Policy Brief - Enhancing community-based commercial forestry in Indonesia


No Title Researcher Info File
1 Adopsi Pelatihan Master TreeGrower (MTG) di Bulukumba: Upaya Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Petani Hutan

Abstract :

Upaya meningkatan kesejahteraan petani menghadapi dua masalah krusial. Pertama, masalah yang berkenaan dengan petani itu sendiri. Di satu sisi, problem yang dihadapi adalah pengelolaan lahan yang dak produkf karena keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam opmalisasi pengelolaan lahan untuk berbagai jenis tanaman yang prospekf. Di sisi lain, dalam memasarkan hasil lahan, sering kali petani memiliki posisi tawar yang relaf lemah karena keterbatasan akses pasar dan informasi harga. Kedua, masalah yang terkait dengan dukungan kebijakan pemerintah untuk memajukan petani. Masalah tersebut terkait dengan anggaran, kewenangan, program prioritas, dan minimnya koordinasi lintas

Researcher :
Aneka Prawesti Suka S.Sos., M.SE, M.A.
Kuncoro Ariawan S.Hut
Drs Lukas Rumboko Wibowo M.Sc. Phd
Dra Setiasih Irawanti M.Si
Drs Bugi Kabul Sumirat M.Phil
Achmad Rizal Bisjoe
Dr Abdul Kadir Wakka .
Nur Hayati SP., M.Sc.

Publisher : P3SEKPI
Type : Policy Brief
Year : 2020
Download (hits : 170x)
2 Sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada Produsen dan Industri Kayu Skala Kecil: Pembelajaran dari Beberapa Kasus di Lampung, pada Produsen dan Industri Kayu Skala Kecil: Pembelajaran dari Beberapa Kasus di Lampung,

Abstract :

Sertifikasi hutan dan kayu merupakan salah satu cara untuk menciptakan tata kelola hutan yang baik, yang memberikan kepasan bahwa sumber daya hutan dikelola secara lestari dan legal. Ser?kasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) wajib untuk semua produk kayu Indonesia yang diekspor dan diterapkan di seluruh rantai pemasaran kayu. Namun, berbagai kajian independen (Fauziah, 2013; Maryudi, Suprapto, & Iswari, 2014; Obidzinski et al., 2014) telah mengiden?kasi beberapa tantangan dalam penerapan SVLK pada produsen dan industri kayu skala kecil di Jawa. Beberapa permasalahan tersebut di antaranya adalah masih rendahnya pemahaman tentang SVLK, biaya sertifikasi yang dianggap mahal, dan kurangnya manfaat ekonomi yang diterima sebagai kompensasi atas kayu yang bersertifikat. Untuk mendorong penerapan SVLK pada produsen dan industri kayu skala kecil, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai perbaikan peraturan terkait SVLK dan menyediakan bantuan fasilitasi serta keuangan dalam pengurusan sertifikasi SVLK 

Researcher :
Dr Dede Rohadi
Surati S.Hut. M.Si
Dr Tuti Herawati S.Hut, M.Si
Aneka Prawesti Suka S.Sos., M.SE, M.A.

Publisher : P3SEKPI
Type : Policy Brief
Year : 2020
Download (hits : 156x)
3 Revitalisasi Kayu Rakyat: Bagaimana Menghubungkan Petani Kayu dengan Sektor Industri dan Pemerintah dalam Mewujudkan Kemitraan Strategis yang Kokoh dan Berkelanjutan

Abstract :

Pengembangan kayu komersial berbasis masyarakat telah menjadi salah satu program prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Perhutanan Sosial (PS), melalui ragam skema seper Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Adat, dan Kemitraan, merupakan kebijakan payung yang diharapkan dapat mendorong dan mempercepat pengembangan kayu komersial berbasis masyarakat atau Community-Based Commercial Forestry (CBCF). Hingga Juni 2019, realisasi PS telah mencapai 3,15 juta ha (22,76% dari target seluas 13,84 juta ha), terdiri dari 707 ribu KK dengan 5.794 unit SK Izin/Hak (Dirjen PSKL, 2019). Salah satu tantangan pengembangan CBCF di lapangan adalah belum terkoneksinya sektor industri kayu dengan petani penyedia bahan baku. Tantangan lainnya adalah banyaknya regulasi yang menghambat perkembangan PS, terbatasnya pendanaan, dan belum memadainya insenf bagi industri maupun petani kayu. Untuk memperbaiki kinerja sektor ini, dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan petani, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah antara lain: (1) Pemerintah pusat dan daerah pro-akf membangun konekvitas langsung yang produkf antara industri kayu dengan petani; (2) Membuka ruang akses petani terhadap dana desa dan Badan Layanan Umum (BLU) melalui penyederhanaan prosedur dan persyaratan pengajuan; (3) Mendorong pembangunan industri on-farm skala kecil yang dapat dikelola oleh petani dan relokasi industri kayu ke lokasi yang lebih dekat dengan lahan penanaman petani yang berada pada satu lanskap sehingga mengurangi biaya transportasi kayu; (4) Penyederhanaan regulasi dan pemangkasan panjangnya proses perizinan, khususnya sektor industri kayu; dan (5) Menciptakan mekanisme insenf bagi petani dan industri kayu skala kecil dan menengah. 

Researcher :
Drs Lukas Rumboko Wibowo M.Sc. Phd
Dr Kristiana Tri Wahyudiyati
Nur Hayati SP., M.Sc.
Achmad Rizal Bisjoe
Dewi Ratna Kurnia Sari S.Hut, M.Si.

Publisher : P3SEKPI
Type : Policy Brief
Year : 2020
Download (hits : 141x)
4 Making timber plantations an attractive business for smallholders

Abstract :

Smallholder timber plantations exist in various forms in Indonesia. Farmers may plant trees for timber on their private lands which is known as hutan rakyat, or on state forest lands under various schemes, such as hutan kemasyarakatan (HKm), hutan tanaman rakyat (HTR) or hutan desa. Despite different schemes and rules, farmers are the main actors in smallholder timber plantation businesses. Farmers’ decisions on investing resources and managing their timber plantations are important in determining the benefits they realize.

Researcher :
Dr Tuti Herawati S.Hut, M.Si

Dede Rohadi, Christine Padoch and Digby Race


Publisher : CIFOR
Type : Policy Brief
Year : 2015
Download (hits : 104x)