Lampung debitnya berkisar antara 0,048 sampai 1,376 pada daerah hulu mata air dan  0,007 m3/detik sampai 0,138 m3/detik di sungai setelah wilayah HKm. Koefisien Regime Sungai rata-rata pada HKm Binawana yaitu 33,190 menunjukkan kondisi DAS yang baik sebagai pengatur aliran sungai.

 

Keywords: perhutanan sosial, potensi keanekaragaman hayati, sosial ekonomi budaya, potensi air


Researcher : Donny Wicaksono S.Hut., M.Sc. | Year : 2016 | Location : Gorontalo, Lampung | Field : Lanskap Hutan
16
Desain Peraturan Perdagangan Karbon Hutan

Pasar karbon REDD+ dapat menjadi insentif bagi pelaku implementasi REDD+ di lapangan. Permasalahan yang dihadapi adalah ketidakpastian pasar yang tinggi yang diakibatkan oleh belum tersedianya mekanisme transaksi karbon. Komitmen pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten relatif tinggi yang ditunjukan dengan disusunnya peraturan pendukung implementasi REDD+. Kegiatan REDD+ adalah dalam rangka menjaga hutan lestari dan seandainya terjadi perdagangan karbon maka hasil perdagangan merupakan manfaat tambahan. Stakeholder terutama pemda belum mengetahui secara pasti tentang tatacara atau mekanisme pasar karbon, termasuk standar karbon (metodologi) untuk mengha­sil­kan kredit karbon. Insentif yang diharapkan atas capai­an penurunan emisi yang dihasilkan lebih didasarkan perannya dalam pembangunan/kese­jah­teraan masyarakat bukan berdasarkan harga karbon. Terkait dengan pemenuhan target penurunan emisi 26% masih perlu kajian lebih jauh tentang proporsi yang dapat diklaim oleh pembeli, mengingat modal investasi yang dikeluarkan yang besar dan berasal dari donor, lain halnya jika pembiayaan awal ditanggung oleh pemerintah. Juga diperlukan lembaga yang mengelola kegiatan, capaian penurunan emisi, dan fasilitasi implementasi REDD+ di lapangan. Selain itu lembaga ini mengatur sistem insentif dan disinsentif dalam pengelolaan resiko kebocoran dan ketidakpermanenan.


Researcher : Raden Deden Djaenuddin S.Si., M.Si. | Year : 2015 | Location : Kalimantan Timur | Field : Ekonomi
17
Efisiensi Perizinan Bidang LHK (kehutanan, PETI, pertambangan dalam kawasan hutan, dan jasa lingkungan)

Penanganan sistem perizinan selalu saja menimbulkan persoalan bagi para pemohon izin. Persoalan perizinan memang tidak terlepas dari sistem birokrasi yang melingkupinya, karena perizinan sangat dekat dan menjadi domain para birokrat. Pembentukan Kantor Perizinan Terpadu (KPT) pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokasi pelayanan perizinan dalam berbagai bentuk, antara lain mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan dalam pelayanan. Diharapkan dengan sistem ini pelayanan menjadi lebih transparan, terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, disediakan secara memadai serta mudah dimengerti dan akuntabel yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengkaji efisiensi perizinan di bidang LHK (kehutanan, PETI, pertambangan dalam kawasan hutan,dan jasa lingkungan).


Researcher : Drs Epi Syahadat M.Si | Year : 2015 | Location : DKI Jakarta | Field : Ekonomi
18
Kajian Dampak Kebijakan Perdagangan Nasional dan Internasional Terhadap Perdagangan Hasil Hutan

Perhutanan sosial dipandang sebagai pendekatan yang sesuai dalam pengelolaan Kesadaran masyarakat dunia atas kelestarian asal usul suatu bahan baku kayu menjadi tolok ukur penting dalam perdagangan dunia. Beragam isu illegal logging dan illegal trading mengakibatkan pasar internasional menuntut persyaratan bukti legalitas kayu dari Negara produsen kayu termasuk Indonesia. Terkait isu global tersebut maka pemerintah Indonesia menetapkan sistem Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) secara mandatory, tidak terkecuali Industri Kecil Menengah (IKM) hingga pengelola hutan hak. Perusahaan besar relative dapat memenuhi persyaratan dalam SVLK, berbeda dengan IKM banyak menghadapi masalah terutama pemenuhan syarat administrasi yang relative rumit dan biaya yang tinggi.


Researcher : Elvida Yosefi Suryandari S.Hut, M.SE | Year : 2015 | Location : DKI Jakarta, Propinsi Jabar dan DI Yogyakarta | Field : Ekonomi
19
Kajian Pengelolaan Mangrove Lestari dalam Mendukung Peningkatan Ekonomi Daerah

Ekosistem mangrove merupakan sumberdaya lahan basah yang memiliki peran penting secara ekologis, ekonomi dan sosial. Indonesia sebagai negara yang memiliki ekosistem mangrove yang luas dengan proporsinya sebesar 21% dari ekosistem mangrove di dunia, penting untuk menerapkan pengelolaan mangrove yang berkelanjutan.


Researcher : Mega Lugina S.Hut., M.For.Sc. | Year : 2015 | Location : Tahura Ngurah Rai, Bali; Wana Wisata Tritih dan Segara Anakan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. | Field : Ekonomi
20
Kajian Peran Politik Terhadap Pembangunan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan / Perspektif Lembaga Politik Terhadap Penerapan Politik Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Kewenangan Pemerintah untuk mengatur bidang pertanahan tumbuh dan mengakar dari pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa : “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk pergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Sebelum amandemen Undang-undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 tersebut dijelaskan dalam penjelasan pasal 33 alinea 4 yang berbunyi : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.


Researcher : Handoyo S.Hut., M.Si. | Year : 2015 | Location : DKI Jakarta, Provinsi Banten dan Kabupaten Lebak | Field : Sosial
21
Kajian tiga desa definitif yang berada dalam kawasan hutan lindung di KPHL Kubu Raya

Masyarakat Desa Kuala Karang galau karena wilayah desanya masuk sebagai hutan lindung mangrove, sehingga pembangunan terhambat dan akses mereka terbatas untuk pemanfaatan mangrove. Kajian sosial ekonomi di Desa Kuala Karang telah dilakukan, yang dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi potensi sumber pendapatan masyarakat berbasis hutan, serta persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pelestarian mangrove. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam. Hasil kajian menunjukkan bahwa Desa Kuala Karang sudah ada jauh sebelum ada proses penetapan kawasan hutan lindung mangrove, terlepas dari potensi abrasi yang kuat di lokasi tersebut. Masyarakat umumnya bermatapencaharian utama sebagai nelayan tangkap. Hal ini pula yang menyebabkan mereka umumnya menyadari pentingnya hutan mangrove dilestarikan dan bersedia berperan aktif dalam rehabilitasi dan pengelolaan mangrove. Dalam rangka penguatan sistem pengurusan hutan secara efektif dan efisien, maka skema KPHL lebih layak dikembangkan daripada KPHP


Researcher : - - - | Year : 2015 | Location : Desa Kuala Karang, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat | Field : Sosial
22
Kepentingan Lintas Sektor dan Antar Tingkat Peraturan Pemerintah dalam Kebakaran Hutan / Lahan dan Pencemaran

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terkait dengan banyak kepentingan sehingga diperlukan koordinasi lintas sektor dalam pengendaliannya. Implementasi koordinasi pengendalian karhutla di daerah berlangsung sementara dalam wadah satuan petugas penanggulangan karhutla. Adapun struktur kelembagaan pengendalian karhutla belum terbentuk hingga di tingkat tapak (desa) sehingga pengendalian karhutla tidak efektif.  Faktor kewenangan, komunikasi, kontrol dan kepemimpinan memengaruhi koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lingkungan. Daerah semestinya memiliki kerangka kerja untuk mengelola karhutla yang terkendali.


Researcher : R.A. Kushartati Budiningsih S.Hut., M.Si. | Year : 2015 | Location : Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan Riau | Field : Sosial
23
Ketersediaan dan Manfaat Perhutanan Sosial Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pangan, Obat, dan Energi Bagi Masyarakat

Perhutanan sosial dipandang sebagai pendekatan yang sesuai dalam pengelolaan hutan agar terjadi pemerataan kesempatan, kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat setempat. Namun sasaran kebijakan pengembangan perhutanan sosial 12,7 juta ha masih menghadapi tantangan cukup besar dikarenakan kapasitas ditingkat lokal yang sangat beragam. Penlitian ini dilakukan di PHBM di KPH Banyumas Timur dan HKm di KPHL Batutegi menggunakan metode wawancara dan FGD, ranking matrix dan diagram rantai pemasaran, serta analisis tema, dimensi sosial, usaha tani, dan nilai tambah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas rata-rata garapan di HKm Tanggamus KPHL Batutegi antara 1,09 ha s/d 5,96 ha dan di PHBM KPH Banyumas Timur adalah 0,2 ha per orang.Di HKm Tanggamus ada 3 jenis tanaman komersial andalan pendapatan petani yaitu kopi, kakao, dan pisang, serta di PHBM KPH Banyumas Timur ada 2 jenis yaitu singkong dan padi serta budidaya ternak kambing dan ayam. Rantai pemasaran kopi dan kakao melibatkan petani, pedagang desa, pengepul kecamatan dan eksportir. Rantai pemasaran pisang melibatkan petani, pedagang desa, pengepul, dan konsumen di Jawa. Rantai pemasaran singkong melibatkan petani, pedagang desa, industri rumah tangga berbagaiproduk olahan.


Researcher : Dra Setiasih Irawanti M.Si | Year : 2015 | Location : KPHL Batutegi Kabupaten Tanggamus, KPH Banyumas Timur  | Field : Sosial
24
Penelitian dan pengembangan kayu putih di KPHL Biak Numfor

Pengadaan bibit kayu putih di persemaian KPH Biak Numfor untuk penanaman tahun 2016 dalam  rangka Pilot Project Penelitian dan Pengembangan Kayuputih di KPH Biak Numfor telah dilakukan sejak bulan Agustus 2015. Transfer tekhnologi teknik persemaian kayuputih oleh Teknisi dari Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Yogyakarta telah dilakukan. Sebanyak 30.000 bibit telah disapih di bedeng-bedeng persemaian yang telah dipersiapkan. Kendala yang dihadapi adalah ketidaktersediaan pupuk kandang yang sangat esensial sebagai media campuran untuk media sapih. Lambatnya pertumbuhan bibit di persemaian diduga karena ketiadaan pupuk kandang pada media sapih tersebut. Pengukuran dan survei lahan dilakukan sesuai dengan kebutuhan lahan untuk pembangunan plot penanaman yaitu seluas 5 ha pada tahun 2016. Survey lahan dilakukan di Desa Rimba Jaya Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor. Lokasi berada pada 1°08’21.7” LS 136°12’56.8” BT dengan ketinggian ± 60 mdpl. Lokasi ini memiliki jenis tanah renzina yang subur dan kaya bahan organik. Oleh karena itu lahan tersebut sangat cocok untuk pertumbuhan tanaman kayuputih. Pemeliharaan bibit kayuputih dipersemaian dilakukan secara intensif. Pemupukan dengan pupuk organik yang mengandung unsur N, P dan K yang seimbang sangat diperlukan untuk memacu pertumbuhan bibit di persemaian. Pengadaan pupuk kandang untuk pengadaan bibit kayuputih pada tahun-tahun selanjutnya sebaiknya dilaksanakan.


Researcher : - - - | Year : 2015 | Location : KPHL Model Biak Numfor, DI Yogyakarta | Field : Sosial
25
Penerapan Teknologi Budidaya dan Pemanfaatan Bambu

Bambu merupakan kelompok hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang berpotensi mensubstitusi penggunaan kayu. Dinas kehutanan Propinsi Sulawesi selatan berencana mengembangkan bamboo 10 juta rumpun. Untuk menunjang pengembangan bamboo di propinsi Sulawesi Selatan, Badan Litbang dan Inovasi, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melaksanakan pilot proyek penerapan teknologi budidaya dan pemanfaatan bambu melalui pembangunan demplot di kawasan hutan Produksi KPHP Model Jeneberang di desa Bonto Tungnga, kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, Seulawesi Selatan. Pelaksanaan kegiatan direncanakan secara bertahap pembuatan demplot sudah dimulai bulan November 2015 dengan pembuatan bibit bambu sebanyak 2000 batang, persiapan pupuk kandang 3,6 ton, ajir 2000 batang, dan lahan demplot seluas 5 ha. Jenis bambu yang akan ditanam bambu petung (Dendrocalamus asper) kultur jaringan, dengan 5 jarak tanam yaitu 7mx7m, 6mx6m, 5mx5m, 7mx6m, 7mx5m. pembukaan lahan dengan land clearing, lubang tanam berukuran 40cmx40cmx30cm diisi pupuk kandang yang akan dikomposkan selama 1 bulan. Rencana penanaman akan dilakukan pada paling lambat Februari 2016. Perkembangan demplot akan dilaporkan secara periodic dalam bentuk persen jadi bibit dan pertumbuhan tanaman.


Researcher : - - - | Year : 2015 | Location : KPHP Model Jeneberang di 7 kabupaten yaitu Bantaeng, Jeneponto, Takallar, Bulukumba, Gowa, Bone dan Sinjai. | Field : Sosial
26
Penerapan Teknologi Budidaya Dan Pemanfaatan Rotan Jernang di KPHP Model Boalemo dan Teknologi persuteraan alam di KPH Boalemo

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Boalemo merupakan salah satu KPH yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 402/Menhut-II/2011 dan terletak di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Permasalahan yang dihadapi oleh KPHP Model Boalemo adalah: (1) Masih tingginya permintaan terhadap hasil hutan seiring dengan perkembangan pembangunan masyarakat, membuat perambahan hutan di areal KPHP Model Boalemo masih tinggi; (2) peningkatan jumlah penduduk yang berkorelasi dengan pemenuhan kebutuhan pangan. Untuk menentukan jenis yang akan dikembangkan di KPHP Model Boalemo perlu dipertimbangkan beberapa hal seperti: potensi yang ada di KPHP Boalemo, kondisi biofisik KPHP Boalemo serta permasalahan yang dihadapi. Kemudian disesuaikan jenis yang bisa mengakomodir ketiga pertimbangan tersebut.


Researcher : - - - | Year : 2015 | Location : Desa Ayuhulalo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo. | Field : Sosial
27
Pilot Project Teknologi Hasil Hutan dI KPHP UNIT VI Lakitan

Dalam rangka mendukung operasionalisasi KPH, tahun 2015 Badan Litbang dan Inovasi telah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan pilot KPH, dimana Pusat Litbang Hasil Hutan dan Pusat Litbang Sosial Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim mendapat tugas mengkoordinasikan kegiatan  Pilot Project Teknologi Hasil Hutan di KPHP Unit VI Lakitan. Berdasarkan hasil penjajakan, sebagai tahap awal pada tahun 2015 Pilot Project tersebut difokuskan pada kegiatan alih teknologi 5 paket IPTEK, yaitu: (1) Teknologi pemanfaatan limbah kayu untuk arang terpadu, (2) Teknologi pengolahaan dan pengawetan bambu, (3) Teknologi pengolahan getah karet, (4) Aplikasi pereaksi pendeteksi gaharu, dan (5) Teknik penyadapan dan pengolahan getah jelutung.


Researcher : - - - | Year : 2015 | Location : Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit VI Lakitan yang berada di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan | Field : Sosial
28
Potensi Dan Resolusi Kawasan Hutan

Masalah tenurial (klaim atas hak) merupakan salah satu penyebab utama terjadinya konflik pengelolaan hutan di Indonesia. Konflik tenurial dapat muncul ke permukaan berupa ketidakpastian status hak masyarakat di kawasan hutan dan ketidakjelasan tata batas kawasan hutan. Dan hampir pada setiap kasus konflik tenurial tersebut pihak masyarakat seringkali berada pada posisi yang lemah. Sebagian besar kasus konflik tenurial di kawasan hutan hingga saat ini belum berhasil diselesaikan dengan baik. Penelitian dilakukan di Propinsi Lampung, Kalimantan Timur, Jawa Tengah dan Jambi. Tujuan penelitian adalah: 1. Mengkaji tipologi konflik di kawasan hutan, 2. Mengidentifikasi konflik tumpang tindih perijinan antar sektor.


Researcher : Dra Sylviani . | Year : 2015 | Location : Kabupaten Mesuji, Propinsi Lampung; Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah; Kabupaten Kutai Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi. | Field : Sosial
29
Draf Akademik Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan untuk Transformasi Pola Pembiayaan KPH dari APBN-APBD Menjadi BLUD (Self Financing) Di KPH Yogyakarta

Aspek-aspek yang perlu dikaji untuk transformasi dari KPH yang dibiayai dari APBN menjadi pembiayaan mandiri dengan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) meliputi kajian peraturan perundangan, kelembagaan, penciptaan SDM yang mempunyai mindset enterpreunership dan implementasi enterpreunership terhadap komoditi sumberdaya alam hayati dan non hayati yang berada dalam areal KPH Yogyakarta. Komoditi yang dapat dikelola dengan pola enterprenership  di KPH Yogyakarta yang bisa menjadi sumber pemasukan untuk pembiayaan mandiri antara lain dengan skala prioritas : budidaya murbei/ulat sutera, minyak kayu putih, getah pinus, kayu jati, kayu penjarangan, potensi agroforestri/ silvopastur, wisata budaya dan ekowisata. Hasil studi banding dan FGD menunjukkan bahwa berbagai produk hasil penelitian, kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan di sektor perkebunan, jasa agrowisata dan lain-lain  bisa memasukkan anggaran yang cukup untuk pembiayaan mandiri.


Researcher : - Tigor Butarbutar - | Year : 2015 | Location : KPHP Yogyakarta | Field : Kebijakan
30
Instrumen Kinerja Keberhasilan KPH

Konsep-konsep pengukuran kinerja organisasi (key performance indicators) telah berkembang sejalan dengan semangat perubahan untuk memperbaiki kinerja organisasi. KPH merupakan sebuah organisasi publik. Sampai saat ini pemerintah belum mempunyai alat evaluasi untuk mengukur kinerja pengelolaan hutan oleh KPH. Padahal kedepan seluruh kawasan hutan di Indoensia terbagi habis dalam KPH. Tujuan umum penelitian ini adalah membangun instrument untuk mengukur kinerja KPH, sedang tujuan penelitian tahun 2015 adalah :1) Membangun criteria dan indicator kinerja keberhasilan KPH dan 2) Membangun draf instrument  pengukuran kinerja keberhasilan KPH. Penelitian dilakukan di KPHP Gularaya (Provinsi Kendari), KPHP Tanah Laut (Provinsi Kalimantan Selatan) dan KPHL Kota Agung Utara (Provinsi Lampung). Pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data sekunder, wawancara dan diskusi kelompok. Hasil kajian menyatakan bahwa penyusunan instrumen kinerja keberhasilan KPH dihitung dengan menjumlahkan angka rata-rata kinerja input, kinerja proses dan kinerja output, hasil, manfaat dan dampak. Ada empat belas (14) kriteria dan tiga puluh empat (34) indikator untuk menilai kinerja keberhasilan KPH.


Researcher : Dr. Ir Sulistya Ekawati M.Si | Year : 2015 | Location : KPH yang diambil mewakili KPHP dan KPHL dengan kemajuan orgnisasi yang beragam. Berdasarkan criteria tersebut lokasi penelitian yang dipilih adalah KPHP Gularaya (Provinsi Sulawesi Utara), KPHL Kota Agung Utara (Provinsi Lampung) dan KPHP Tanah Laut (Provinsi Kalimantan Selatan). | Field : Kebijakan
31
Kajian Kebijakan Perdagangan HHBK (Tanaman Obat, Rotan dan Gaharu) dan Market Intelligence Lintas Sektor

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji tingkat dukungan kebijakan dalam pengembangan dan perdagangan tanaman obat, rotan dan gaharu lintas sektor. Hasil penelitian menunjukkan Dukungan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap pengembangan dan perdagangan tanaman obat dan gaharu terbatas pada kesempatan membudidayakan tanaman obat dan gaharu di hutan, sedangkan dukungan terhadap pengembangan dan perdagangan rotan terbatas pada penyediaan informasi potensi produksi rotan yang diperoleh dari kegiatan inventarisasi rotan (inventarisasi terakhir tahun 2010). Dukungan nyata Kementerian LHK dalam pengembangan dan perdagangan tanaman obat dan gaharu dapat diwujudkan dengan menyusun rencana produksi tanaman obat, rotan dan gaharu.


Researcher : Dr. Ir Triyono Puspitodjati M.Sc | Year : 2015 | Location : | Field : Kebijakan
32
Kelembagaan Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan: Pola-pola insentif dan persfektif lembaga politik terhadap Pengelolaan sampah rumah tangga melalui bank sampah yang berbasis lingkungan

Keberhasilan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis lingkungan dan masyarakat tergantung pada peran dari berbagai aktor berturut-turut mulai dari yang berpengaruh pemerintah, legislator, masyarakat dan penegak hukum.  Selanjutnya keberhasilan pengelolaan Bank Sampah Malang disebabkan oleh berbagai insentif yang didapatkan nasabah, terutama pembelian sampah kering rumah tangga baik dalam bentuk cash, tabungan dan penghargaan-penghargaan untuk lingkungan RT/RW yang bersih. Model bank sampah Malang dapat diterapkan di lokasi lainnya dengan syarat adanya industri pengolah sampah rumah tangga, adanya peran dari pemerintah untuk membidani dan memberikan modal awal.


Researcher : - Tigor Butarbutar - | Year : 2015 | Location : Kota Malang, Jawa Timur | Field : Kebijakan
33
Memperkuat Basis Legitimasi Politik KPH dalam Pengelolaan Hutan di Tingkat Tapak: Kebijakan Alokatif Lahan di Tingkat KPH

Pelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diyakini sebagai upaya untuk mengatasi krisis sumberdaya alam, seperti deforestasi, konflik lahan dan kebakaran hutan serta untuk memastikan keadilan dalam pengelolaan hutan. Salah satu tugas KPH  adalah  melakukan transformasi tata kuasa atas kawasan hutan dan fungsi hutan dan lahan pada tingkat operasional, bagi perwujudan tata ekonomi kehutanan yang lebih adil dan berkelanjutan. Namun, institusionalisasi KPH yang diharapkan dapat mengatasi berbagai krisis tersebut, justru di tingkat praksis banyak KPH yang masih menghadapi masalah kelembagaan, seperti terbatasnya sumberdaya, kurangnya anggaran, dan belum adanya infrastruktur. Di sisi lain,tidak sedikit KPHyang secara politik mengalami masalah legitimasi dan kelumpuhan. Metode penelitian menggunakan pendekatan mixed-method. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan diskusi terfokus di KPHP Way Terusan Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  kebijakan alokatif lahan di tingkat KPH tidak bisa terlepas dari kompetisi kepentingan akan sumber daya lahan dari beragam aktor. Terkait dengan legitimasi, defisit legitimasi di tingkat komunitas perambah masih terjadi karena skema  kemitraanbelum dikomunikasikan secara baik dan intensif. Selain itu, sebagian besar warga di luar Umbul Harapan Jaya masih menginginkan klaim kepemilikan lahan dan pengakuan identitas warga.Namun demikian dukungan masyarakat khusus untuk kasus di Umbul Harapan Jaya semakin meningkat dengan adanya skema kemitraan. Tantangannya ke depan adalah bagaimana melakukan komunikasi dan pendekatan politik yang lebih baik agar deficit legitimasi semakin berkurang, Langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan dalam menghentikan proses delegitimasi dan mendorong penguatan legitimasi adalah sebagai berikut: 1) Mengembangkan pendekatan berbasis kebutuhan di akar rumput; 2) Melibatkan pengetahuan dan kearifan lokal dalam pengelolaan lahan; 3) Peningkatan kapasitas operator KPH untuk manajemen konflik dan penyelesaian sengketa dalam merancang pengembangan tapak; 4) Penegasan otoritas pemerintah dalam relasi vertikal maupun horizontal, terutama pasca UU 23 tahun 2014, dan 5) Kejelasan fungsi antara regulator dan operator.


Researcher : Drs Lukas Rumboko Wibowo M.Sc. Phd | Year : 2015 | Location : KPH Way Terusan, Lampung | Field : Kebijakan
34
Pendekatan Landskap Dalam Implementasi Perhutanan Sosial (PS) Lingkup DAS

Perpres no 5 tahun 2010 menyatakan bahwa Indonesia mengalami krisis pangan, energy dan air. Hutan Indonesia dengan luas sekitar 60% dari luas daratan diharapkan dapat membantu mengatasi krisis tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Hutan kemasyarakatan (HKm) dalam memenuhi kebutuhan air, khususnyabagi masyarakat di dalam/sekitar kawasan hutan. Penelitian dilakukan di Lampung (HKM Beringin Jaya, Kabupaten Tanggamus; dan HKm Binawana, Kabupaten Lampung Barat), dengan unit analisis DAS. Data juga dikumpulkan dari sekitar 30 responden di masing-masing lokasi penelitian yang dipilih secara acak.


Researcher : Dr. Ir. Niken Sakuntaladewi M.Sc | Year : 2015 | Location : Lampung (HKM Beringin Jaya, Kabupaten Tanggamus; dan HKm Binawana, Kabupaten Lampung Barat) | Field : Lanskap Hutan
35
Sintesis Penelitian Integratif Penguatan Tata Kelola Industri dan Perdagangan Hasil Hutan

Kontribusi sektor kehutanan pada Produk Domestik Bruto nasional dapat mencapai lebih dari 2% apabila tidak terjadi illegal logging dan illegal trade serta inefisiensi pemanfaatan hutan dan pengolahan kayu serta pasar kayu tidak terdostarsi. Untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto nasional di sektor kehutanan tersebut, diperlukan tinjauan dari sisi ekonomi dan kelembagaan guna mengetahui berbagai permasalahan dan solusi terhadap permasalahan yang diperkirakan menghambat kinerja sektor kehutanan. Untuk itu dilakukan penelitian integratif yang bertujuan untuk mengkaji tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan. Secara umum sintesis ini bertujuan untuk mengkaji tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan berdasarkan dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh lingkup PUSPIJAK (Pusat Perubahan iklim dan Kebijakan) secara integratif dari tahun 2010 samapai dengan 2012 dan secara khusus mengkaji: (1) besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman, (2) daya saing investasi industri hasil hutan, dan (3) daya saing perdagangan hasil hutan sehingga dapat dijadikan pijakan untuk pengambilan keputusan.


Researcher : Ir Rachman Effendi M.Sc | Year : 2014 | Location : | Field : Ekonomi
36
Sintesis Penelitian Integratif Adaptasi Bioekologi dan Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat terhadap Perubahan Iklim

Perubahan iklim telah terjadi, dirasakan dampaknya, dan harus dihadapi semua pihak. Perubahan iklim yang ditandai dengan adanya cuaca ekstrem, meningkatnya permukaan air laut dan suhu udara, pergeseran musim dan intensitas curah hujan, berpengaruh pada ekosistem hutan, tanaman, satwa, serta kehidupan manusia. Pengaruh perubahan iklim sangat terasa terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, utamanya masyarakat kurang mampu yang penghidupannya tergantung pada sumber daya alam (hutan). Berbagai keterbatasan menjadikan mereka tidak mempunyai banyak pilihan untuk bertahan hidup kecuali beradaptasi dengan lingkungan yang sudah berubah. Adaptasi merupakan kebutuhan untuk merespon dampak perubahan iklim yang kerap menimpa namun datangnya tidak selalu dapat diduga, demikian pula besaran dampaknya, dan untuk jangka waktu berapa lama. Adaptasi tidak dapat digantikan dengan upaya mitigasi. Adaptasi juga dilakukan oleh tanaman untuk merespon perubahan iklim.


Researcher : Dr. Ir. Niken Sakuntaladewi M.Sc | Year : 2014 | Location : | Field : Perubahan Iklim
37
Sintesis Penelitian Integratif Ekonomi dan Kebijakan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi

Penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan dan hutan seperti deforestasi dan degradasi hutan merupakan salah satu sumber emisi gas rumah kaca, dimana kegiatan tersebut berkontribusi terhadap emisi GRK global sebesar 18%. Untuk itu, sejak dihasilkannya Rencana Aksi Bali pada tahun 2007, dikembangkan mekanisme pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation, REDD).


Researcher : Raden Deden Djaenuddin S.Si., M.Si. | Year : 2014 | Location : | Field : Perubahan Iklim
38
Sintesis Penelitian Integratif Pengembangan Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca Kehutanan (Inventory)

Inventarisasi GRK kehutanan memerlukan metode yang akurat dan diakui oleh entitas internasional. Metode tersebut penting untuk memperoleh hasil perhitungan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) kehutanan yang dapat diukur, dilaporkan dan diverifikasi (Measurable, Reportable and Verifiable atau MRV), untuk pengembangan kegiatan perdagangan karbon di Indonesia baik melalui mekanisme pasar sukarela atau wajib (compliance).


Researcher : Yanto Rochmayanto S.Hut, M.Si | Year : 2014 | Location : | Field : Perubahan Iklim
39
Sintesis Penelitian Integratif Penguatan Tata Kelola Kehutanan

Isu tata kelola mendapat perhatian serius, setelah muncul kesadaran bahwa permasalahan yang dihadapi sektor kehutanan saat ini terjadi akibat buruknya tata kelola kehutanan di Indonesia. Tujuan dari RPI ini adalah : 1) Merumuskan rekomendasi kelembagaan dalam implementasi desentralisasi pada hutan lindung dan hutan produksi, 2) Merumuskan rekomendasi kebijakan pembangunan kesatuan pengelolaan hutan, 3) Merumuskan bentuk dan organisasi Dephut dan skema perumusan kebijakan dan Peran UPT dalam implementasi desentralisasi dan 4) Menyusun indikator/indeks kemajuan forest governance. Luaran yang dihasilkan RPI ini adalah : kontribusi ilmiah dalam penyusunan SNI Pengelolaan hutan lindung (aspek sosial ekonomi dan kelembagaan), Metode Pengukuran Good Forest Governance Indonesia, 2 buku, 3 bagian buku, 8 policy brief, 14 jurnal dan 6 makalah prosiding. Hasil dari sintesa penelitian yang tergabung di bawah RPI Penguatan Tata Kelola Kehutanan adalah :


Researcher : Dr. Ir Sulistya Ekawati M.Si | Year : 2014 | Location : | Field : Kebijakan
40
Sintesis Riset Integratif Manajemen Lanskap Hutan Berbasis DAS

Kelestarian lanskap atau bentang alam menjadi persyaratan berlangsungnya pembangunan di masa mendatang. Hal ini merupakan kesepakatan dari Konperensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Rio de Janeiro, Brasil yang dilaksanakan pada bulan Juni 2012 dan dituangkan di dalam Deklarasi Rio+20. Pembangunan yang dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan, kenyaman dan keadilan dilakukan dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan. Tujuan tersebut difokuskan untuk melindungi hutan, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesehatan dan pendidikan, serta mewujudkan perkotaan yang lebih lestari dan mengatasi perubahan iklim (http://sustainabledevelopment.un.org/).


Researcher : Dr. Ir Retno Maryani M.Sc | Year : 2014 | Location : | Field : Lanskap Hutan
41
Sintesis Penelitian Integratif Pengembangan Hutan Kota pada Lanskap Perkotaan

Pembangunan fisik di perkotaan, yang diharapkan dapat mensejahterakan kehidupan manusia, dalam perkembangannya telah menimbulkan permasalahan tersendiri akibat perencanaan yang kurang memadai. Pertumbuhan penduduk serta pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi di perkotaan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan seperti hilangnya ruang terbuka hijau, rusaknya fungsi resapan air, polusi air dan udara. Dalam pembentukan ekosistem perkotaan, interaksi yang diharapkan tidak terjadi adalah adanya kerusakan beberapa komponen ekosistem. Sebagai contoh, dari 226 danau/situ penampung air hujan di Jabodetabek, hanya 33 situ yang berfungsi baik dan sisanya rusak atau bahkan hilang berubah fungsi/direklamasi. Ekosistem danau/situ perlu menjadi prioritas dalam pengelolaannya karena merupakan bagian dari lingkungan perkotaan yang berfungsi sebagai pengatur iklim dan banjir maupun sebagai tempat resapan air. Permasalahan ekosistem perkotaan yang demikian kompleks telah mendorong Badan Litbang Kehutanan untuk secara konsisten mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memperbaiki kerusakan ekosistem di perkotaan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) Hutan Kota pada Lanskap Perkotaan. Kegiatan litbang hutan kota terpadu melalui Program RPI 2: Hutan Kota pada Lanskap Perkotaan sudah dilaksanakan mulai tahun 2010 hingga 2013 dan diakhiri dengan pembuatan sintesisnya. Tujuan pembuatan sintesis ini adalah menyediakan data dan informasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menyediakan strategi kebijakan (Decision Support System) pengembangan hutan kota pada lanskap perkotaan dalam proses pengambilan keputusan. Sasaran yang akan dicapai meliputi: (1) Tersedianya rekomendasi terkait kebijakan pengembangan dan pengelolaan hutan kota; (2) Tersedianya rekomendasi terkait kelembagaan pengelolaan hutan kota; (3) Tersedianya rekomendasi kebijakan pengembangan hutan kota berbasis demografi; (4) Tersedianya rekomendasi tentang jenis-jenis pohon potensial untuk pengembangan hutan kota; (5) Tersedianya rekomendasi bentuk ideal pengembangan zonasi fungsi hutan kota di daerah pantai dan daratan tertutup; dan (6) Tersedianya rekomendasi terkait strategi pengembangan dan pengelolaan hutan kota. Sintesis hasil penelitian hutan kota ini menggunakan metode sintesis terfokus (a focused synthesis method). Burton (1979) dalam Danim (2000) menyatakan bahwa metode sintesis terfokus dapat dilakukan sebagai berikut: (i) membahas literatur terbaru yang tersedia dan dikaitkan dengan masalah-masalah utama atau fokus penelitian; (ii) tukar menukar pengalaman penelitian di lapangan; dan (iii) mendiskusikan dengan orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Hasil sintesis menegaskan bahwa kebijakan pengembangan dan pengelolaan hutan kota dapat lebih dipercepat dengan melakukan revisi terhadap PP No. 63/2002 tentang Hutan Kota karena 6 (enam) jenis peraturan perundangan yang menjadi dasar keluarnya PP tersebut telah berubah dan diganti dengan yang baru berikut dengan perihal dan isinya. Revisi PP No. 63/2002 perlu diikuti dengan revisi peraturan turunannya, yaitu Permenhut No. P.71 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Hutan Kota karena isinya hampir sama dengan


Researcher : Dr. Ir Subarudi M.Wood.Sc | Year : 2014 | Location : | Field : Lanskap Hutan
42
Kajian Pasar dan Pendanaan REDD+

Sumber pembiayaan REDD+ sebagai upaya mitigasi perubahan iklim dapat berasal dari mekanisme non-pasar dan pasar. Sumber pembiayaan dari pendekatan non-pasar tergantung pada kesepakatan dalam bentuk hubungan kerjasama antara keduan pihak dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca. Sementara pembiayaan dari mekanisme pasar di serahkan sepenuhnya melalui pasar karbon dunia dan dipercaya mampu menyediakan insentif untuk menurunkan emisi yang paling efisien dan efektif. Masih terbatasnya pasar karbon dunia saat ini menjadikan mekanisme non-pasar merupakan opsi yang digunakan. Untuk itu diperlukan kajian untuk mempelajari sumber pembiayaan yang sesuai, efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk (a) mengukur potensi karbon kredit dari REDD+; (b) mengidentifikasi sumber pendanaan yang sesuai; dan (c) mengidentifikasi instrumen pendanaan REDD+. Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume kredit karbon dari REDD+ ditentukan oleh harga karbon internasional. Dengan menggunakan model OSIRIS, pada tingkat US$ 5 per tCO2-e, menghasilkan kredit karbon sebesar 190 juta tCO2e per 5 tahun. Pada harga USD 10 / tCO2 menghasilkan kredit karbon sebesar 563 juta tCO2. Meskipun demikian mekanisme pasar yang berkembang masih didominasi oleh pasar sukarela dengan volume masih sangat kecil. Tersedia pembiayaan REDD+ yang bersumber dari mekanisme non-pasar, baik dari pemerintah (APBN) maupun luar negeri (hibah dan/atau pinjaman) secara bilateral atau multilateral. Terdapat kelebihan dan kelemahan dari berbagai sumber pendanaan tersebut. Mekanisme pendanaan yang sesuai adalah yang bersumber dan/atau melalui anggaran pemerintah terkait dengan aspek kemudahan, aspek transparansi, ketepatan penggunaan, dan kepemilikan penurunan emisi yang dicapai. Instrumen pendanaan berupa forwardcontract dengan pembayaran di awal merupakan instrumen penyaluaran dana yang sesuai terkait dengan pemenuhan modal awal implementasi REDD+ di tingkat tapak. Permintaan karbon kredit di internasional cenderung menurun berakibat pada kekuatiran terjadinya over supply karbon kredit di pasar karbon sehingga harga karbon kredit turun, diperlukan peranan pemerintah untuk meningkatkan optimalisasi penggunaan berbagai sumber pendanaan perubahan iklim di tingkat internasional dan nasional (publik dan swasta). Di tingkat sub-nasional, diperlukan peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengelola pembiayaan REDD+.  Disamping itu diperlukannya payung hukum yang mengatur perdagangan karbon.


Researcher : Raden Deden Djaenuddin S.Si., M.Si. | Year : 2013 | Location : DKI Jakarta | Field : Ekonomi
43
Analisis Persepsi Multipihak Terhadap Lanskap Hutan

Persepsi dan keterlibatan para pemangku kepentingan atau disebut  stakeholder dalam pengelolaan lanskap hutan di suatu unit DAS, merupakan permasalahan dan menjadi penting karena dapat menentukan arah kebijakan pengelolaan kedepannya.  Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan lanskap hutan, (2) menganalisis persepsi multipihak (stakeholder) terhadap pengelolaan lanskap hutan, dan (3) menganalisis faktor sosial ekonomi dan ekologi yang mempengaruhi persepsi multipihak terhadap pengelolaan lanskap hutan.  Dalam penelitian ini Analisis Stakeholder digunakan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan lanskap hutan, Analisis Deskriptif Kuantitatif digunakan untuk menggambarkan persepsi multipihak terhadap lanskap hutan berdasarkan Skala Likert, dan Model Probabilitas Logit untuk menganalisis faktor sosial ekonomi dan ekologi yang mempengaruhi persepsi multipihak terhadap lanskap hutan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Stakeholder kunci dalam pengelolaan lanskap hutan di DAS Ciliwung adalah BPDAS Citarum-Ciliwung, BBWS Ciliwung-Cisadane, BPSDA, Dinas Kehutanan dan Pertanian Kabupaten Bogor, dan BLH Kabupaten/Kota Bogor. Stakeholder utama yaitu  masyarakat yang tinggal di hulu, tengah dan hilir DAS Ciliwung, PT Gunung Mas, Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, dan makelar tanah.  Stakeholder penunjang adalah Pemda DKI Jakarta, Pemda Provinsi Jawa Barat, Dinas Tata Bangunan Kabupaten Bogor, Kementerian Kehutanan, Kementerian PU, Kementerian Lingkungan Hidup, LSM dan Perguruan Tinggi; (2) Berdasarkan persepsi masyarakat permasalahan sosial ekonomi merupakan prioritas utama yang harus diatasi dalam proses pengelolaan lanskap hutan diikuti oleh permasalahan kelembagaan dan biofisik. Berdasarkan persepsi pemerintah, akar permasalahan utama dalam pengelolaan lanskap hutan di hulu DAS adalah faktor kelembagaan dan biofisik, urutan selanjutnya adalah permasalahan sosek. Hasil rekonsiliasi yang menjembatani antara persepsi masyarakat dan pemerintah maka dihasilkan bahwa permasalahan kelembagaan menjadi prioritas utama yang harus diatasi, diikuti oleh permasalahan sosial ekonomi sebagai prioritas kedua dan yang ketiga adalah permasalahan biofisik; dan (3) Variabel sosial ekonomi dan ekologi (pendidikan, partisipasi angkatan kerja, luas lahan, pendapatan, dan perbedaan topografi) tidak berpengaruh nyata dalam mengubah perilaku sosial masyarakat untuk melakukan kegiatan rehabilitasi. Namun demikian, berdasarkan hasil kajian dari kegiatan ini untuk membangkitkan semangat masyarakat hulu melakukan rehabilitasi maka diperlukan stimulus ekonomi untuk meningkatkan perekonomian mereka dan salah satunya adalah dengan pemberian insentif melalui Mekanisme Jasa Lingkungan dari hilir ke hulu DAS Ciliwung.


Researcher : Iis Alviya S.P., M.S.E. | Year : 2013 | Location : DKI Jakarta dan Jawa Barat, DAS Ciliwung | Field : Sosial
44
Kajian Jenis Pohon Potensial untuk Pengembangan Hutan Kota

Pemilihan jenis-jenis pohon sebagai pilar utama dalam pembangunan dan pengembangan hutan kota merupakan faktor penting agar pembangunan vegetasi pada setiap tipe kawasan hutan kota sesuai dengan peruntukkannya. Sampai saat ini informasi tentang kesesuaian jenis pohon yang potensial sebagai vegetasi pada tiap tipe kawasan hutan kota masih sangat minim. Oleh karena itu, kajian jenis-jenis pohon potensial perlu dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui jumlah hutan kota dan luasan hutan kota, (2) mengetahui deskripsi (karakteristik dan fungsi) jenis pohon pada tiap tipe kawasan hutan kota, (3) mengevaluasi kesesuaian jenis pohon pada setiap tipe kawasan hutan kota. Guna mencapai tujuan di atas maka dilakukan pengukuran dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi serta Analisis Kesesuaian Jenis. Hasil dari pengamatan dan pengukuran di lapangan di peroleh informasi bahwa Kabupaten Jepara memiliki hutan kota seluas 81,09 hektar yang terdiri dari 22 (duapuluh dua) lokasi, Kabupaten Kuningan memiliki hutan kota seluas 71,5 hektar yang terdiri dari 17 (tujuh belas) lokasi, dan Kota Yogyakarta baru ada 1 (satu) lokasi hutan kota, dengan luasan sekitar 4,5 hektar. Hasil kajian yang diperoleh adalah Hutan Kota Taman Lansia memiliki 10 species, 10 genus, dan 9 family dengan Dadap Merah sebagai jenis dominan, Hutan Kota TPA Bandengan memiliki 30 species, 29 genus, dan 22 family dengan Ketapang sebagai jenis dominan, Hutan Kota Bungkirit memiliki 66 species, 56 genus, dan 32 family dengan Jati Putih sebagai jenis dominan, Hutan Kota Tenjolayar memiliki 33 species, 29 genus, dan 20 family dengan Jati Putih sebagai jenis dominan, dan Hutan Kota KBKR Gembira Loka (Kota Yogyakarta) memiliki 43 species, 39 genus, dan 22 family dengan Jati Putih sebagai jenis dominan. Lima hutan kota yang diukur memiliki Indeks Keanekaragaman Shannon Wiener (H’) berkategori Sedang dengan range nilai antara 1< H’ <3. Berdasarkan parameter kesesuaian jenis pohon pada setiap tipe kawasan hutan kota di 5 (lima) lokasi pada umumnya berkriteria Sesuai sampai dengan Sangat Sesuai, dan memiliki komposisi jenis pohon dengan bentuk dan struktur vegetasinya Berkelompok dan Menyebar.


Researcher : Kuncoro Ariawan S.Hut | Year : 2013 | Location : Jepara, Kuningan dan Yogyakarta | Field : Sosial
45
Kajian Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Hutan Kota

Proporsi RTH termasuk hutan kota semakin berkurang seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi di perkotaan.  Perubahan penutupan lahan didorong oleh beberapa faktor yaitu pertumbuhan jumlah penduduk, aksesibilitas terhadap sumberdaya, kondisi fisik lahan, ekonomi dan kebijakan. Kebijakan sangat mempengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi suatu perkotaan, sehingga penting untuk dikaji. Lokasi kajian dilakukan di Kota Palangkaraya (Kalteng) dan Medan (Sumut), karena pengelolaan hutan kota masih belum optimal.  

Tujuan dari kajian ini adalah: Mengkaji implementasi Hutan Kota di daerah dan mengkaji PP No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota terkait hasil penelitian sebelumnya, sebagai bahan rekomendasi untuk revisi PP tersebut.  Dilakukan kajian kebijakan terkait hutan kota dan analisa isi (Content Analysis) PP 63 tahun 2002, sedangkan implementasi hutan kota didekati dengan sistem pengelolaan hutan kota menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif meliputi aspek aturan main, biofisik dan sosial ekonomi, serta analisis stakeholder untuk aspek organisasi.

Hasil kajian menunjukkan bahwa PP 63 tahun 2002, belum dapat mendorong secara nyata implementasi dan pengelolaan hutan kota di daerah. Implementasi hutan kota masih kurang 10% serta belum dapat memenuhi kebutuhan penduduk perkotaan. Sulit untuk mendapatkan alokasi lahan sesuai PP 63/2002. Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan akan pemukiman dan sarana prasarana sehingga dikuatirkan akan mengurangi hutan kota. Faktor lain yang mempengaruhi adalah kontinuitas dan koordinasi stakeholder khususnya dalam hal pendanaan. Berdasarkan analisis isi; PP 63/2002 dan P71/2009 relatif sama, seharusnya lebih detail. Aspek yang perlu dicermati dalam PP ini adalah penyamaan konsep hutan kota,implementasi hutan kota sesuai RTRWK, manfaat ekonomi, aturan untuk masalah teknis dan insentif dan peran serta masyarakat. Alternatif yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah keterbatasan lahan adalah penanaman hutan kota dengan jenis yang dapat menjerap/menyerap polutan sesuai kebutuhan wilayah perkotaan di bantaran sungai/jalan, lahan terlantar/kosong/sudut wilayah perkotaan yang belum dimanfaatkan. Implementasi kebijakan hutan kota sesuai RTRWK dan diperdakan sehingga alokasi hutan kota dapat dipertahankan. Perlu pembagian peran antar leader dan peran antar  antar stakeholder dalam pengelolaan hutan kota. Secara umum PP 63/2002 perlu revisi dan P 71/2009 dibuat lebih aplikatif untuk implementasi hutan kota


Researcher : Elvida Yosefi Suryandari S.Hut, M.SE | Year : 2013 | Location : Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kalimantan Tengah | Field : Sosial
46
Kajian Lanskap Hutan pada Berbagai Kondisi DAS

Luas kawasan hutan Indonesia dalam proses rasionalisasi sesuai dengan UU No. 41/1999 dan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional 2011-2030. Rasionalisasi dimaksudkan agar pemanfaatan hutan dapat dilakukan secara optimal baik dari sisi lingkungan, sosial maupun ekonomi. Kajian ini bertujuan mendukung upaya pemantaban kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan pada daerah aliran sungai (DAS) dengan sasaran: (1) tersusunnya informasi tentang konsep kecukupan luas kawasan hutan dalam suatu wilayah DAS dan (2) tersusunnya informasi tentang trade-offs antara fungsi lingkungan dan fungsi ekonomi dalam suatu wilayah DAS. Metode penelitian menggunakan review hasil penelitian sebelumnya, analisis regresi sederhana, dan analisis GIS. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dengan merujuk pada ketentuan pasal 18 UU No.41/1999, dilihat dari skala pulau, maka pulau-pulau di Indonesia masih memenuhi ketentuan, yakni memiliki luas minimal 30% (30% di Pulau Jawa hingga 80,5% di Pulau Papua). Sedangkan dari skala DAS, penelitian menghasillkan temuan banyak DAS yang telah memiliki luasan hutan kurang dari 30%. Kebutuhan luas optimal hutan pada tiap DAS berbeda tergantung kondisi biogeofisik bentang lahan dan penggunaan lahan yang lain. Untuk lokasi DAS Kemit di Kabupaten Kebumen, tingkat perekonomian yang dicapai hingga saat ini didukung oleh luasan hutan 32,55%. Regresi untuk mencari trade-offs antara fungsi lingkungan dan fungsi ekonomi menunjukkan peningkatan volume debit Sungai Kemit (fungsi lingkungan) sebesar 1% berpengaruh positif pada peningkatan PDRB dari sektor pertanian di wilayah tersebut (fungsi ekonomi) sebesar 0,215309%. Pengaruh tersebut signifikan pada tingkat 90% dan nilai R2 0,245090. Kestabilan luasan hutan di DAS Kemit juga diperlihatkan oleh hasil analisis GIS di mana tidak ada perubahan drastis dalam luas hutan selama periode 2000-2011.

Luas kawasan hutan Indonesia dalam proses rasionalisasi sesuai dengan UU No. 41/1999 dan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional 2011-2030. Rasionalisasi dimaksudkan agar pemanfaatan hutan dapat dilakukan secara optimal baik dari sisi lingkungan, sosial maupun ekonomi. Kajian ini bertujuan mendukung upaya pemantaban kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan pada daerah aliran sungai (DAS) dengan sasaran: (1) tersusunnya informasi tentang konsep kecukupan luas kawasan hutan dalam suatu wilayah DAS dan (2) tersusunnya informasi tentang trade-offs antara fungsi lingkungan dan fungsi ekonomi dalam suatu wilayah DAS. Metode penelitian menggunakan review hasil penelitian sebelumnya, analisis regresi sederhana, dan analisis GIS. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dengan merujuk pada ketentuan pasal 18 UU No.41/1999, dilihat dari skala pulau, maka pulau-pulau di Indonesia masih memenuhi ketentuan, yakni memiliki luas minimal 30% (30% di Pulau Jawa hingga 80,5% di Pulau Papua). Sedangkan dari skala DAS, penelitian menghasillkan temuan banyak DAS yang telah memiliki luasan hutan kurang dari 30%. Kebutuhan luas optimal hutan pada tiap DAS berbeda tergantung kondisi biogeofisik bentang lahan dan penggunaan lahan yang lain. Untuk lokasi DAS Kemit di Kabupaten Kebumen, tingkat perekonomian yang dicapai hingga saat ini didukung oleh luasan hutan 32,55%. Regresi untuk mencari trade-offs antara fungsi lingkungan dan fungsi ekonomi menunjukkan peningkatan volume debit Sungai Kemit (fungsi lingkungan) sebesar 1% berpengaruh positif pada peningkatan PDRB dari sektor pertanian di wilayah tersebut (fungsi ekonomi) sebesar 0,215309%. Pengaruh tersebut signifikan pada tingkat 90% dan nilai R2 0,245090. Kestabilan luasan hutan di DAS Kemit juga diperlihatkan oleh hasil analisis GIS di mana tidak ada perubahan drastis dalam luas hutan selama periode 2000-2011.


Researcher : Aneka Prawesti Suka S.Sos., M.SE, M.A. | Year : 2013 | Location : DAS Kemit Kabupaten Kebumen. | Field : Sosial
47
Kajian Pengembangan Zonasi Fungsi Hutan Kota Daerah Pantai dan Daratan Tertutup

Fenomena alam baik tsunami, gempa bumi dan gunung meletus yang sulit diprediksi dan kerap terjadi pada akhir-akhir ini mengingatkan kita untuk segera mempersiapkan diri dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Ekosistem pantai dan daratan yang diharapkan dapat meminimalisasi kerusakan ternyata tidak mampu mengantisipasi resiko yang terjadi karena kondisinya yang tidak normal. Disamping itu, peningkatan jumlah penduduk dan tingginya aktivitas manusia di perkotaan menyebabkan kualitas lingkungan di kawasan perkotaan menurun. Hutan kota yang merupakan bagian dari RTH dapat membantu meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan serta mewujudkan kota hijau bagi pemerintah daerah.Tujuan dari penelitian ini adalah: i) Menganalisis ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan mulai dari daerah pantai sampai dengan daratan berdasarkan lanskap ekologi (ecologycal landscape); ii) Mengidentifikasi  posisi lokasi (koordinat) dan jenis-jenis pohon, edafis dan klimatis pada setiap tipe RTH; iii) Menganalisa faktor-faktor internal dan ekternal yang mempengaruhinya pada setiap tipe RTH. Adapun sasaran dari penelitian ini adalah menghasilkan data dan informasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menyediakan strategi kebijakan (decision support system) pengembangan hutan kota (RTH), berupa rekomendasi bentuk ideal pengembangan zonasi fungsi hutan kota di daerah pantai (low laying coastal cities) dan daratan tertutup (land lock). Data hasil penelitian dianalisis dan diinterprestasikan dalam bentuk informasi mengenai jenis-jenis pohon potensial untuk dikembangkan di daerah pantai dan daratan tertutup.


Researcher : Drs Epi Syahadat M.Si | Year : 2013 | Location : Kota Serang Provinsi Banten dan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara | Field : Sosial
48
Kajian Pengendalian DAS Ciliwung

Sampai saat ini bencana banjir di Jakarta makin lama makin besar dengan dampak kerugian yang makin meningkat. Banjir ini disebabkan karena berkurangnya tingkat peresapan air di daerah hulu DAS Ciliwung. Adanya bantuan dana hibah dari Pemda DKI untuk daerah Jabodetabekjur, maka peta tingat resapan air di DAS Ciliwung sangat diperlukan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui penyebaran tingkat resapan air di DAS Ciliwung serta menganalisis efektivitas program Pemerintah Daerah dalam kerjasama pembangunan Jabodetabekjur hubungannya dengan persepsi multipihak terhadap kondisi aktual DAS Ciliwung. Dengan melakukan tumpangsusun beberapa peta (jenis batuan, jenis tanah, penutupan tanah, kemiringan lereng, curah hujan, dan kedalaman air tanah) maka diperoleh peta pesebaran tingkat resapan air yang dapat digunakan untuk menentukan lokasi sumur resapan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwadaerah yang mempunyai peresapan sangat tinggi tersebar di Kota Bogor dan sedikit di daerah puncak. Sedangkan yang mempunyai tingkat peresapan tinggi tersebar di Kabupaten Bogor. Tingkat peresapan air sedang tersebar di Kota Depok, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Di Jakarta Utara dan Jakarta Barat mempunyai tingkat peresapan yang rendah karena kedalaman muka air tanah yang dangkal. Sedangkan hasil wawancara dengan masyarakat yang berada di Desa Tugu Utara-Cisarua, Desa Suka Galih-Mega Mendung, Desa Pandansari-Ciawi, dan Desa Pasir Jambu-Sukaraja menunjukkan bahwa pemerintah lebih menitikberatkan pada kriteria biofisik dan kelembagaan dibandingkan dengan aspek sosial ekonomi yang menjadi pemikiran bagi masyarakat. Hal ini juga terlihat dari usulan kerjasama pembangunan Jabodetabekjur yang diusulkan oleh pemda Kabupaten Bogor dan Kota Bogor yang lebih fokus pada pembangunan biofisik. Sedangkan masyarakat mengharapkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi sebagai prioritas yang diperlukan bagi masyarakat di wilayah hulu.


Researcher : Dr. Ir Retno Maryani M.Sc | Year : 2013 | Location : Bogor, DKI Jakarta, DAS Ciliwung | Field : Sosial
49
Analisis Perubahan Iklim dan Cuaca Ekstrem terhadap Produktivitas Hutan dan Fenologi

Kondisi bio-fisik habitat termasuk perubahan yang terjadi pada komponen iklim diduga berpengaruh pada fenologi dan produktivitas Dipterocarpaceae. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui karakter penting dan jenis Dipterocarpaceae yang terkait perubahan iklim; 2) mengidentifikasi fenofase Shorea javanica dan S. ovata; 3) mengidentifikasi komponen tempat tumbuh, meliputi sifat fisik-kimia tanah dan kerapatan pohon pada habitat Dipterocarpaceae. Metode pengumpulan data meliputi studi literatur dan observasi di lapangan. Berdasarkan hasil analisis di TNBBS, curah hujan diduga berpengaruh terhadap pembungaan Dipterocarpus kunstleri, perbuahan D. hasseltii, D. humeratus dan D. kunstlerii. Suhu dalam maksimum dan minimum diduga berpengaruh pada pembungaan D. kunstleri. Suhu luar maksimum diduga berpengaruh pada pembungaan D. gracilis dan D. humeratus serta perbuahan D. gracilis, D. hasseltii, D. humeratus dan D. kunstleri. Sedangkan suhu luar minimum diduga berpengaruh pada pembungaan D. humeratus, D. kunstleri dan H. sangal. Pola fenologi S. javanica dan S. ovata, diduga tidak berbunga atau berbuah setiap tahun. Sifat fisik tanah yang terkait pembungaan adalah tekstur tanah (tanah lempung lebih baik dari tanah liat). Sifat kimia tanah yang terkait pembungaan yaitu kemasaman tanah yang lebih rendah, P tersedia, Mg tertukar dan total kation tukar yang lebih tinggi. Struktur tegakan di lokasi pengamatan cenderung normal. Jenis Dipterocarpaceae termasuk penyusun habitat yang dominan dalam kerapatan, luas bidang dasar dan tinggi pohon.


Researcher : Dewi Ratna Kurnia Sari S.Hut, M.Si. | Year : 2013 | Location : Way Canguk, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan | Field : Perubahan Iklim
50
Gender Dalam Perubahan Iklim : Merespon Ketidakpastian Masa Depan

Seringkali terdapat argumentasi bahwa perubahan iklim itu netral-gender yang mempengaruhi wanita dan laki-laki dengan cara yang sama. Tetapi banyak kasus masyarakat berinteraksi dengan lingkungan fisiknya dengan cara yang berbeda berdasarkan gender (Dankelman, 2002). Kenyataan ini yang menjadikan dasar untuk melakukan kajian ini. Kajian ini bertujuan untuk merumuskan strategi adaptasi terhadap ketidakpastian iklim yang responsive gender. Penelitian ini bersifat eksploratif dengan metode pengumpulan data secara kualitatif melalui survey, dan FGD. Dampak perubahan iklim terhadap perubahan peran gender dalam pengelolaan sumber daya alam dianalisis dengan metode kausalitas. Sedangkan pembelajaran pembagian gender dalam menyikapi perubahan iklim dan coping strategies untuk merespon ketidakpastian iklim dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Perubahan iklim memberikan dampak yang berbeda di ketiga desa penelitian. Kaum laki dan perempuan pada masing-masing desa memberikan informasi yang berbeda tentang dampak perubahan iklim dan strategi adaptasinya.


Researcher : Dr. Ir. Niken Sakuntaladewi M.Sc | Year : 2013 | Location : desa Patimban, desa Cijambe dan desa Cimeuhmal | Field : Perubahan Iklim
51
Kajian Metode Inventarisasi GRK

Monitoring GRK  Indonesia penting untuk menerapkan metode inventarisasi gas rumah kaca dengan hasil inventarisasi yang lebih akurat dan terpercaya sehingga diakui oleh internasional.  Peraturan Presiden No. 71/2011 mengatur penyelenggaraan inventarisasi GRK di Indonesia.  Kajian mengenai sistem perhitungan emisi GRK dilakukan untuk mengetahui metode inventarisasi GRK yang ada, menginventarisasi data kegiatan (activity data) dan institusi yang menyediakan data kegiatan, dan mengkaji sistem monitoring dan pelaporan inventarisasi GRK. Cakupan kajian ini yaitu nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Untuk  provinsi yang menjadi lokasi penelitian yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.  Dua Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi lokasi kajian yaitu Kabupaten Gowa dan Kabupaten Enrekang. Sementara untuk Provinsi Jawa Timur diambil dua Kabupaten yaitu Kabupaten Malang dan Kabupaten Bangkalan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa kategori yang diadopsi dalam pelaksanaan Inventarisasi GRK dalam rangka Perpres 71/2011 atau Perpres 61/2011 lebih detail dari yang telah dibuat oleh IPCC GL 2006.  Untuk kategori metode penghitungan perubahan stok dan metode penetapan Reference Emission Level (REL) masih memerlukan ketentuan-ketentuan mengenai kondisi seperti apa suatu metode dapat diaplikasikan dan tidak dapat diaplikasikan.  Metode stock difference merupakan metode yang direkomendasikan dan saat ini digunakan sudah digunakan.  Pertimbangan penggunaan metode stock difference yaitu ketersediaan data yang ada untuk tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten; kemampuan untuk mengumpulkan data; dan sumberdaya yang tersedia. Untuk penentuan REL terdapat 3 metode yang direkomendasikan oleh IPCC dan dalam pelaksanaan inventarisasi GRK di daerah (provinsi/kabupaten) perlu ditetapkan kriteria daerah dalam menentukan metode penentuan REL, pada kondisi daerah seperti apa suatu metode dapat digunakan.  Klasifikasi tutupan lahan yang digunakan oleh Kementerian Kehutanan lebih detail daripada klasifikasi IPCC GL 2006 di mana terdapat 21 klasifikasi tutupan lahan. Klasifikasi lahan yang detail ini sudah digunakan dalam kegiatan inventarisasi GRK dalam rangka penyusunan RAD/RAN GRK.  Penghitungan biomasa untuk faktor emisi/serapan seharusnya dilakukan pada lima pool karbon dan faktor emisi/serapan yang digunakan adalah spesifik untuk masing-masing provinsi dan kabupaten.  Ketersediaan data yang diperlukan untuk inventarisasi GRK sektor kehutanan pada tingkat nasional sudah tersedia di beberapa instansi terutama lingkup Kementerian Kehutanan.  Pendetailan data melalui pengumpulan data di tingkat provinsi/kabupaten akan meningkatan keakuratan hasil perhitungan.  Akan tetapi ketersediaan data yang diperlukan untuk inventarisasi GRK sektor kehutanan di provinsi/kabupaten masih mengalami beberapa kendala. Kementerian Kehutanan perlu menyusun kelembagaan kegiatan inventarisasi GRK dengan Pokja PI Kementerian Kehutanan sebagai koordinator. Diharapkan Pokja PI yang beranggotakan perwakilan dari seluruh eselon 1 di lingkup Kemenhut akan dapat menggerakkan seluruh eselon 1 untuk turut berpartisipasi dan mengambil peran dalam kegiatan inventarisasi GRK sektor kehutanan, terutama dalam hal penyediaan data aktivitas. Untuk memperoleh keselarasan inventarisasi sektor kehutanan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan dan pemerintah di daerah, perlu dibuat petunjuk teknis inventarisasi GRK sektor kehutanan, mengingat Perpres 71/2011 masih bersifat umum.  Petunjuk teknis ini harus mengacu kepada pedoman inventarisasi GRK yang dibuat Kementerian Lingkungan Hidup yang didasarkan kepada IPCC Guideline 2006.  Kementerian Kehutanan perlu membuat petunjuk teknis sebagai dasar yang kuat dalam pelaksanaan inventarisasi GRK, sehingga hasil dari kegiatan inventarisasi GRK di sektor kehutanan baik yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan dan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten) menggunakan prinsip-prinsip yang sama dan hasilnya tidak ada keragu-raguan mengenai kesahihannya.  Skema sistem monitoring dan pelaporan inventarisasi GRK yang telah disusun oleh Kementerian LH sebagai koordinator dalam kegiatan inventarisasi GRK memerlukan penyempurnaan dalam hal pengkoordinasian antara kementerian teknis terkait dan pemerintah daerah. Kementerian Kehutanan harus dilibatkan pada pelaksanaan inventarisasi GRK sektor kehutanan di tingkat Kabupaten/kota dan provinsi, di mana pendampingan oleh Kementerian Kehutanan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan keterbatasan metodologi dan ketersediaan data yang dialami pemerintah daerah.  Selain itu pendampingan ini juga merupakan monitoring yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang akan memudahkan proses sinkronisasi hasil inventarisasi GRK yang dilakukan oleh pusat dan daerah. Format pelaporan dan substansi yang terkanding dalam pelaporan inventarisasi GRK nasional ditujukan untuk memenuhi persyaratan pelaporan ke pihak IPCC di mana untuk pelaporan ke pihak internasional dilaporkan juga detail pelaksanaan inventarisasi itu sendiri, metodologi, asumsi-asumsi yang digunakan, serta hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan inventarisasi GRK.


Researcher : Mega Lugina S.Hut., M.For.Sc. | Year : 2013 | Location : DKI Jakarta | Field : Perubahan Iklim
52
Kajian Pengurangan Emisi dari Penggunaan Bahan Bakar Nabati

Dalam konteks perubahan iklim, hutan dapat berperan baik sebagai penyerap/penyimpan karbon maupun pengemisi karbon. Deforestasi dan degradasi meningkatkan emisi, sedangkan aforestasi, reforestasi dan kegiatan pertanaman lainnya serta konservasi hutan meningkatkan serapan.  Peranan hutan dalam mengatasi perubahan iklim juga dapat dilakukan dengan penggunaan bahan bakar nabati atau biomasa dari hasil pertumbuhan yang merupakan energi terbarukan (renewable resources) untuk menggantikan bahan bakar fosil. Meskipun potensi BBN Indonesia cukup besar, sampai saat ini perkembangannya terasa masih lambat.  Pengembangan BBN sebagai alternatif energi masih terkendala oleh kurangnya insentif dan murahnya harga BBM yang disubsidi.  Untuk itu, berbagai jenis tanaman penghasil BBN perlu dikaji untuk diketahui potensinya, kontribusinya dalam penurunan emisi dan hambatan dalam implementasinya. Tujuan dari Kajian Pengurangan Emisi dari Penggunaan Bahan Bakar Nabati adalah (i) Mengetahui jenis dan potensi berbagai jenis tanaman penghasil BBN, (ii) Mengetahui kontribusi BBN dalam penurunan emisi, (iii) Mengetahui hambatan/masalah dalam pengembangan BBN, dan (iv) Menyusun strategi pengembangan BBN ke depan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengembangan BBN, sebagai energi baru dan terbarukan dan substitusi penggunaan BBM, perlu sesegera mungkin diwujudkan untuk ketahanan dan diversifikasi energi. Mengingat tingkat konsumsi nasional atas BBM subsidi cukup tinggi sehingga menyebabkan pemerintah menanggung subsidi sebesar Rp. 225 triliun atau 17,3% dari APBN P 2013. Pengembangan BBN dapat dilakukan dengan pemilihan jenis tanaman BBN yang potensial baik di kawasan hutan dan kawanan non hutan, seperti kelapa sawit, jarak pagar, nyamplung, kaliandra dan kemiri sunan. Disamping itu, penanaman jenis-jenis tanaman BBN harus disesuaikan dengan tempat tumbuh dan iklimnya dan dipadukan dengan program rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah-daerah kritis. Kontribusi penggunaan BBN terhadap penurunan emisi mencapai sekitar 50,13 juta tC per tahun yang dilakukan melalui dua cara, yaitu: (i) peningkatan karbon stok dan penyerapan karbon  melalui (aspek mitigasi kehutanan) penanaman jenis tanaman penghasil BBN (44,87 juta tC per tahun atau 89,2%), dan (ii) peningkatan stock karbon (carbon stock enhancement) melalui (aspek mitigasi energi) penggunanan BBN sebagai pengganti BBM yang bersifat karbon netral/negative (5,26 juta tC per tahun atau 10,8%).Jenis tanaman yang terbaik untuk mitigasi dari BBN adalah kemiri sunan (Reutealis trisferma) karena karena memiliki: (i) faktor serapan emisi tertinggi 123,2 tC/ha/th, (ii) jumlah daun yang rindang yang mencapai sebanyak 80.000 helai per pohonnya, dan (iii) rendemen minyak yang dihasilkannya relatif tinggi sekitar 50%. Hambatan dan kendala dalam pengembangan dan pemanfaatan BBN secara umum adalah: (i) rendahnya pengetahuan budidayanya, (ii) ketidakpastian penanganan pasca panen, (iii) kurangnya sosialisasi proses pengolahannya, (iv) infrastruktur transportasi yang buruk, dan (vi) tanaman BBN kalah bersaing dengan tanaman pangan lainnya. Strategi pengembangan BBN (energi biomas) sebagai substitusi BBM dapat dilakukan melalui: (i) reformulasi konsep DME, (ii) revitalisasi DEN dalam pengurusan dan pengembangan BBN, (iii) pelaksanaan kebijakan pengembangan BBN yang konsisten, (iv) pelaksanaan pembelian BBN yang proaktif dari masyarakat, (v) pengalihan subsidi BBM untuk pengembangan BBN, dan (vi) pengembangan BBN teritegrasi dengan bahan bakar lainnya. Upaya lain untuk menjamin kelangsungan pengembangan dan pemanfaatan BBN adalah kebijakan penyesuaian harga, percepatan infrastruktur pencampuran BBN dan transportasi, serta penerapan kewajiban dan menjamin mutu BBN untuk konsumen.


Researcher : Dr. Ir Subarudi M.Wood.Sc | Year : 2013 | Location : Jawa | Field : Perubahan Iklim
53
Modeling dampak perubahan iklim terhadap sosial ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan

Perubahan iklim (PI) telah berdampak pada berbagai sektor dan aspek kehidupan seperti perikanan, pertanian  dan kehutanan. Dampak PI  dapat berupa bencana klimatis yang pada gilirannya juga berdampak terhadap kehidupan social ekonomi masyarakat, namun dampak PI juga dapat bersifat langsung terhadap social ekonomi masyarakat. Dampak perubahan iklim bervariasi berdasarkan species, sistem, waktu dan wilayah spasial. Tujuan penelitian ini adalah untuk: pertama, mengkaji tentang estimasi kerentanan masyarakat terhadap perubahan iklim pada suatu wilayah spasial berbasis DAS  yang meliputi hulu, tengah dan hilir; kedua,  menganalisis strategi adaptasi masyarakat pada suatu wilayah spasial berbasis DAS  yang meliputi hulu, tengah dan hilir; ketiga, mengkaji kebijakan prioritas yang dapat meningkatkan kapasitas adaptasi sekaligus menurunkan tingkat kerentanan masyarakat. Secara realitas, kehidupan masyarakat tidak terpisah dengan nature atau alam, mereka hidup dalam jalinan interaksi yang kuat antara sector kehutanan, pertaian dan perikanan tergantung dalam karakteristik wilayah bio-fisik sapsial dimana mereka tinggal.  Saat ini, belum banyak studi  di tingkat sub-nasional dan tapak yang mengkaji pemodelan dampak perubahan iklim dalam kontek  relasi antara masyarakat dengan alam, terutama terkait dengan bencana klimatis, kerentanan dan proses adaptasi masyarakat di sekitar hutan. Pemodelan di sini  dimaksudkan berupa  suatu model  spasial yang lebih menekankan pada perhitungan tingkat  kerentanan dan proses adaptasi dari perspektif soio-spasial. Sebagaimana pendapat Christmann (2012) bahwa terdapat sosio-spasial variasi terkait dengan bagaimana para aktor memaknai dan mengantisipasi bahaya. Mereka berpendapat bahwa konstruksi kerentanan berkembang berbeda secara dinamika socio- spasial dari waktu ke waktu. Metode pengumpulan data dilakukan dengan  wawancara  (semi-structured interviews) yang kemudian divalidasi dan diverifikasi dengan data sekunder (laporan, jurnal dan makalah ilmiah lainnya) dan observasi lapangan. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan deskriptif-spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  kerentanan bio-fisik maupun sosial ekonomi masyarakat pesisir, terutama di wilayah hilir  (Desa Patimban) secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh proses modernisasi dan kapitalisasi tambak yang dilakukan sejak tahun 1980-an. Sementara, Demikian juga kerentanan masyarakat di  wilayah tengah (Desa Cijambe) dan hulu ( Desa Cimeuhmal). Revolusi hijau dan pembangunan yang bias urban merupakan beberapa faktor yang menyebabkan kerentanan masyarakat dikedua wilayah tersebut. Revitalisasi tambak misalnya, adalah kebijakan prioritas tetapi harus dengan frame baru untuk merombak  struktur penguasaan asset dan akses yang lebih adil bukan hanya orientasi pada pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja yang hanya justru memperkuat struktur ketimpangan dan kerusakan ekosistem mangrove. Sementara kebijakan lain yang perlu dilakukan adalah penguatan pelembagaan dan kapasitas  penanganan bencana sampai di tingkat tapak, penguatan kelembagaan lokal dan peningkatan kapasitas  modal sosia masyarakat.


Researcher : Drs Lukas Rumboko Wibowo M.Sc. Phd | Year : 2013 | Location : DAS Cipunagara Bagian hilir: Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara Bagian tengah: Desa Cijambe, Kecamatan  Cijambe Bagian hulu: Desa Cimeuhmal, Kecamatan Tanjungsiang | Field : Perubahan Iklim
54
Pemodelan Biaya Adaptasi dan Peningkatan Resiliensi Masyarakat terhadap Perubahan Iklim

Dampak perubahan iklim seringkali tidak diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan nasional jangka panjang. Penelitian pemodelan biaya adaptasi ini penting untuk menyediakan basis data yang tepat dalam mempersiapkan perencanaan pembangunan yang tepat. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan nilai pendugaan/estimasi biaya adaptasi terhadap perubahan iklim pada suatu kelompok sosial/masyarakat di suatu ekosistem tertentu sebagai acuan perencanaan kebijakan adaptasi nasional dan sub nasional. Adapun sasaran penelitian adalah : (1) Mengetahui potensi kerugian yang diterima masyarakat akibat perubahan iklim dan cuaca ekstrim pada kondisi bussines as usual, (2) Mengetahui potensi kerugian yang diterima masyarakat akibat perubahan iklim dan cuaca ekstrim pada kondisi dengan alternatif pilihan adaptasi yang sesuai, dan (3) Mengetahui biaya adaptasi yang paling efektif bagi peningkatan resiliensi masyarakat terhadap perubahan iklim. Penelitian dilakukan di DAS Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan FGD. Analisa data dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu : analisis pemodelan spasial dengan SIG dan analisis pemodelan non spasial dengan tahapan  konseptualisasi model, spesifikasi model, evaluasi model dan penggunaan model.


Researcher : Yanto Rochmayanto S.Hut, M.Si | Year : 2013 | Location : DAS Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat | Field : Perubahan Iklim
55
Pemodelan Dampak Perubahan Iklim terhadap Ekosistem Hutan

Kajian resiko iklim tingkat ekosistem hutan diperlukan untuk mengetahui apakah berbagai tipe ekosistem hutan termasuk kategori rentan dan berpeluang besar untuk terkena kejadian iklim ekstrim. Hal ini penting untuk pengelolaan hutan yang lestari saat ini dan dimasa mendatang. Penelitian ini bertujuan mendapatkan model dampak perubahan iklim terhadap ekosistem hutan pada suatu DAS di laksanakan di Taman Nasional Baluran, Jawa Timur. Sasaran penelitian adalah pertama, mengetahui distribusi kerentanan pada berbagai ekosistem hutan dan kedua mengetahui pengaruh perubahan iklim terhadap variabel ekosistem hutan.  Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi lapangan. Juga dilakukan pengumpulan data sekunder melalui pengumpulan data statistik, jurnal dan publikasi lainnya yang relevan.. Data dianalisis dengan analisis multivariate (analisis Kluster K-Means) dan scoring, yang digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan ekosistem Hutan Baluran. Selain itu, dilakukan analisis tutupan Hutan Baluran tahun 1990-2012.

Hasil metode penskoran  (tanpa atau dengan normalisasi) menunjukkan hal yang sama yaitu pertama hutan primer memiliki kerentanan terendah. Kedua savana memiliki kerentanan tertinggi. Sementara itu, metode multivariate (Kluster K-Means) mengelompokkan tipe hutan menjadi tiga kelompok yaitu : hutan lahan kering dataran tinggi (kelompok kerentanan tinggi), hutan dataran rendah, mangrove dan hutan tanaman (kelompok kerentanan sedang) serta savana (kelompok kerentanan tinggi). 

Model teoritis menunjukkan  tekanan terhadap TN Baluran  berasal dari tiga sumber yaitu perubahan iklim, aktivitas manusia dan dominasi Acacia nilotica. Perubahan iklim akan memicu kekeringan dan kebakaran, perubahan komposisi tegakan, kematian tanaman dan dominasi spesies tertentu. Dari analisis kerentanan dan tutupan lahan, ditemukan bahwa a. telah terjadi perubahan komposisi spesies, khususnya savanna b. kemungkinan terjadinya perpindahan ekosistem dari dataran rendah ke  daerah pegunungan c. seedling dan sapling mangrove yang mendominasi areal belum tentu bertahan hidup hingga mencapai tumbuhan dewasa. d. tanaman muda (seedling dan sapling) A.nilotica paling dominan di areal savanna yang diobservasi  e. terdegradasinya hutan telah menurunkan populasi satwa, diantaranya banteng.


Researcher : Dr Magdalena - | Year : 2013 | Location : TN Baluran | Field : Perubahan Iklim
56
Penentuan Tingkat Emisi

REL merupakan acuan dalam menghitung penurunan atau kenaikan emisi masa depan pada suatu wilayah. Sampai dengan saat ini sudah banyak dilakukan upaya penyusunan REL, namun lebih banyak di tingkat sub nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat emisi rujukan (REL) pada tingkat nasional pada sektor kehutanan dan lahan gambut. Adapun sasaran penelitian ini adalah : (1) Tersedianya rujukan tingkat emisi sektor kehutanan dan lahan gambut pada level nasional , dan (2) Tersedianya informasi potensi penurunan emisi yang dapat dilakukan oleh sektor kehutanan dan lahan gambut. Penelitian ini dilakukan dalam cakupan wilayah Indonesia. Data primer berupa : data aktivitas, yaitu perubahan tutupan hutan sejak tahun 2000 sampai dengan 2012. Data sekunder meliputi faktor emisi, laporan-laporan lembaga terkait MRV dan data-data penyebab deforestasi dan degradasi hutan. REL tingkat nasional dianalisis dengan menggunakan metode historical. Hasil kajian REL menunjukkan bahwa status emisi sektor kehutanan dan lahan gambut pada tahun 2011 yang dihitung secara historis sejak tahun 2000 adalah sebesar 1.936,42 Mt C. Tingkat emisi rujukan tahun 2020 menurut pendekatan metode perhitungan secara historical adalah 3.403,27 Mt C (setara dengan 12.478,64 Mt CO2-e). Menurut pendekatan historical adjusted diperoleh proyeksi emisi pada tahun 2020 adalah 3.248,94 Mt C (atau 11.912,79 Mt CO2-e) dari faktor populasi penduduk Indonesa. Adapun pendekatan historical adjusted dari faktor PDB per kapita menghasilkan proyeksi emisi tahun 2020 sebesa 3.335,28 Mt C (atau 12.229,38 Mt CO2-e). Indonesia perlu terus meningkatkan progress implementasi program kehutanan nasional. Dengen konsentrasi tersebut, potensi penurunan emisi dapat mencapai 4.883,52 Mt C, jauh lebih tinggi dari komitment pemerintah sebesar 26% dari emisi tahun 2020 (884,85 Mt C


Researcher : Yanto Rochmayanto S.Hut, M.Si | Year : 2013 | Location : Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan | Field : Perubahan Iklim
57
Perhitungan Karbon untuk Perbaikan Faktor Emisi/Serapan GRK Kehutanan pada Hutan Alam Tanah Mineral

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah cadangan karbon tersimpan pada 5 pool karbon (karbon atas permukaan, karbon bawah permukan, karbon tumbuhan bawah, karbon serasah, karbon nekromas dan tanpa karbon tanah ) pada 6 tipe hutan di dan juga untuk menduga cadangan karbon tersimpan pada berbagai tutupan lahan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dalam rangka perbaikan nilai faktor emisi dan serapan. Hasil penelitian menunjukkan Cadangan karbon total (atas permukaan, bawah permukaan, tumbuhan bawah, serasah dan nekromas) tertinggi sampai terendah berturut-turut di hutan primer kerapatan rendah  (80,44 ton/ha); hutan primer kerapatan tinggi  (78,84 ton/ha); hutan sekunder kerapatan rendah  (77,18 ton/ha); hutan sekunder kerapatan tinggi  (69,78 ton/ha); hutan tanaman (23,06 ton/ha) dan savanna (5.33 ton/ha).  Cadangan karbon di TNBTS memiliki kisaran rata-rata antara 4,80–97,06 Mg/Ha dengan rata-rata biomassa tersimpan berkisar antara 9,60–194,12 Mg/Ha. Hutan Primer memiliki nilai biomassa dan cadangan karbon tersimpan tertinggi dan sawah memiliki nilai biomassa dan cadangan karbon tersimpan terendah. Tipe penutupan lahan hutan primer dan sawah mengalami penurunan luas, sedangkan hutan sekunder, hutan tanaman dan pertanian mengalami peningkatan luas yang sangat signifikan. Perubahan penutupan lahan berkorelasi dengan perubahan cadangan karbon tersimpan dalam skala lanskap. Total cadangan karbon tersimpan di TNBTS pada periode 1990–2011 mengalami perubahan sebesar 137.666,95 Mg  atau mengalami kenaikan sebesar 6.555,57 Mg/tahun atau setara dengan penyerapan 24.039,27 Mg.CO2/tahun. Peningkatan cadangan karbon disebabkan oleh perlindungan dan pemantauan kawasan hutan secara intensif dan rehabilitasi lahan yang dihasilkan dari kerjasama antara pengelola TNBTS dengan melibatkan masyarakat, organisasi kehutanan internasional Sumitomo Forestry.


Researcher : Virni Budi Arifanti S.Hut., M.Sc. | Year : 2013 | Location : Taman Nasional Bromo Tengger Semeru | Field : Perubahan Iklim
58
Pita Karbon untuk Perhitungan Emisi

Hutan rakyat mempunyai peran  penting dalam mengendalikan gas rumah kaca yang ada di udara.  Peran tersebut ditunjukkan oleh kemampuan jenis-jenis pohon yang dikembangkan petani pada hutan rakyat dalam menyerap carbon dari udara melalui proses fotosintesa hingga terbentuk biomasa yang salah satu unsur utamanya adalah karbon.  Peran hutan tersebut akan semakin signifikan jika hutan rakyat dikelola secara lestari.  Sengon (Paraserianthes falcataria) merupakan jenis pohon yang pertumbuhannya sangat cepat, sehingga kemampuan menyerap karbon dari udara juga sangat besar.   Dari sisi pengendalian iklim global, masa depan hutan rakyat yang mengembangkan jenis sengon perlu mendapat perhatian dari pemerintah maupun stake holders terkait.   Berkaitan dengan hal tersebut, perangkat praktis yang bisa membantu menduga kandungan karbon pohon sengon sangat dibutuhkan pengambil kebijakan, terutama petani sebagai pemilik hutan.  Pita karbon jenis sengon merupakan alat sederhana yang sangat mudah dan praktis dioperasikan oleh petani untuk menduga kandungan karbon pohon sengon.  Penelitian ini bertujuan untuk membangun alometri penduga karbon di dalam pohon sengon yang dikembangkan petani hutan rakyat di Kabupaten Ciamis.  Penelitian dilaksanakan di tiga tempat yakni : Desa Kertamandala (Kecamatan Panjalu), Desa Banjaranyar (Kecamatan Banjarsari), dan Desa Kertaharja (Kecamatan Cimerak) dari bulan Mei s/d Oktober 2013.  Pengambilan sampel dilakukan secara destruktif.  Data terkumpul dianalisa menggunakan regresi nonlinear, kandungan karbon (KB) = a*(dbh)b.  Hasil yang diperoleh adalah KB = 0,047235 x dbh2,314641     dengan nilai R2 = 0,9798.  Model penduga tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan pita karbon untuk jenis pohon sengon pada hutan rakyat di Kabupaten Ciamis.


Researcher : - Budiman Achmad - | Year : 2013 | Location : Desa Kertamandala, Kecamatan Panjalu, Desa Banjaranyar, Kecamatan Banjarsari dan Desa Kertaharja, Kecamatan Cimerak | Field : Perubahan Iklim
59
Analisi Peran UPT Lingkup Kementerian Kehutanan dalam Implementasi Desentralisasi Kehutanan

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan di daerah memiliki peran strategis dalam pelaksanaan desentralisasi sektor kehutanan, namun seberapa jauh efektivitasnya sampai saat ini perlu dievaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui isu dan permasalahan utama desentralisasi sektor kehutanan di daerah, (2) mengidentifikasi kesenjangan kewenangan lembaga pelaksana desentralisasi kehutanan di daerah, dan (3) mengevaluasi kapasitas organisasi pelaksana desentralisasi kehutanan di daerah. Penelitian dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan dengan pendekatan narasi kebijakan, variable Good Governance dan penilaian kapasitas organisasi. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan FGD. Analisa data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif dan Model Poin Ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Isu dan permasalahan utama desentralisasi sektor kehutanan di Provinsi Jawa Timur adalah penempatan pejabat di jajaran pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan kompetensinya karena adanya budaya kroni pada kepemerintahan hasil dari sistem pemilihan pemimpin daerah secara langsung (Pilkada). Sedang di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Jeneponto dan Maros mempunyai isu dan permasalahan utama yang hampir mirip dengan Jawa Timur yaitu penempatan pejabat di jajaran pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan kompetensinya. selain masalah tersebut, permasalahan yang muncul adalah pendanaan untuk pembangunan kehutanan yang sangat minim khususnya yang bersumber dari APBD. Polititsasi urusan kehutanan terutama pada kawasan hutan sangat kental mewarnai permasalahan di Sulawesi Selatan.

saat ini adalah politisasi urusan kehutanan, tumpang tindih perizinan alih fungsi kawasan, dan kapasitas lembaga daerah urusan kehutanan yang lemah. Kesenjangan (tumpang tindih dan atau kekosongan) kewenangan lembaga pelaksana desentralisasi (UPT) kehutanan di daerah terjadi pada : (a) sistem komunikasi koordinasi instansi untuk menjamin arus informasi antar lembaga, dan (b) fungsi koordinasi urusan kehutanan di tingkat wilayah provinsi. Kapasitas organisasi pelaksana desentralisasi (UPT) kehutanan di daerah (Dinas Kehutanan dan UPT Kementerian Kehutanan) masih rendah pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas (kesigapan). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan bahwa : (1) Program dan kebijakan nasional sektor kehutanan harus diterjemahkan secara fleksibel di tingkat provinsi untuk fokus pada isu-isu strategis lokal. (2) Prioritas perbaikan pelaksanaan desentralisasi kehutanan di NTB perlu diarahkan kepada pengaturan mekanisme arus informasi untuk menjamin mekanisme koordinasi efektif serta nilai tranparansi dan akuntabilitas meningkat. (3) Perlunya penguatan peran Korwil dan Pusdal dalam upaya perbaikan arus informasi dan peningkatan kesigapan antar lembaga..


Researcher : Handoyo S.Hut., M.Si. | Year : 2013 | Location : Jawa Timur Dan Sulawesi Selatan | Field : Kebijakan
60
Implikasi Perubahan Tarif DR dan PSDH Terhadap Laba Pemegang Ijin UPHHK-HA dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Serta Potensi Limbah Pembalakan: Studi Kasus Hutan Alam Produksi Di Kalimantan Timur

Merosotnya produksi kayu bulat hutan alam menekan penurunan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sektor kehutanan. Untuk mengantisipasi penurunan PNBP pemerintah berusaha menaikkan besarnya tarif PSDH dan DR. Penelitian ini bertujuan untuk mengaji implikasi perubahan tarif DR dan PSDH terhadap laba pemegang ijin UPHHK-HA dan PNBP sektor kehutanan, dan potensi pemanfaatan limbah kayu pembalakan sebagai sumber tambahan PNBP sektor kehutanan. Jenis data yang dikumpulkan meliputi: (1) biaya pengelolaan hutan, (2) harga kayu bulat, dan (3) limbah pembalakan. Data biaya pegelolaan hutan dan harga kayu bulat diperoleh dari hasil pencatatan dokumen dan wawancara dengan pengelola hutan, sedangkan data limbah pembalakan diperoleh berdasarkan pengukuran di lapangan. Hasil kajian menunjukkan perubahan tarif DR dan PSDH secara berbarengan menyebabkan perolehan laba perusahaan menurun sebesar -84,9%, sedangkan perolehan PNBP meningkat sebesar 37,1%. Di perusahaan contoh diperkirakan tersedia 19 574 m3 limbah pembalakan dapat dimanfaatkan. Hasil kajian menyarankan : (1) mengingat kenaikan tarif PSDH lebih sensitif dibanding kenaikan tarif DR, kebijakan kenaikan tarif DR dapat langsung diberlakukan, sementara penetapan harga kayu bulat di TPn perlu didasarkan pada suatu metode penetapan yang rasional, dan (2) perubahan tarif DR dan PSDH  perlu mempertimbangkan besarnya limbah pembalakan di hutan


Researcher : Dr. Ir. Satria Astana M.Sc | Year : 2013 | Location : Kalimantan Timur | Field : Kebijakan
61
Kajian Kemitraan Hutan Rakyat di Pulau Jawa

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola atau bentuk kemitraan pengelolaan hutan rakyat, mengidentifikasi para pihak terkait dalam kemitraan pengelolaan hutan rakyat, serta melihat bentuk kemitraan pengelolaan hutan rakyat yang baik.

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melaluiobservasi di lapangan dan wawancara terhadap responden menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya (semi structured). Wawancara dilakukan terhadap pelaku usaha hutan rakyat dari hulu hingga hilir antara lain petani sebagai produsen, pedagang pengumpul (broker), dan industri pengolahan kayu sebagai konsumen. Data sekunder diperoleh melalui desk study atau studi literatur dan laporan ataupun dokumen instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS),  Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar, BP DAS Citarum-Citanduy di Jawa Barat,Dinas Kehutanan dan Perkbunan Kabupaten Probolinggo dan Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur di Jawa Timur dan instansi. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Faktor-faktor yang mendorong perusahaan bermitra di Ciamis adalah antara lain untuk menjamin pasokan kayu dan membangun loyalitas petani pada perusahaan. Hal ini juga didorong oleh kompetisi di pasar domestik. Sedangkan untuk kasus di Probolinggo,  di latar belakangi oleh berbagai hal seperti: 1) Tekanan pasar  global ; 2) Kompetisi antar perusahaan yang semakin tinggi. Pertama untuk kasus tekanan pasar global terkait dengan regulasi pasar internasional yang  berhubungan dengan sertifikasi (Forest Stewardship) produk-produk kayu. Kedua, dengan semakin banyaknya perusahaan yang berinvestasi ke wilayah Probolinggo karena melihat potensi hutan rakyatnya yang besar, membuat perusahaan-purusahaan untuk bermitra dengan masyarakat. Salah satu tujuan bermitra dengan masyarakat adalah untuk menjamin persediaan kayu dan untuk membangun loyalitas supplier yang dalam hal ini petani hutan rakyat.

Dari dua kasus di kedua daerah (Ciamis dan Probolinggo), menunjukkan bahwa peran tokoh lokal sangat signifikan. Untuk di Ciamis peran tokoh pemerintahan atau aparat desa sangat besar dalam membantu memediasi proses kemitraan. Sedangkan untuk kasus di Probolinggo, peran motivator/inovator (yang mampu menggerakan masyarakat) dan tokoh agama sangat penting. Perbedaan latar belakang tokoh dan kondisi dan karakter sosial budaya masyarakat sangat penting untuk didiskusikan.  Dari kasus di Probolinggo peran tokoh agama yang disegani sangat signifikan mampu mengendalikan dan memobilisasi para petani untuk terlibat secara aktif dalam kemitraan. Namun demikian,  keberlanjutan suatu kemitraan juga tergantung sejauh mana tokoh ulama tersebut mampu menjaga dan mengakomodasi berbagai kepentingan dalam proses kemitraan. Bila tokoh tersebut terlalu dominan tidak memberikan ruang demokrasi bagi warganya dan lebih merepresentasikan kepentingan perusahaan maka bisa menumpulkan sikap kritis petani dalam menyampaikan aspirasinya dan  pembacaan anggota terhadap kinerja kemitraan. Demikian juga ketika tokoh tersebut tidak melakukan rekruitmen dan kaderasasi pengurus yang benar maka ketika tokoh tersebut meninggalkan arena kemitraan maka mungkin saja akan  terjadi krisis kepemimpinan yang bias mengganggu jalannya kemitraan.   

Bagi industri pengguna kayu rakyat (sengon) di Ciamis, kebijakan SVLK mengharuskan industri menggunakan system tersebut. Kebijakan ini dirasakan industry menimbulkan biaya ekstra (sehubungan dengen biaya sertifkasi) namun tidak melihat manfaat ekonomisnya dalam jangka pendek. Bagi petani HR yang menjual kayu (sebagai sumber bahan baku) industri, penerapan SVLK ikut terkena dampaknya. Salah satu koperasi kayu rakyat yang telah menerapkan SVLK adalah GAPOKTAN di Kabupaten Ciamis.Perusahaan investor (industry) membentuk kemitraan dengan Koperasi untuk menanam jenis kayu jabon (Anthocepalus cadamba). Motivasi Petani HR untuk bergabung dilandasi oleh motivasi mendapatkan nilai tambah dari kemitraan tersebut dibandingkan jika mereka tetap mandiri (independen). Nilai tambah tersebut diterjemahkan oleh Pengurus Gapoktan sebagai adanya  “Premium Price” dari kayu yang mengikuti SVLK bagi petani HR pada saat panen. Bagi petani HR yang tidak bergabung sudah merasa puas dengan kondisi pasar saat ini dimana mereka memperoleh kebebasan untuk menjual dan memilih sendiri pembeli kayunya tanpa harus bergabung dengan Kemitraan. Kondisi yang berbeda dapat mengambil contoh kemitraan yang dibangun KTI dengan Koperasi HR di Kabupaten Probrolinggo.Kemitraan tersebut telah dibangun dengan menggunakan skema yang ditetapkan FSC, sehingga SVLK secara substansi sebenarnya mudah dipenuhi tanpa harus mengikuti proses sertifikasi SVLK yang memakan biaya yang cukup besar. Sebelum SVLK diterapkan perusahaan tidak mengalami masalah dalam menjual kayunya ke pasar ekspor. Kebijakan SVLK bagi Industri pengolahan kayu dilihat sebagai extra cost namun belum terlihat manfaatnya bagi industri. Dari sisi pandangan kebijakan, kebijakan ini tidak melihat sector kayu dari hulu ke hilir atau dari bahan baku hingga pasar produk jadi kayu. Kebijakan ini dibuat tanpa melihat persyaratan (kebutuhan) pasar internasional dan domestic yang sebenarnya kurang (tidak) membutuhkan SVLK. Pasar Eropa sekalipun menganggap bahwa pemenuhan SVLK tidak otomatis akan diterima konsumen. Pasar lainnya China, Taiwan, Hongkong dan Timur Tengah selama ini tidak membutuhkan/mensyaratkan SVLK. Bagi petani HR, penerapan SVLK akan menambah cost jika tidak dibarengi dengan premium price. Meskipun beban biaya SVLK ditanggung perusahaan, dalam prakteknya mudah bagi perusahaan untuk membebankan biaya ini pada harga kayu (produsen/ petani HR) pada saat transaksi terjadi sehingga pada akhirnya petani HR yang menanggung beban tersebut. Sisi negative lainnya adalah dengan penerapan SVLK pada kayu rakyat maka akan menciptakan ketergantungan petani HR pada perusahaan dalam pemasaran kayunya sehingga menempatkan petani berada posisi tawar yang rendah. Kondisi ini telah terjadi sebelumnya ketika SKAU diterapkan.

Faktor-faktor yang mendorong kemitraan adalah kebutuhan akan pasar kayu rakyat bagi Petani HR, kebutuhan bahan baku bagi industry, tekanan eksternal (pasar global), tokoh agama yang disegani, serta kebutuhan modal bagi petani. Jika kepentingan ekonomi kedua belah pihak yang bermitra terpenuhi maka timbul kepercayaan (saling percaya) yang selanjutnya menumbuhkan kesetiaan yang membuat kemitraan bertahan lama. Namun hal ini tergantung pada kondisi struktur ekonomi. Bentuk kemitraan PT KTI, Koperasi, Kelompok Tani dan Petani HR memenuhi indicator Input, Proses, Output dan Outcome sehingga merupakan bentuk kemitraan yang “terbaik”. Penghapusan SKAU, yang diganti dengan nota Petani HR memberikan kelonggaran bagi Petani HR untuk menjual produknya secara langsung kepada industry. Keadaan ini menciptakan pasar “bebas” atau persaingan “sempurna” yang dicirikan oleh jumlah pelaku konsumen (industri) dan petani HR (produsen) dalam jumlah besar dan bebas bertransaksi. Penerapan SVLK oleh pelaku sector kayu rakyat (industry) lebih dipandang sebagai ekstra cost dan belum melihat manfaatnya. Pasar tujuan utama produk jadi kayu rakyat seperti  China, Taiwan, Hongkong dan Timur Tengah tidak membutuhkan/mensyaratkan SVLK. Bagi petani HR, keikutsertaan dalam SVLK dimotivasi oleh harapan premium price atas kayu yang dijual pada saat panen mengingat penerapan SVLK akan menambah beban kerja.


Researcher : Dr. Ir. Satria Astana M.Sc | Year : 2013 | Location : Ciamis, Jawa Barat dan Probolinggo Jawa Timur | Field : Kebijakan
62
Kajian Tipologi Kesatuan Pengelelolaan Hutan

Setiap KPH memiliki karakteristik tersendiri baik ditinjau dari potensi hutan yang ada (biofisik,produk hutan) kapabilitas pengelola KPH (lembaga dan jumlah SDM), kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat lokal,  dan dukungan pemerintah daerah.  Karakteristik tersebut tentunya akan beragam antara KPH satu dengan lainnya. Kajian ini bertujuan untuk menyusun tipologi KPH berdasarkan karakteristik pengelola KPH, partisipasi stakeholder dan potensi usaha KPH. 

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan survey yang dikombinasikan dengan pendekatan desk study. Pendekatan survey melalui penyebaran kuisioner kepada KPH dilakukan melalui email.  Pendekatan ini dipilih dengan pertimbangan keterbatasan sumberdaya dalam penelitian. Adapun analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis data deskriptif kuantitatif. Penilaian indeks didasarkan hasil scoring pengukuran indikator-indikator dengan menggunakan skala likert 1-5.  

Berdasarkan hasil analisis data dengan teknik scoring skala likert, bahwa tingkat pemahaman pengelola KPH terhadap konsep KPH, tupoksi KPH dan pengelolaan tingkat tapak menunjukkan nilai yang relatif tidak jauh berbeda, berturut-turut 57,5%; 63,8% dan 77,5%.  Adapun secara keseluruhan rata-rata pemahaman pengelola KPH terhadap konsep KPH, tupoksi KPH dan pengelolaan tingkat tapak mencapai 66,2%.  Hal ini berarti bahwa pemahaman pengelola KPH terkait dengan KPH belum seutuhnya tepat. 

Komitmen daerah dalam alokasi anggaran,  secara umum masih dalam kategori hanya sebagian kecil anggaran yang disediakan Pemerintah Daerah untuk pembangunan KPH.  Indikator partisipasi KPHP Jogjakarta memiliki nilai tertinggi untuk semua KPH contoh.  Adapun nilai indikator yang relatif masih rendah terdapat dapat KPHP Tanah Laut, KPHP Kendawangan dan KPHP G.Sinopa, dimana belum ada komitmen pemerintah daerah dalam alokasi anggaran dan  SDM.

Indikator potensi usaha terdiri atas potensi kawasan hutan yang dikelola oleh KPH, potensi produk hasil hutan dan jasa hutan, serta konflik dan pengendalian terhadap konflik.  Adapun konflik dinilai dari keberadaan konflik dengan varian konflik yang terjadi disertai dengan upaya resolusi yang telah dilakukan.  Penilaian konflik ini  dikategorikan menjadi ada konflik namun dapat dikendalikan, ada konflik namun sebagian dapat dikendalikan dan ada konflik namun tidak dapat dikendalikan.  Indikator potensi usaha KPHL Rinjani Barat dan KPHP Jogjakarta memiliki nilai yang relatif tinggi dibandingkan dengan KPH lainnya. 

Dari KPH contoh, terdapat 1 KPH yang termasuk ke dalam KPH Tipe A, 24 KPH termasuk ke dalam KPH Tipe B dan 10 KPH yang termasuk ke dalam KPH Tipe C.  Bagi KPH dengan tipe A strategi ke depan yang perlu diperhatikan adalah untuk kelangsungan usaha perlu menjaga partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dan penyempurnaan peraturan yang mendukung kemandirian KPH.  Bagi KPH dengan tipe B strategi pengembangannya diantaranya  sosialisasi KPH masih tetap perlu dilakukan agar KPH bukan hanya dipahami pengelola KPH saja melainkan bagi stakeholder lainnya khususnya untuk meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah agar mendukung  KPH secara utuh.  Selain itu perlu mengeksplorasi  potensi  SDH yang belum teridentifikasi dan meningkatkan nilai tambah SDH yang ada.  Bagi KPH dengan tipe C strategi pengembangannya diantaranya sosialisasi KPH masih tetap perlu dilakukan agar menumbuhkan komitmen Pemda dalam pembangunan KPH dan mengidentifikasi  potensi SDH  di wilayah KPH.


Researcher : Dr. Ir. Satria Astana M.Sc | Year : 2013 | Location : DKI Jakarta | Field : Kebijakan
63
Kajian Indikator Kemajuan Forest Governanc

Sampai saat ini belum ada model aplikatif good forestry governance yang dapat dijadikan acuan untuk menilai pengelolaan hutan. Meskipun elemen-elemen dari good governance dapat diidentifikasi dan sama untuk beberapa konteks, namun sesungguhnya good governance bersifat spesifik sesuai dengan nilai, struktur pemerintahan dan masyarakatnya, untuk itu perlu dilakukan kajian Indikator Kemajuan Good Forest Governance. Kajian tahun  ini bertujuan untuk : 1) Mengujicoba draf metode untuk mengukur kemajuan good forestry governance di Indonesia dan 2) Memperbaiki draf metode untuk mengukur kemajuan good forestry governance di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data sekunder, wawancara dan FGD. Beberapa kesimpulan yang diperoleh dari kajian ini adalah : Pemerintah provinsi memiliki indeks tata kelola hutan yang lebih tinggi dibanding pemerintah kabupaten dan KPH. Masih terdapat gap antara kebijakan dan implementasinya pada semua level pemerintahan. Kegiatan konservasi keanekaragaman hayati memiliki indeks yang paling rendah dibanding kegiatan lainnya. Beberapa prinsip penerapan good governance sudah diakomodir dalam kegiatan pengelolaan hutan, tapi belum maksimal. Direkomendasikan ada beberapa perbaikan pada tools supaya lebih sederhana dan aplikatif, seperti: lebih fokus pada kegiatan pengelolaan hutan di dalam kawasan hutan. mendetailkan kegiatan kehati dan menyederhanakan prinsip yang digunakan.


Researcher : Dr. Ir Sulistya Ekawati M.Si | Year : 2013 | Location : Kabupaten Banjar (Provinsi Kalimantan Selatan), Kabupaten Lampung Selatan (Provinsi Lampung) dan Kabupaten Sukabumi (Provinsi Jawa Barat) | Field : Kebijakan
64
Kajian Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Indonesia: Tantangan, Hambatan dan Solusi

Kajian ini bertujuan untuk mengindentifikasi permasalahan faktor-faktor yang menghambat dalam pembangunan hutan tanaman industri (HTI) berdasarkan aspek sosial, aspek ekonomi, aspek hukum, aspek kelembagaan, dan aspek lainnya dan mengetahui upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota agar pembagunan hutan tanaman di Indonesia dapat berkembang sesuai dengan harapan.

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang diperoleh dari Pemegang IUPHHK-HTI, Pejabat Dinas Kehutanan yang mengurusi kegitan HTI, UPT Kementerian Kehutanan (BP2HP, BPKH, BPDAS-PS), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan instansi terkait lainnya. Data sekunder, seperti: luas kawasan hutan berdasarkan peta penunjukan kawasan dari Kementerian Kehutanan, jumlah perusahaan IUPHHK-HTI, data informasi mengenai pemanfaatan kawasan hutan, dan lain sebagainya.

          Usaha pembangunan tanaman sebagaimana HTI adalah usaha yang berbasis lahan. Banyak para pihak yang berkepentingan dengan lahan, baik untuk usaha tanaman pangan, pertanian, perkebunan, pertambangan, serta pertambahan jumlah penduduk dan pemukiman, dan pemekaran pemerintah desa / kecamatan / kabupaten / provinsi. Penyerobotan atau perambahan lahan HTI oleh para pihak merupakan ancaman serius yang menghambat usaha tersebut. Terdapat beberapa penyebab yang mengakibatkan terjadinya maraknya perambahan lahan, diantaranya ialah: i) Penyebab internal seperti peraturan yang sering berubah-ubah, lemahnya pengawasan, penegakan hukum, komitmen pemerintah, komitmen pemegang ijin, dan koordinasi antar instansi dan lain-lain; ii) Penyebab eksternal seperti beredarnya isu reforma agraria, prediksi peluang investasi menghadapi pasar bebas ASEAN tahun 2015; iii) Kebijakan sektor lain yang memicu keinginan untuk mengkonversi kawasan hutan untuk areal penggunaan lain (APL) secara serentak, selain itu adanya ketidak sesuaian antara tata guna hutan (TGH) dan tata ruang daerah (TRD) juga berdampak pada tidak adanya keterpaduan usaha HTI dengan usaha sektor lain.

          Perambahan areal konsesi HTI sebaiknya jangan dilepaskan dari sejarah pengelolaan hutan, dimana awalnya ijin konsesi diberikan kepada HPH. Ketika ijin HPH habis masa berlakunya dan lahan tersebut tidak segera dibebani ijin baru serta tidak adanya pengawasan terhadap arel tersebut, menyebabkan lahan eks-HPH tersebut seolah-olah tidak bertuan atau terjadi open akses lahan, hal ini berdampak pada perambahan lahan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar atau eks-pegawai HPH yang tidak mempunyai pekerjaan, tercatat 50% sampai dengan 70% dari areal konsesi HTI, bahkan sampai 100% dan telah berubah menjadi kebun karet/sawit, selain daripada itu penyebab lainnya, adalah adanya jual-beli lahan dalam kawasan hutan, adanya perambahan oleh masyarakat dari luar daerah dilakukan secara berkelompok bahkan diindikasikan ada keterlibatan mafia lahan yang memobilisasi dan mendanai logistik para perambah di lapangan, adanya tumpang-tindih areal konsesi HTI dengan areal ijin pertambangan, ijin perkebunan, kawasan adat dan habitat satwa dilindungi juga telah memicu kelompok tertentu sebagai free rider yang berharap memperoleh manfaat dari ketidak-pastian tersebut. Terkait hal tersebut, sebagai saran maka pemerintah sebaiknya berkomunikasi terlebih dahulu dengan masyarakat pemilik kebun melalui pengecekan langsung di lapangan. Selanjutnya sosialisasikan bahwa kawasan yang diusahakan oleh mereka merupakan kawasan milik negara dan akan diusahakan oleh negara.

                      Jaminan kepastian atau legalitas lahan usaha merupakan hal yang sangat penting dan harus dicarikan solusinya, karena merupakan prasyarat utama sebelum perusahaan menanamkan modalnya. Tanpa adanya penegakan hukum (law enforcemen)t yang nyata, maka nilai dari hutan alam akan tetap seperti saat ini sehingga illegal logging akan terus berkembang dan tidak jarang industri memanfaatkan hasil-hasil kayu illegal logging dengan harga yang murah.  Penyerobotan atau perambahan lahan HTI (konflik sosial) oleh para pihak merupakan ancaman serius yang menghambat usaha tersebut. Terdapat beberapa penyebab yang mengakibatkan lambatnya perkembangan pembangunan hutan tanaman industri (HTI) di Indonesia, diantaranya adalah: penyebab internal, penyebab eksternal dan jual beli lahan pada kawasan hutan.


Researcher : Dr. Ir. Satria Astana M.Sc | Year : 2013 | Location : Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Jambi | Field : Kebijakan
65
Kajian Tumpang Tindih di Kawasan Tesso Nillo

Perspektif valuasi ekonomis oportunitas kawasan hutan melalui pembandingan antara pengembangan komoditas kehutanan dan "di luar" kehutanan yang negatif sepertinya menjadi rahim lahirnya pilihan rasional bagi para pelaku usaha untuk terus "memburu" kawasan hutan untuk pengembangan komoditas "di luar kehutanan". Usaha perburuan tersebut tentunya bekerja pada ruang yang bernuansa kolutif karena usaha-usaha tersebut secara hukum yang berlaku tidak sah. Fenomena tersebut saat ini terus tumbuh subur di ranah yang berstruktur partikular dimana penegakan hukum menjadi suatu instrumen yang sedang malfungsi yang harus diperbaiki. Kawasan seluas 83.068 ha yang dikelola melalui kaidah konservasi "modern" Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang secara hukum ditetapkan melalui  dua SK Menteri Kehutanan (SK Menteri Kehutanan Nomor SK.255/Menhut-II/2004 seluas 38.576 ha dan  SK Menteri Kehutanan Nomor SK.663/Menhut-II/2009 untuk penambahan luas kawasan 44.492 ha) juga menjadi salah satu arena fenomena tersebut diatas. Menurut pantauan World Wild Fund (WWF) (2013) hingga 2012, 52.266,5 ha di hutan Tesso Nilo telah beralih menjadi kebun sawit, 15.714 ha diantaranya terjadi TNTN. Tumpang tindih kepentingan di kawaasn Tesso Nilo, khususnya di kawasan  TN Tesso Nilo yang termanifestasi sebagai aksi kolektif masyarakat mengelola tanaman komoditi perkebunan sebenarnya merupakan resultan dari masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aktor, skneario dan kepentingan. Kawasan Tesso Nilo tidak terelakkan menjadi arena kontestasi legitimasi. Jika permasalahan TN Tesso Nilo di dekati dengan diskursus kebijakan normatif kemudian diikuti dengan penegakan kebijakan tersebut secara menyeluruh, maka kemudian tidak lagi diperlukan pembahasan permasalahan di TN Tesso Nilo. Kenyataan yang ada di TN Tesso Nilo adalah bahwa negara saat ini dalam posisi lemah dan tidak populer, pemerintah tidak mampu menegakkan kebijakan yang telah dibuatnya sendiri sehingga kemudian muncul kekuatan-kekuatan civil society dan aksi-aksi kolektifnya yang memang dapat dianggap sebagai tindakan yang menantang legitimasi negara atas kawasan Tesso Nilo. Civil society mempunyai legitimasinya sendiri yang sebenarnya sebagian besar berasal dari watak dan perilaku negara dalam pengelolaan sumberdaya di ranah praktis salah satunya yaitu dengan banyak terabaikannya kawasan hutan. Hasil kajian menunjukkan Penyebab langsung terjadinya tumpang tindih kepentingan di TN Tesso Nilo adalah : a) secara historis, kurangnya perlindungan hutan oleh pemegang izin pemanfaatan kawasan hutan (HPHTI PT Inhutani IV dan PT Nanjak Makmur) sebelum kawasan ditunjuk menjadi TNTN, b) adanya Koridor HTI PT RAPP di tengah kawasan Tesso Nilo yang dibuat tahun 2001 (koridor Baserah) dan koridor sektor Ukui-Gondai sebelah utara kawasan Tesso Nilo yang dibuat oleh RAPP tahun 2004, c) kebijakan pemerintah daerah dan lokal yang membuka peluang terjadinya penggarapan tanpa ijin di dalam kawasan (Penerbitan SKGR oleh kades, SKT oleh kades/camat, SIML oleh tokoh adat) , dan tokoh adat yang memperjualbelikan  lahan kepada pihak luar (privatisasi aset adat). Sedangkan penyebab tidak langsung tumpang tindih di kawasan TN Tesso Nilo adalah : a) kerjasama yang kolutif oknum pemerintah, masyarakat dan pemilik modal, b) eksodus penduduk mencari lokasi berkebun dan pemukiman  dan perubahan sosial masyarakat khususnya para tokoh adat karena adanya pemegang konsesi dan para pemodal,


Researcher : Dr. Ir. Satria Astana M.Sc | Year : 2013 | Location : Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Provinsi Riau | Field : Kebijakan
66
Kebijakan Land Swap: Tinjauan Teoritis dan Pengalaman Di Lapangan

Menurut catatan Direktur Inventarisasi Sumber Daya Hutan (2013), luas hutan di Indonesia adalah 131,3 juta hektar, sekitar 52,2% merupakan areal berhutan dan 47,5% lainnya adalah kawasan yang tidak berhutan. Sementara luas lahan Areal Penggunaan Lain (APL) telah mencapai 56,56 juta hektar dengan area sebesar 15,2% diantaranya masih berhutan. Data tersebut memperlihatkan  ada kawasan hutan yang tidak lagi berhutan dan sebaliknya terdapat lahan APL yang masih berhutan, sehingga muncul pemikiran untuk melakukan land swap (tukar menukar lahan). Pembelajaran dari kasus pelepasan kawasan hutan, sejak tahun 1986 hingga 2012 kawasan hutan yang telah dilepas menjadi kawasan bukan hutan atau areal penggunaan lain (APL) seluas 5.775.400 ha.  Dari luasan tersebut, sebanyak 99% diperuntukkan bagi perkebunan, tetapi fakta yang ada sebagian besar ijin perkebunan tersebut hanya berorientasi pada IPK saja. Setelah SK pelepasan kawasan hutan diterbitkan, Kemenhut tidak lagi mempunyai kewenangan di APL. Pembelajaran kasus tukar menukar kawasan hutan menunjukkan hanya sedikit pemohon yang memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan ijin pelepasan dan penyediakan lahan pengganti, pada kasus pinjam pakai, banyak kasus yang tidak mengembalikan kawasan hutan yang dipinjam, walaupun masa berlakunya pinjam pakai habis. Di sisi lain, banyak kawasan hutan yang ditelantarkan oleh pemegang ijin. Konsep land swap yang saat ini berkembang perlu dikritisi, mengingat permasalahan kawasan hutan bukan semata-mata permasalahan kehutanan (forestry centris). Konsep land swap seharusnya dipandang sebagai sebuah mekanisme restrukturisasi kawasan hutan agar lebih optimal mengingat beberapa provinsi terdapat APL berhutan, sementara kawasan hutan sebagian kondisinya rusak. Filosofi land swap sebaiknya bukan semata-mata untuk konservasi hutan (meningkatan cadangan karbon hutan), tetapi juga mempertimbangkan fungsi sosial ekonomi dan ekologi hutan.


Researcher : Dr. Ir Sulistya Ekawati M.Si | Year : 2013 | Location : Provinsi Kalimantan Barat dan DKI Jakarta | Field : Kebijakan
67
Analisis Biaya, Manfaat Dan Resiko Redd Dan Redd Plus

Skema REDD+ di Indonesia akan diimplementasikan setelah tahun 2012.  Skema ini dirancang sebagai pengganti Protokol Kyoto yang akan berakhir masa berlakunya pada tahun 2012.  Negosiasi antara Kepala Pemerintah untuk mitigasi perubahan iklim ini terus berlangsung. Meskipun demikian pemerintah Indonesia telah menyiapkan peraturan yang mengatur implementasi REDD dalam bentuk Keputusan Menteri Kehutanan No. 30 Tahun 2009 dan Permenhut No. 36/2009 meskipun keduanya sekarang sedang direvisi.  Sampai dengan sekarang persiapan implementasi REDD+ terus dilakukan melalui kegiatan percontohan REDD.  Informasi mengenai manfaat, biaya dan resiko implementasi REDD+ di Indonesia masih sangat terbatas sehingga diperlukan suatu kajian yang komprehensif untuk mendapatkan informasi manfaat, biaya, resiko dan kelayakannya.


Researcher : Raden Deden Djaenuddin S.Si., M.Si. | Year : 2011 | Location : Sumatera Selatan dan Jawa Barat  | Field : Ekonomi
68
Analisis distribusi insentif dan peran REDD dan REDD plus

Dalam tahap persiapan kegiatan REDD+ di Indonesia telah berkembang secara pesat berbagai kelembagaan, termasuk mekanisme distribusi insentif, yang merupakan salah satu prasyarat implementasi REDD+ yang perlu dipersiapkan dalam masa persiapan sampai tahun 2012.Berbagai usulan mekanisme distribusi telah diajukan tetapi belum merujuk kepada suatu keputusan dan sampai sejauh ini masih mencari mekanisme terbaik. Apalagi keputusan tentang pendanaan REDD+ malalui fund based dan market based ditunda pada COP-16, dan akan dibahas lebih lanjut pada COP-17 di Afrika (Pokja PI Kementerian Kehutanan, 2011). Penentuan pendanaan REDD+ tersebut akan mempengaruhi mekanisme distribusi REDD+. Oleh karena itu, masih diperlukan kajian lebih lanjut mengenai analisis distribusi insentif dan peran REDD+, untuk memastikan bahwa yang berperan dalam pengurangan emisi dan peningkatan removal memperoleh positif insentif yang sesuai.

Penelitian ini telah dilakukan dari tahun 2008 sampai 2010.Penelitian pada tahun 2011 merupakan kegiatan penelitian tahun terakhir untuk mekanisme distribusi insentif dan merupakan sintesa dari hasil-hasil penelitian sebelumnya.Agar hasil kajian lebih komprehensif dan dapat mengakomodasi perkembangan  persiapan REDD+, maka pada tahun 2011 kajian lebih difokuskan untuk memvalidasi hasil capaian tahun 2008-2010 di  beberapa lokasi penelitian sebelumnya.


Researcher : Indartik S.Si, M.SE | Year : 2011 | Location : Propinsi Sumatera Selatan, Propinsi Jambi dan Kabupaten Purwakarta (Propinsi Jawa Barat). | Field : Ekonomi
69
Kajian lanskap hutan pada berbagai kondisi DAS

Sektor kehutanan dihadapkan pada tantangan untuk mampu mempertahankan kawasan dan melestarikan sumberdaya hutan, memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang, serta meningkatkan ketahanan hutan terhadap perubahan iklim. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional atau RKTN yang disusun untuk tahun 2011 s/d 2030 menyebutkan bahwa luas hutan saat ini adalah 130,68 juta hektar, dan akan mengalami rasionalisasi menjadi seluas 112,34 juta hektar. Review tata ruang pada semua fungsi hutan (produksi, lindung dan konservasi) akan mengurangi seluas 18,34 juta hektar hutan yang dapat dimanfaatkan. Diharapkan, pengurangan luas tersebut akan diimbangi dengan semakin mantabnya kawasan hutan dan terbebas dari konflik, dengan demikian pembangunan kehutanan dapat berjalan sesuai yang direncanakan.

Mengacu dokumen RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, tahun 2010 – 2014, Daerah Aliran Sungai atau DAS merupakan unit wilayah dimana kinerja kehutanan dapat diukur. Sejumlah 108 DAS dikategorikan dalam kondisi kritis dan menuntut perhatian pihak pemerintah untuk memperbaikinya serta memulihkan fungsinya sebagai pengatur tata air, agar supaya stabilitas ketersediaan air baik di musim hujan maupun kemarau dapat terus terjaga. Tingkat kekritisan tersebut ditunjukkan oleh menurunnya vegetasi lahan permanen serta meluasnya lahan kritis, yang berakibat pada menurunnya kemampuan DAS dalam menyimpan air. Indikator dari kekritisan suatu DAS ditunjukkan oleh antara lain frekuensi banjir yang meningkat, erosi dan banjir di musim hujan serta kekeringan melanda di musim kemarau. Laporan Kemenhut (2010) menyatakan bahwa seluas 23 juta hektar lahan di Indonesia digolongkan sangat kritis, sedangkan yang dikategorikan sebagai lahan kritis meliputi luasan 6,9 juta hektar.

Upaya mengembalikan fungsi DAS dilakukan melalui berbagai cara. Rehabilitasi dengan cara re-vegetasi atau penanaman dilakukan seiring dengan pembuatan bangunan terasering, waduk, guludan dan lain sebagainya guna menekan terjadinya erosi dan sedimentasi. Sementara itu, restorasi ekosistem ditargetkan mencapai 25 juta hektar sampai dengan tahun 2030. Keberhasilan rehabilitasi DAS tidak terlepas dari peran masyarakat dan partisipasinya dalam berbagai program. Dari sisi kebijakan, skema partisipasi masyarakat diwadahi melalui pengembangan hutan rakyat dan hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, serta hutan desa. Disamping itu, kelembagaan pengelolaan DAS diperkuat melalui pembentukan Forum DAS yang dibentuk sebagai wadah komunikasi para stakeholders, pihak yang berkepentingan atau yang mewakilinya, serta melakukan sinergi program pembangunan yang dilakukan oleh berbagai sektor. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tingkat kekritisan DAS belum menunjukkan angka penurunan, dan konversi hutan masih terus berlangsung hingga titik yang mengkhawatirkan.

Dilain pihak, Kementerian Kehutanan juga melaporkan keberadaan DAS yang tergolong sebagai non-kritis yang dikenali dengan adanya tutupan hutan yang relatif padat serta berfungsi optimal. Meskipun demikian, wilayah DAS non-kritis ini tidak terlepas dari ancaman kerusakan sebagai dampak dari tingginya pertumbuhan penduduk dan pembangunan daerah. Proses perubahan penggunaan lahan tersebut perlu dikaji, guna mengenali faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya perubahan tersebut. Kajian ini dimaksudkan untuk menyusun kriteria dan indikator manajemen lanskap agar fungsi DAS sebagai stabilitator tata air dapat berjalan secara efektif.


Researcher : Dr. Ir Retno Maryani M.Sc | Year : 2011 | Location : DAS Baturusa pada SWP Ajang Mabat, Provinsi Bangka Belitung dan DAS Cidanau, Provinsi Banten. | Field : Sosial
70
Penaksiran kerentanan dan strategi adaptasi masyarakat di dalam dan sekitar hutan terhadap perubahan musim dan cuaca ekstreem pada ekosistem pantai, daerah kering dan hutan dataran rendah

Penilaian kerentanan masyarakat terhadap perubahan iklim merupakan ilmu yang relatif baru. Locatelli (2008) mencoba menerjemahkan definisi IPCC tentang kerentanan sebagai fungsi dari eksposure, sensitifitas suatu sistim untuk berubah, dan kapasitas beradaptasi yang dipunyai (resilience). Selama ini tidak ada rumusan baku dari IPCC, sehingga para peneliti berupaya menerjemahkan definisi tersebut sesuai dengan pemahaman dan bidang keahlian yang dipunyai. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan criteria dan indikator serta alat analisa kerentanan yang sesuai dengan kondisi Indonesia.


Researcher : Dr. Ir. Niken Sakuntaladewi M.Sc | Year : 2011 | Location : Daerah kering DAS Noelmina, Propinsi NTT, dan DAS Palu (Sulawesi Tengah) di Propinsi Sulawesi Tengah | Field : Sosial
71
Analisis sosial budaya REDD

Secara konseptual, hutan sangat berperan dalam mitigasi perubahan iklim terutama karena pengaruhnya kandungan karbon di atmosfer. Peran tersebut tergantung pada apakah hutan dipelihara dengan baik sehingga menyerap karbon lebih tinggi atau dibiarkan mengalami deforestasi dan degradasi sehingga melepaskan lebih banyak karbon. Upaya peningkatan penyerapan karbon melalui REDD+ dilakukan untuk memenuhi target pengurangan emisi dari sektor kehutanan sebesar 14% di samping untuk mendapatkan insentif yang bisa diperoleh pada saat pasar karbon berjalan nantinya. Dari sisi operasionalisasi, bagaimana target tersebut dapat terwujud dan diakui secara internasional memerlukan penguasaan terhadap berbagai aspek mulai dari segi teknis metodologi hingga aspek sosial ekonomi dan kebijakan nasional. Merujuk pada Strategi REDD-Indonesia, Fase Readiness 2009-2012 dan Progres Implementasinya maka saat ini Indonesia berada pada tahap kedua (readiness phase) yakni tahap penyiapan metodologi dan kebijakan REDDI (Kemenhut, 2010).

Salah satu kebijakan yang perlu disiapkan dalam kerangka Strategi REDD-Indonesia dan Strategi Nasional REDD+ tersebut adalah bagaimana mengikutsertakan masyarakat dengan segala atribut dan kebiasaannya untuk turut mendukung keberhasilan implementasi REDD+. Keberadaan mereka tidak dapat diabaikan mengingat terdapat sekitar 2 juta KK dari 19.420 desa yang berada di dalam atau sekitar kawasan hutan yang tersebar di 32 provinsi (Ditjen Planologi, 2011). Sebagaimana diketahui, masyarakat sekitar hutan menjadi aktor penting yang harus diperhitungkan karena aktivitas kehidupannya yang bersinggungan langsung dengan hutan. Perlu dipikirkan suatu cara agar aktivitas masyarakat tersebut berkontribusi pada penyerapan karbon dengan mengakomodasi kebiasaan dan sosial budaya masyarakat yang positif. Kajian dan penyebarluasan informasi tentang REDD+ di kalangan masyarakat setempat masih sangat dibutuhkan untuk mewujudkan dukungan masyarakat secara bulat terhadap kegiatan REDD+ sesuai dengan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC).

Sebagai bagian dari Rencana Penelitian Integratif (RPI) “Ekonomi dan Kebijakan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi” Badan Litbang Kehutanan 2010–2014 (Puslitsosekjak, 2009), kajian ini berusaha mendukung terpenuhinya tujuan RPI tersebut yakni menghasilkan rekomendasi strategi iptek sosek dan kebijakan dalam mendukung implementasi REDD+ berdasarkan aspek sosial ekonomi masyarakat.


Researcher : Aneka Prawesti Suka S.Sos., M.SE, M.A. | Year : 2011 | Location : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Desa Cimungkal, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat | Field : Perubahan Iklim
72
Kajian faktor emisi dan serapan

Kegiatan inventarisasi GRK kehutanan memerlukan data yang akurat dan metode yang diakui internasional.  Metode perhitungan emisi yang saat ini sudah terakreditasi dan keakuratan telah diakui secara internasional adalah metode Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).  Terdapat 3 tingkat keakuratan atau kerincian metodologi dalam IPCC GL 2006 (IPCC, 2006), yaitu: (1) Tier 1, dimana untuk data kegiatan menggunakan pendekatan non spasial, sedangkan untuk faktor emisinya menggunakan data default IPCC, (2) Tier 2, data kegiatan menggunakan peta, hasil survey, dan data statistik nasional/lokal. Sedangkan untuk faktor emisi Tier 2 menggunakan data spesifik dari tiap negara (nasional/lokal) untuk beberapa jenis hutan yang dominan; (3) Tier 3, menggunakan data spasial dari interpretasi penginderaan jauh dengan resolusi tinggi, sedangkan faktor emisi dihitung dengan menggunakan data cadangan karbon dari inventarisasi nasional yang diukur secara berkala atau dengan modeling. Ketersediaan data faktor emisi dan serapan di Indonesia masih sangat terbatas dan belum terintegrasi dalam satu database.  Meskipun IPCC telah menyediakan angka-angka default, masih sangat diperlukan data yang bersifat lokal guna meningkatkan tingkat keakuratan pengukuran emisi.  Hal ini sangat diperlukan dalam mendukung mekanisme perdagangan karbon dan berimplikasi pada tingginya harga karbon yang akan diterima.  Untuk mendukung hasil perhitungan emisi yang lebih akurat, diperlukan data faktor emisi dan serapan yang bersifat lokal, yang dapat diperoleh melalui hasil review terhadap studi atau kegiatan yang sudah dilakukan atau melalui kegiatan penelitian.


Researcher : Mega Lugina S.Hut., M.For.Sc. | Year : 2011 | Location : Bengkulu, Jambi dan Sumatera Selatan | Field : Perubahan Iklim
73
Analisis kelayakan finansial usaha hutan tanaman dan perkebunan
  • Daya saing investasi kehutanan dibandingkan sektor perkebunan sangat kecil
  • Daya saing tersebut perlu ditingkatkan
  • Peningkatan daya saing investasi dapat dilakukan dengan kajian kelayakan finansial, agar faktor ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi daya saing dapat diketahui.
  • Daya saing investasi industri hasil hutan dilihat dengan membandingkan kelayakan finansial usaha hutan tanaman pada berbagai tipe hutan tanaman dengan perkebunan, sehingga diperoleh tipe-tipe kelayakan finansial industri hasil hutan dari berbagai tipe hutan tanaman. Kajian kelayakan finansial ini mencakup kajian mengenai: a). Investasi usaha hutan tanaman industri, b). Investasi usaha hutan tanaman rakyat, c). Investasi usaha hutan rakyat dan d). Investasi usaha perkebunan.

Researcher : Ir Rachman Effendi M.Sc | Year : 2011 | Location : Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur | Field : Kebijakan
74
Analisis kelembagaan dan kebijakan KPH

Banyaknya permasalahan yang menjadi penghambat untuk mencapai bentuk KPH yang diinginkan untuk mencapai pengelolaan hutan yang lestari dan terus-menerus. KPH diarahkan pada bentuk yang mandiri sehingga dapat membiayai pengelolaan hutan secara efektif, efisien dan berkelanjutan.  Namun dari segi pendanaan dan kualifikasi SDM masih perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam. Diharapkan dengan kemandirian yang dimilki KPH akan mampu menyelenggarakan pengelolaan yang dapat menghasilkan nilai ekonomi dari pemanfaatan hutan dalam keseimbangan dengan fungsi konservasi, perlindungan dan sosial dari hutan.

Tujuan penelitian ini lebih diarahkan untuk memvalidasi data-data tahun sebelumnya serta masalah kelembagaan pendanaan pengelolaan KPH dan aspek sumberdaya manusia yang masih memerlukan perhatian. Sehingga nantinya akan diperoleh sintesa hasil penelitian yang lebih komprehensif.


Researcher : Elvida Yosefi Suryandari S.Hut, M.SE | Year : 2011 | Location : KPH Banjar di propinsi Kalimantan Selatan dan KPH Lalan di Sumatera Selatan | Field : Kebijakan
75
Analisis padu serasi tata ruang daerah dengan tata guna hutan

Pengurusan hutan harus mempertimbangkan  keserasian manfaat secara proporsional sesuai sifat, karakteristik dan kerentanan peranannya sebagai penyerasi keseimbangan lingkungan lokal, nasional, dan global. Sifat, karakteristik dan kerentanan hutan sebagai penyerasi keseimbangan lingkungan, dibagi dalam 3 (tiga) fungsi pokok yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya, dan manfaat ekonomi, maka perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan harus berasaskan optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan dengan memperhatikan keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proposional (Pasal 2, PP 10/2010). Dengan penetapan luas kawasan hutan dan luas minimal kawasan hutan paling sedikit 30% untuk setiap daerah aliran sungai atau pulau, Menteri Kehutanan menetapkan luas kawasan hutan untuk setiap provinsi berdasarkan kondisi biofisik, iklim, penduduk dan keadaan sosial, dan ekonomi masyarakat setempat.

Dalam rangka optimalisasi fungsi kawasan hutan, mengingat adanya keterbatasan data dan informasi yang tersedia pada saat penunjukan kawasan hutan, adanya dinamika pembangunan, faktor alam, maupun faktor masyarakat, sehingga perlu dilakukan evaluasi fungsi kawasan hutan.


Researcher : Drs Epi Syahadat M.Si | Year : 2011 | Location : | Field : Kebijakan
76
Analisis perijinan usaha hutan tanaman dan perkebunan

Analisis perizinan usaha hutan tanaman dan perkebunan adalah suatu analisis yang meliputi aspek persyaratan untuk mengajukan permohonan usaha hutan tanaman dan perkebunan, prosedur atau aturan main dan tata waktu perizinan  usaha hutan tanaman dan perkebunan.  Penelitian analisis perizinan usaha hutan tanaman dan perkebunan menggunakan pola pikir yang berorientasi terhadap aspek-aspek utama dan pendukung yang menyebabkan keberhasilan maupun kegagalan  dari pelaksanaan perizinan hutan tanaman dan perkebunan. Oleh karenanya analisis perizinan hutan tanaman dan perkebunan  sangat diperlukan.


Researcher : Dr. Ir. Satria Astana M.Sc | Year : 2011 | Location : Provinsi Jambi dan Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat | Field : Kebijakan
77
Integrasi multiple strategi ke dalam multiple-level manajemen lanskap

Pendekatan manajemen dalam pengelolaan hutan yang dilakukan selama ini terbukti belum berhasil menahan laju deforestrasi maupun degradasi hutan yang mengakibatkan sumberdaya hutan terancam kelestarianya. Pengelolaan hutan yang dilakukan harus berorientasi pada ekosistem secara keseluruhan, melalui pengelolaan berbasis lanskap.

Pengelolaan lahan/hutan berbasis DAS harus melibatkan berbagai pihak sehingga menimbulkan berbagai macam strategi pengelolaan dari berbagai sektor (Kehutanan, PU, Pertanian, Pertambangan).

Strategi-strategi berbagai pihak dalam pengelolaan hutan harus diintegrasikan kedalam pengelolaan di tingkat tapak atau lokal, wilayah maupun tingkat nasional. Diharapkan pengelolaan lahan/hutan tercapai dengan optimal, kelestarian hulu-hilir terjaga.


Researcher : Ir Rachman Effendi M.Sc | Year : 2011 | Location : Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur | Field : Kebijakan
78
Kajian good corporate governance di bidang kehutanan

Tujuan Good Corporate Governance (GCG) intinya adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi dewan komisaris, direksi, karyawan, dan pihak eksternal yang meliputi investor, kreditur, pemerintah, masyarakat dan pihak–pihak lain yang berkepentingan (stakeholders). Dalam praktiknya Corporate Governance (CG)  berbeda di setiap negara dan perusahaan karena berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya.  Menurut Organization for Economic Corporation and Development atau OECD, prinsip dasar GCG adalah: kewajaran (fairness), akuntabilitas (accountability), transparansi (transparency), dan responsibilitas (responsibility) (Arifin 2005).  Sedangkan menurut pedoman umum GCG dari KNKG (2006), asas GCG adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran, diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan.

Penilaian kinerja SFM berorientasi kepada tujuan kelestarian sumberdaya alam hutan, oleh karenanya dititikberatkan kepada praktek-praktek manajemen pengelolaan hutan, sementara GCG lebih berorientasi kepada tujuan memenuhi kepentingan stake holders, oleh karenanya dititikberatkan kepada manajemen perusahaan.  Dalam konteks GCG, sistem penilaian kinerja SFM lebih dekat kepada pelaksanaan ”prinsip pertanggungjawaban (responsibility)”, dimana perusahaan pemegang ijin HPH dan HTI didorong untuk meningkatkan tanggungjawabnya dalam pengelolaan hutan negara sebagai barang publik.    

Baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat, secara umum mempunyai kepentingan yang sama terhadap pelaksanaan SFM dan GCG.


Researcher : Indah Bangsawan S.P., M.Si. | Year : 2011 | Location : | Field : Kebijakan
79
Kajian implementasi desentralisasi urusan kehutanan pada hutan lindung dan hutan produksi

Sejak kebijakan desentralisasi diberlakukan, terjadi perubahan tata kelola di sektor kehutanan, dimana pengelolaan hutan produksi menjadi kewenangan pemerintahan Kabupaten.  Setelah sebelas tahun kebijakan desentralisasi berjalan deforestasi di hutan produksi terus berlanjut. Data Badan Planologi (2008), menyatakan bahwa sebaran luas deforestasi di dalam kawasan hutan seluruh Indonesia selama periode 2003 – 2006 adalah 166,8 ribu Ha atau 55,6 ribu Ha/th. Sebagian besar (49 %) luas deforestasi tersebut terjadi di kawasan hutan produksi. Deforestasi mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut belum efektif.

Kegagalan kebijakan desentralisasi hutan produksi terkait dengan isi kebijakan dan implementasinya. Apakah ada kesenjangan antara kebijakan dan implementasinya. Dari sisi implementasi kebijakan, Pemerintah Kabupaten memiliki keterbatasan kapabilitas dalam mengelola hutan. Selain itu, sebagian dari kawasan yang dibebani ijin pemanfaatan hutan juga sudah tidak aktif (menunggu proses pencabutan ijin), sehingga kawasan hutan menjadi open acces, sehingga dirambah oleh masyarakat. Kondisi tersebut memperparah  deforestasi yang terjadi.

Implementasi tersebut menggambarkan kinerja.  Selama ini belum ada instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten dalam menjalankan desentralisasi pengelolaan hutan. Pengukuran ini sangat bermanfaat untuk memberikan masukan langkah-langkah ke depan yang perlu diambil oleh Pemerintah Pusat. Pertanyaan lain adalah apakah ada perbedaan pengurusan hutan produksi sebelum dan setelah desentralisasi.


Researcher : Dr. Ir Sulistya Ekawati M.Si | Year : 2011 | Location : Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan (Provinsi Riau) serta Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Barat (Kalimantan Timur) | Field : Kebijakan
80
Kajian jenis pohon potensial untuk pengembangan hutan kota

Permasalahan mendasar yang masih menjadi kendala dalam pembangunan dan pengembangan hutan kota di Indonesia, di antaranya, adalah belum tersedianya data dan informasi yang baik mengenai jenis-jenis pohon yang memiliki potensi untuk dikembangkan pada setiap tipe hutan kota. Indonesia yang dikenal sebagai negara megadiversity terkaya ke tiga di dunia memiliki peluang amat besar dalam mengembangkan jenis-jenis pohon lokal. Paling sedikit telah terdata sekitar 4000 jenis pohon asli Indonesia yang belum dikenal dengan baik potensinya. Oleh karena itu, penggalian data dan informasi tentang potensi sumberdaya genetik jenis-jenis pohon yang cocok untuk dikembangkan di kawasan perkotaan perlu segera dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan di perkotaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dan studi pustaka. Survei meliputi pencatatan kondisi fisik pohon dan  morfologi tegakan pohon (pengamatan visual pohon, diameter, tinggi dan tajuk pohon) serta tingkat kerusakan pohon pada pohon-pohon di wilayah penelitian.


Researcher : Dr. Ir Subarudi M.Wood.Sc | Year : 2011 | Location : Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Bandung, Tasikmalaya, Surabaya dan Malang | Field : Kebijakan
81
Kajian kebijakan pengembangan dan pengelolaan hutan kota

Konsepsi pemanfaatan ruang di wilayah perkotaan, pada dasarnya lebih mendudukkan posisi strategis terhadap peranan fungsi jasa kawasan hijau, karena mampu menjamin kenyamanan dan keseimbangan lingkungan. Kawasan hijau dimaksud pada dasarnya merupakan satu kesatuan ruang yang didominasi oleh tetumbuhan, dan dikenal dengan istilah Ruang Terbuka Hijau (RTH). Secara lebih mendalam pengertian RTH adalah merupakan kawasan atau ruang dan tanah yang didominasi oleh tetumbuhan baik alami maupun maupun binaan, difungsikan sebagai perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana prasarana lingkungan perkotaan. Namun dalam kenyataannya di lapangan, pembangunan hutan kota mengalami banyak hambatan dan kendala yang menuntut keseriusan parapihak untuk mencari upaya penyelesaiannya atas hambatan dan kendala tersebut.

Informasi di atas menunjukkan bahwa dalam perumusan suatu peraturan perundangan masih terlihat adanya tumpang tindih dan ketidak sinkronan antara satu UU dengan UU lainnya dan kelembagaan pengelola hutan kota masih menjadi kendala dalam mewujudkan pengelolaan hutan kota yang profesional dan kredibel. Oleh karena itu kajian kebijakan pembangunan dan pengembangan hutan kota khususnya di provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Kalimantan Tengah sangat diperlukan sebagai upaya untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan hutan kota di seluruh nusantara dan juga sebagai bahan masukan untuk revisi PP No. 63/2002 tentang Hutan Kota.


Researcher : Dr. Ir Subarudi M.Wood.Sc | Year : 2011 | Location : Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya), Provinsi Jawa Timur (Kota Surabaya dan Malang), dan Provinsi Kalimantan Tengah (Palangkaraya). | Field : Kebijakan