Search
Profile
Collection
Collaborative Research
PUI
P3SEKPI - Others Collection
No | Title | Researcher Info | File | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Project Brief : Summary of Key Findings Abstract : At the conclusion of a 5-year research and development project, the project team is in a position to summarise the key findings and lessons about what makes community-based commercial forestry (CBCF) work in Indonesia. As many smallholders already know, a successful forestry enterprise takes much more than growing trees. Reflecting the complexity of CBCF, the project explored the economic, institutional, market, policy, silviculture and social components of smallholder forestry – learning from the past, analysing the present, and forecasting about the future. The project team collaborated with tree growers, market brokers and contractors, company owners and field staff, program managers and policy-makers, industry analysts and researchers, to understand a wide range of perspectives about what makes CBCF successful. |
Researcher : Publisher : ACIAR FST/2015/040 Type : Laporan Kerjasama Year : 2021 |
Download (hits : 180x) | ||||||||||||
2 |
Communication and Dissemination Report Abstract : Project ‘Enhancing community-based commercial forestry in Indonesia’ (ACIAR Project No. FST/2015/040) is intended to identify how community-based forestry can increase the incomes of smallholders and the broader benefits from it to local communities and industries. All key stakeholders related to the commercial forestry sector were intended to be engaged. The project team identified the stakeholders as target for its communication and dissemination activities. Activities and achievements of the project need to be communicated in wider communities as an effort of dissemination and disclosure of project information. Various means have been done by the project related to this concern which are presented in this communication report. |
Researcher : Aneka Prawesti Suka S.Sos., M.SE, M.A. Agus Purwanto Publisher : ACIAR FST/2015/040 Type : Laporan Kerjasama Year : 2021 |
Download (hits : 64x) | ||||||||||||
3 |
Paths to the Future: Foresight analysis of smallholder forestry in Indonesia Abstract : Indonesia’s economy is dynamic and expanding, but like any other country, it is not isolated from global economic shocks and challenges (e.g. the global recession in 2020 caused by the covid-19 pandemic). Looking ahead to what the context might be like for smallholder forestry, say in 2030, was an important activity undertaken by the project team. Investment in forestry is invariably long- term, particularly compared to many agricultural crops, so careful thought is required by smallholders, governments and processors to ensure their investment is likely to be successful. |
Researcher : Publisher : ACIAR FST/2015/040 Type : Laporan Kerjasama Year : 2021 |
Download (hits : 92x) | ||||||||||||
4 |
Economic and Social Dimensions of Smallholders’ Household: A survey to understand the livelihood context for commercial smallholder forestry in Indonesia Abstract : Although Indonesia has various policy initiatives designed to encourage smallholder forestry, it has not yet achieved its potential. For example, the Indonesian Ministry of Environment and Forestry (MoEF) has the goal of supporting local communities to establish 12.7 million hectares (ha) of forests on state land by 2019, yet recent estimates indicate that only 15% of this target has been achieved. Not all districts, nor households within a district, have the same interest or potential to invest in forestry. Aggregated national-level data can mask the variability in household income, making it difficult to tailor national policies to be effective for rural development. |
Researcher : Publisher : ACIAR FST/2015/040 Type : Laporan Kerjasama Year : 2021 |
Download (hits : 82x) | ||||||||||||
5 |
Temuan dan Pembelajaran dari Kerjasama Penelian 'Enhancing community-based commercial forestry in Indonesia' - ENHANCING COMMUNITY-BASED COMMERCIAL FORESTRY IN INDONESIA Abstract : Proyek kerjasama penelian yang telah berlangsung selama lima tahun ini menghasilkan berbagai temuan dan pembelajaran mengenai bagaimana perkembangan usaha kayu komersial skala kecil (CBCF) di Indonesia. Sebagaimana sudah banyak diketahui, kesuksesan usaha kayu dak bisa hanya mengandalkan pada aspek penanaman pohon. Oleh karena itu, kegiatan ini mengeksplorasi berbagai aspek usaha kayu skala kecil mulai dari aspek sosial, ekonomi, kelembagaan, pasar, kebijakan, hingga teknik silvikultur. Kajian dilakukan dengan mengambil pembelajaran dari masa lalu, menganalisis kondisi saat ini hingga memprediksi bagaimana masa depannya. Tim proyek berkolaborasi dengan petani kayu, pedagang dan makelar, pemilik usaha dan pekerja pabrik, manajer program dan pembuat kebijakan, serta analis industri dan peneli, untuk memahami berbagai sudut pandang yang dapat mendukung keberhasilan CBCF. |
Researcher : Publisher : ACIAR FST/2015/040 Type : Info Brief Year : 2021 |
Download (hits : 119x) | ||||||||||||
6 |
Evaluation of the Master TreeGrower Courses in Indonesia: Phase 2 2018-2020 Abstract : A pilo t of the Ma ster TreeG rower (MTG) t rainin g c ourse was c o nducted in 5 proje ct sites duri ng th e fi rst pha se of the CBCF project (FST/2 008/0 30), namely: S umba wa (West Nusa Tenggara), Pati (Central Java), G unungk idul (Yogy aka rta), Bulukumba (South Sul awe si), an d Ko nawe (Sou thea st Su la wesi ). T he cour ses w ere conduc ted from March to Ju ne 201 4 a nd we re led b y WWF, Gadjah Mada University, FORDA Bogor and FORDA Makassar respectively |
Researcher : Dr Muktasam Abdurrahman Publisher : ACIAR FST/2015/040 Type : Laporan Kerjasama Year : 2021 |
Download (hits : 97x) | ||||||||||||
7 |
Report of the ‘Policy Lab’ Workshop Abstract : Policy making is not a routine bureaucratic process, but a process that involves many actors and interests (Wibowo, Race and Curtis1 2012). Policy making is also often seen as a dynamic political process and an arena for battle of different interests, knowledge and ideas (Long2 2002). The policy making process is strongly influenced by the dynamics of local politics (Hyde et al 1996) and the global and national economic conditions. Similarly, the dynamics of externalities such as the above often strongly influence policy on community-based commercial forestry (O’Laughin3 2001). |
Researcher : Aneka Prawesti Suka S.Sos., M.SE, M.A. Publisher : ACIAR FST/2015/040 Type : Laporan Kerjasama Year : 2021 |
Download (hits : 81x) | ||||||||||||
8 |
Membangkitkan Kembali Minat Masyarakat Sulawesi Utara Menanam Cempaka dalam Skema Hutan Rakyat Abstract : Rendahnya minat masyarakat untuk menanam cempaka setidaknya disebabkan oleh lima kondisi yaitu: tidak tersedianya bibit cempaka baik dari segi jumlah maupun kualitas, kendala dalam pemasaran hasil kayu karena tidak didukung oleh regulasi, masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang teknik budidaya cempaka, kelompok tani yang tidak optimal, serta kendala dalam hal modal (dana, peralatan, dan lahan). Kelangkaan benih cempaka wasian salah satunya disebabkan oleh semakin langkanya pohon induk cempaka wasian di Minahasa sehingga diperlukan kegiatan survei potensi dan serti?kasi guna mendukung kualitas benih yang dihasilkan. Keterbatasan masyarakat dalam mengakses bibit gratis melalui persemian BPDASHL Tondano kiranya dapat diatasi melalui pemberian insentif maupun program kebun bibit di tingkat kelurahan/desa termasuk pelatihan teknik budidaya cempaka mulai dari pembibitan hingga penanaman. |
Researcher : Diah Irawati Dwi Arini, Kristian Mairi, dan Yopy D. Golioth Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2021 |
Download (hits : 99x) | ||||||||||||
9 |
Pentingnya Pengadaan Data Konsumsi Kayu dalam Memperbaiki Penyusunan Preskripsi Pengelolaan Hutan Penghasil Kayu Cempaka di Sulawesi Utara Abstract : Setiap daerah wajib memahami potensi hutan, sebaran jenis unggulan dan potensi penggunaannya. Dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan bahwa pemanfaatan kayu didasarkan oleh faktor lingkungan dan sosial budaya setempat. Faktor lingkungan menyatakan bahwa pemanfaatan kayu harus mempertimbangkan ketersediaan tegakan yang dicirikan oleh riap tegakan. Namun, faktor sosial budaya belum secara jelas disampaikan. Faktor sosial budaya dalam pemanfaatan hutan selama ini dipahami sebagai kebijakan lokal dalam memanfaatkan pohon seperti teknik pengolahan lahan dan tebang pilih berdasarkan jenis. Namun demikian, pemahaman ini tidak menjamin kelestarian hutan karena kebijakan lokal dalam memilih pohon unggul sesuai kebutuhan lokal belum menjamin komoditi yang komersil baik di pasar lokal, nasional dan bahkan internasional. Akibatnya pohon unggulan lokal tersebut menjadi langka. Strategi yang dilakukan adalah promosi budidaya. Sayangnya, promosi ini belum berdasar pada tingkat penggunaan terutama di pasar lokal karena informasi ini tidak ada. |
Researcher : Lutfy Abdulah, Rahma Suryaningsih, D.I D. Arini, J. Kinho, J.E. Halawane, A. Irawan, I. Yuliantoro, K. Mairi, H.N. Hidayah, H.S. Mokodompit, M.C. Karundeng, Y. Ka?ar, S. Tabba, dan H. Kama Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2021 |
Download (hits : 152x) | ||||||||||||
10 |
Mendorong Penetapan Kayu Cempaka Sebagai Tanaman Budidaya di Sulawesi Utara (Sebuah Upaya Legalisasi Tanaman Cempaka pada Hutan Rakyat) Abstract : Cempaka (Magnolia spp.) merupakan salah satu komoditas unggulan di Sulawesi Utara sampai saat ini memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi terutama sebagai bahan baku industri rumah panggung (woloan) di Sulawesi Utara. Kebutuhan kayu cempaka sebagai bahan baku industri sebagian besar dicukupi oleh kayu cempaka yang berasal dari hutan rakyat yang tersebar di wilayah Minahasa Raya. Ironisnya sebagian besar kayu yang beredar tidak memiliki dokumen yang sah sesuai peraturan yang berlaku. Tingginya peredaran kayu ilegal disebabkan oleh masih lemahnya pemahaman terkait Peraturan Menteri LHK No. 85 Tahun 2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak serta belum berpihaknya kebijakan pemerintah daerah khususnya terkait penetapan kayu cempaka sebagai tanaman budidaya. Kebijakan yang ada mengharuskan petani cempaka mengajukan tanaman di dalam lahan milik untuk ditetapkan sebagai tanaman budidaya. |
Researcher : Isdomo Yuliantoro, Mochlis, Yopi D. Golioth Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2021 |
Download (hits : 86x) | ||||||||||||
11 |
Menjembatani Kelestarian Kawasan dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengelolaan Rotan Lestari di Taman Nasional Lore Lindu Abstract : Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) di Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai luas 215.733,70 hektar. Rotan di kawasanTNLL merupakan sumber daya bersama (common-pool resource) yang bersifat substractable dan non-excludable. Pemanfaatan rotan dalam kawasan TNLL cenderung open access yang menyebabkan kon?ik pemanfaatan dan pemanenan berlebih (over harvesting). Fenomena open access me- rupakan salah satu penyebab dari banyak kegagalan dalam pengelolaan sumber daya bersama. Di sisi lain, kesejahteraan petani rotan tidak terjamin karena penurunan potensi dan rendahnya nilai tambah (added value) rotan. Pengendalian pemungutan rotan melalui patroli dan penindakan hukum dinilai kurang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. |
Researcher : Yulianto, S.Hut, MT, MPP Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2021 |
Download (hits : 158x) | ||||||||||||
12 |
Eksplorasi dan Pemanfaatan Limbah Biomassa untuk Perekat Kayu Komposit Abstract : Industri produk kayu majemuk (composite wood) seperti kayu lapis, papan partikel, venir lamina, balok lamina, papan serat,dan sejenisnya merupakan penghasil devisa dengan nilai ekspor mencapai 45% dari nilai ekspor hasil pertanian dan kehutanan atau setara dengan 10% dari seluruh nilai ekspor Indonesia. Dalam industri kayu komposit, perekat merupakan bahan utama (20–60% dari seluruh biaya produksi). Selama ini industri tersebut meng- impor perekat jenis termoset sintetis. Upaya solusi alternatif mengatasi kebergantungan kepada perekat impor adalah menggantikannya dengan bahan baku perekat dari bahan nabati yang memiliki keserupaan komponen kimia dan bersumber dari dalam negeri, yang bersifat dapat dipulihkan (renewable), serta tidak mencemari lingkungan, yaitu tanin. Rekomendasi kebijakan yang disarankan adalah seyogyanya pemerintah mempertimbangkan untuk menerbitkan kebijakan pembangunan HTI kerakyatan secara holistik dan larangan penebangan pohon hutan alam dan memacu program HTI/HTR dengan memanfaatkan areal hutan yang telah mengalami degradasi dan bekas tambang untuk mendukung industri kayu majemuk menggunakan bahan perekat alami, dengan menggalakkan penanaman jenis-jenis pohon cepat tumbuh, seperti mangium dan tusam. |
Researcher : Adi Santoso Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2021 |
Download (hits : 91x) | ||||||||||||
13 |
Mendorong Penggunaan Alat Pemanenan Kayu Tepat Guna di Hutan Rakyat Abstract : Peralatan pemanenan modern yang biasa digunakan di hutan alam dan hutan tanaman industri dirasa kurang pas (over power) jika digunakan di areal hutan rakyat, karena memerlukan kekuatan mesin besar, biaya investasi, operasional, dan pemeliharaan yang tinggi sehingga kurang efisien untuk memanen kayu berdimensi kecil dan areal yang tidak terlalu luas. Rekayasa dan inovasi alat pemanenan kayu yang efisien untuk hutan rakyat diperlukan. Rekayasa alat tersebut dikenal sebagai Alat Pemanenan Tepat Guna (APTG). Expo-2000 G3, modifikasi sepeda motor dan traktor pertanian, dan inovasi alat ukur volume merupakan beberapa APTG yang dapat digunakan dalam pemanenan hutan rakyat di Indonesia. Alat angkut kayu Expo-2000 G3 mampu mengeluarkan kayu 1,72 m3 jam-1 dengan biaya sekitar Rp80.400 m-3 tergantung jarak dan jumlah muatan kayu yang diangkut. Pengeluaran kayu menggunakan sepeda motor modifikasi memiliki produktivitas rata-rata sebesar 1,12 m3 jam-1 hm-1. Alat ini cocok digunakan pada kondisi jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan besar dan tidak terlalu lebar. Modifikasi traktor pertanian dengan tambahan alat bantu sebagai alat sarad memiliki produktivitas rata-rata sebesar 2,075 m3 hm-1 jam-1 dengan biaya Rp56.000 m-3 hm-3. Inovasi alat ukur volume pohon juga dikembangkan untuk membantu petani hutan rakyat menaksir volume kayu yang dijualnya. Harga pembuatan pita volume tersebut kurang dari Rp10.000 per lembarnya. Alat ukur ini praktis dan mudah penggunaannya serta murah pengadaannya. Pengembangan APTG didukung hasil-hasil penelitian dan standar teknologi yang menjamin keamanan dan keselamatan kerja. Dukungan dari Dinas Kehutanan terkait diperlukan untuk memberi ruang perkembangan inovasi APTG, sehingga pengelolan hutan rakyat menjadi lebih baik dan keberlanjutan. |
Researcher : Sukadaryati, Sarah Andini, Mutia Herni Ningrum Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2021 |
Download (hits : 94x) | ||||||||||||
14 |
Pengembangan Model Pengendalian Prediktif-Preventif Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut (Study Kasus di Kabupaten Bengkalis, Riau) Abstract : Rangkaian kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) gambut di Indonesia terus menarik perhatian banyak pihak. Salah satu daerah yang seringkali menjadi lokasi berulangnya kejadian karhutla gambut adalah di Kabupaten Bengkalis. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan strategi pengendalian untuk meminimalisir dampak yang timbul, namun peristiwa karhutla masih saja terjadi hingga saat ini. Permasalahan utamanya adalah penerapan pola pengendalian yang masih reaktif dan sporadis, seperti: (1) keterlambatan penanganan; (2) alokasi yang kurang tepat terhadap sumber daya yang terbatas; hingga (3) penerapan strategi pencegahan dan pemadaman yang kurang akurat. Salah satu penyebab utamanya adalah belum adanya suatu model pengendalian yang dapat mengombinasikan antara unsur prediksi yang akurat dalam memperhitungkan kemungkinan waktu, lokasi dan luasan wilayah yang akan terdampak karhutla dengan arahan strategi pencegahan yang sesuai untuk wilayah tersebut. Adapun rekomendasi kebijakan yang disarankan adalah mengembangkan model prediktif-preventif untuk mencegah berulangnya kejadian kebakaran hutan dan lahan pada lingkup nasional. |
Researcher : Sandhi Imam Maulana Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2021 |
Download (hits : 116x) | ||||||||||||
15 |
Strategi Optimalisasi Potensi Mitigasi Ekosistem Mangrove Indonesia dalam Pencapaian Target NDC Abstract : Policy brief ini merekomendasikan upaya perlindungan mangrove dari alih fungsi lahan menjadi strategi utama, dan didukung oleh restorasi ekosistem mangrove, melalui: penguatan dasar hukum perlindungan bagi seluruh kawasan ekosistem mangrove, menyusun strategi nasional pengelolaan kawasan mangrove, memastikan implementasi pengelolaan ekosistem mangrove di daerah, memperkuat sistem dan data pendukung serta memastikan pendanaan yang memadai untuk pengelolaannya. |
Researcher : Virni Budi Arifanti S.Hut., M.Sc. PhD Anjelita Malik, Nisa Novita, Muhammad Ilman, M. Imran Amin, Suhardi Suryadi, Subarno, Anna Tosiani Publisher : Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Type : Policy Brief Year : 2021 |
Download (hits : 142x) | ||||||||||||
16 |
Penguatan Regulasi Pembangunan Jalan Ramah Lingkungan di Kawasan Hutan Abstract : Pembuatan jalan dalam kawasan hutan harus dilakukan secara hati-hati karena selain menimbulkan dampak positif dalam perbaikan aspek ekonomi, juga memberikan dampak negatif bagi aspek sosial dan ekologi/lingkungan. Salah satu upaya untuk menemukan titik tengahnya adalah dengan pembangunan jalan yang ramah lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan Peraturan Nomor P.23/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2019 tentang Jalan Strategis di Kawasan Hutan, tetapi dalam implementasinya peraturan tersebut banyak menemui hambatan ketika menyangkut pengaturan yang bersifat lintas sektoral. Oleh karena itu dipandang perlu untuk memperkuat legalitasnya menjadi Peraturan Presiden dengan memperluas jangkauannya melalui pengaturan: 1) kriteria dan persyaratan teknis pembangunan jalan di kawasan hutan, 2) perencanaan pembangunan jalan di kawasan hutan, 3) pelaksanaan pembangunan jalan, 4) manajemen operasional jalan, 5) tata hubungan kerja, 6) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, dan 7) pembiayaan. Pembuatan jalan yang akan melintasi kawasan hutan, dalam perencanaannya harus dipastikan termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah disebutkan dengan jelas nama proyek dan kepastian lokasinya. |
Researcher : Dr. Ir Sulistya Ekawati M.Si Dr. Ir. Satria Astana M.Sc Djati Witjaksono Hadi, Titiek Setyawati, Rozza Tri Kwatrina, Choirul Akhmad, Dana Apriyanto, Andreas Terapi, Diny Darmasih Publisher : Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Type : Policy Brief Year : 2021 |
Download (hits : 69x) | ||||||||||||
17 |
Pentingnya Amandemen Peraturan Mitigasi Konflik Manusia-Orangutan Tapanuli Agar Tidak Punah Abstract : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar dinilai kurang memadai. Amandemen peraturan tersebut sangat penting agar satwa liar, seperti orangutan tapanuli tidak mengalami kepunahan karena populasinya yang sangat rendah. Pilihan rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan adalah peningkatan level peraturan mitigasi konflik menjadi Peraturan Pemerintah dengan membentuk lembaga setingkat Eselon III di daerah dan penguatan kelembagaan dengan model ‘penta-helix collaboration’ melalui pembentukan Forum Mitigasi Konflik di tingkat kabupaten. |
Researcher : Wanda Kuswanda Publisher : Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Type : Policy Brief Year : 2021 |
|||||||||||||
18 |
Penetapan Angka Konversi Untuk Kayu Serpih dan Kayu Serbuk: Instrumen Kebijakan bagi Penata-Usahaan Kayu Energi Abstract : Penyesuaian sistem pengukuran dan pengujian untuk mendukung sistem Penata Usahaan Hasil Hutan (PUHH) tanaman biomassa energi sangat diperlukan sebagai landasan pembayaran PSDH. Intervensi kebijakan yang diperlukan dalam jangka pendek (periode di bawah 1 tahun) untuk merespon kebutuhan angka konversi adalah penerbitan Peraturan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) sebagai revisi terhadap Perdirjen PHPL No. 2 Tahun 2020. |
Researcher : Dr. Ir Subarudi M.Wood.Sc Yanto Rochmayanto S.Hut, M.Si Dr. Ir Sulistya Ekawati M.Si Drs Lukas Rumboko Wibowo M.Sc. Phd Mirna Aulia Pribadi S.Hut., M.Si Fentie Jullianti Salaka M.Si. Dewi Ratna Kurnia Sari S.Hut, M.Si. Publisher : Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Type : Policy Brief Year : 2021 |
Download (hits : 39x) | ||||||||||||
19 |
Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia dan Penerapan Carbon Pricing Abstract : Bahan Presentasi Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia dan Penerapan Carbon Pricing |
Researcher : Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Publisher : Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Type : Bahan Presentasi Year : 2020 |
Download (hits : x) | ||||||||||||
20 |
RPJMN dan RENSTRA KLHK Tahun 2020-2024 Abstract : Paparan Wakil Menteri KLHK mengenai RPJMN dan RENSTRA KLHK Tahun 2020-2024 |
Researcher : Alue Dohong Publisher : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Type : Bahan Presentasi Year : 2020 |
|||||||||||||
21 |
Empowering Women in Community- Based Commercial Forestry through Master TreeGrower (MTG) Training Abstract : Typical forestry training for farmers in Indonesia usually attracts men as the majority of participants, yet several studies have found women often play a key role in silviculture, trading of timber and non-timber forest products, and local forest industries. Women's participation in formal raining in the forestry sector is low. There are several factors that can constrain women's involvement in forestry training. Firstly, the ‘double burden’ of women can cause a role conflict. On the one hand, women are culturally expected to fulfill many domestic responsibilities. On the other hand, women also fulfill roles and participate in activities in the public sphere. Conflict between domestic duties (such as cooking, caring for children, taking children to school) and public duties (such as attending training related to forestry) often forces women to have to choose, and women will usually prioritize their domestic duties. |
Researcher : Harsoyo, Silvi Nur Oktalina, Dwiko Budi Permadi, Publisher : ACIAR FST/2015/040 Type : Laporan Kerjasama Year : 2020 |
Download (hits : 135x) | ||||||||||||
22 |
Evaluation of the Farmer-to-Farmer Mentoring Trial Abstract : Although many agricultural extension researchers have highlighted the important influence that peers have on the adoption of farm practices, few authors propose strategies for how a program might utilise peer support and enhance its effectiveness. This report reviews a peer support trial delivered by the ‘Enhancing community-based commercial forestry in Indonesia’ project with the aim of improving forest management practices on farms. |
Researcher : Publisher : ACIAR FST/2015/040 Type : Laporan Kerjasama Year : 2020 |
Download (hits : 110x) | ||||||||||||
23 |
Financial models for smallholder sengon and teak plantings in the Pati district, Indonesia Abstract : President Widodo declared in 2014 a goal of establishing 12.7 million ha of social forestry established across Indonesia by 2019. Despite the ambitious targets, implementation has been slow and returns for smallholders variable. For most smallholders, any motivation to plant trees competes with their interest in planting short term food crops to provide the necessary cash flow to support a farming family’s daily needs. Moreover, a poor grasp of market dynamics often sees smallholders sell their trees when in need, rather than at the optimum time for financial returns. Even with the enormous potential for social forestry to address critical issues (e.g. tropical deforestation, rural poverty, industry demand for timber), its potential remains unrealised due to such constraints as poor understanding of silvicultural options to improve log quality and limited knowledge of the economics of smallholder timber production. |
Researcher : Publisher : ACIAR FST/2015/040 Type : Laporan Kerjasama Year : 2020 |
Download (hits : 136x) | ||||||||||||
24 |
Private Sector and Stakeholder Links for Enhancing Community-Based Commercial Forestry in Indonesia Abstract : The ACIAR funded project ‘Enhancing community-based commercial forestry (CBCF) in Indonesia’ (FST/2015/040) commenced in July 2016 for a 4.5 year period. The project aims to identify how CBCF can increase the incomes of smallholders and how the broader benefits from CBCF for local communities and industries can be scaled out. The first objective of the project was ‘to enhance the commercial benefits from CBCF for smallholders by strengthening their business networks’, with an intended output being a report to explain how to forge closer links between smallholders and the private sector businesses along the timber value chain |
Researcher : Publisher : ACIAR FST/2015/040 Type : Laporan Kerjasama Year : 2020 |
Download (hits : 258x) | ||||||||||||
25 |
Report of a Study Tour to Victoria – Australia: Some Key Lessons Expressed by the Participants Abstract : The second phase of the CBCF Project 'Enhancing community-based commercial forestry Indonesia' [FST/2015/040] has facilitated learning at the farm level at all project sites: Pati, Gunungkidul, Lampung, Bulukumba and Gorontalo. Farmers learnt through a series of Master TreeGrower (MTG) training courses conducted at these project sites, and even have changed their trees and farm management practices. A complement to this farmer learning approach, a Farmer to Farmer Mentoring (F2FM) trial was conducted in three project sites: Gunungkidul, Pati and Bulukumba. The evaluation of the F2FM trial confirmed the effectiveness of peer mentoring to facilitate farmers’ learning and changing farmers’ practices of tree and farm management. |
Researcher : Publisher : ACIAR FST/2015/040 Type : Laporan Kerjasama Year : 2020 |
Download (hits : 80x) | ||||||||||||
26 |
Benefit Sharing Plan (BSP) East KalimantanJurisdictional Emissions Reduction, Indonesia Abstract : Benefit Sharing Plan (BSP) merupakan dokumen Rencana Pembagian Manfaat dalam kerangka REDD+ atas keberhasilan suatu entitas dalam penurunan emisi yang memilki tujuan baik dan memegang prinsip kesetaraan dan berkeadilan sosial. |
Researcher : Dr I Wayan Susi Darmawan - Publisher : FCPF P3SEKPI Type : Support Document Year : 2020 |
Download (hits : 133x) | ||||||||||||
27 |
Formulasi Penilaian Pemulihan Tegakan Hutan Alam Setelah Penebangan Abstract : Hutan alam produksi bekas tebangan mempunyai kondisi karakteristik yang beragam baik secara potensi tegakan sisa, komposisi floristik hingga kondisi tapak atau habitat lokal. Tujuan pengelolaan hutan alam produksi lestari adalah meningkatkan produktivitas tegakan hutan alam setelah penebangan, dan hal ini menjadi kewajiban dan kebutuhan bagi para pengelolanya. Di sisi lain, teknis penilaian kondisi dasar hutan alam setelah penebangan masih bersifat parsial dan belum tersedianya metode penilaian pemulihan hutan yang aplikatif sebagai dasar menentukan tindakan silvikultur yang tepat pada ragam kondisi hutan alam setelah penebangan, sehingga hal ini menjadi kendala dalam pengelolaan hutan. Studi yang dilakukan pada permanen plot yang secara periodik dan jangka panjang pada ragam kondisi hutan bekas tebangan menunjukkan bahwa penilaian pemulihan tegakan hutan alam setelah penebangan dapat disusun dalam bentuk formulasi Keragaan Karakteristik Biometrik (KKB). Formulasi ini mampu dipergunakan sebagai perangkat penilaian pemulihan hutan alam produksi. Pendekatan ini berlandaskan pada dua aspek utama penilaian pemulihan tegakan hutan alam produksi yaitu status produktivitas dan ekologi konservasinya. Studi ini mampu mengidentifikasi parameter penting penilaian pemulihan tegakan yang berpeluang dipergunakan sebagai tools atau perangkat pendukung (terutama PerDirjen PHPL No: P.14/PHPL/Set/4/2016). Penilaian status pemulihan tegakan hutan diperlukan sebelum menyusun rencana pengelolaan hutan alam produksi yang sesuai dan tepat. |
Researcher : Farida Herry Susanty Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2020 |
Download (hits : 210x) | ||||||||||||
28 |
Implementasi Transfer Fiskal Berbasis Ekologi: Dukungan Bagi Pemerintah Daerah untuk Perlindungan Lingkungan Abstract : Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan (SDH) dapat menciptakan kesenjangan fiskal yang tinggi bagi daerah yang melakukannya. Kesenjangan fiskal tersebut perlu direduksi dengan kebijakan insentif fiskal bagi daerah yang mampu mempertahankan tutupan hutannya agar laju pertumbuhan ekonominya tetap terjaga. Skema transfer anggaran dari pusat ke daerah yang saat ini berlaku adalah: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa, dan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Skema tersebut dapat dioptimalkan agar menjadi insentif bagi daerah yang memiliki perhatian pada aktivitas perlindungan dan konservasi lingkungan dan SDH. Namun, skema tersebut sering kontra-produktif dengan tujuan ekologis. Oleh karena itu, skema transfer fiskal ke daerah perlu dimodifikasi, dengan menambahkan indikator ekologi sebagai salah satu persyaratannya (atau transfer fiskal berbasis ekologis, ecological fiscal transfer/EFT). |
Researcher : Dr Fitri Nurfatriani S.Hut, M.Si Yanto Rochmayanto S.Hut, M.Si Mimi Salminah S.Hut., M.For.Sc. Galih Kartika Sari S.Hut. MAP. Dewi Ratna Kurnia Sari S.Hut, M.Si. Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2020 |
Download (hits : 228x) | ||||||||||||
29 |
Peningkatan Produktivitas Hutan Alam Tidak Produktif dengan Penerapan TPTJ-Silin Abstract : Kondisi hutan alam yang semakin rusak mencerminkan sistem silvikultur di hutan alam belum sepenuhnya dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian hutan. Pengelola hutan alam masih fokus pada eksploitasi kayu, sedangkan tugas untuk merehabilitasi dan memulihkan hutannya kurang serius. Upaya peningkatan produktivitas hutan alam telah dilakukan dengan penerapan TPTJ-Silin, namun pertumbuhan tanaman tidak maksimal karena dilakukan di kondisi areal bekas tebangan (log over area, LOA) yang masih “baik dan sedang”. |
Researcher : Darwo Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2020 |
Download (hits : 177x) | ||||||||||||
30 |
Revitalisasi Kayu Rakyat: Bagaimana Menghubungkan Petani Kayu dengan Sektor Industri dan Pemerintah dalam Mewujudkan Kemitraan Strategis yang Kokoh dan Berkelanjutan Abstract : Pengembangan kayu komersial berbasis masyarakat telah menjadi salah satu program prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Perhutanan Sosial (PS), melalui ragam skema seperti Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Adat, dan Kemitraan, merupakan kebijakan payung yang diharapkan dapat mendorong dan mempercepat pengembangan kayu komersial berbasis masyarakat atau Community-Based Commercial Forestry (CBCF). Hingga Juni 2019, realisasi PS telah mencapai 3,15 juta ha (22,76% dari target seluas 13,84 juta ha), terdiri dari 707 ribu KK dengan 5.794 unit SK Izin/Hak (Dirjen PSKL, 2019). Salah satu tantangan pengembangan CBCF di lapangan adalah belum terkoneksinya sektor industri kayu dengan petani penyedia bahan baku. Tantangan lainnya adalah banyaknya regulasi yang menghambat perkembangan PS, terbatasnya pendanaan, dan belum memadainya insentif bagi industri maupun petani kayu. Untuk memperbaiki kinerja sektor ini, dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan petani, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah antara lain: (1) Pemerintah pusat dan daerah pro-aktif membangun konektivitas langsung yang produktif antara industri kayu dengan petani; (2) Membuka ruang akses petani terhadap dana desa dan Badan Layanan Umum (BLU) melalui penyederhanaan prosedur dan persyaratan pengajuan; (3) Mendorong pembangunan industri on-farm skala kecil yang dapat dikelola oleh petani dan relokasi industri kayu ke lokasi yang lebih dekat dengan lahan penanaman petani yang berada pada satu lanskap sehingga mengurangi biaya transportasi kayu; (4) Penyederhanaan regulasi dan pemangkasan panjangnya proses perizinan, khususnya sektor industri kayu; dan (5) Menciptakan mekanisme insentif bagi petani dan industri kayu skala kecil dan menengah. |
Researcher : Drs Lukas Rumboko Wibowo M.Sc. Phd Dewi Ratna Kurnia Sari S.Hut, M.Si. Kristiana Tri Wahyudiyati, Nur Hayati, Ahmad Rizal Hak Bisjoe Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2020 |
Download (hits : 186x) | ||||||||||||
31 |
Implementasi Circular Economic dalam Strategi Kebijakan Pengelolaan Cendana (Santalum album L.) Secara Berkelanjutan Abstract : Cendana (Santalum album L.) merupakan salah satu spesies hasil hutan endemik Indonesia yang bernilai ekonomi tinggi mencapai Rp900.000,00/kg untuk kayu terasnya serta sangat potensial untuk dikembangkan. Cendana bernilai ekonomi tinggi karena memiliki aroma wangi yang khas pada bagian batang dan akarnya. Strategi kebijakan dalam pengelolaan cendana sangat diperlukan untuk mempertahankan keberlanjutan populasinya, salah satunya melalui diversifikasi produk guna mengurangi limbah. Desain penggunaan cendana dengan konsep circular economic berusaha memanfaatkan seluruh bagian kayu untuk berbagai macam tujuan penggunaan. Optimalisasi penggunaan tersebut didasarkan pada karakteristik fisis kayu maupun karakteristik fisis dan kimia minyak atsiri cendana. Rekomendasi kebijakan circular economic untuk pengelolaan cendana yang berkelanjutan guna optimalisasi pemanfaatan kayunya adalah dengan melakukan seleksi pemanenan pohon masak tebang dengan diameter minimal 15 cm dan proporsi teras minimal 48.53% dengan desain penggunaan utama untuk minyak atsiri dan kerajinan kayu. |
Researcher : Deden Nurochman Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2020 |
Download (hits : 181x) | ||||||||||||
32 |
Sources of income from HTR areas in Boalemo: no single policy for improving welfare of the communities Abstract : Under social forestry programme, community plantation forest (HTR) scheme aims to increase welfare of farmers and provide timber supply for industry, while at the same time also improve the environment. HTR permit has been granted to forest farmer groups in Boalemo District since 2012. This research tries to explore how farmers make use of both their HTR and private land, contribution of these land into household income and how the land-use systems applied would determine environment condition. Results reveals that agriculture and estate crops contributes for about 56% and 38% respectively into total income of households. In addition, when most farmers manage their private land, contribution of the private land provides almost twice to total income compared with income contribution from HTR land. Meanwhile, floods has been hit Boalemo District every year with more people suffering from the floods. Learnt from research results and findings, opportunities to combine various policies are available to utilize the HTR land for growing trees for future income, and the farmers can continue their current land-use system in their private land for short- and medium-term income. Considering the HTR land are located in hilly contour, the trees could potentially reduce erosion and flood incidents. |
Researcher : Aneka Prawesti Suka S.Sos., M.SE, M.A. Surati S.Hut. M.Si Dewi Ratna Kurnia Sari S.Hut, M.Si. Agus Justianto Publisher : ACIAR Enhancing Community-based Commercial Forestry in Indonesia Type : Prosiding Year : 2020 |
Download (hits : 206x) | ||||||||||||
33 |
Revitalisasi Kayu Rakyat: Bagaimana Menghubungkan Petani Kayu dengan Sektor Industri dan Pemerintah dalam Mewujudkan Kemitraan Strategis yang Kokoh dan Berkelanjutan Abstract : Perhutanan Sosial (PS), melalui ragam skema seper Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Adat, dan Kemitraan, merupakan kebijakan payung yang diharapkan dapat mendorong dan mempercepat pengembangan kayu komersial berbasis masyarakat atau Community-Based Commercial Forestry (CBCF). |
Researcher : Drs Lukas Rumboko Wibowo M.Sc. Phd Dewi Ratna Kurnia Sari S.Hut, M.Si. Kristiana Tri Wahyudiayati, Nur Hayati, Ahmad Rizal Hak Bisjoe Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2020 |
Download (hits : 155x) | ||||||||||||
34 |
Implementasi Circular Economic dalam Strategi Kebijakan Pengelolaan Cendana (Santalum album L.) Secara Berkelanjutan Abstract : Cendana (Santalum album L.) merupakan salah satu spesies hasil hutan endemik Indonesia yang bernilai ekonomi nggi mencapai Rp900.000,00/kg untuk kayu terasnya serta sangat potensial untuk dikembangkan. |
Researcher : Deden Nurochman Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2020 |
Download (hits : 128x) | ||||||||||||
35 |
Investigasi Status Jamur Mikoriza sebagai Bagian Langkah Pelacakan Kondisi Lahan Pasca Eksploitasi untuk Menjamin Keberhasilan Rehabilitasi Hutan Indonesia Abstract : Penelitian ini berupaya mengetahui ketersediaan jamur ektomikoriza potensial yang persisten pasca-eksploitasi, yang dapat mendukung rehabilitasi hutan hujan tropika sekunder. |
Researcher : Maliyana Ulfa Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2020 |
Download (hits : 162x) | ||||||||||||
36 |
Sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada Produsen dan Industri Kayu Skala Kecil: Pembelajaran dari Beberapa Kasus di Lampung, Pati – Jawa Tengah, dan Bulukumba – Sulawesi Selatan Abstract : Hasil kajian pada beberapa produsen dan industri kayu skala kecil di Provinsi Lampung, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Bulukumba menyimpulkan bahwa manfaat ekonomi sertifikasi SVLK hanya dirasakan oleh pelaku bisnis yang terkait dengan pasar ekspor. |
Researcher : Surati S.Hut. M.Si Dr Tuti Herawati S.Hut, M.Si Aneka Prawesti Suka S.Sos., M.SE, M.A. Dede Rohadi Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2020 |
Download (hits : 169x) | ||||||||||||
37 |
Pengembangan Model Kolaborasi Eko-Eduwisata: Pembelajaran dari KHDTK Aek Nauli Abstract : Program wisata alam, peneli an dan pendidikan (eko-eduwisata) di Kawasan |
Researcher : Dr. Ir Subarudi M.Wood.Sc Dr Tuti Herawati S.Hut, M.Si Nurul Silva Lestari S.Hut., M.Env Surati S.Hut. M.Si Dede Rohadi Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2020 |
Download (hits : 148x) | ||||||||||||
38 |
Adopsi Pelatihan Master TreeGrower (MTG) di Bulukumba: Upaya Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Petani Hutan Abstract : Peningkatan kapasitas petani menjadi salah satu kebutuhan yang mendesak, terlebih pemerintah telah berkomitmen meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam masa pemerintahan lima tahun ke depan. |
Researcher : Aneka Prawesti Suka S.Sos., M.SE, M.A. Kuncoro Ariawan S.Hut Drs Lukas Rumboko Wibowo M.Sc. Phd Dra Setiasih Irawanti M.Si Drs Bugi Kabul Sumirat M.Phil Achmad Rizal Hak Bisjoe, Abdul Kadir Wakka, Nur Hayati Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2020 |
Download (hits : 164x) | ||||||||||||
39 |
Rekomendasi Kebijakan: Usulan Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, dan Taman Buru Abstract : Kontribusi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (c.q. Direktorat Pengelolaan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi) dalam pembangunan, dapat ditingkatkan dari sumber Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam (PJLWA) |
Researcher : R.A. Kushartati Budiningsih S.Hut., M.Si. Suryanto, Julianti Siregar, Raden Gertiasih, Ihsak Yassir, Tresina Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2020 |
Download (hits : 332x) | ||||||||||||
40 |
Mengembangkan Pewarna Alam Berbasis Limbah Kehutanan Untuk Kain Batik dan Tenun Abstract : Intervensi kebijakan yang diperlukan adalah mendorong pemanfaatan bahan pewarna alami bagi industri batik, farmasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lainnya. Strategi pengembangannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri agar tercapai agroindustri dan bisnis yang berdaya saing tinggi secara berkelanjutan. |
Researcher : Ir Rachman Effendi M.Sc Saefudin, Efrida Basri Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2020 |
Download (hits : 245x) | ||||||||||||
41 |
Kebijakan Pengembangan Biodiesel Berbasis Sawit Abstract : Seiring dengan perubahan global, saat ini hampir semua negara, terutama negara maju dan negara sedang berkembang, termasuk Indonesia tengah berpacu untuk mengembangkan bio-energi, sebagai alternatif energi fosil, yang lebih ramah lingkungan. |
Researcher : Drs Lukas Rumboko Wibowo M.Sc. Phd Nurul Silva Lestari S.Hut., M.Env Yanto Rochmayanto S.Hut, M.Si Publisher : P3SEKPI Type : Lainnya Year : 2020 |
Download (hits : x) | ||||||||||||
42 |
Perbaikan/Penguatan Kelembagaan dalam Sistem Perizinan Berbasis Lahan Hutan di Riau Abstract : kebijakan perizinan berbasis lahan hutan melibatkan berbagai aktor dengan berbagai kepen ngan dan posisi di dalamnya. Masing-masing aktor dalam jaringan perizinan akan saling mempengaruhi dalam memformulasi dan mengimplementasikan program-program di kehutanan. Dalam konteks ini, setidaknya ada tiga persoalan yang seringkali menjadi ''parasit'' dalam kebijakan perizinan berbasis lahan. |
Researcher : Suprapto Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2020 |
Download (hits : 186x) | ||||||||||||
43 |
Konservasi Genetik Banteng Jawa (Bos javanicus javanicus) Berdasar Analisis DNA Non Invasif Abstract : Banteng jawa memiliki tren populasi menurun dan menjadikan jenis ini berada dalam populasi dengan jumlah individu sedikit dan terfragmentasi. Berdasarkan temuan penelitian, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang sebaiknya dilakukan oleh Dirjen KSDAE cq. KKH dan/ atau Taman Nasional. |
Researcher : Maryatul Qiptiyah, AYPBC Widyatmoko, ILG Nurtjahjaningsih Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2020 |
Download (hits : 198x) | ||||||||||||
44 |
Strategi Untuk Mendorong Masyarakat Menerapkan Teknik Budidaya Gambut Berkelanjutan di Pulang Pisau Abstract : Lahan gambut cenderung mengalami degradasi dari tahun ke tahun. Pertambahan penduduk dan tekanan ekonomi mendorong masyarakat melakukan cara-cara budidaya yang kurang berkelanjutan. Kepenngan ekonomi seringkali bertentangan dengan kepenngan ekologi. Rekomendasi kebijakan yang disarankan adalah:
|
Researcher : Dr. Ir Sulistya Ekawati M.Si Dra Sylviani . Surati S.Hut. M.Si Ramawati S.Hut., M.Sc. Handoyo S.Hut., M.Si. Mega Lugina S.Hut., M.For.Sc. Dian Charity Hidayat S.E., M.S.E.,MA Drs Bugi Kabul Sumirat M.Phil Gusti Hardiansyah, Yeni Mariani, Fathul Yusro, Shenny Oktoria, Dwi Yoga Pranoto, Juniadi, Emi Roslinda, Novira Kusrini, Farah Diba, Denni Nurdwiansyah, Erianto, Aripin, Hendarto Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2020 |
Download (hits : 133x) | ||||||||||||
45 |
Adoption of Tree Farming by Smallholders in Pati and Bulukumba, Indonesia Abstract : The focus of this study is the adoption of commercial tree farming by smallholders and the land use changes they have engaged in since their first investment in trees. This report describes the characteristics of smallholders who grow trees, their farmland and the selected tree species (i.e. teak (Tectona grandis), sengon (Paraseriantes moluccana) and gmelina (Gmelina arborea). A survey of smallholders was conducted in two study sites – in the districts of Pati district (Central Java) and Bulukumba (South Sulawesi), Indonesia. The results revealed the adoption of tree farming by smallholders has resulted in a significant transition from agricultural crops to more forested landscapes. Informal sources of information (i.e. farmers, friends and relatives) had a profound impact on the adoption of tree growing, especially for tree species that had been established in the districts for more than 50 years (i.e. teak). Also, fast-growing trees (i.e. sengon and gmelina) have become widely adopted due to strong market, government and non- government incentives and support. However, recommended silviculture (i.e. fertilizing, pruning and thinning) was still not fully practiced by all smallholders. The motivation to grow commercial trees was a combination of short- and long-term economic, social and environmental reasons, but the economic objectives were typically unfulfilled. This resulted in the cessation of tree growing by some farmers. There is a need for further investigation of the rate of cessation of smallholder tree farming so accurate projections can be made about likely timber yields and concerns held by smallholders growing trees commercially can be addressed. |
Researcher : Publisher : ACIAR FST/2015/040 Type : Laporan Kerjasama Year : 2020 |
Download (hits : 131x) | ||||||||||||
46 |
Dari model finansial hingga pemberdayaan perempuan: Ragam kegiatan penelian CBCF - From financial models to gender empowerment: Varies of aspects of the CBCF project research tasks Abstract : Memasuki tahun keempat, proyek kerjasama penelian 'Enhancing community-based commercial forestry in Indonesia' (FST/2015/040) telah menyelesaikan hampir seluruh kegiatan penelian yang telah direncanakan. Dua di antara penelian penng yang baru-baru ini selesai adalah “Financial models for smallholder sengon and teak planngs in the Pa district, Indonesia” dan “Empowering Women in Community-Based Commercial Forestry through Master TreeGrower (MTG) Training”. Infobrief kali ini menyajikan ringkasan hasil dari kedua penelian tersebut (laporan penelian dapat diunduh melalui www.enhancing-cbcf.puspijak.org). |
Researcher : Publisher : ACIAR FST/2015/040 Type : Info Brief Year : 2020 |
Download (hits : 130x) | ||||||||||||
47 |
Adopsi Pelatihan Master TreeGrower (MTG) di Bulukumba: Upaya Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Petani Hutan Abstract : Upaya meningkatan kesejahteraan petani menghadapi dua masalah krusial. Pertama, masalah yang berkenaan dengan petani itu sendiri. Di satu sisi, problem yang dihadapi adalah pengelolaan lahan yang dak produkf karena keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam opmalisasi pengelolaan lahan untuk berbagai jenis tanaman yang prospekf. Di sisi lain, dalam memasarkan hasil lahan, sering kali petani memiliki posisi tawar yang relaf lemah karena keterbatasan akses pasar dan informasi harga. Kedua, masalah yang terkait dengan dukungan kebijakan pemerintah untuk memajukan petani. Masalah tersebut terkait dengan anggaran, kewenangan, program prioritas, dan minimnya koordinasi lintas |
Researcher : Aneka Prawesti Suka S.Sos., M.SE, M.A. Kuncoro Ariawan S.Hut Drs Lukas Rumboko Wibowo M.Sc. Phd Dra Setiasih Irawanti M.Si Drs Bugi Kabul Sumirat M.Phil Achmad Rizal Bisjoe Dr Abdul Kadir Wakka . Nur Hayati SP., M.Sc. Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2020 |
Download (hits : 258x) | ||||||||||||
48 |
Sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada Produsen dan Industri Kayu Skala Kecil: Pembelajaran dari Beberapa Kasus di Lampung, pada Produsen dan Industri Kayu Skala Kecil: Pembelajaran dari Beberapa Kasus di Lampung, Abstract : Sertifikasi hutan dan kayu merupakan salah satu cara untuk menciptakan tata kelola hutan yang baik, yang memberikan kepasan bahwa sumber daya hutan dikelola secara lestari dan legal. Ser?kasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) wajib untuk semua produk kayu Indonesia yang diekspor dan diterapkan di seluruh rantai pemasaran kayu. Namun, berbagai kajian independen (Fauziah, 2013; Maryudi, Suprapto, & Iswari, 2014; Obidzinski et al., 2014) telah mengiden?kasi beberapa tantangan dalam penerapan SVLK pada produsen dan industri kayu skala kecil di Jawa. Beberapa permasalahan tersebut di antaranya adalah masih rendahnya pemahaman tentang SVLK, biaya sertifikasi yang dianggap mahal, dan kurangnya manfaat ekonomi yang diterima sebagai kompensasi atas kayu yang bersertifikat. Untuk mendorong penerapan SVLK pada produsen dan industri kayu skala kecil, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai perbaikan peraturan terkait SVLK dan menyediakan bantuan fasilitasi serta keuangan dalam pengurusan sertifikasi SVLK |
Researcher : Dr Dede Rohadi Surati S.Hut. M.Si Dr Tuti Herawati S.Hut, M.Si Aneka Prawesti Suka S.Sos., M.SE, M.A. Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2020 |
Download (hits : 240x) | ||||||||||||
49 |
Revitalisasi Kayu Rakyat: Bagaimana Menghubungkan Petani Kayu dengan Sektor Industri dan Pemerintah dalam Mewujudkan Kemitraan Strategis yang Kokoh dan Berkelanjutan Abstract : Pengembangan kayu komersial berbasis masyarakat telah menjadi salah satu program prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Perhutanan Sosial (PS), melalui ragam skema seper Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Adat, dan Kemitraan, merupakan kebijakan payung yang diharapkan dapat mendorong dan mempercepat pengembangan kayu komersial berbasis masyarakat atau Community-Based Commercial Forestry (CBCF). Hingga Juni 2019, realisasi PS telah mencapai 3,15 juta ha (22,76% dari target seluas 13,84 juta ha), terdiri dari 707 ribu KK dengan 5.794 unit SK Izin/Hak (Dirjen PSKL, 2019). Salah satu tantangan pengembangan CBCF di lapangan adalah belum terkoneksinya sektor industri kayu dengan petani penyedia bahan baku. Tantangan lainnya adalah banyaknya regulasi yang menghambat perkembangan PS, terbatasnya pendanaan, dan belum memadainya insenf bagi industri maupun petani kayu. Untuk memperbaiki kinerja sektor ini, dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan petani, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah antara lain: (1) Pemerintah pusat dan daerah pro-akf membangun konekvitas langsung yang produkf antara industri kayu dengan petani; (2) Membuka ruang akses petani terhadap dana desa dan Badan Layanan Umum (BLU) melalui penyederhanaan prosedur dan persyaratan pengajuan; (3) Mendorong pembangunan industri on-farm skala kecil yang dapat dikelola oleh petani dan relokasi industri kayu ke lokasi yang lebih dekat dengan lahan penanaman petani yang berada pada satu lanskap sehingga mengurangi biaya transportasi kayu; (4) Penyederhanaan regulasi dan pemangkasan panjangnya proses perizinan, khususnya sektor industri kayu; dan (5) Menciptakan mekanisme insenf bagi petani dan industri kayu skala kecil dan menengah. |
Researcher : Drs Lukas Rumboko Wibowo M.Sc. Phd Dr Kristiana Tri Wahyudiyati Nur Hayati SP., M.Sc. Achmad Rizal Bisjoe Dewi Ratna Kurnia Sari S.Hut, M.Si. Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2020 |
Download (hits : 222x) | ||||||||||||
50 |
Rencana Strategis P3SEKPI 2020-2024 Abstract : Rencana Strategis (Renstra) Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Renstra Badan Litbang dan Inovasi (BLI) Tahun 2020-2024 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Litbang dan Inovasi Nomor: SK. P.4/LITBANG/SET/REN.0/9/2020, tanggal 7 September 2020 tentang Rencana Strategis Badan Litbang dan Inovasi Tahun 2020-2024. |
Researcher : Tim Penyusun Rencana Strategis P3SEKPI 2020-2024 Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial EKonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim Type : Lainnya Year : 2020 |
|||||||||||||
51 |
MANAJEMEN SISTEM INFORMASI PUBLIK (MSIP) di Organisasi Perangkat Daerah Kalimanan Timur dan Perannya Dalam Mendukung Implementasi Program Penurunan Emisi 2020-2024 Abstract : Tulisan ini memberikan gambaran bagaimana pengelolaan dan layanan informasi kepada publik yang dilakukan oleh OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim; serta Usulan Manajemen Sistem Informasi Publik saat Implementasi Program Yurisdiksi Penurunan Emisi Karbon Berbasis Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Timur. |
Researcher : Agustina Tandi Bunna Publisher : FCPF P3SEKPI Type : Support Document Year : 2019 |
Download (hits : 154x) | ||||||||||||
52 |
Strategi Komunikasi Penjangkaun Masyarakat di KPH Kaltim Abstract : Tulisan ini akan menguraikan strategi komunikasi untuk penjangkauan masyarakat yang bisa dilakukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan dukungan masyarakat dalam pengelolaan wilayah KPH. |
Researcher : Tim FCPF Publisher : FCPF P3SEKPI Type : Support Document Year : 2019 |
Download (hits : 140x) | ||||||||||||
53 |
Emission Reductions Program Document (ER-PD) Abstract : The ER Program will address deforestation by addressing underlying governance issues through policy reforms, by engaging with oil palm and forestry companies, and by engaging with local communities. |
Researcher : Tim FCPF Publisher : FCPF P3SEKPI Type : ERPD Year : 2019 |
|||||||||||||
54 |
STRATEGIC ENVIRONMENTAL AND SOCIAL ASSESSMENT (SESA) Abstract : The Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)1 has provided the Government of Indonesia (GoI) with a grant to support the preparation of REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) implementation. |
Researcher : Tim FCPF Publisher : FCPF P3SEKPI Type : Annex Year : 2019 |
|||||||||||||
55 |
ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK (ESMF) Abstract : To support the achievement the Government of Indonesia in collaboration with the World Bank is preparing the ERP. Through this collaboration, Central Government (hereafter “Government”) will support the Local Governments. Funding this project will be a combination of funding support from the World Bank and Government of Indonesia’s own funds. |
Researcher : Tim FCPF Publisher : FCPF P3SEKPI Type : Annex Year : 2019 |
|||||||||||||
56 |
FEEDBACK AND GRIEVANCE REDRESS MECHANISM (FGRM) Abstract : Feedback and Grievance Redress Mechanism (FGRM) is prepared to ensure that relevant concerns and suggestions are taken into account and followed up at the planning and implementation stages of any activities under the Project. |
Researcher : Tim FCPF Publisher : 2019 Type : Annex Year : 2019 |
Download (hits : 140x) | ||||||||||||
57 |
INDIGENOUS PEOPLES PLANNING FRAMEWORK (IPPF) DOCUMENT Abstract : To strengthen the management of risks and impacts on Indigenous Peoples, the Government of Indonesia (GoI) has prepared an Indigenous Peoples Planning Framework (IPPF), which sets out relevant requirements for engagement and consultations as well as measures to address potential risks and impacts on these groups. |
Researcher : Tim FCPF Publisher : FCPF P3SEKPI Type : Annex Year : 2019 |
Download (hits : 152x) | ||||||||||||
58 |
RESETTLEMENT PLANNING FRAMEWORK (RPF) AND PROCESS FRAMEWORK (PF) Abstract : The RPF and PF were developed through a participatory process involving various stakeholders in East Kalimantan including national and local government, university, and NGOs. |
Researcher : Tim FCPF Publisher : 2019 Type : Annex Year : 2019 |
Download (hits : 125x) | ||||||||||||
59 |
Kerangka Kerja Manajemen Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management Framework / ESMF) Abstract : ESMF ini mencakup prosedur untuk pengelolaan lingkungan dan sosial untuk implementasi dan |
Researcher : Tim FCPF Publisher : FCPF P3SEKPI Type : ERPD Year : 2019 |
|||||||||||||
60 |
Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keluhan (FGRM) Abstract : Mekanisme Umpan Balik Pengaduan dan Keluhan (FGRM) telah disiapkan untuk menyediakan serangkaian prosedur yang jelas untuk memungkinkan pemangku kepentingan yang terkena dampak terdorong untuk menyampaikan kekhawatiran dan saran mereka terkait dengan ERP dan bagaimana kekhawatiran dan saran tersebut akan ditindaklanjuti. |
Researcher : Dr I Wayan Susi Darmawan - FCPF Publisher : FCPF P3SEKPI Type : Lainnya Year : 2019 |
Download (hits : 129x) | ||||||||||||
61 |
Dokumen Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF) Abstract : Untuk memperkuat manajemen risiko dan dampak pada Masyarakat Adat, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF), yang menetapkan persyaratan yang relevan untuk keterlibatan dan konsultasi, serta langkah - langkah untuk mengatasi potensi risiko dan dampak pada kelompok - kelompok ini. |
Researcher : Dr I Wayan Susi Darmawan - Tim FCPF Publisher : FCPF P3SEKPI Type : Lainnya Year : 2019 |
Download (hits : 159x) | ||||||||||||
62 |
Kerangka Kerja Perencanaan Pemukiman Kembali (RPF) Dan Kerangka Kerja Proses (PF) Abstract : RPF dan PF dikembangkan melalui proses partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Kalimantan Timur termasuk pemerintah pusat dan daerah, universitas, dan LSM. Perhatian utama dari konsultasi tersebut adalah: (1) semua dokumen pengamanan (safeguards) harus menunjukkan kesesuaian dengan dokumen Pengembangan Program Pengurangan emisi (ERPD); (2) potensi dampak lingkungan dan sosial yang mungkin disebabkan oleh proyek harus diidentifikasi secara jelas melalui kajian yang dapat diandalkan dan dimitigasi; (3) Perlu mengakomodasi mekanisme tradisional lokal di samping Peraturan Indonesia dan Pengamanan Bank Dunia. |
Researcher : Dr I Wayan Susi Darmawan - Tim FCPF Publisher : FCPF P3SEKPI Type : Lainnya Year : 2019 |
Download (hits : 152x) | ||||||||||||
63 |
Penilaian Strategis Lingkungan Dan Sosial (Strategic Environmental And Social Assessment/SESA) Abstract : ERP dikembangkan melalui proses partisipatif yang melibatkan semua stakeholder terkait. Para stakeholder di Kalimantan Timur membantu mengidentifikasi penyebab lokal deforestasi, yang merupakan dasar dari kegiatan ER yang diusulkan oleh program ini. ERP yang diusulkan juga berkaitan erat dengan rencana REDD+ Indonesia dan Kalimantan Timur, yang merupakan hasil dari proses konsultasi yang komprehensif. |
Researcher : Dr I Wayan Susi Darmawan - Tim FCPF Publisher : FCPF P3SEKPI Type : Lainnya Year : 2019 |
|||||||||||||
64 |
Kerangka Kerja Manajemen Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management Framework/ESMF) Abstract : ESMF ini mencakup prosedur untuk pengelolaan lingkungan dan sosial untuk implementasi dan pemantauan kegiatan Komponen 1 hingga 4 yang mencakup penyaringan daftar negatif, penyaringan risiko dan dampak, kode dan praktik lingkungan, pedoman untuk pengelolaan hama, pedoman NKT, izin dan pengelolaan lingkungan dan langkah-langkah pemantauan, FGRM, IPPF, RPF dan PF, dan PCR-CFP. |
Researcher : Dr I Wayan Susi Darmawan - Tim FCPF Publisher : FCPF P3SEKPI Type : Lainnya Year : 2019 |
|||||||||||||
65 |
Menghidupkan Forum Parapihak, Menjaga Hutan Rakyat "Re-Vitalising a Stakeholder Forum to Sustain Community Forestry" Abstract : Forum parapihak dibentuk di Bulukumba tahun 2008. Forum ini merupakan perwujudan keinginan parapihak untuk mempunyai wadah guna memanfaatkan hasil-hasil peneli?an BP2LHK Makassar melalui kerjasama peneli?an 'Forestry Partnerships' (ACIAR FST/2003/025) sekaligus mendukung pembangunan hutan rakyat di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Forum parapihak ini mendapat penghargaan ?nggi dan pengakuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba. Dinas Kehutanan Kabupaten Bulukumba memfasilitasi keberadaan forum ini termasuk dari segi pendanaan. Namun seiring berlalunya waktu, forum ini kurang dapat berkiprah melaksanakan mandat yang diberikan, termasuk menurunnya ketertarikan dan keterlibatan anggotanya. |
Researcher : Publisher : ACIAR FST/2015/040 Type : Info Brief Year : 2019 |
Download (hits : 182x) | ||||||||||||
66 |
Pembelajaran dari Penerapan SVLK pada Industri Kayu Skala Kecil di Provinsi Lampung “Experiences from Timber Certification within Small-Scale Timber Industry in Lampung Province” Abstract : Ser??kasi Sistem Veri?kasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi, dan dimiliki dalam bentuk Ser??kat Legalitas Kayu (S-LK), bagi semua produk kayu Indonesia dengan tujuan ekspor dan diaplikasikan di seluruh rantai pemasaran kayu untuk menjamin legalitas suplai kayu ke industri. Namun demikian, berbagai kajian independen mengiden??kasikan beberapa tantangan yang muncul dalam penerapan SVLK pada industri kayu |
Researcher : Publisher : ACIAR FST/2015/040 Type : Info Brief Year : 2019 |
Download (hits : 189x) | ||||||||||||
67 |
Berbeda Petani, Berbeda Pengelolaan Lahannya: Pelajaran dari Studi Tur ke Wilayah Tenggara Australia “Diversity of Farmers Diversity of Farm Forestry: Lessons From the Project's Study Tour Through South-East Australia” Abstract : Salah satu tujuan dari proyek kerjasama penelitan 'Enhancing community-based commercial forestry in Indonesia' adalah meningkatkan kapasitas petani sehingga mampu mengambil keputusan terkait pendekatan silvikultur yang sesuai dengan untuk mencapai harapan petani dalam menanam pohon. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut di antaranya adalah pela?han Master TreeGrower(MTG) dan ujicoba mentoring antar petani (Farmer-to- |
Researcher : Publisher : ACIAR FST/2015/040 Type : Info Brief Year : 2019 |
Download (hits : 158x) | ||||||||||||
68 |
Status of Forest and Timber Certification for Smallholder Growers in Indonesia Abstract : Forests have been certified since the early 1990s under a number of schemes to address the issues of global deforestation and forest degradation and to promote responsible forest management. Certification schemes have a set of principles, criteria and indicators related to the ecological, social and economic aspects of forest management. Independent bodies assess the compliance of forest management against the schemes (Romero et al. 2013). |
Researcher : Publisher : ACIAR FST/2015/040 Type : Laporan Kerjasama Year : 2019 |
Download (hits : 135x) | ||||||||||||
69 |
Policy Options for Enhancing Community-Based Commercial Forestry in Indonesia Abstract : Community-based forest management (CBFM) has been developed globally since the 1970s with various outcomes. In Indonesia CBFM policies began to be adopted and institutionalized in the 1980s. Indonesia is yet to achieve sustainable and equitable natural resource management, although some initiatives are developing community-based management alternatives. Over the past 40 years, the achievements of CBFM regimes have continued to expand across countries and regions with different political, historical, cultural and economic contexts. Some countries, such as Indonesia, have made major changes to forestry policy, through the introduction and institutionalization of CBFM |
Researcher : Publisher : ACIAR FST/2015/040 Type : Laporan Kerjasama Year : 2019 |
Download (hits : 71x) | ||||||||||||
70 |
Fostering the Community Plantation Forest (HTR) Program in Lampung and Gorontalo, Indonesia Abstract : The Community Plantation Forest (Hutan Tanaman Rakyat or HTR) program is one of the five schemes that comprise the ‘social forestry’ (SF) agenda developed by the Indonesian Ministry of Environment and Forestry (MoEF, Ministerial Decree No. 83/2016). The MoEF defines ‘social forestry’ as a land management system that involves forest management on state or community-owned land, whereby forests are managed to improve the welfare of local communities while also protecting environmental and cultural values. |
Researcher : Publisher : ACIAR FST/2015/040 Type : Laporan Kerjasama Year : 2019 |
Download (hits : 74x) | ||||||||||||
71 |
Analysis of Smallholder Timber Certification in Indonesia: Experiences from Lampung Province, Sumatra contrasted with those from from Pati District, Central Java and Bulukumba District-South Sulawesi Abstract : Forest and timber certification was designed to promote good forest governance by ensuring that forest resources are managed sustainably and legally. Forest certification (Smartwood certification system) was first applied in Indonesia around 1990 in Java to forests managed by Perhutani - a State-Owned Enterprise. Since then various certification systems have evolved including the voluntary global system operated by the Forestry Stewardship Council (FSC) starting in 1993, and the Indonesian Timber Legality Assurance System (TLAS), also known as Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) developed by the Ministry of Forestry (MOF) and first introduced in 2009. Under this system, companies and farmer organisations are issued S-LK certificates. |
Researcher : Publisher : ACIAR FST/2015/040 Type : Laporan Kerjasama Year : 2019 |
Download (hits : 99x) | ||||||||||||
72 |
Peran Instrumen Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Pasar dan Pencapaian Target NDC Abstract : Peran swasta dalam penurunan emisi dan pencapaian target NDC dapat ditingkatkan melalui penerapan instrumen berbasis pasar di dalam negeri sebagai alat bantu kebijakan rendah karbon. |
Researcher : Dr. Raden Deden Djaenudin S.Si., M.Si. Sukandar, Donny Wicaksono, Andi Samyanugraha, Mohamad Iqbal, Ridwan Pambudi, Aldi Aufar, Debi Nathalia Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2019 |
Download (hits : 145x) | ||||||||||||
73 |
Pembelajaran dari Penerapan Instrumen Berbasis Pasar Sektor Energi di Indonesia Abstract : Analisis berbagai instrumen berbasis pasar (IBP) mengungkapkan bahwa penggunaan harga karbon dan mekanisme pasar karbon menghadirkan pendekatan biaya yang paling efisien dan efek?f dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Mekanisme kredit karbon adalah salah satu jenis IBP yang telah pernah diikuti Indonesia melalui Clean Development Mechanism dan Joint Credi?ng Mechanism. |
Researcher : Mohamad Iqbal S.Hut., M.Si. Deden Djaenudin, Sukandar, Donny Wicaksono, Andi Samyanugraha, Ridwan Pambudi, Aldi Aufar, Debi Nathalia Publisher : 2019 Type : Policy Brief Year : 2019 |
Download (hits : 160x) | ||||||||||||
74 |
Kesiapan Data Emisi untuk Instrumen Mitigasi Berbasis Pasar Abstract : Untuk memenuhi komitmen penurunan emisi gas rumah kaca sebagaimana dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia dalam Persetujan Paris, diperlukan instrumen kebijakan inovatif yang dapat membatasi dan/atau mengurangi emisi GRK sekaligus dapat memobilisasi investasi rendah emisi secara op?mal dan cost-effective. Instrumen berbasis pasar seperti skema perdagangan karbon dapat menjadi salah satu opsi untuk meningkatkan upaya mi?gasi perubahan iklim dengan memberikan nilai ekonomis bagi setiap unit penurunan emisi. |
Researcher : Ridwan Pambudi, Aldi Aufar, Deden Djaenudin, Sukandar, Donny Wicaksono, Andi Samyanugraha, Mohamad Iqbal, Debi Nathalia Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2019 |
Download (hits : 133x) | ||||||||||||
75 |
Status Kesiapan Kebijakan untuk Penerapan Instrumen Mitigasi Berbasis Pasar di Indonesia Abstract : Indonesia telah mengembangkan sejumlah besar kebijakan dan peraturan yang dapat mendukung pelaksanaan instrumen mi?gasi perubahan iklim berbasis pasar atau biasa disebut "pasar karbon". Untuk menyikapi lebih lanjut opsi instrumen kebijakan ini, dapat dilakukan beberapa hal. |
Researcher : Debi Nathalia, Deden Djaenudin, Sukandar, Donny Wicaksono, Andi Samyanugraha, Mohamad Iqbal, Ridwan Pambudi, Aldi Aufar Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2019 |
Download (hits : 145x) | ||||||||||||
76 |
Strategi Implementasi Instrumen Mitigasi Berbasis Pasar Berdasarkan Potensi dan Biaya Mitigasi Abstract : Dalam menentukan strategi penerapan instrumen pasar karbon atau carbon value yang berdasarkan biaya pengurangan emisi, Pemerintah dapat menggunakan kurva biaya pengurangan emisi (marginal abatement cost curve atau MACC). |
Researcher : Andi Samyanugraha, Deden Djaenudin, Sukandar, Donny Wicaksono, Mohamad Iqbal, Ridwan Pambudi, Aldi Aufar, Debi Nathalia Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2019 |
Download (hits : 199x) | ||||||||||||
77 |
Forest Amnesty: Masihkah Diperlukan? Abstract : Forest amnesty sebagai wacana ketika dilakukan harus berbeda dengan tax amnesty karena bukan hanya persoalan penilaian fisik (tangible goods), tetapi juga harus dinilai fungsi dari KH tersebut (intangible benefits). Namun penerapan forest amnesty tidak akan bermanfaat manakala denda terhadap okupasi KH non prosedural relatif rendah (Rp27 juta/ha) dibandingkan dengan perolehan HGU resmi sebesar Rp90-100 juta/ha. Jika ingin |
Researcher : Dr. Ir Subarudi M.Wood.Sc Lukas Rumboko Wibowo, Yanto Rochmayanto, Nunung Parlinah dan Dewi Ratna Kurniasari Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2019 |
Download (hits : 138x) | ||||||||||||
78 |
Konstruksi Manajemen Perhutanan Sosial: Studi Kasus di Kesatuan Pengelolaan Hutan Walanae Provinsi Sulawesi Selatan Abstract : Kebijakan perhutanan sosial (PS) sebagai solusi dalam tata kelola kehutanan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan kondisi hutan. Untuk mewujudkan keberhasilan program PS, maka konstruksi manajemen PS harus memper?mbangkan kondisi landscape, lifescape, dan kebijakan/ kelembagaan, yang diwujudkan dalam bentuk kelola kawasan, kelola kelembagaan, dan kelola usaha. |
Researcher : Tajuddin, S.Hut., M.Sc. Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2019 |
Download (hits : 259x) | ||||||||||||
79 |
Kebijakan Pengendalian Penyakit Tanaman untuk Menyelamatkan Hutan Rakyat Sengon Abstract : Terjadinya ledakan penyakit pada sengon menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan dan dapat berdampak tidak hanya pada perekonomian masyarakat namun juga terhadap industri kayu nasional. Oleh karena itu, perlu dirumuskan suatu kebijakan yangmendukung strategi pengendalian penyakit tanaman yang efektif. |
Researcher : Neo Endra Lelana Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2019 |
Download (hits : 174x) | ||||||||||||
80 |
Kebijakan Pengolahan Limbah Domestik Non Kakus untuk Mendukung Pencapaian Target 100 Persen Akses Sanitasi Abstract : Penerapan teknologi IPAL Sanita harus berbasis partisipasi masyarakat untuk mendukung keberlanjutannya, antara lain gaya hidup penduduk dalam memilah limbah dan penerapan anggaran operasional yang tepat. |
Researcher : Melania H. Aryantie, Sri U. Purwati, Rositayanti Hadisoebroto, Oktaria D. Pitalokasari, Uki Nugroho Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2019 |
Download (hits : 144x) | ||||||||||||
81 |
Terobosan Kebijakan PUHH Kayu Energi: Sangat Diperlukan Abstract : Energi biomassa akan menjadi isu yang terus mengemuka dan akan menjadi sumber energi utama di dunia, termasuk di Indonesia, ketika cadangan energi fosil semakin menipis. Cadangan minyak bumi Indonesia saat ini ?nggal 3,6 miliar barel, gas bumi ?nggal 100,3 TSCF, dan batu bara pun semakin menipis menjadi 7,2 miliar |
Researcher : Dr. Ir Subarudi M.Wood.Sc Yanto Rochmayanto, Lukas Rumboko Wibowo, Sulistya Ekawati, Mirna Aulia Probadi, Fentie Salaka, dan Dewi Ratna Kurniasari Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2019 |
Download (hits : 170x) | ||||||||||||
82 |
Analisis dan Perencanaan Berbasis Masyarakat (Community-Led Analysis and Planning - CLAP) Desa Tumbang Nusa Abstract : Kegiatan Analisis dan Perencanaan Berbasis Masyarakat atau Community-Led Analysis and Planning (CLAP) dilaksanakan di desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 14 – 17 Maret 2019. Kegiatan ini merupakan langkah awal dari proyek penelitian “Meningkatkan Pengelolaan Kebakaran dan Restorasi Gambut” atau disebut “Gambut Kita”. Sebuah proyek yang didanai oleh Australia Center for International Agricultural Researh (ACIAR). Kegiatan yang berbasis desa ini difasilitasi oleh 10 orang kunci dari desa Tumbang Nusa, dan tim ACIAR yang terdiri 11 peneliti dari Balai Penelilitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Litbang LHK), plus satu peneliti dari RMIT University, dan 12 orang dari tim pemberdayaan masyarakat dari Yayasan Tambuhak Sinta (YTS). Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapat gambaran awal tentang kondisi kehidupan di desa, potensi pemberdayaan masyarakat dan kekhawatiran masyarakat terkait berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, ekonomi, infrastruktur, budaya, kesehatan, pendidikan, agama, mata pencaharian, pemanfaatan sumber daya alam dan aspek lainnya. |
Researcher : Dr. Ir. Niken Sakuntaladewi M.Sc 1. Dony Rachmanadi 5. Ari Nurlia 6. Kushartati
Publisher : ACIAR Type : Lainnya Year : 2019 |
Download (hits : 192x) | ||||||||||||
83 |
Buku Saku Kajian Lingkungan Hidup dan Sosial Strategis (Strategic Environmental Social Assessment/SESA) Abstract : Kajian Lingkungan Hidup dan Sosial Strategis (Strategic Environmental and Social Assessment /SESA) dalam Program Penurunan Emisi (REDD+) di Kaltim. |
Researcher : Tim FCPF Publisher : Tim FCPF Type : Support Document Year : 2019 |
Download (hits : 169x) | ||||||||||||
84 |
Buku Saku Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management Framework/ESMF) Abstract : Kerangka Kerja PengelolaanLingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management Framework/ESMF) disiapkan sebagai dokumen operasional proyekprogram penurunan emisi di Kalimantan Timur. |
Researcher : Tim FCPF Publisher : Tim FCPF Type : Support Document Year : 2019 |
Download (hits : 141x) | ||||||||||||
85 |
Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keluhan (Feedback and Grievance Redress Mechanism/FGRM) Abstract : Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keluhan atau Feedback and Grievance Redress Mechanism (FGRM) |
Researcher : Tim FCPF Publisher : FCPF P3SEKPI Type : Support Document Year : 2019 |
Download (hits : 139x) | ||||||||||||
86 |
Buku Saku Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (Indigenous People Planning Framework/IPPF) Abstract : Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (Indigenous People Planning Framework /IPPF) yang dipersiapkan Pemerintah mencakup semua masyarakat adat dan komunitas rentan sebagaimana dicirikan oleh kebijakan operasional Bank Dunia OP 4.10 tentang Masyarakat Adat. |
Researcher : Tim FCPF Publisher : FCPF P3SEKPI Type : Support Document Year : 2019 |
Download (hits : 140x) | ||||||||||||
87 |
Buku Saku Kerangka Kerja Rencana Pemukiman Kembali (Resettlement Planning Framework/RPF) Abstract : Kerangka kerja rencana pemukiman kembali (Resettlement Planning Framework/RPF), salah satu perangkat perlindungan proyek REDD+ melalui mekanisme FCPF Carbon (sesuai dengan standar yang diterapkan oleh World Bank). |
Researcher : Tim FCPF Publisher : FCPF P3SEKPI Type : Support Document Year : 2019 |
Download (hits : 131x) | ||||||||||||
88 |
Buku Saku Istilah dan Singkatan Abstract : Program Penurunan Emisi melalui Pencegahan Deforestasi dan Degradasi Hutan di Kalimantan Timur |
Researcher : Tim FCPF Publisher : FCPF P3SEKPI Type : Support Document Year : 2019 |
Download (hits : 135x) | ||||||||||||
89 |
Buku Saku Pembagian Manfaat Implementasi REDD+ Abstract : Program implementasi REDD+ sangat bermanfaat karena merupakan kesempatan bagi pengelola hutan |
Researcher : Tim FCPF Publisher : FCPF P3SEKPI Type : Support Document Year : 2019 |
Download (hits : x) | ||||||||||||
90 |
Praktik Terbaik & Pembelajaran Readiness Fund FCPF untuk REDD+ di Provinsi Kalimantan Timur Abstract : Dalam proses persiapan menuju implementasi REDD+ Carbon Fund di Kalimantan Timur 2020-2024 ini, terdapat praktik-praktik terbaik dan pembelajaran yang dapat diadaptasi untuk berbagai proyek yang serupa. Buku ini menguraikan rangkuman singkat praktik terbaik (best practices) dan pembelajaran (lesson learned), disarikan dari hasil wawancara pihak-pihak yang terlibat dalam proses. |
Researcher : Tim FCPF Publisher : FCPF P3SEKPI Type : Support Document Year : 2019 |
Download (hits : 225x) | ||||||||||||
91 |
Laporan Akhir Komunikasi dan Publikasi Abstract : Kegiatan diseminasi dan komunikasi capaian readiness REDD+ dibawah koordinasi dan pemantauan konsultan komunikasi (Communication Specialist) dari Maret-November 2019 telah intensif dilaksanakan bekerjasama dengan tim komunikasi Humas Pemprov Kalimantan Timur dan Dewan Daerah Perubahan Iklim Kaltim, serta mendapatkan dukungan tim World Bank. |
Researcher : Agustina Tandi Bunna Publisher : FCPF P3SEKPI Type : Support Document Year : 2019 |
Download (hits : 140x) | ||||||||||||
92 |
Reduced Impact Logging – Carbon (RIL-C): Kunci Sukses Pengelolaan Hutan Lestari Dan Penurunan Emisi Abstract : Pembalakan berdampak rendah (Reduced Impact Logging-RIL) adalah praktik pembalakan yang dilakukan oleh pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) untuk mengurangi kerusakan hutan termasuk emisi. Kegiatan utamanya meliputi penebangan, penyaradan dengan menggunakan winching penumpukan dan pengangkutan log, yang dilakukan secara efektif dan |
Researcher : Dr. Ir Subarudi M.Wood.Sc Iis Alviya S.P., M.S.E. Fentie Jullianti Salaka M.Si. Mimi Salminah S.Hut., M.For.Sc. Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2018 |
Download (hits : x) | ||||||||||||
93 |
Kepedulian Sampah Nasional: Mendesaknya Desentralisasi Pengelolaan Sampah Abstract : Hari Peduli Sampah Nasional tanggal 21 Februari 2018 mengingatkan penulis saat menelusuri pengelolaan sampah di Provinsi (Prov.) DKI Jakarta. Ketika itu penulis membantu salah satu peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) yang sedang melakukan kajian sampah tahun 2016. Tim peneliti menemui beberapa informan dari beberapa instansi di antaranya Dinas Kebersihan Prov. DKI Jakarta (DKPDKI) (saat ini telah berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup Prov. DKI Jakarta), Unit Pelaksana Teknis Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (UPT TPST) Bantar Gebang dan PT Godang Tua Jaya (PT GTJ) sebagai operator Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang (TPSTBG) yang terletak di Kota Bekasi. Beberapa temuan yang mengejutkan penulis adalah: 1) Anggaran DKPDKI yang hanya untuk ongkos pungut (tipping fee) sampah di seluruh tempat pembuangan sementara (TPS) di Jakarta mencapai Rp 350 miliar per tahun!; 2) TPSTBG menerima 6.000 ton sampah setiap hari; 3) PT GTJ diklaim oleh Pemerintah Prov. DKI (masa kerja Gubernur Ahok) wanprestasi karena tidak bisa menangani sampah secara berkelanjutan seperti yang tertuang pada kontrak kerja. PT GTJ sudah tidak mampu melakukan pengelolaan sampah secara higinis yang mengakibatkan polusi udara (bau busuk) hingga radius beberapa kilometer. |
Researcher : Handoyo S.Hut., M.Si. Publisher : P3SEKPI Type : Artikel Ilmiah Website Year : 2018 |
Download (hits : 153x) | ||||||||||||
94 |
Upaya Kphl Sijunjung Dalam Mendukung Pengendalian Perubahan Iklim Abstract : |
Researcher : Plt. Kepala UPTD KPHL Sijunjung Slamet Riyadi, SH Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 198x) | ||||||||||||
95 |
Kerja Menyelamatkan Rumah Kita : Pemanfaatan Pohon Nimba Dan Teknologi Berbasis Mikroba Abstract : |
Researcher : Shierly Megawati Purnomo, Yayasan Sahabat Lingkungan Hidup Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 189x) | ||||||||||||
96 |
Gerakan Indonesia Bebersih (Berbuat Benar dengan Kasih} Abstract : |
Researcher : Bank Sampah Bersinar Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 235x) | ||||||||||||
97 |
Perubahan Iklim dan Masa Depan Lingkungan Hidup di Kawasan Citarum World Cultural Expo 2030 Abstract : |
Researcher : Gai Suhardja, Fak. Senirupa dan Desain, Maranatha Christian University Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 163x) | ||||||||||||
98 |
Pengelolaan Sampah dan Perubahan Ikim Abstract : |
Researcher : Direktorat Pengelolaan Sampah, KLHK Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 296x) | ||||||||||||
99 |
Dampak Pencemaran Merkuri Terhadap Perubahan Iklim Abstract : Dampak perubahan iklim terhadap peningkatan terjadinya |
Researcher : Jossep Frederick William,dr. Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 182x) | ||||||||||||
100 |
Company Climate Action Abstract : |
Researcher : PT Holcim Indonesia Tbk Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 154x) | ||||||||||||
101 |
Agenda Kota Hijau P2KH Abstract : Agenda kota hijau adalah rangkaian strategi prioritas yang dilakukan pada setiap gusus penyelenggaraan kota hijau |
Researcher : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 164x) | ||||||||||||
102 |
Inisiatif, Kebijakan dan Program Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Kalimantan Timur Abstract : |
Researcher : DDPI, Kalimantan Timur Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 173x) | ||||||||||||
103 |
Inisiatif Kebijakan dan Program menuju Pembangunan Berkelanjutan (Green Growth) Kab. Bantaeng Abstract : |
Researcher : H. ABDULLAH TAIBE, A.Ks., M.Si. Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 214x) | ||||||||||||
104 |
Pertemuan Konsultasi Antar Pemangku Kepentingan Oecd-Green Growth Policy Review (GGPR) of Indonesia Abstract : |
Researcher : Laksmi Dhewanthi Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 169x) | ||||||||||||
105 |
Inisiatif Program menuju Pembangunan Berkelanjutan (Green Growth) yang telah/akan dilaksanakan di Tingkat Tapak (KPHP) Abstract : |
Researcher : Ir. Maidiward, M.Sc, Direktorat KPHP Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 160x) | ||||||||||||
106 |
Tropical Peatland Research Center ( Pusat Riset Gambut Tropis) Abstract : |
Researcher : Puslitbang Hutan, KLHK Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 166x) | ||||||||||||
107 |
Indonesia Policy And Implementation On Peatland Protection And Management Abstract : |
Researcher : SPM Budisusanti Director For Peatland Degradation Control Ministry Of Environment And Forestry Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 169x) | ||||||||||||
108 |
The Financial Sector, Coal And Climate Change: Risks And Opportunities Abstract : |
Researcher : Rob Henderson Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 136x) | ||||||||||||
109 |
Pendanaan Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim Di Indonesia Abstract : |
Researcher : Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 168x) | ||||||||||||
110 |
Climate and Hazard Science (BPPT) Abstract : |
Researcher : Prof. Dr. Edvin Aldrian Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 169x) | ||||||||||||
111 |
Climate & Hazard Science (BMKG) Abstract : |
Researcher : Herizal Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 180x) | ||||||||||||
112 |
Konvergensi API PRB: Metode Risiko Abstract : |
Researcher : Perdinan Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 194x) | ||||||||||||
113 |
Iklim Adalah Kita (Climate Is Us) Abstract : |
Researcher : Herry Purnomo Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 164x) | ||||||||||||
114 |
Antisipasi dan Pemetaan Potensi “Bencana Iklim” di Indonesia Abstract : |
Researcher : Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : x) | ||||||||||||
115 |
Kebijakan Dan Program Mitigasi Bencana Pada Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Abstract : |
Researcher : Dr. Hendra Yusran Siry, S.Pi, M.Sc Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : x) | ||||||||||||
116 |
Kesiapsiagaan Dan Tanggap Darurat Bencana Iklim Abstract : |
Researcher : Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Direktorat Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Ri Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : x) | ||||||||||||
117 |
Rencana Mitigasi Dan Adaptasi Terkait Bencana Iklim Abstract : |
Researcher : Direktur Pengendalin Kebakaran Hutan Dan Lahan Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 205x) | ||||||||||||
118 |
Iptek Pemanfaatan Limbah Batang Sawit Abstract : |
Researcher : Dr. Wening Sri Wulandari Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 130x) | ||||||||||||
119 |
Circular Economy pada Industri di Indonesia Studi Kasus: Methane Capture untuk Energi di Industri Sawit Abstract : |
Researcher : Prof. Dr. Udin Hasanudin, Universitas Lampung Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 159x) | ||||||||||||
120 |
Pemanfaatan Limbah Cair Sawit untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan Abstract : |
Researcher : Ir. R. Hikmawan Wargakusumah, MH. Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 162x) | ||||||||||||
121 |
ISO /FDIS 14080 Greenhouse gas management and related activities — Framework and principles for methodologies on climate actions Abstract : |
Researcher : Pusat Standardisasi Lingkungan Dan Kehutanan, KLHK Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 330x) | ||||||||||||
122 |
Bagaimana mengembangkan metodologi kegiatan aksi perubahan iklim contoh kasus di skema JCM Abstract : |
Researcher : Sekretariat JCM Indonesia Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 172x) | ||||||||||||
123 |
Ancaman Jenis Asing Invansif Kaitannya dengan Perubahan Iklim Abstract : |
Researcher : Dr. Ir. Titiek Setyawati, MSc Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 207x) | ||||||||||||
124 |
Transformation towards Sustainable and Resilient Societies Abstract : |
Researcher : Noer Adi Wardojo Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : x) | ||||||||||||
125 |
Generasi Muda: Ubah Prilaku Atasi Perubahan Iklim Melalui Pendidikan Lingkungan Hidup Non Formal dan Informal Abstract : |
Researcher : Latipah Hendarti Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 168x) | ||||||||||||
126 |
Membangun Hutan Tanaman Meranti Di Gn Dahu: Sebuah Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Abstract : |
Researcher : Atok Subiakto, Henti Hendalastuti Rachmat, Wahyu Catur Adinugroho Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 207x) | ||||||||||||
127 |
Potensi dan Risiko Penerapan Instrumen Mitigasi Berbasis Pasar Refleksi dari Hasil Survey Persepsi Masyarakat tentang Pasar Karbon Abstract : |
Researcher : Andi Samyanugraha Publisher : 2018 Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 179x) | ||||||||||||
128 |
Pasar Karbon dalam Persetujuan Paris Abstract : |
Researcher : Moekti H. Soejachmoen Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 154x) | ||||||||||||
129 |
Kebijakan Indonesia dalam Penurunan Emisi GRK Abstract : |
Researcher : Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 152x) | ||||||||||||
130 |
Role of carbon & regulation challenges for private sector company’s participation in domestic waste industry Abstract : |
Researcher : Joseph Hwang M.Sc, Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : x) | ||||||||||||
131 |
Instrumen Fiskal Skema Kredit Karbon Abstract : |
Researcher : Parjiono, PhD Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 152x) | ||||||||||||
132 |
Emisi Gas Rumah Kaca Di Industri Semen Abstract : |
Researcher : Ir. Widodo Santoso, MBA Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : x) | ||||||||||||
133 |
Pengalaman Indonesia Dalam Pasar Carbon Dan Peluang Pasca Paris Agreement Abstract : |
Researcher : Dr. Nur Masripatin Penasihat Senior Menteri LHK Bidang PPI Dan Konvensi Internasional/NFP - UNFCCC Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : x) | ||||||||||||
134 |
Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan Abstract : |
Researcher : Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 191x) | ||||||||||||
135 |
Inovasi Sektor Kehutanan Dalam Mendukung Ketahanan Energi Dan Mitigasi Perubahan Iklim Abstract : |
Researcher : Dr. Agus Justianto Kepala Badan Penelitian Pengembangan Dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : x) | ||||||||||||
136 |
Aspek Biaya Mitigasi dalam Penerapan Pasar Karbon: Pembelajaran dari CDM dan JCM Abstract : |
Researcher : Dicky Edwin Hindarto Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 184x) | ||||||||||||
137 |
Model Perhitungan Macc Dan Upaya Mitigasi Indonesia: Pembangkit & 8 Industri Lahap Energi Abstract : |
Researcher : Artissa Panjaitan, MACC Economy Expert for PMR Project Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 153x) | ||||||||||||
138 |
Global Alam Lestari Abstract : |
Researcher : Soegeng Irianto Global Alam Lestari Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 192x) | ||||||||||||
139 |
Integrated Water Management System in Sub-KHG Merang-Kepayang Abstract : |
Researcher : Yuli Suharnoto, Prof. Budi Indra Setiawan, Moh Taufik Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 144x) | ||||||||||||
140 |
Mendorong Peran Swasta Dalam Adaptasi & Mitigasi Perubahan Iklim Abstract : |
Researcher : Proyek Kemitraan Pengelolaan Lanskap Publisher : Pojok Iklim Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 139x) | ||||||||||||
141 |
Bibliometrical Review on REDD+ Research in Indonesia Abstract : |
Researcher : Onrizal Publisher : Pre-Event of the 3rd Asia-Pacific Rain Forest Summit Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : x) | ||||||||||||
142 |
Paradigmasystems Thinking Dalam Kebijakan Pengendalian Perubahan Iklim Dan Pembangunan Berkelanjutan Abstract : |
Researcher : Dr . Mahawan Karuniasa Publisher : Pre-Event of the 3rd Asia-Pacific Rain Forest Summit Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 148x) | ||||||||||||
143 |
Karakteristik Curah Hujan Provinsi Kalimantan Timur Abstract : |
Researcher : Akas Pinaringan Sujalu* (APIK Indonesia Region Kaltim) Jumani Noor Jannah Akas Yekti Pulihasih Publisher : Pre-Event of the 3rd Asia-Pacific Rain Forest Summit Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 178x) | ||||||||||||
144 |
Inisiatif-Inisiatif Model Yang Dikembangkan Dalam Upaya Implementasi Redd+ Di Kalimantan Timur Abstract : |
Researcher : Balai Besar Litbang Ekosistem Hutan Dipterokarpa Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Publisher : Pre-Event of the 3rd Asia-Pacific Rain Forest Summit Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 143x) | ||||||||||||
145 |
Tingkat Emisi Versus Sequestrasi CO2 di Hutan Tanaman Industri : Mengukur Kontribusi Unit Manajemen Hutan untuk REDD+ di Indonesia Abstract : |
Researcher : Publisher : Pre-Event of the 3rd Asia-Pacific Rain Forest Summit Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 168x) | ||||||||||||
146 |
Kajian Pemanfaatan Tanaman Kenaf (Hibiscus cannabinus L.) Pada Limbah Cair Batik Mengandung Kromium (Cr) Abstract : |
Researcher : Firda Lutfiatul Fitria, Yeny Dhokhikah , Januar Feri Irawan , dan Audiananti Meganandi Kartini Fakultas Teknik, Universitas Jember Publisher : Pre-Event of the 3rd Asia-Pacific Rain Forest Summit Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 176x) | ||||||||||||
147 |
Persepsi Masyarakat Terhadap Risiko Bencana Hidrometeorologi di Kawasan Hutan Wisata Puncak Becici Yogyakarta Abstract : |
Researcher : Nike Triwahyuningsih 1), J.G. Tanii 1), D. Suryawan 2 1)Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian INTAN Yogyakarta 2)Taman Nasional Gunung Merapi Yogyakarta Publisher : Pre-Event of the 3rd Asia-Pacific Rain Forest Summit Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 179x) | ||||||||||||
148 |
IMPLEMENTASI REBOISASI DAN PENGHIJAUAN PASKA UU NO. 23 TAHUN 2014 Abstract : Materi FGD RHL dan Reklamasi |
Researcher : DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Publisher : FCPF Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 250x) | ||||||||||||
149 |
IMPLEMENTASI REKLAMASI TAMBANG DAN REHABILITASI DAS DI KALIMANTAN TIMUR Abstract : Materi FGD RHL dan Reklamasi |
Researcher : Dr. Selly Oktas Hariany Ayub, S.Hut., M.P. Publisher : FCPF Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 213x) | ||||||||||||
150 |
Kebijakan Pengelolaan Pertambangan: Aspek Perlindungan dan Lingkungan Abstract : MATERI FGD RHL & REKLAMASI |
Researcher : Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Publisher : FCPF Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 353x) | ||||||||||||
151 |
Evaluasi Pelaksanaan Reklamasi Tambang di Provinsi Kalimantan Timur Abstract : MATERI FGD RHL & REKLAMASI |
Researcher : Ibrahim, Fakultas Kehuutanan Universitas Mulawarman, Samarinda Publisher : FCPF Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 187x) | ||||||||||||
152 |
FLEKSIBILITAS PENGGUNAAN DBH PSDH DAN DR Abstract : MATERI FGD RHL & REKLAMASI |
Researcher : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Publisher : FCPF Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 200x) | ||||||||||||
153 |
KEBIJAKAN REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN Abstract : MATERI FGD RHL & REKLAMASI |
Researcher : Direktorat Konservasi Tanah dan Air Ditjen Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Publisher : FCPF Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : x) | ||||||||||||
154 |
INOVASI REKLAMASI LAHAN BEKAS TAMBANG (Pembelajaran di Lahan Bekas Tambang Timah-Bangka Tengah) Abstract : MATERI FGD RHL & REKLAMASI |
Researcher : Pratiwi Publisher : FCPF Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 200x) | ||||||||||||
155 |
Implementasi Reklamasi Bekas Tambang Abstract : MATERI FGD RHL & REKLAMASI |
Researcher : PT Kitadin Tandung Mayang Publisher : FCPF Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 221x) | ||||||||||||
156 |
PERAN KPHP DALAM REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN Abstract : MATERI FGD RHL & REKLAMASI |
Researcher : UPTD KPHP DAS BELAYAN Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Publisher : FCPF Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 204x) | ||||||||||||
157 |
Kebijakan Penetapan “Areal HCV” dalam PHPL Abstract : Lokakarya Tantangan Pengelolaan HCV di Sektor Berbasis Lahan (Kehutanan , Perkebunan Sawit dan Pertambangan) |
Researcher : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Publisher : FCPF Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 197x) | ||||||||||||
158 |
KONSEP DAN IMPLEMENTASI HCV DI INDONESIA Abstract : Lokakarya Tantangan Pengelolaan HCV di Sektor Berbasis Lahan (Kehutanan , Perkebunan Sawit dan Pertambangan) |
Researcher : Titiek Setyawati Publisher : FCPF Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 195x) | ||||||||||||
159 |
IMPLEMENTASI KEBIJAKANISPO DI INDONESIA Abstract : Lokakarya Tantangan Pengelolaan HCV di Sektor Berbasis Lahan (Kehutanan , Perkebunan Sawit dan Pertambangan) |
Researcher : Forest Watch Indonesia Publisher : FCPF Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 203x) | ||||||||||||
160 |
Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Perlidungan Kawasan Ekosistem Esensial Abstract : Lokakarya Tantangan Pengelolaan HCV di Sektor Berbasis Lahan (Kehutanan , Perkebunan Sawit dan Pertambangan) |
Researcher : Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, KLHK Publisher : FCPF Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 199x) | ||||||||||||
161 |
Penerapan HCV/NKT Pada Perkebunan Sawit Abstract : Lokakarya Tantangan Pengelolaan HCV di Sektor Berbasis Lahan (Kehutanan , Perkebunan Sawit dan Pertambangan) |
Researcher : Bambang Dwi Laksono Publisher : FCPF Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 211x) | ||||||||||||
162 |
Pengelolaan Kawasan High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock di Hutan Tanaman Industri Abstract : Lokakarya Tantangan Pengelolaan HCV di Sektor Berbasis Lahan (Kehutanan , Perkebunan Sawit dan Pertambangan) |
Researcher : Dept Landscape Conservation SMF-APP, Sinarmas Publisher : FCPF Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 200x) | ||||||||||||
163 |
Kebijakan-Kebijakan Pemprov Kalimantan Timur dalam mendorong penerapan RIL-C untuk mendukung Carbon Fund PCPF Abstract : Lokakarya Potensi RIL-C Uuntuk Mendukung Pelaksanaan REDD+ di Kalimantan Timur |
Researcher : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimatan Timur Publisher : FCPF Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 208x) | ||||||||||||
164 |
INTEGRASI RIL-C DALAM KEBIJAKAN DAN PELUANG INSENTIFNYA Abstract : Lokakarya Potensi RIL-C Uuntuk Mendukung Pelaksanaan REDD+ di Kalimantan Timur |
Researcher : Dr. Ir Subarudi M.Wood.Sc Publisher : FCPF Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 222x) | ||||||||||||
165 |
KEBIJAKAN PENURUNAN EMISI DAN SERAPAN KARBON DI HUTAN PRODUKSI MELALUI : PROGRAM DAN KEGIATAN DITJEN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI Abstract : Lokakarya Potensi RIL-C Uuntuk Mendukung Pelaksanaan REDD+ di Kalimantan Timur |
Researcher : DIREKTUR UJLHHBK-HP Publisher : FCPF Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 199x) | ||||||||||||
166 |
PEMBELAJARAN PENERAPAN RIL-C DI PERUSAHAAN (PENERAPAN PRAKTEK PENGELOLAAN RENDAH EMISI DI HUTAN PRODUKSI DI AREAL PT. NARKATA RIMBA DAN PT. BELAYAN RIVER TIMBER) Abstract : Lokakarya Potensi RIL-C Uuntuk Mendukung Pelaksanaan REDD+ di Kalimantan Timur |
Researcher : FCPF Publisher : FCPF Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 207x) | ||||||||||||
167 |
RIL-C Approaches for Climate Change Solution, and Sustainable Forest Management in Indonesia Abstract : Lokakarya Potensi RIL-C Uuntuk Mendukung Pelaksanaan REDD+ di Kalimantan Timur |
Researcher : Purwadi Soeprihanto Publisher : FCPF Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 188x) | ||||||||||||
168 |
Pembalakan berdampak rendah karbon (RIL-C) untuk pengurangan emisi dari hutan alam produksi: Potensi dan Tantangan Abstract : Lokakarya Potensi RIL-C Uuntuk Mendukung Pelaksanaan REDD+ di Kalimantan Timur |
Researcher : Ruslandi, The Nature Conservancy Publisher : FCPF Type : Bahan Presentasi Year : 2018 |
Download (hits : 192x) | ||||||||||||
169 |
Pemulihan Vegetasi Alami Hutan Rawa Gambut Pascadegradasi. Studi di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Tumbang Nusa, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah Abstract : Hutan rawa gambut tropis merupakan ekosistem yang penting di Indonesia, luasnya meliputi 50% luas gambut tropis dunia (Page et al., 2011) atau sekitar 14,9 juta hektar (Wahyunto et al., 2014). Ekosistem ini memiliki fungsi penting yang berkontribusi dalam pemanasan global; sumber plasma nutfah; dan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat (Rieley, 2016). Hutan rawa gambut telah terpapar berbagai bentuk gangguan baik kegiatan pengelolaan maupun aktivitas lainnya yang mengakibatkan kerusakan langsung pada komunitas pembentuk ekosistem maupun kerusakan rezim hidrologisnya sehingga menyebabkan degradasi hutan dan lahan gambut. Degradasi merupakan suatu penurunan kualitas struktur dan fungsi hutan atau lahan. Usaha perbaikan telah banyak dilakukan, salah satunya usaha pemulihan vegetasi baik pada skala penelitian maupun pengembangan dan telah didukung dengan berbagai kebijakan pemerintah tetapi belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Kebijakan yang terkait dengan pemulihan vegetasi umumnya melakukan pendekatan berdasarkan permasalahan praktis di lapangan, misalkan pemulihan vegetasi dilakukan melalui penanaman tetapi apa dan bagaimana penanaman yang harus dilakukan belum sepenuhnya diketahui dan seharusnya pemulihan vegetasi tidak selalu harus melalui usaha penanaman saja. Penelitian disertasi ini mencoba untuk menawarkan suatu pendekatan permasalahan secara ilmiah berdasarkan sistem alam yang efisien yaitu suksesi. Berdasarkan hasil penelitian ini direkomendasikan beberapa hal dalam usaha pemulihan vegetasi hutan rawa gambut pascadegradasi yaitu 1) Perlunya penetapan kriteria dan indikator dalam pemulihan vegetasi hutan rawa gambut; 2) Perlunya alternatif tindakan dalam pemulihan vegetasi hutan rawa gambut selain usaha penanaman kembali; dan 3) Apabila diperlukan penanaman maka harus dilakukan pemilihan jenis yang tepat sesuai kondisi hutan rawa gambut pascadegradasi. |
Researcher : Dony Rachmanadi Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2018 |
Download (hits : 213x) | ||||||||||||
170 |
Perhutanan Sosial, Kemiskinan dan Pendidikan Abstract : Kemiskinan merupakan akar masalah dari kegiatan Perhutanan Sosial. Kondisi miskin mengakibatkan masyarakat membutuhkan tambahan lahan untuk bercocok tanam dan memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Kebutuhan tersebut mendorong masyarakat sekitar hutan untuk memanfaatkan lahan kosong di sekitar tempat tinggal mereka, walaupun mereka menyadari bahwa lahan tersebut adalah lahan hutan negara. Kemiskinan masyarakat sekitar hutan, jika tidak tertanggulangi akan mengakibatkan kerusakan hutan dalam skala kecil yang akan meluas menjadi lebih besar. Perhutanan Sosial menjadi salah satu solusi dari upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat sekitar hutan. Masyarakat sekitar hutan digerakkan dalam suatu organisasi/kelompok pengelola hutan negara, didampingi dan diatur dalam beberapa skema dalam memanfaatkan lahan hutan negara, yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakan (HKm), Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Program Perhutanan Sosial secara luas sudah dilaksanakan di hutan seluruh dunia dan Indonesia, dan memberikan kontribusi yang berarti untuk petani peserta program. Namun demikian, tak sedikit laporan tentang kegiatan Perhutanan Sosial yang memaparkan tentang kecilnya nilai kontribusi Perhutanan Sosial pada pendapatan petani. Tak terkecuali dengan kegiatan Perhutanan Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Petani belum dapat mengoptimalkan kegiatan Perhutanan Sosial karena berbagai keterbatasan antara lain pendidikan yang rendah, terbatasnya areal lahan garapan, belum optimalnya kelembagaan lokal. Peningkatan kontribusi Perhutanan Sosial dapat dilakukan melalui inovasi strategi implementasi Perhutanan Sosial, dengan mengembangkan kapasitas dan kapabilitas petani melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh para pihak terkait. |
Researcher : Indah Novita Dewi Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2018 |
Download (hits : 234x) | ||||||||||||
171 |
Teknik Penyadapan Pinus dan Jelutung yang Ramah Lingkungan Abstract : Permintaan produksi getah pinus dan jelutung yang semakin meningkat mendorong dilakukannya peningkatan produksi getah pinus dan jelutung. Salah satu teknik pemanenan yang diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan jalan mengkombinasikan cara penyadapan dan penggunaan stimulan organik cuka kayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian stimulant organik cuka kayu pada penyadapan pinus dengan sistem quare dapat meningkatkan produksi getah pinus 14,4%. Peningkatan produksi getah pinus tersebut masih di bawah hasil getah yang menggunakan stimulant berbahan dasar H2SO4. Uji coba penggunaan stimulan cuka kayu pada penyadapan jelutung yang dikombinasikan dengan teknik penyadapan menunjukkan bahwa teknik penyadapan berbentuk V menghasilkan getah lebih banyak dibandingkan dengan ½spiral. Penggunaan stimulan cuka kayu menghasilkan getah lebih banyak dibandingkan kontrol (tanpa stimulan). Rata-rata getah jelutung yang dihasilkan jika menggunakan stimulan cuka kayu 20,94 gram sedangkan kontrol 11,03 gram. Penggunaan stimulant organik cuka kayu murah dan mudah diperoleh karena bisa diproduksi sendiri dari sisa-sisa/limbah pohon, lebih aman digunakan baik terhadap pohon maupun pekerja sehingga menjamin sustainabilitas dan ramah lingkungan (green product). Produk getah berlabel green product pada umumnya digunakan untuk menghasilkan produk food grade. Penggunaan stimulan hayati dan non hayati sebaiknya diterapkan secara proporsional. Penggunaan stimulant hayati disarankan untuk menjamin kelestarian meskipun dalam jangka pendek produksi getah yang dihasilkan lebih rendah namun dapat memenuhi persyaratan green product dan ecolabelling. Sementara itu stimulan non hayati digunakan untuk memenuhi persyaratan produksi tinggi sesuai pencapaian target (pencapaian jangka waktu pendek). |
Researcher : Sukadaryati, Dulsalam, & Yuniawati Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2018 |
Download (hits : 174x) | ||||||||||||
172 |
Optimalisasi Dana Sawit dalam Mendorong Praktik-Praktik Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat yang Berkelanjutan Abstract : Kelapa sawit adalah salah satu komoditas sumber penghasil devisa negara. Di sisi lain sektor kelapa sawit juga menghadapi isu lingkungan sebagai salah satu penyebab deforestasi karena masih adanya kebun sawit baik skala besar maupun skala kecil yang dimiliki masyarakat berada di kawasan hutan. Kondisi ini menyebabkan petani sawit rakyat sulit mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan karena tidak dapat memenuhi syarat legalitas lahan. Sementara petani sawit rakyat tidak memiliki kecukupan dana untuk melaksanakan praktik pengelolaan sawit lestari seperti penyiapan lahan tanpa bakar, penyediaan bibit berkualitas dan pupuk yang bermuara pada rendahnya produktivitas lahan petani sawit swadaya. Untuk mengatasi isu tersebut pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki tata kelola sawit di Indonesia melalui perbaikan aspek regulasi berupa penguatan peraturan standar-standar pengelolaan sawit lestari Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO). Bentuk kebijakan pemerintah lainnya adalah dikeluarkannya kebijakan pungutan dana perkebunan sawit atas kegiatan ekspor sawit dan/atau produk turunannya dengan berlandaskan pada amanat Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 jo Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016. Tujuan utama penggunaan dana perkebunan dalam UU perkebunan adalah untuk kegiatan peremajaan, penelitian, pengembangan sumber daya manusia (SDM), promosi dan sarana prasarana. Namun dalam realisasinya penggunaan dana sawit sebagian besar (89%) digunakan sebagai subsidi pengembangan biodiesel sebagai upaya menstabilkan harga Crude Palm Oil/CPO yang jatuh akibat over supply sehingga dapat diserap oleh pasar biodiesel. Instrumen dana sawit dapat dijadikan insentif bagi upaya pengurangan deforestasi melalui pendanaan untuk program intensifikasi kebun yang meliputi (a) Optimalisasi implementasi peremajaan kebun dari dana sawit untuk peremajaan sawit rakyat, legalisasi lahan, sertifikasi ISPO, dan penyediaan database petani swadaya, melalui i) pendampingan pekebun secara terstruktur dan berkualitas, ii) penguatan peran dinas perkebunan melalui fasilitasi dan penganggaran berdasarkan kinerja di tingkat tapak disertai pengawasannya, iii) alokasi dana sawit untuk subsidi bunga pinjaman bagi petani pada masa grace period, iv) bantuan permodalan produktif bagi petani pada masa grass period, v) peningkatan besaran bantuan biaya peremajaan sebesar 60% dari standar biaya peremajaan yang ditetapkan pemerintah; (b) Untuk mengatasi harga CPO yang turun akibat over supply maka perlu diatur dari sisi supply yaitu dengan kebijakan moratorium pemberian izin terhadap pengusahaan kebun kelapa sawit; (c) Komite pengarah Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) harus mengembalikan fungsi penggunaan dana sawit sesuai dengan Undang-Undang perkebunan, untuk itu: i) komite pengarah harus membuat rencana alokasi dana sawit untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan dengan mengidentifikasi lahan prioritas perkebunan swadaya yang akan dibantu peremajaannya dan dipublikasikan secara periodik, ii) harus ada sistem keterbukaan informasi publik dalam pengalokasian dana sawit melalui sistem informasi yang transparan terkait pengalokasian dana sawit, iii) memastikan perusahaan penerima dana sawit untuk pengembangan biodiesel memenuhi prinsip berkelanjutan, iv) penguatan fungsi dewan pengawas terhadap BPDPKS yang terdiri atas multi stakeholder. |
Researcher : Dr Fitri Nurfatriani S.Hut, M.Si Ramawati, Galih Kartika Sari, dan Heru Komarudin Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2018 |
Download (hits : 199x) | ||||||||||||
173 |
Penyelesaian Tenurial Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Hutan Abstract : Pasar yang berkembang pesat untuk biofuel dan minyak nabati, terutama di China, India, Eropa Timur, dan Timur Tengah serta Amerika dan di negara-negara produsen telah menarik investasi besar di Asia Tenggara, Afrika dan Amerika Latin. Investasi skala besar tersebut mengakibatkan semakin meningkatnya kontestasi lahan untuk pengembangan perkebunan sawit. Akibatnya, seringkali para petani tergerak untuk melawan niat dan kepentingan korporasi dan institusi pemerintah. Fakta menunjukkan terjadi proses transformasi penggunaan lahan dan kawasan ini secara bertahap yang terintegrasi ke dalam pasar global. Policy brief ini mencoba menjelaskan bagaimana beragam aktor dan institusi pemerintahan, memfasilitasi upaya-upaya penyelesaian kompleksitas tenurial di tingkat kebijakan dan lapangan. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkebunan (2017) tercatat ada 2,5 juta ha perkebunan sawit di kawasan hutan. Dari jumlah itu 1,7 juta ha diindikasi perkebunan rakyat dan 800,000 ha perusahaan. Sementara Direktorat Jenderal Planologi mengindikasikan perkebunan sawit di kawasan hutan seluas 2,319, 148 ha. Membiarkan permasalahan ini berlarut-larut, tanpa ada keberanian mengambil pilihan kebijakan, tentunya bisa berdampak luar biasa, bagi pemerintah, swasta maupun masyarakat lokal. Untuk menyelesaikan persoalan tenurial sawit tentunya tidak sederhana mengingat kompleksitas permasalahan yang ada. Tanpa penyelesaian yang komprehensif maka kekawatiran akan adanya’’transfer of hate’’ yang memantik konflik sosial seperti yang terjadi secara periodik di Kalimantan Barat, bisa terulang kembali. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya hegemoni kontrol atas sumber daya hutan dan perkebunan oleh korporasi. Saat ini diperlukan beberapa solusi alternatif terobosan agar persoalan sawit yang berada di kawasan hutan tidak berlarut-larut. Mengharapkan solusi permanen barangkali sesuatu yang utopis, namun terobosan-terobosan baru tetap diperlukan. |
Researcher : Drs Lukas Rumboko Wibowo M.Sc. Phd Ismatul Hakim, Heru Komarudin, dan Dewi Ratna Kurniasari Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2018 |
Download (hits : 244x) | ||||||||||||
174 |
Regulasi Perhutanan Sosial di Lahan Gambut: Antara Political Will dan Realita Abstract : Perhutanan Sosial (PS) saat ini, dianggap oleh semua pihak sebagai skema legal termuktahir sejak pemerintah, sebagai regulator, beralih fokus dari pengaturan pengelolaan lahan dan hutan yang mengutamakan supremasi hasil kayu kepada pendekatan kesejateraan masyarakat mulai dua dekade lalu. PS seolah menjadi penyedia titik temu antara tekanan produksi, konservasi dan pemuliaan peradaban manusia. Seiring eforia PS, advokasi civil society organization (CSO) secara masif menyuarakan akses masyarakat ke lahan gambut melalui skema PS perlu diperluas seperti halnya pada lahan mineral, yang bertujuan untuk mengakomodir emansipasi akses kepada masyarakat tempatan di lahan gambut. Sementara itu, sebagian besar ekosistem gambut (yang menjadi alternatif sumber daya dan ruang produksi skala besar (korporasi) sejak tahun 70an) kerusakannya dianggap sudah mencapai pada ambang yang mengkhawatirkan. Hal tersebut akibat banalitas pasar dimana permintaan nasional dan internasional yang sangat besar terhadap komoditi tertentu yang kebetulan adaptif tumbuh di gambut melalui serangkaian modifikasi lahan. Sementara itu, konstruksi data dan kesimpulan ilmiah pun menyatakan bahwa ekosistem gambut adalah unik di mana ekosistem tersebut mempunyai beberapa fungsi vital untuk kehidupan dan pengelolaannya harus memerhatikan kesatuan hidrologis yang tidak mengenal batas-batas yurisdiksi. Sebelum gambut di tetapkan sebagai ekosistem dengan pengelolaan yang khusus pada Peraturan Pemerintah (PP) 71 Tahun 2014, batas-batas unit pengelolaan lahan dan hutan selama ini bersifat yurisdiksional dan tentunya tidak dapat diterapkan pada rezim pengelolaan gambut yang “ideal”. PS yang pada level praksis berpotensi bias “korporasi” dan bias “pengetahuan lahan mineral” baik pada tekanan aspek produksi dan sifat-sifat pengelolaannya, memerlukan regulasi yang komprehensif, pengawasan yang sistematis dan dukungan sumber daya dari semua pihak terkait. |
Researcher : Handoyo S.Hut., M.Si. Setiasih Irawanti, Surati, Kuncoro Ariawan, Andri Setiadi, Mulyadin, Dian Charity. Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2018 |
Download (hits : 195x) | ||||||||||||
175 |
Merevisi Pengelompokan Jenis Kayu Perdagangan Indonesia sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003) Abstract : Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) Nomor 163/Kpts-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan, perlu disempurnakan diantaranya mengenai kriteria keindahan kayu yang kurang jelas, adanya pencampuran antara kayu dengan berat jenis dan keawetan tinggi dikelompokkan bersama jenis kayu dengan kelas rendah, pengelompokan jenis meranti yang terlalu umum, masih mencantumkan jenis kayu yang dilarang tebang, belum mengikuti perubahan taksonomi dan nama botani, dan belum mengakomodir jumlah jenis kayu yang diperdagangkan saat ini. Perlu ditetapkan kriteria pengelompokan jenis kayu perdagangan Indonesia untuk penyempurnaan surat keputusan tersebut. Kriteria penilaian yang direkomendasikan adalah berdasarkan status konservasi, nilai komersialitas (keindahan), dan nilai kualitas kayu (berat jenis dan keawetan). Dengan menggunakan parameter tersebut, pengelompokan kayu perdagangan dapat dilakukan secara efektif menggunakan sistem skoring sehingga semua jenis kayu Indonesia memiliki nilai komersial, dan dapat dipetakan pengelompokannya berdasarkan kriteria yang ada dalam lima kelas, yaitu Kelas Komersial Indah I, Kelas Komersial Indah II, Kelas Komersial I, Kelas Komersial II dan Kelas Komersial III. Sistem yang direkomendasikan memungkinkan untuk dapat menempatkan dan menilai suatu jenis kayu berdasarkan sifat yang dimilikinya sehingga adil untuk kayu, adil untuk negara dan adil untuk para pengusaha. |
Researcher : Djarwanto, Ratih Damayanti, Jamal Balfas, Efrida Basri, Jasni, I.M. Sulastiningsih, Andianto, D. Martono, Gustan Pari, Adang Sopandi, Mardiansyah, Krisdianto Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2018 |
Download (hits : 202x) | ||||||||||||
176 |
Kebijakan Silvopastur di Hutan Gunung Mutis Abstract : Hutan Gunung Mutis (HGM) memiliki peran strategis, tidak saja bagi masyarakat lokal tetapi juga bagi masyarakat regional, nasional dan internasional. Untuk masyarakat lokal, HGM telah lama dimanfaatkan sebagai tempat penggembalaan ternak, sumber air, sumber lebah madu, dan sumber kayu bakar. HGM pada tingkat regional berperan dalam penyediaan air bagi daerah di sekitarnya. Air yang berasal dari Gunung Mutis mengalir menuju dua sungai utama yang berada di Pulau Timor yaitu Benain dan Mina. Air tersebut dimanfaatkan untuk pertanian. HGM memiliki ekologi yang khas dengan komposisi vegetasi yang homogen yaitu ampupu (Eucalyptus urophylla). Tipe ekosistem ini tidak ada di daerah lain. Selain itu, HGM terletak pada zona transisi antara Asia dan Australia sehingga pada HGM terdapat flora dan fauna yang berasal dari Asia dan Australia. Keadaan ekologi HGM mengundang perhatian masyarakat internasional (Lenzt et al., 1998). Masyarakat sekitar hutan telah lama menggunakan memanfaatkan HGM sebagai tempat penggembalaan ternak (Lenzt et al., 1998). Tahun 1974, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 631/Kpts/Um/10/1974 HGM diubah statusnya dari hutan adat menjadi hutan lindung (HL) dan masyarakat tidak diizinkan menggembalakan ternak. Kebijakan tersebut menyebabkan masyarakat sekitar hutan tidak dapat menggembalakan ternak secara legal. Sementara itu kebijakan tersebut tidak dapat diimplementasikan karena mendapat penolakan dari masyarakat sekitar hutan. Sebagai solusinya masyarakat diberi izin silvopastur dengan terlebih dahulu disusun tata kelolanya, sepertI (1) menetapkan areal untuk silvopastur, (2) memberi izin silvopastur kepada masyarakat lokal, (3) memberi hak dan kewajiban kepada masyarakat, dan (4) memperbaiki teknik silvopastur di HGM. |
Researcher : Rahman Kurniadi Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2018 |
Download (hits : 158x) | ||||||||||||
177 |
Pengembangan Kawasan Perbatasan Berbasis Pengelolaan Hutan Oleh Rakyat di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur Abstract : Kawasan perbatasan merupakan wilayah strategis yang perlu dikelola secara baik agar tidak terisolir, tingkat kemiskinan tinggi, aksesibilitas rendah, terjadi kerusakan lingkungan dan tidak aman. Pembangunan di kawasan perbatasan membutuhkan kepastian rencana alokasi sumber daya alam, salah satunya adalah hutan. Saat ini pengelolaan hutan belum menjadi arus utama kebijakan dalam pengembangan kawasan perbatasan, padahal masyarakat miskin dan tidak terjangkau pembangunan lebih banyak berada di dalam/sekitar kawasan hutan. Selain itu kebijakan yang saat ini dilaksanakan bersifat teknis dan top down masih belum kelihatan hasilnya. Masalah-masalah sosial dan ekonomi skala kecil yang langsung seperti mengumpulkan hasil hutan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan, berladang yang mengakibatkan deforestasi, kekeringan dan keinginan masyarakat untuk menanam suatu komoditas untuk meningkatkan pendapatan rakyat belum banyak disentuh. Sehingga perlu disusun desain pengembangan kawasan perbatasan melalui pengelolaan hutan sebagai strategi menyeimbangkan pembangunan berbasis ekosistem dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial dengan keterpaduan dalam lanskap wilayah. |
Researcher : F.X. Herwirawan Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2018 |
Download (hits : 157x) | ||||||||||||
178 |
Luas dan Nomenklatur KPH Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Efektivitas Pengelolaan Hutan Abstract : Filosofi pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil di tingkat tapak. Ada ketidaksinkronan antara filosofi pembangunan KPH dan realitas yang ada di lapangan, sehingga kehadiran KPH belum mampu memperbaiki tata kelola hutan di Indonesia. Luasnya wilayah KPH yang ada saat ini dikhawatirkan akan menyebabkan pengelolaan hutan tidak efektif dan efisien. Pembagian KPH menjadi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) juga menimbulkan permasalahan di lapangan. Rekomendasi kebijakan yang disarankan adalah:
|
Researcher : Dr. Ir Sulistya Ekawati M.Si Fentie Y Sallaka, Ramawati dan Dewi Ratna Kurniasari Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2018 |
Download (hits : 229x) | ||||||||||||
179 |
Peran Peneliti Amatir (Citizen Scientist) dalam Memetakan Distribusi Burung: Studi Kasus di Pulau Jawa Abstract : Peran peniliti amatir di Indonesia belum banyak dikaji di Indonesia. Padahal di banyak negara maju, hasil dari gerakan peneliti amatir sudah banyak menjawab pertanyaan penting dalam berbagai ilmu. Memanfaatkan peran peneliti amatir sangat efektif untuk mengetahui fenomena lingkungan pada skala sangat luas dan rentang waktu lama. Informasi tentang distribusi burung pada skala seluas negara Indonesia adalah salah satu fenomena biotik yang hanya bisa dilakukan oleh peneliti amatir. Penelitian ini bertujuan untuk (a) menganalisis preferensi pengamat burung amatir dalam memilih lokasi pengamatan, (b) menganalisis prediksi distribusi burung berdasarkan data pengamat burung amatir, dan (c) menganalisis efektivitas peran pengamat burung amatir dalam memetakan burung berdasarkan kelompok burung yang berpeluang besar terdokumentasikan dalam skema citizen scientist. |
Researcher : Swiss Winnasis Bagus P. Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2018 |
Download (hits : 169x) | ||||||||||||
180 |
Efektivitas Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Abstract : Berdasarkan hasil penilaian terhadap 50 taman nasional (TN), ketidaktepatan dalam pengalokasian dan penempatan pegawai menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian indeks efektivitas pengelolaan kawasan di sebagian besar TN di Indonesia. Ketidaktepatan pengalokasian dan penempatan pegawai terjadi karena ketidaktersediaan dokumen kebutuhan pegawai yang disusun berdasarkan beban kerja untuk menjadi rujukan dalam perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Oleh sebab itu, penyelenggaraan pelatihan penyusunan dokumen kebutuhan pegawai dan penyediaan contoh dokumen kebutuhan pegawai yang dapat dijadikan rujukan menjadi penting untuk dilakukan. Hal lainnya, beberapa peraturan yang ada, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Perdirjen KSDAE) Nomor P.5/KSDAE/SET/OTL.1/5/2018 perlu dilakukan evaluasi karena belum sepenuhnya mendukung terciptanya efektivitas pengelolaan kawasan taman nasional. |
Researcher : Vera Tisnawati Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2018 |
Download (hits : 336x) | ||||||||||||
181 |
Menerapkan Pengelolaan Hama Terpadu Untuk Mendukung Keberhasilan Budi Daya Jabon Abstract : Jabon merupakan tanaman yang sudah banyak dibudidayakan dalam skala luas sejak tahun 2010 dalam bentuk hutan rakyat dan hutan tanaman industri (HTI). Salah satu kendala yang dihadapi dalam budidaya jabon adalah adanya serangan hama. Upaya pencegahan hama cenderung dikesampingkan. Kegiatan pengendalian hama selama ini banyak menggunakan insektisida kimia berbahan sintetis, selain tidak ramah lingkungan, seringkali gagal mengatasi permasalahan hama. Oleh karena itu, penerapan sistem Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan hama pada tanaman jabon dengan tetap memperhatikan aspek ekologi dan ekonomi. |
Researcher : Sri Utami, SP. M.Si Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2018 |
Download (hits : 601x) | ||||||||||||
182 |
Peningkatan Kapasistas Petani Perempuan melalui Pelatihan MTG di Gunungkidul "Enhancing Capacity of Female Farmers in Gunungkidul through MTG Training Course" Abstract : Migrasi kaum laki-laki di Kabupaten |
Researcher : Publisher : Tim ACIAR FST/2015/040 Type : Info Brief Year : 2018 |
Download (hits : 128x) | ||||||||||||
183 |
Peran Instrumen Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Pasar dan Pencapaian Target NDC Abstract : Peran swasta dalam penurunan emisi dan pencapaian target NDC dapat ditngkatkan melalui penerapan instrumen berbasis pasar di dalam negeri sebagai alat bantu kebijakan rendah karbon. Beberapa hal yang dapat segera dilakukan untuk mendukung penerapan instrumen ini adalah:
Secara bersamaan, Pemerintah dapat melakukan hal-hal berikut:
|
Researcher : Dr. Raden Deden Djaenudin S.Si., M.Si. Mohamad Iqbal S.Hut., M.Si. Donny Wicaksono S.Hut., M.Sc. Sukandar, Andi Samyanugraha, Ridwan Pambudi, Aldi Aufar, Debi Nathalia Publisher : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Type : Policy Brief Year : 2018 |
Download (hits : 149x) | ||||||||||||
184 |
Pembelajaran dari Penerapan Instrumen Berbasis Pasar Sektor Energi di Indonesia Abstract : Analisis berbagai instrumen berbasis pasar (IBP) mengungkapkan bahwa penggunaan harga karbon
|
Researcher : Mohamad Iqbal S.Hut., M.Si. Dr. Raden Deden Djaenudin S.Si., M.Si. Donny Wicaksono S.Hut., M.Sc. Sukandar, Andi Samyanugraha, Ridwan Pambudi, Aldi Aufar, Debi Publisher : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Type : Policy Brief Year : 2018 |
Download (hits : 135x) | ||||||||||||
185 |
Kesiapan Data Emisi Untuk Instrumen Mitigasi Berbasis Pasar Abstract : Untuk memenuhi komitmen penurunan emisi gas rumah kaca sebagaimana dokumen Natonally
|
Researcher : Dr. Raden Deden Djaenudin S.Si., M.Si. Donny Wicaksono S.Hut., M.Sc. Mohamad Iqbal S.Hut., M.Si. Ridwan Pambudi, Aldi Aufar, Sukandar, Andi Samyanugraha, Debi Nathalia Publisher : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Type : Policy Brief Year : 2018 |
Download (hits : 154x) | ||||||||||||
186 |
Status Kesiapan Kebijakan Untuk Penerapan Instrumen Mitigasi Berbasis Pasar di Indonesia Abstract : Indonesia telah mengembangkan sejumlah besar kebijakan dan peraturan yang dapat
|
Researcher : Dr. Raden Deden Djaenudin S.Si., M.Si. Donny Wicaksono S.Hut., M.Sc. Mohamad Iqbal S.Hut., M.Si. Debi Nathalia, Sukandar, Andi Samyanugraha, Ridwan Pambudi, Aldi Aufar Publisher : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Type : Policy Brief Year : 2018 |
Download (hits : 146x) | ||||||||||||
187 |
Strategi Implementasi Instrumen Mitigasi Berbasis Pasar Berdasarkan Potensi dan Biaya Mitigasi Abstract : Dalam menentukan strategi penerapan instrumen pasar karbon atau carbon value yang berdasarkan
Dalam hal kegiatan mitgasi yang biayanya tergolong tnggi, Pemerintah dapat menerapkan kebijakan atau program |
Researcher : Dr. Raden Deden Djaenudin S.Si., M.Si. Donny Wicaksono S.Hut., M.Sc. Mohamad Iqbal S.Hut., M.Si. Andi Samyanugraha, Sukandar, Ridwan Pambudi, Aldi Aufar, Debi Nathalia Publisher : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Type : Policy Brief Year : 2018 |
Download (hits : 143x) | ||||||||||||
188 |
Evaluation Report of Pilot Master Tree Grower (MTG) Training Courses Abstract : A Master TreeGrower initiative introduced through the Community-Base Commercial Forestry (CBCF) Project, an ACIAR Project No FST/2008/030 provides a new extension approach in Indonesia to promote smallholder effective learning. Seven MGT courses conducted at the five project sites through this project have demonstrated not only their effectiveness in promoting effective learning (Reid, R, Syafii, S., et al., 2014), but also effective in changing smallholders’ forestry practices. Recent evaluation studies conducted at Pati, Gunungkidul, and Bulukumba1 confirmed the roles of MTG courses in promoting smallholders’ forestry practices (in both silvicultural and marketing practices), not only at the MTG course participants, but also at the surrounding farmers. |
Researcher : Publisher : ACIAR FST/2015/040 Type : Laporan Kerjasama Year : 2017 |
Download (hits : 118x) | ||||||||||||
189 |
Livelihood Assets in Managing Community Forest in Indonesia: Case Study at Pati, Central Java Abstract : Community forest in Indonesia has been developed widely. For example in Pati District of Central Java, income from community forest can compete with standard of wage (UMR) where its contribution to total income reached 25-30%. So far, in managing their community forest, farmers have more emphasis on technical aspects to grow good wood while non-technical aspects to maximize benefits of community forests are less acknowledged. Livelihood assets (consist of five capitals: human, natural, financial, physical and social) as one of non-technical aspects that directly attached to individuals could be used to understand how farmers managing their community forests and making improvement on it. Objectives of this research were to identify current use of livelihood assets in community forest management and to recommend the empowerment priority. Livelihood assets possessed by each of high, medium and low classes of farmers influence how they manage their community forests. The influence of livelihood assets was analyzed using a scoring method and presented in a pentagon diagram for each welfare class. Results showed that physical and financial capital were the most utilized for all welfare classes, while human capital was less utilized. There is a need to strengthen awareness on the importance of human capital as well as increasing farmer’s capacities through training and learning process that can be used to maximize benefit of community forests. Empowerment efforts to improve livelihood should be given more to the farmers in low class so they can have relatively equal size of pentagon diagram (i.e. livelihood assets) with other welfare classes. |
Researcher : Aneka Prawesti Suka S.Sos., M.SE, M.A. Dr Silvi Nur Oktalina Dra Setiasih Irawanti M.Si Publisher : ACIAR Enhancing Community-based Commercial Forestry in Indonesia Type : Prosiding Year : 2017 |
Download (hits : 212x) | ||||||||||||
190 |
The urgency of increasing private forest farmers’ capacity building towards the increase of their livelihood: Lessons from Indonesia Abstract : Private forest farmers have the significant role in CBCF (community based commercial forestry). Farmers used to manage their farms without adequate knowledge on how to manage their forest better. The revenue of that model of farm management have been alleged, they have not received a proper and fair revenue. Under such condition, it is questionable of farmers’ land productivity, i.e. the quality of wood production and the revenue from their forests. However, the circumstance showed the evidence that private forest farmers who have the greatest contribution gained the smallest margin. This study is introducing an understanding of new paradigm in managing farmers’ farm, i.e. MTG (Master Tree Grower) approach. |
Researcher : Drs Bugi Kabul Sumirat M.Phil Dr Abdul Kadir Wakka . Achmad Rizal Bisjoe Nurhaedah S.P.M.Si Nur Hayati SP., M.Sc. Rini Purwanti - Publisher : ACIAR Enhancing Community-based Commercial Forestry in Indonesia Type : Poster Year : 2017 |
Download (hits : 130x) | ||||||||||||
191 |
Megatrends Affecting Smallholder Forestry in Indonesia Abstract : This discussion paper identifies eight megatrends playing out in Indonesia that may affect smallholder forestry, and concludes with some potential implications for smallholder forestry as starting points for further exploration and discussion. A megatrend is a significant shift in the condition of the environment, economy or society, the implications of which will unfold over the longer term. The indicative timeframe for this analysis is the year 2030, a horizon of less than 15 years. |
Researcher : Lisa Robins Publisher : ACIAR FST/2015/040 Type : Laporan Kerjasama Year : 2017 |
Download (hits : 229x) | ||||||||||||
192 |
Peran Konservasi Ekosistem Esensial Mangrove untuk Mitigasi Perubahan Iklim Abstract : Mangrove adalah salah satu ekosistem esensial yang selain menyediakan hasil hutan kayu dan non kayu juga menyediakan beragam jasa lingkungan. Salah satu jasa lingkungan yang diberikan oleh mangrove adalah sebagai penyimpan karbon alami. Dengan demikian, konservasi ekosistem esensial mangrove tidak hanya mampu menjaga kelangsungan dan kelestarian keanekaragaman hayati tetapi juga berperan untuk mitigasi perubahan iklim. Peran konservasi mangrove untuk mitigasi perubahan iklim ditunjukkan dengan besarnya emisi gas rumah kaca (GRK) tahunan yang dapat dihindari karena pengelolaan kawasan konservasi ekosistem esensial mangrove. Hal ini sesuai dengan arah pembangunan Indonesia menuju rendah karbon dan ketahanan iklim seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK (RAN-GRK) dalam mendukung komitmen Nationally Determined Contribution (NDC). Namun sampai saat ini upaya untuk memperkuat upaya konservasi dalam mitigasi perubahan iklim masih terbatas. Policy brief ini menjelaskan arti penting peran konservasi mangrove untuk mitigasi perubahan iklim dan memberikan opsi kuantifikasi dengan pendekatan penilaian manfaat karbon dan non karbon. |
Researcher : M. Zahrul Muttaqin S.Hut.,M.M.,M.F,PhD. Frida Sidik, Haruni Krisnawati Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2017 |
Download (hits : 227x) | ||||||||||||
193 |
Menggagas Energi Biomassa Hutan Sebagai Sumber Energi Terbarukan Abstract : Pengembangan energi dari kayu sebagai salah satu alternatif pengembangan yang sangat penting dalam pengusahaan hutan dan hasil hutan. Hal ini sejalan dengan program prioritas 2018 pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 1 Pebruari 2017 tentang Ketahanan energi 2018 yang meliputi 1) Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi energi; 2) Pemenuhan kebutuhan energi nasional. Kontribusi sub sektor kehutanan dalam program tersebut antara lain yaitu mengoptimalkan manfaat ekonomi pengusahaan budidaya tanaman penghasil energi, pasokan/pemanfaatan limbah kayu dan pengolahan energi biomassa hutan sebagai EBT dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional, selain itu dapat menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan bagi masyarakat dan penduduk sekitar hutan. Berkaitan dengan hal tersebut dalam jangka pendek, menengah dan panjang, Policy Brief ini dimaksudkan untuk memberi informasi sebagai gagasan dalam mengembangkan sumber energi terbarukan yang bersumber dari biomassa hutan. Kajian difokuskan pada aspek sosial, ekonomi dan kebijakan energi biomassa hutan sebagai energi terbarukan dalam upaya menyamakan presepsi dalam pengembangan energi biomassa hutan. Selain itu bagi industri pengolahan kayu dapat mendaur ulang limbah kayu untuk energi terbarukan. Hasil kajian menunjukan bahwa pengembangan Hutan Tanaman Industri Energi (HTI-E) perlu digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk dimotivasi dan mendapat dukungan politik dari legislatif sehingga menjadi komitmen program prioritas bersama. |
Researcher : Ir Rachman Effendi M.Sc Dr. Ir Triyono Puspitodjati M.Sc Indah Bangsawan S.P., M.Si. Nanang Rofandi Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2017 |
Download (hits : 1550x) | ||||||||||||
194 |
Kiat Mensejahterakan Masyarakat Lokal Melalui Perhutanan Sosial Abstract :
|
Researcher : Dra Setiasih Irawanti M.Si Aneka Prawesti Suka S.Sos., M.SE, M.A. Surati S.Hut. M.Si Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2017 |
Download (hits : 219x) | ||||||||||||
195 |
Memastikan Program Perhutanan Sosial (12,7 Juta ha) Tepat Sasaran Abstract : Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan telah diwujudkan dalam program Perhutanan Sosial. Sudah hampir 35 tahun kebijakan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dilaksanakan dan sudah 46 peraturan dikeluarkan, serta 36 peraturan direvisi, kesejahteraan masyarakat dan hutan lestari belum juga terwujud. Hal ini terjadi karena pemberdayaan masyarakat sekitar hutan menyangkut pemberdayaan ekonomi, sosial dan ekologi. Kepentingan ekonomi selalu berbenturan dengan kepentingan ekologi, sehingga kebijakan yang dibuat membatasi keinginan masyarakat untuk memaksimalkan produktivitas lahannya. Program perhutanan sosial yang dipilih masyarakat sering tidak sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Perbedaan masing-masing program perhutanan sosial kurang jelas dipahami masyarakat, sehingga program yang dipilih tidak memecahkan permasalahan yang dihadapi. |
Researcher : Dr. Ir Sulistya Ekawati M.Si Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2017 |
Download (hits : 160x) | ||||||||||||
196 |
Kriteria Penilaian Cepat Kesesuaian Habitat Untuk Lokasi Pelepasliaran Orangutan Sumatera (Pongo abelii Lesson) : Taman Nasional Bukit Tigapuluh Abstract : Peraturan Menteri Kehutanan No.57/Menhut-II/2008 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SARK) orangutan Indonesia 2007-2017 menyatakan bahwa orangutan hasil tangkapan yang ada di pusat rehabilitasi harus dilepasliarkan untuk meningkatkan populasinya di alam. Namun seringkali program pelepasliaran mengalami kegagalan karena habitat barunya tidak mampu mendukung proses adaptasi dan perkembangan kehidupan orangutan. Penyusunan kriteria ini dimaksudkan untuk menjadi bahan acuan kebijakan dalam penyempurnaan peraturan tersebut dan mengevaluasi program pelepasliaran orangutan di TN. Bukit Tigapuluh (TNBT). Pengumpulan data dilakukan dengan cara review dan study of the art terhadap terhadap hasil-hasil penelitian dan berbagai literatur terkait dengan analisis menggunakan indeks HSI (Habitat Suitability Index) dan secara deskriptif. Kriteria yang dapat menjadi bahan acuan dalam pemilihan lokasi pelepasliaran satwaliar, terutama orangutan sedikitnya terdapat 18 kriteria yang meliputi aspek ekologi, aspek sosial dan aktivitas masyarakat serta aspek kelembagaan. |
Researcher : Wanda Kuswanda Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2017 |
Download (hits : 181x) | ||||||||||||
197 |
Peluang ‘Blue’ Carbon sebagai Komponen Khusus NDC Indonesia Abstract : Blue Carbon atau Karbon Biru adalah karbon yang tersimpan di dalam ekosistem pesisir dan laut. Pada perkembangannya, ada tiga ekosistem yang menjadi fokus utama blue carbon yaitu hutan bakau (mangrove), padang lamun (seagrass meadow) dan rawa asin (salt marsh). Keutamaan dari ketiga ekosistem tersebut adalah memiliki daya serap dan simpan karbon yang besar. Seperti halnya gambut, penyimpanan blue carbon terbesar terdapat di dalam tanah, dimana komponen ini tidak masuk dalam perhitungan yang dilaporkan dalam inventarisasi gas rumah kaca (GRK) sektor hutan/land use, land use change and forestry (LULUCF). Akibatnya, sektor LULUCF kehilangan peluang besar untuk mendukung Indonesia mencapai target penurunan emisi GRK sebesar 26% dengan kemampuan sendiri (41% dengan dukungan internasional) dari Business As Usual (BAU) pada tahun 2020 atau 29% pada tahun 2030. Policy brief ini memberikan rekomendasi untuk mengangkat blue carbon sebagai komponen khusus dalam Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia. Dalam tahap persiapan menuju NDC, dibutuhkan dokumen nasional, penetapan kebijakan, dan sinergi kerja blue carbon yang melibatkan institusi/lembaga lintas sektoral terkait di Indonesia. Sebagai komponen khusus NDC, hutan mangrove berpotensi menjadi aset penting dalam penurunan emisi GRK karena Indonesia merupakan negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Selain memberikan peluang untuk mengisi gap dalam program penurunan emisi, upaya ini menunjukkan dukungan aktif Indonesia pada sektor kelautan sebagai salah satu fokus utama mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. |
Researcher : Frida Sidik dan Haruni Krisnawati Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2017 |
Download (hits : 410x) | ||||||||||||
198 |
Penyelamatan Sejarah Hutan Tropis Purba Melalui Konservasi Fosil Kayu Abstract : Fosil kayu merupakan bukti autentik tumbuhnya suatu jenis pohon pada zaman purba. Kajian mengenai fosil kayu termasuk ke dalam bidang ilmu paleobotani yang meliputi aspek fosil tumbuhan, rekonstruksi takson, dan sejarah evolusi dunia tumbuhan. Di Indonesia, fosil kayu ditemukan tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Selama ini, fosil kayu dimanfaatkan sebagai komoditi ekonomi yang diperjualbelikan baik skala domestik maupun internasional. Seiring dengan maraknya perdagangan batu mulia, fosil kayu juga semakin gencar dieksploitasi untuk diperdagangkan. Hal ini menyebabkan adanya kekhawatiran fosil kayu menjadi langka. Selama ini fosil kayu hanya dinilai oleh para kolektor berdasarkan keindahan penampakan luarnya tanpa mengetahui informasi ilmiah di dalamnya dan nilai historisnya. Pengetahuan tentang nilai historis fosil kayu sangatlah penting untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi generasi yang akan datang khususnya mengenai sejarah evolusi dunia tumbuhan. Aspek yang dapat dipelajari antara lain dari segi ilmu anatomi kayu, geologi, dan fitogeografi. Ilmu anatomi dapat digunakan untuk melakukan identifikasi jenis kayu sehingga identitas botani fosil kayu yang ditemukan dapat diketahui. Dari aspek geologis, umur fosil kayu dapat diprediksi dari jenis sedimen dan batuan dimana fosil kayu ditemukan. Terkait dengan fitogeografi, penemuan fosil kayu dapat digunakan untuk mempelajari sejarah persebaran jenis suatu pohon di masa lampau berikut kemungkinan peyebab kepunahannya di masa sekarang. |
Researcher : Listya Mustika Dewi, Andianto, Ratih Damayanti, dan Krisdianto Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2017 |
Download (hits : 202x) | ||||||||||||
199 |
Langkah Strategis Menuju Percepatan Realisasi Capaian Program Perhutanan Sosial Abstract : Program Perhutanan Sosial (PS) yang merupakan wujud dari reformasi agraria di bidang kehutanan memiliki potensi yang signifikan untuk menciptakan alternatif sumber pendapatan dan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar hutan. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah membuka akses kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan untuk mengelola dan memanfaatkan wilayah hutan di sekitarnya. Meskipun telah didukung oleh berbagai payung hukum baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri serta Peraturan Direktur Jenderal, realisasi keberhasilan pengembangan program Perhutanan Sosial masih sangat rendah, bahkan jauh dari target yang ditetapkan. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah strategis untuk mendukung percepatan realisasi program Perhutanan Sosial antara lain melalui pendekatan pro-aktif dari pihak pengelola dan pemegang izin untuk menginisiasi pengembangan skema-skema PS; Telaah dan penataan ulang terhadap pencadangan areal untuk PS dengan melibatkan masyarakat untuk mereduksi insiden konflik tenurial serta overlapping klaim atas areal yang dialokasikan bagi pengembangan PS; Pengembangan usaha agribisnis berbasis hutan yang memiliki backward linkage dan forward linkage; serta peningkatan peran aktif Kelompok Kerja Program Perhutanan Sosial (Pokja-PPS) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) serta parapihak terkait untuk memfasilitasi pengembangan program. |
Researcher : Sri Suharti, Kirsfianti L Ginoga, Murniati, Dona Octavia, Ayun Windyoningrum Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2017 |
Download (hits : 1011x) | ||||||||||||
200 |
Kebijakan Fiskal untuk Mendorong Keterlibatan Swasta dalam REDD+ Abstract : Kebijakan fiskal sebagai instrumen ekonomi dinilai efektif untuk meningkatkan keterlibatan swasta dalam Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) karena sifat sektor swasta yang lebih mengedepankan keuntungan ekonomi. Regulasi dan kebijakan yang saat ini berkembang dianggap belum efektif mendorong swasta untuk terlibat dalam REDD karena saat ini dinilai memberatkan pihak swasta untuk melakukan upaya konservasi dalam konteks REDD+. Oleh karena itu, rekayasa kebijakan fiskal sangat diperlukan untuk mendorong swasta terlibat dalam REDD+. |
Researcher : Mimi Salminah S.Hut., M.For.Sc. Dr Fitri Nurfatriani S.Hut, M.Si Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2017 |
Download (hits : 187x) | ||||||||||||
201 |
Penguasaan dan Pemanfaatan Lahan Gambut oleh Masyarakat Abstract : Masyarakat di lokasi studi meliputi suku Jawa, Banjar, Minang, Bugis, Batak, Lampung, Riau, dan Aceh, yang datang mengikuti program transmigrasi dan swadaya. Suku Bugis biasanya mengusahakan tanaman kelapa dalam, suku Jawa mengusahakan berbagai jenis tanaman termasuk kelapa sawit, dan suku Banjar biasanya berdagang. Garapan masyarakat dalam hutan lindung gambut diusahakan tanaman perkebunan seperti pinang, kopi, kelapa sawit, nanas dan tanaman semusim. |
Researcher : Dra Setiasih Irawanti M.Si Surati S.Hut. M.Si Handoyo S.Hut., M.Si. Kuncoro Ariawan S.Hut Raden Mohamad Mulyadin S.P., M.Si Dian Charity Hidayat S.E., M.S.E.,MA Andri Setiadi Kurniawan S.E. Publisher : P3SEKPI Type : Info Brief Year : 2017 |
Download (hits : 149x) | ||||||||||||
202 |
Penguasaan Lahan Gambut oleh Petani Abstract : Diantara 14 kegiatan dalam pengusahaan lahan, 11 kegiatan (78%) dominan dikerjakan oleh laki-laki yaitu penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan penjualan hasil panen. Hanya pembuatan bibit, pemupukan, pemanenan pinang, serta penjualan sayuran dan sawit yang dikerjakan secara berimbang antara laki-laki dan perempuan. Kegiatan yang 100% dikerjakan oleh laki-laki yaitu pembuatan lobang tanam, menentukan jarak tanam, dan penyulaman tanaman, dan hanya pemanenan kopi yang dominan dikerjakan oleh perempuan. |
Researcher : Dra Setiasih Irawanti M.Si Surati S.Hut. M.Si Handoyo S.Hut., M.Si. Kuncoro Ariawan S.Hut Raden Mohamad Mulyadin S.P., M.Si Andri Setiadi Kurniawan S.E. Dian Charity Hidayat S.E., M.S.E.,MA Publisher : P3SEKPI Type : Info Brief Year : 2017 |
Download (hits : 141x) | ||||||||||||
203 |
Pendapatan Masyarakat di Desa Gambut Abstract : Pendapatan masyarakat ada dua kategori yaitu pendapatan berbasis lahan dan pendapatan tidak berbasis lahan. Pendapatan berbasis lahan meliputi usaha budidaya tanaman pertanian, perkebunan, kehutanan, serta hasil hutan lainnya. Pendapatan tidak berbasis lahan meliputi budidaya ternak, jasa tenaga kerja, wirausaha dan lain-lain. |
Researcher : Dra Setiasih Irawanti M.Si Surati S.Hut. M.Si Handoyo S.Hut., M.Si. Kuncoro Ariawan S.Hut Raden Mohamad Mulyadin S.P., M.Si Andri Setiadi Kurniawan S.E. Dian Charity Hidayat S.E., M.S.E.,MA Publisher : P3SEKPI Type : Info Brief Year : 2017 |
Download (hits : 148x) | ||||||||||||
204 |
Analisis Usaha Tani Komoditas Andalan Petani Abstract : Masyarakat di desa-desa lokasi studi mempunyai mata pencaharian utama sebagai pekebun dengan komoditas andalan pinang, kopi, sawit, dan beberapa tanaman kelapa. Tanaman kopi liberika yang cocok tumbuh di lahan gambut dibudidayakan oleh masyarakat Desa Bram Itam Raya dan Kelurahan Mekar Jaya Kabupaten Tanjung Jabung Barat. |
Researcher : Dra Setiasih Irawanti M.Si Surati S.Hut. M.Si Handoyo S.Hut., M.Si. Kuncoro Ariawan S.Hut Raden Mohamad Mulyadin S.P., M.Si Andri Setiadi Kurniawan S.E. Dian Charity Hidayat S.E., M.S.E.,MA Publisher : P3SEKPI Type : Info Brief Year : 2017 |
Download (hits : 177x) | ||||||||||||
205 |
Rantai Pemasaran Komoditas Andalan Petani Abstract : Biji pinang dipasarkan oleh petani secara langsung ke eksportir atau secara tidak langsung melalui pemilik pelataran, pengepul dan pengepul besar. Masing-masing pelaku pemasaran memiliki peran dalam rantai perdagangan pinang sehingga biji pinang dapat diekspor ke luar negeri terutama ke India, Pakistan, Srilangka, dan sekitarnya. |
Researcher : Dra Setiasih Irawanti M.Si Surati S.Hut. M.Si Handoyo S.Hut., M.Si. Kuncoro Ariawan S.Hut Raden Mohamad Mulyadin S.P., M.Si Andri Setiadi Kurniawan S.E. Dian Charity Hidayat S.E., M.S.E.,MA Publisher : P3SEKPI Type : Info Brief Year : 2017 |
Download (hits : 170x) | ||||||||||||
206 |
Rekomendasi Upaya Peningkatan Pendapatan Abstract : Kendala Pengusahaan Komoditas AndalanDalam mengusahakan komoditas andalan petani, terdapat kendala yang dapat dikategorikan sebagai kendala umum yang dihadapi oleh petani di semua lokasi studi, serta kendala spesi?k di masing-masing lokasi studi. |
Researcher : Dra Setiasih Irawanti M.Si Surati S.Hut. M.Si Handoyo S.Hut., M.Si. Kuncoro Ariawan S.Hut Raden Mohamad Mulyadin S.P., M.Si Andri Setiadi Kurniawan S.E. Dian Charity Hidayat S.E., M.S.E.,MA Publisher : P3SEKPI Type : Info Brief Year : 2017 |
Download (hits : 184x) | ||||||||||||
207 |
Annex 1 Abstract : This is a document explained Annex 1 in 2017 |
Researcher : Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Publisher : FCPF Type : Annex Year : 2017 |
Download (hits : 157x) | ||||||||||||
208 |
Penerapan Bioteknologi pada Seleksi Sengon Unggul Toleran Penyakit Karat Tumor untuk Mendukung Pemuliaan Tanaman Partisipatif (Participatory Plant Breeding) Abstract : Dalam beberapa dekade terakhir epidemi penyakit karat tumor (gall rust) pada sengon |
Researcher : Dr. Ir. Asri Insiana Putri, MP. Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2017 |
Download (hits : 157x) | ||||||||||||
209 |
Pengembangan Agroforestry Macadamia dan Lebah Madu: Upaya Rehabilitasi Lahan Kritis di Danau Toba Abstract : Ekosistem Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba telah terdegradasi. Seluas 116.424 hektar atau 40% dari daerah tangkapan tergolong kritis. Kondisi ini menyebabkan penurunan produktivitas lahan dan terbatasnya sumber mata pencaharian masyarakat. Program rehabilitasi di kawasan ini telah dimulai sejak lama dengan berbagai strategi, namun keberhasilan program dipertanyakan mengingat rendahnya kemampuan hidup tanaman. Menyadari multidimensi permasalahan degradasi DTA Danau Toba, upaya pemulihannya memerlukan pendekatan holistik, integratif serta pelibatan masyarakat secara aktif. Dalam hal ini, peningkatan produktivitas lahan yang sekaligus dapat mengembangkan sumber pendapatan masyarakat perlu diidentifikasi. Budidaya pertanian yang dipadukan dengan berbagai tanaman konservasi tanah dan air meningkatkan efisiensi dan optimalisasi penggunaan lahan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam hal ini penanaman pohon multi manfaat Macadamia integrifolia pada sistem agroforestry yang terintegrasi dengan budidaya lebah diajukan sebagai skema yang perlu dikembangkan. Kemampuan adaptasi yang tinggi pada lahan kritis, potensi nektar yang melimpah, teknik budidaya yang tidak rumit, harga jual madu dan permintaannya yang tinggi merupakan beberapa kekuatan dan peluang bagi pengembangan skema ini. Sebuah peluang besar bagi upaya pengentasan kemiskinan masyarakat di DTA Danau Toba. |
Researcher : Dr. Aswandi, Pratiara S.Hut, M.Si, dan Cut Rizlani Kholibrina, S.Hut, M.Si Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2017 |
Download (hits : 178x) | ||||||||||||
210 |
Penguatan Perhutanan Sosial Komersial (CBCF) di Indonesia 'Enhancing community-based commercial forestry in Indonesia' Abstract : Proyek ini |
Researcher : Publisher : Tim ACIAR ACIAR FST/2015/040 Type : Info Brief Year : 2017 |
Download (hits : 181x) | ||||||||||||
211 |
Evaluasi atas Ujicoba Pendekatan Pelatihan Master TreeGrower(MTG) "Evaluation of the Pilot Master TreeGrower(MTG) Training Courses" Abstract : Pendekatan pelatihan Master TreeGrower |
Researcher : Publisher : Tim ACIAR FST/2015/040 Type : Info Brief Year : 2017 |
Download (hits : 128x) | ||||||||||||
212 |
Beberapa Cerita dari Lapangan "Stories from the Fields and the Forest" Abstract : Proyek kerjasama penelitian 'Enhancing |
Researcher : Publisher : Tim ACIAR FST/2015/040 Type : Info Brief Year : 2017 |
Download (hits : 166x) | ||||||||||||
213 |
Strategi Indonesia Bergabung dalam Trans-Pacific Partnership: Tinjauan dari Sisi Lingkungan Abstract : Kesepakatan kerja sama Trans-Pacific Partnership (TPP) memiliki komitmen yang kuat terhadap upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan. Kerja sama perdagangan global ini menawarkan kesempatan dan peluang yang positif dalam beberapa hal seperti pengembangan ekonomi rendah karbon, konservasi lingkungan dan pemanfaatan jasa lingkungan. Namun di sisi lain kesepakatan dalam kerja sama ini juga memberikan dampak negatif dari sisi sosial maupun politik Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan yang matang terkait dengan kesiapan dan kemampuan Indonesia untuk terlibat dalam peraturan TPP. Secara umum, strategi Indonesia untuk bergabung dalam skema TPP adalah sebagai berikut:
|
Researcher : Iis Alviya S.P., M.S.E. M. Zahrul Muttaqin S.Hut.,M.M.,M.F,PhD. Drs Lukas Rumboko Wibowo M.Sc. Phd Bambang Supriyanto Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2016 |
Download (hits : 165x) | ||||||||||||
214 |
Dukungan Regulasi Terhadap Rencana Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Ppk Blu) Di Kphp Yogyakarta, Sudah Cukupkah? Abstract : Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Yogyakarta adalah salah satu dari 120 KPH Model yang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 439/Menhut-II/2007 tanggal 13 Desember 2007, memiliki luas kawasan ±16.358,60 ha. Sesuai dengan arah kebijakan pengembangan KPH ke depan, maka pola pengelolaan keuangan yang diharapkan diterapkan pada KPH adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU). Namun sampai saat kajian dilakukan (tahun 2015), KPHP Yogyakarta belum menerapkan pola ini. PPK BLU merupakan alternatif pilihan kebijakan pengelolaan keuangan yang dapat diterapkan oleh instansi pemerintah guna mengatasi kendala sistem pengganggaran yang dibatasi waktu (tahun anggaran). Sementara KPHP Yogyakarta yang memiliki sumber daya alam yang potensial memerlukan pengelolaan keuangan yang bersifat luwes. Regulasi terkait PPK BLU dalam segala tingkatan (undang-undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya) akan mendukung penerapan pola pengelolaan keuangan ini di KPHP Yogyakarta. Dalam rencana KPHP Yogyakarta menerapkan PPK BLU ini tentunya akan menghadapi tantangan baik dari internal maupun ekternal organisasi. Namun dinamika ini justru akan membuat besar dan memperkokoh organisasi KPHP Yogyakarta dengan keluwesan pola PPK BLU sehingga akan muncul berbagai terobosan yang menciptakan kemandirian organisasi. |
Researcher : Drs Epi Syahadat M.Si Dewi Ratna Kurnia Sari S.Hut, M.Si. Kuncoro Ariawan S.Hut Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2016 |
Download (hits : 161x) | ||||||||||||
215 |
Kebijakan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Perlu Sinkronisasi dan Integrasi Abstract : Pengelolaan dan penanganan sistem perizinan di setiap bidang selalu saja menimbulkan persoalan baik bagi birokrat pengurus izin maupun bagi para pemohon izin atau investor yang akan menanamkan modalnya. Persoalan perizinan memang tidak terlepas dari sistem birokrasi yang melingkupinya, karena perizinan sangat dekat dan menjadi domain para birokrat sebelum sebuah usaha tersebut berjalan. Saat ini pemerintahan baru dalam “Kabinet Kerja” telah mencanangkan agar semua perizinan dikelola dalam satu pintu atau satu atap yang dikenal dengan Kantor Perizinan Terpadu (KPT). Melalui KPT diharapkan para investor yang akan tertarik untuk berinvestasi karena memperoleh kepastian usaha melalui proses perizinan yang mudah, murah dan tepat waktu. Persoalan perizinan selama ini berlaku sistem perizinan yang tersebar di berbagai kantor pemerintahan tanpa mencantumkan persyaratan yang jelas, lama waktu pengurusan dan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pemohon izin. Sebagai contoh persoalan utama bagi proyek pembangunan infrastruktur adalah permasalahan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dan panjangnya prosedur rekomendasi perizinan di daerah. Proses pengurusan IPPKH masih tergolong lama dan tidak ada ukuran batas waktunya. Hal ini disebabkan IPPKH masih mempunyai banyak dimensi yang menuntut keterlibatan banyak sektor dalam peengurusannya (Wuryanto, 2012). |
Researcher : Drs Epi Syahadat M.Si Dr. Ir Subarudi M.Wood.Sc Andri Setiadi Kurniawan S.E. Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2016 |
Download (hits : 146x) | ||||||||||||
216 |
Strategi Pengelolaan Mangrove Berbasis Masyarakat Abstract : Ekosistem mangrove mempunyai peranan penting dalam pembangunan berkelanjutan baik secara ekologis, ekonomis maupun sosial. Pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan dapat dicapai jika mempertimbangkan seluruh aspek, baik aspek fisik maupun non fisik. Banyaknya stakeholder yang berkepentingan terhadap ekosistem mangrove berpotensi sebagai sumber konflik yang menyebabkan strategi pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan menjadi tidak efektif dan seringkali menemui kegagalan. Kegagalan pengelolaan mangrove diindikasikan dengan minimnya pelibatan masyarakat dan kebijakan manajemen yang bersifat top down. Sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengam ekosistem mangrove, masyarakat sekitar perlu dilibatkan dalam pengelolaannya. Pemerintah perlu memberi kesempatan kepada masyarakat sekitar kawasan untuk turut berpartisipasi dalam upaya pengelolaan mangrove dan pengawasannya, juga untuk meminimalisasi konflik yang menjadi penghambat dalam pengelolaan mangrove. Maka dari itu, diperlukan strategi pengelolaan mangrove berbasis masyarakat yang partisipatif dan memperhatikan persepsi dan nilai magrove bagi masyarakat. |
Researcher : Mega Lugina S.Hut., M.For.Sc. Indartik S.Si, M.SE Iis Alviya S.P., M.S.E. Mirna Aulia Pribadi S.Hut., M.Si Galih Kartika Sari S.Hut. MAP. Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2016 |
Download (hits : 193x) | ||||||||||||
217 |
Mendorong Kesiapan Implementasi REDD+ di Indonesia Abstract : Direktorat Jenderal Perubahan Iklim menyatakan bahwa tahun 2016 Indonesia phase II (transformasi) dan penyiapan Phase III (full implementation dengan result-based payment). Pertanyaan yang kemudian muncul adalah sejauh manakah kesiapan implementasi REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) di Indonesia? Beberapa kemajuan sudah dicapai. Arsitektur REDD+; Strategi Nasional (Stranas) REDD+, Reference Emission Level (REL), Measurement, Reporting, Verification (MRV), safeguard, pendanaan REDD+ dan distribusi insentif; sudah diperlengkapi dengan dokumen, metodologi dan inisiasi kelembagaan, tetapi belum cukup kuat untuk masuk ke fase implementasi. Beberapa hal yang perlu dilakukan mendorong kesiapan implementasi REDD+ di Indonesia antara lain :
|
Researcher : Dr. Ir Sulistya Ekawati M.Si Dr. Ir Subarudi M.Wood.Sc R.A. Kushartati Budiningsih S.Hut., M.Si. M. Zahrul Muttaqin S.Hut.,M.M.,M.F,PhD. Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2016 |
Download (hits : 172x) | ||||||||||||
218 |
Mengkritisi Kebijakan Penanganan Kantong Plastik di Indonesia Abstract : Indonesia memiliki masalah serius dengan sampah. Banyak dari sampah kantong plastik tidak sampai ke tempat pembuangan sampah dan hanya sedikit yang didaur ulang, sehingga banyak sampah kantong plastik tersebut berakhir di saluran air, sungai, sampai akhirnya ke laut. Kondisi tersebut menimbulkan banyak permasalahan lingkungan karena kantong plastik memerlukan waktu yang sangat lama untuk terurai di alam. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan beberapa Surat Edaran dan merancang Peraturan Menteri terkait kebijakan penggunaan kantong plastik di pasar modern. Kebijakan tersebut menjawab pertanyaan yang salah, tidak tepat sasaran, karena hanya ditujukan untuk ritel dan pasar modern. Beberapa opsi kebijakan yang ditawarkan antara lain:
|
Researcher : Dr. Ir Sulistya Ekawati M.Si Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2016 |
Download (hits : 139x) | ||||||||||||
219 |
Kebijakan Reklamasi Pantai Utara Jakarta: Tinjauan Kritis untuk Perbaikan Kebijakan Abstract : Realisasi pelaksanaan reklamasi Pantai Utara Jakarta (PUJ) masih memerlukan kajian yang mendalam karena munculnya persoalan hukum, teknis, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Persoalan hukum ditandai dengan pelaksanaan pembangunan reklamasi berjalan lebih dahulu sebelum terbit peraturan perundangannya. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelaksanaan Reklamasi PUJ terhenti karena adanya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus suap dalam proses pembahasan Raperda tersebut. Selain itu perizinan reklamasi di Pulau G telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Uaha Negara (PTUN). Persyaratan teknis berupa material urugan yang digunakan masih belum jelas terkait dengan spesifikasi dan sumber pengambilannya (quary). Persoalan sosial muncul karena penggusuran kampung nelayan dan nelayan kesulitan untuk menambatkan perahunya sehingga lokasi penambatannya jauh dan meningkatkan biaya bahan bakar minyak (BBM) operasionalnya. Persoalan ekonomi ditandai dengan tingkat keuntungan yang tinggi diperoleh pengembang dengan menjual lahan hasil reklamasi antara Rp22juta - Rp35juta per meter² dan tidak ada kepentingan publik didalam pemanfaatan hasil reklamasi. Persoalan lingkungan hadir ketika dampak pembangunan reklamasi PUJ yang luas dan masif kepada wilayah tetangganya (Kabupaten Bekasi dan Provinsi Banten) tidak menjadi pertimbangan karena Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang dibuat secara parsial dan disyahkan sendiri oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sehingga ada konflik kepentingan dalam pengesahannya. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka proyek reklamasi PUJ perlu dikaji dan dievaluasi ulang oleh Tim Independen dan hasil kajian tersebut dapat digunakan oleh pemerintah pusat untuk memutuskan apakah proyek reklamasi dilanjutkan atau dihentikan. Keputusan pemerintah untuk melanjutkan proyek reklamasi tanpa disertai dengan kajian tim independen akan menjadi preseden buruk bagi pemerintah di kemudian hari. |
Researcher : Dr. Ir Subarudi M.Wood.Sc Dr. Ir Sulistya Ekawati M.Si Drs Lukas Rumboko Wibowo M.Sc. Phd Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2016 |
Download (hits : 180x) | ||||||||||||
220 |
Mendorong Pengembangan Danau Toba Sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas Abstract : Penetapan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata prioritas memerlukan kerja keras, karena pengelolaan danau tersebut dibelenggu oleh beberapa masalah seperti: timbunan sampah, pencemaran air oleh karamba jaring apung, perambahan hutan dan lahan kritis. Untuk mewujudkan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata beberapa rekomendasi yang disarankan:
|
Researcher : Dr. Ir Sulistya Ekawati M.Si Bambang Supriyanto, Jhony Holbert Pandjaitan dan Yadi Mulyadi Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2016 |
Download (hits : 180x) | ||||||||||||
221 |
Kajian Tinjauan Kritis Pengelolaan Hutan di Pulau Jawa Abstract : Hutan di Pulau Jawa mempuyai peran sebagai penyangga ekosistem Pulau Jawa, di sisi lain hutan di Pulau itu juga mengalami tekanan yang luar biasa dari masyarakat akibat perkembangan penduduk, sehingga hutan di Pulau Jawa juga dituntut untuk memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan dan berkontribusi terhadap pendapatan nasional. Disisi lain hutan di Pulau Jawa juga harus berfungsi ekologis. Data dari BNPB selama 200 tahun terakhir menunjukkan ada peningkatan kejadian bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Jawa. Kondisi tersebut membuka kesadaran bersama untuk memperbaiki kebijakan pengelolaan hutan di Pulau Jawa yang sebagian besar dikelola oleh Perum Perhutani. Hasil kajian menunjukkan bahwa ada gap implementasi kewenangan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Selama ini belum terobosan kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk mengatasi tingginya konflik masyarakat di kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani. Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten juga kurang dalam mengemban fungsi fasilitasi dan monev masyarakat sekitar hutan. |
Researcher : Dr. Ir Sulistya Ekawati M.Si R.A. Kushartati Budiningsih S.Hut., M.Si. Dra Sylviani . Elvida Yosefi Suryandari S.Hut, M.SE Ir Ismatul Hakim M.Sc Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2015 |
Download (hits : 331x) | ||||||||||||
222 |
Potensi Kerugian PNBP dari PSDH Akibat Kebijakan Larangan Ekspor Kayu Bulat dan Harga Patokan Kayu serta Illegal Logging Abstract : Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencakup penerimaan yang diperoleh dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Kegiatan pemanfaatan sumberdaya hutan, termasuk kegiatan pemanfaatan hutan produksi, merupakan salah satu kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam. Setiap kegiatan pemanfaatan hutan wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan. Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan dikenakan pungutan, yang salah satunya adalah PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan). Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan larangan ekspor kayu bulat dan harga patokan kayu serta illegal logging berpotensi merugikan PNBP dari PSDH. |
Researcher : Dr. Ir. Satria Astana M.Sc Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2015 |
Download (hits : 170x) | ||||||||||||
223 |
Menaikkan PNBP Sektor Kehutanan Tanpa Kebijakan Kenaikkan Tarif PSDH dan DR Abstract : 1. Merosotnya produksi kayu bulat hutan alam mengacam penurunan PNBP sektor kehutanan. Untuk mengantisipasi penurunannya, pemerintah menaikkan besarnya tarif PSDH dan DR. Antisipasi melalui kenaikan tarif PSDH dan DR dapat mengganggu kinerja pengelolaan hutan melalui pngaruhnya terhadap biaya dan laba perusahaan. 2. Tingginya volume limbah kayu di petak tebang dapat dipandang sebagai peluang meningkatkan perolehan PNBP sektor kehutanan melalui pemanfatan hutan secara |
Researcher : Dr. Ir. Satria Astana M.Sc Soenarno dan Wesman Endom Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2015 |
Download (hits : 177x) | ||||||||||||
224 |
Peranan Masyarakat Sekitar Hutan untuk Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Abstract : Perubahan iklim merupakan masalah global yang bukan lagi sekedar akan dihadapi, tetapi harus dihadapi saat ini. Laporan Penilaian Ketiga IPCC (the IPCC’s Third Assessment Report atau TAR), menyimpulkan antara lain bahwa rata-rata suhu permukaan bumi secara global telah meningkat sebesar 0,2 ± 0,6 ° C selama abad ke-20. Berbagai skenario yang digunakan dalam proyeksi TAR menunjukkan bahwa rata-rata suhu udara permukaan global diperkirakan akan meningkat antara 1,4 dan 5,8 ° C pada tahun 2100 terhadap tahun 1990 dan tinggi permukaan laut global rata-rata naik antara 0,09 dan 0,88 m pada tahun 2100. |
Researcher : Ramawati S.Hut., M.Sc. Tigor Butarbutar Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2015 |
Download (hits : 171x) | ||||||||||||
225 |
Agroforestri di Daerah Rentan Kebakaran Abstract : Berkurang atau hilangnya ekosistem hutan rawa gambut untuk pengembangan tanaman lahan kering dalam skala masif telah menurunkan kualitas lingkungan dan merusak tata air sehingga mengganggu fungsi dan manfaat ekosistem rawa gambut diantaranya sebagai penyangga hidrologi areal sekelilingnya. Kanal-kanal besar untuk mengeluarkan log dan untuk mengeringkan rawa gambut telah mengalirkan air rawa gambut ke laut sehingga air tidak dapat menggenangi rawa gambut lagi baik di hulu maupun di hilir, akibatnya terjadi banjir pada musim hujan, serta kekeringan dan kebakaran pada musim kemarau. Untuk mengembalikannya perlu segera dilakukan upaya perbaikan tata air di ekosistem rawa gambut dengan melakukan penataaan kembali di unit kesatuan hidrologis dari ekosistem ini, dengan skala prioritas |
Researcher : Dra Setiasih Irawanti M.Si Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2015 |
Download (hits : 192x) | ||||||||||||
226 |
Kepastian Pembiayaan dalam keberhasilan implementasi REDD+ di Indonesia Abstract : Prinsip national approach and subnational implementation dalam implementasi REDD+ dapat secara efektif diterapkan untuk mengurangi emisi apabila setiap stakeholder mampu menjaga komitmennya untuk melakukan upaya pengurangan emisi karbon. Bagi pengembang kegiatan REDD+ komitmen itu sendiri sangat tergantung pada bagaimana manajemen pengelolaan yang diterapkan mampu mengatasi ketidakpastian yang dihadapi di lapangan yang menggiring pada terjadinya penghentian komitmen atau risiko balik (ketidakpermanenan) |
Researcher : Dr. Raden Deden Djaenudin S.Si., M.Si. Publisher : P3SEKPI Type : Policy Brief Year : 2015 |
Download (hits : 172x) | ||||||||||||
227 |
MASTER TREEGROWER: desain, penyampaian, dan evaluasi atas alternatif pendekatan pembelajaran bagi petani hutan rakyat Abstract : Tugas penelitian ke-4 dari kerjasama penelitian ACIAR “Overcoming constraints to community-based comercial forestry in Indonesia” adalah membangun model pembelajaran bagi petani hutan rakyat dalam rangka meningkatkan kualitas hasil kayu dan nilai tambah yang mereka terima dari kegiatan pemasaran kayu komersial. Berkaca pada pengalaman dan rekomendasi yang diperoleh dari tugas-tugas penelitian sebelumnya serta dari berbagai literatur terkait, tim peneliti mendesain dan melakukan uji coba suatu model pembelajaran yang partisipatif dan fleksibel berdasarkan program Australian Master TreeGrower (MTG) yang dikembangkan di Universitas Melbourne tahun 1996. |
Researcher : Tim ACIAR Project No. FST/2008/030 Publisher : Tim ACIAR Project No. FST/2008/030 Type : Info Brief Year : 2015 |
Download (hits : 63x) | ||||||||||||
228 |
Making timber plantations an attractive business for smallholders Abstract : Smallholder timber plantations exist in various forms in Indonesia. Farmers may plant trees for timber on their private lands which is known as hutan rakyat, or on state forest lands under various schemes, such as hutan kemasyarakatan (HKm), hutan tanaman rakyat (HTR) or hutan desa. Despite different schemes and rules, farmers are the main actors in smallholder timber plantation businesses. Farmers’ decisions on investing resources and managing their timber plantations are important in determining the benefits they realize. |
Researcher : Dr Tuti Herawati S.Hut, M.Si Dede Rohadi, Christine Padoch and Digby Race Publisher : CIFOR Type : Policy Brief Year : 2015 |
Download (hits : 145x) | ||||||||||||
229 |
Memperkuat Perhutanan Sosial Komersial di Indonesia Abstract : Pemerintah Indonesia melanjutkan pengembangan perhutanan sosial komersial (community-based commercial forestry/CBCF) sebagai strategi ganda untuk menekan kemiskinan masyarakat pedesaan sekaligus membangun industri kehutanan yang berkelanjutan. Salah satu inisiatif besar pemerintah adalah program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang menargetkan penyediaan 5,4 juta hektar lahan perhutanan sosial komersial bagi 360.000 keluarga petani hutan pada tahun 2016. Pemerintah juga menargetkan penyediaan 12,7 juta hektar lahan untuk berbagai kegiatan perhutanan sosial lainnya, sehingga masyarakat setempat dapat lebih terlibat dalam mengelola dan menguasai lahan hutan sebagai upaya mengurangi kebakaran hutan, konfl ik lahan, dan aktivitas penebangan hutan ilegal. CBCF diharapkan dapat membuka akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Tidak dapat dihindari apabila harapan besar terhadap CBCF tersebut menghadapi tantangan dalam pelaksanaan program dan beragamnya kemampuan sumberdaya manusia di tingkat lokal. |
Researcher : Tim ACIAR Project No. FST/2008/030 Publisher : P3SEKPI Type : Warta Sosek dan Kebijakan Kehutanan Year : 2015 |
Download (hits : 143x) | ||||||||||||
230 |
Peningkatan Peran Sektor Kehutanan dalam ASEAN Economic Community 2015 Abstract : |
Researcher : Dr. Raden Deden Djaenudin S.Si., M.Si. Kirsfianti L. Ginoga Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2014 |
Download (hits : 173x) | ||||||||||||
231 |
Mengapa dan Bagaimana Revitalisasi Pelayanan Litbang Berbasis IT? Abstract : Permenhut No. 40/Menhut-II/2010 dan Permenhut No. P.7/Menhut-II/2011 memandatkan Pusat Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan (Puspijak) untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan perubahan iklim dan kebijakan dan pelayanan informasi publik. PP No. 12 Tahun 2010 dan UU No 18 tahun 2002 menambahkan pentingnya nilai tambah ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), dan inovasi kebijakan untuk mempercepat target pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan, dan peningkatan kemampuan pengembangan kebijakan berbasis riset. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMN 2015-19 (Hernowo, 2014) menekankan pentingnya iptek dan inovasi dalam rangka mendukung operasionalisasi dan penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). PP 12 Tahun 2014 dan Permenhut 92/Menhut-II/2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan bukan Pajak Kementerian, menambah motivasi untuk melakukan revitilasisasi pelayanan berbasis IT. |
Researcher : Dr Kirsfianti L Ginoga M.Sc Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2014 |
Download (hits : 175x) | ||||||||||||
232 |
Kebijakan Land Swap Mungkinkah Dilakukan? Abstract : Wacana land swap mengemuka setelah dokumen Stranas REDD+ menjadikan kegiatan tersebut sebagai langkah strategis untuk implementasi REDD+. Di tengah gencarnya upaya beberapa pemda untuk mengkonversi hutan di wilayahnya, wacana tersebut diusung oleh para penggiat REDD+. Landasan hukum yang ada belum mengatur tukar-menukar hutan untuk tujuan kehutanan (konservasi), selama ini peraturan yang ada hanya mengatur tukar-menukar untuk tujuan penggunaan kawasan hutan (tujuan di luar sektor kehutanan). Implementasi land swap akan menimbulkan fragmentasi lahan yang berdampak sosial, ekonomi, politik dan lingkungan. Urutan prioritas kebijakan yang disarankan untuk menyikapi wacana land swap adalah: Prioritas I : Menggunakan instrumen kebijakan Payment Environmental Services (PES) untuk lahan APL yang berhutan (mengandung high conservation value tinggi (hutan primer dan lahan gambut). Prioritas II : Land swap dilakukan melalui review RTRWP. Prioritas III : Perbaikan tata kelola lahan hutan yang terdegradasi. Prioritas IV : Pembelian lahan APL oleh pemerintah. Prioritas V : Melakukan tukar-menukar kawasan hutan terdegradasi dengan APL berhutan. Areal yang paling mungkin dilakukan land swap adalah mempertahankan hutan primer di hutan produksi konversi. |
Researcher : Dr. Ir Sulistya Ekawati M.Si Drs Lukas Rumboko Wibowo M.Sc. Phd Yanto Rochmayanto S.Hut, M.Si R.A. Kushartati Budiningsih S.Hut., M.Si. Fentie Jullianti Salaka M.Si. M. Zahrul Muttaqin S.Hut.,M.M.,M.F,PhD. Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2014 |
Download (hits : 150x) | ||||||||||||
233 |
Merubah Pola Pikir Petani Hutan Rakyat Melalui Program Master TreeGrower (MTG) Abstract : Petani hutan rakyat memiliki keterbatasan pengetahuan tentang bibit unggul, teknik mengatasi serangan hama-penyakit, teknik pemangkasan dan penjarangan yang benar, melakukan grading kayu, serta cara menghitung volume dan nilai kayu. Nilai tambah dari pengusahaan kayu yang diterima petani tidak berbeda nyata dengan yang diterima oleh pedagang, padahal waktu yang diperlukan petani 6 tahun untuk sengon dan 20-30 tahun untuk jati; sedangkan pedagang hanya beberapa minggu saja. Terkait hal tersebut community based commercial forestry (CBCF) mendorong peningkatan pengetahuan para penyuluh kehutanan dan petani melalui program Master TreeGrower (MTG) yang menghubungkan petani dengan pasar kayu. Melalui program tersebut diharapkan dapat merubah cara berpikir petani menjadi lebih mengenal pasar kayu, menumbuhkan minat untuk menghasilkan kualitas kayu sesuai permintaan pasar dengan cara mengelola tanaman kayu dengan benar, dan melatih cara mengukur volume pohon agar mendapat harga jual yang pantas, sehingga akan merubah paradigma dari manajemen hutan yang pasif (tanam-tinggal-panen) menjadi lebih aktif (tanam-pelihara-panen). |
Researcher : Dra Setiasih Irawanti M.Si Aneka Prawesti Suka S.Sos., M.SE, M.A. Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2014 |
Download (hits : 170x) | ||||||||||||
234 |
Implikasi Kebijakan Kenaikan DR dan PSDH terhadap Laba Pengusaha Hutan Alam dan PNBP Sektor Kehutanan Abstract : 1. Biaya kewajiban kepada negara (DR, PSDH, PBB) berada di antara biaya produksi kayu bulat dan biaya sarpras. 2. Pengaruh kenaikan PSDH terhadap laba pengusahaan hutan alam lebih sensitif dibanding pengaruh kenaikan DR. 3. Harga aktual kayu bulat dari hutan alam bukan di gerbang TPn tetapi umumnya di gerbang TPK (logpond), pelabuhan atau lokasi industri. |
Researcher : Dr. Ir. Satria Astana M.Sc Soenarno, dan OK Karyono Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2014 |
Download (hits : 174x) | ||||||||||||
235 |
Kebijakan Pembangunan HTI di Indonesia Salahkah? Abstract : 1. Mengklasifikasikan permasalahan yang ada terkait implementasi pembangunan Hutan Tanaman Industri(HTI) sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kegiatan pembangunan HTI. 2. Membangun industri primer untuk membantu pemasaran kayu dari HTI. 3. Adanya sinergitas dan/atau sinkronisasi peraturan antar sektor, antara pusat dan daerah terkait pembangunan HTI dan kehutanan secara umum. 4. Melakukan tata batas wilayah secepatnya. 5. Kejelasan serta kepastian hak adat atas lahan dan hukum adat perlu diupayakan untuk lebih dipertegas dan diformalkan oleh pemerintah sehingga efektivitas dalam pengelolaannya bisa lebih optimal. |
Researcher : Drs Epi Syahadat M.Si Dra Setiasih Irawanti M.Si Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2014 |
Download (hits : 171x) | ||||||||||||
236 |
Pengarus-utamaan biaya adaptasi terhadap Perubahan Iklim DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN Abstract : 1. Tindakan adaptasi menurunkan tingkat kerugian akibat variabilitas iklim dan cuaca ekstrim. |
Researcher : Yanto Rochmayanto S.Hut, M.Si Dr. Ir. Niken Sakuntaladewi M.Sc Yanto Rochmayanto S.Hut, M.Si Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2014 |
Download (hits : 167x) | ||||||||||||
237 |
Bagaimana Menyikapi Ketidakpastian Pasar Karbon UNTUK REDD+ DI INDONESIA? Abstract : Implementasi REDD+ membutuhkan kepastian pembiayaan jangka panjang. Pembiayaan jangka panjang akan terbentuk jika terdapat kepastian dalam pasar karbon dari implementasi REDD+. Pasar karbon dipercaya sebagai mekanisme yang efektif dan efisien dalam menyediakan sumber pembiayaan tersebut. Dalam pasar karbon, harga menjadi penentu dalam menghasilkan kredit karbon; semakin tinggi harga karbon, semakin banyak kredit karbon yang dihasilkan. Indonesia dengan luas hutan yang besar mampu untuk menghasilkan kredit karbon yang besar pula. Meskipun demikian terdapat ketidakpastian dalam pasar karbon dari REDD+, yaitu adanya risiko kebocoran dan ketidakpermanenan. |
Researcher : Dr. Raden Deden Djaenudin S.Si., M.Si. Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2014 |
Download (hits : 188x) | ||||||||||||
238 |
Database FE/FS Berbasis Web Abstract : Penghitungan emisi dari sektor kehutanan memerlukan data aktivitas berupa perubahan lahan dan faktor emisi/serapan (selanjutnya disingkat FE dan FS). Saat ini data FE untuk berbagai ekoregion di Indonesia masih terbatas padahal data FE tingkat lokal sangat diperlukan untuk menjamin tingkat keakuratan perhitungan karbon hutan. Untuk itu, sejumlah PSP untuk pengukuran biomassa yang tersebar di 10 provinsi telah dibangun. Hasil pengukuran biomassa yang mencakup 5 pool karbon dengan mengikuti Standar Nasional Indonesia SNI 7724-2011 merupakan data faktor emisi/serapan. Seluruh data yang telah diperoleh terakomodir di dalam suatu aplikasi berbasis web |
Researcher : Mega Lugina S.Hut., M.For.Sc. Dr Kirsfianti L Ginoga M.Sc Galih Kartika Sari S.Hut. MAP. Bayu Subekti Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2014 |
Download (hits : 165x) | ||||||||||||
239 |
Meningkatkan Rantai Perdagangan Kehutanan untuk Mengembangkan Bisnis Hutan Rakyat Abstract : Dewasa ini hutan rakyat telah berhasil mendorong pertumbuhan perdagangan kayu dan industri pengolahan kayu di daerah pedesaan, kabupaten, provinsi dan antar provinsi, memenuhi permintaan petani akan kayu bangunan, serta membuka peluang bisnis untuk memanfaatkan lahan masyarakat. Namun para petani, penyuluh, lembaga swadaya masyarakat (LSM) pendamping petani masih menghadapi berbagai keterbatasan. Terkait hal tersebut, pengembangan bisnis hutan rakyat memerlukan kondisi pendukung berupa peran pemerintah melalui pembangunan pedesaan dan penyuluhan, peran industri kehutanan yang kadangkala dapat menggantikan peran pemerintah melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dan Community Development, serta reformasi pasar melalui keterbukaan informasi pasar. |
Researcher : Dra Setiasih Irawanti M.Si Nunung Parlinah S.Hut, M.Si Aneka Prawesti Suka S.Sos., M.SE, M.A. Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2014 |
Download (hits : 164x) | ||||||||||||
240 |
Belajar Inovasi dari Thailand Abstract : Dalam banyak hal, Indonesia sesungguhnya tidak banyak tertinggal dari Thailand. Apa yang terjadi di Thailand pada saat bersamaan sudah dilakukan secara efektif di Indonesia. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Pattaya memiliki layanan Call Center 1337 yang memberi informasi 24 jam tentang apapun yang ada dan terjadi di kota pantai di timur Thailand itu. Masyarakat juga bisa menyampaikan saran, kritik, atau keluhan melalui jalur bebas pulsa tersebut. Selain mendekatkan birokrasi kepada masyarakat dan menciptakan pelayanan secara non-stop, model layanan seperti ini juga memperkuat akuntabilitas aparat di mata publiknya. Tapi jangan berdecak kagum dulu, karena layanan seprti ini juga sudah banyak diterapkan di Indonesia, misalnya PT. KAI yang memiliki Call Center 121, atau UPIK (Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan) Kota Yogyakarta yang memiliki SMS Center 08122780001. Apapun yang membuat anda jengkel saat berada di Yogya, kirimkan saja keluhan anda melalui nomor tersebut, dan anda akan segera mendapatkan respon dari pihak berwenang setempat (baca artikel sebelumnya berjudul “Berenang di Kolam Inovasi”). |
Researcher : Tri Widodo Utomo Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2014 |
Download (hits : 166x) | ||||||||||||
241 |
Ringkasan Hasil Research Task #2 Kerangka Penghidupan Petani Abstract : Hutan rakyat berperan penting dalam penghidupan masyarakat yang antara lain dapat dilihat dari sisi pendapatan petani hutan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi hutan rakyat melalui analisis kerangka penghidupan petani hutan rakyat. Dalam mengelola hutan rakyatnya, petani menggunakan berbagai sumberdaya atau aset yang dikelompokkan menjadi lima, yaitu aset sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), keuangan, fisik, dan sosial. |
Researcher : Tim ACIAR Project No. FST/2008/030 Publisher : ACIAR Project No. FST/2008/030 Type : Info Brief Year : 2014 |
Download (hits : 141x) | ||||||||||||
242 |
Ringkasan Hasil Research Task #3 Analisis Rantai Nilai Abstract : Data kehutanan terbaru (Kementerian Kehutanan, 2013) memperlihatkan produksi kayu hutan rakyat pada tahun 2012 mencapai 3,2 juta m3 atau meningkat 13,7% dari tahun 2011. Sementara itu, industri pengolahan kayu skala besar (kapasitas >6.000 m3) berjumlah 358 unit dengan total kapasitas produksi 67,8 juta m3. Keseluruhan perusahaan tersebut mengolah bahan baku sebanyak 61,5 juta m3, yang 5% di antaranya berasal dari hutan rakyat. Meskipun tidak tersedia cukup data tingkat nasional, industri pengolahan kayu skala kecil lebih bersentuhan dengan petani hutan rakyat karena kedekatan lokasinya. Penelitian ini difokuskan pada analisis rantai nilai kayu dari hutan rakyat mulai dari tingkat petani hingga industri pengolahan. |
Researcher : Tim ACIAR Project No. FST/2008/030 Publisher : ACIAR Project No. FST/2008/030 Type : Info Brief Year : 2014 |
Download (hits : 135x) | ||||||||||||
243 |
Dampak Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 Terhadap Pengurusan dan Pengelolaan Hutan Abstract : Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah mengalami 2 kali pertandingan di lapangan Makamah Konstitusi (MK), yaitu melalui putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 (MK45), tanggal 22 Juli 2011 terkait proses penentuan Kawasan Hutan Indonesia dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 (MK35), tanggal 16 Mei 2013 terkait dengan penegasan bahwa kawasan hutan adat bukan hutan negara |
Researcher : Dr. Ir Subarudi M.Wood.Sc Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2013 |
Download (hits : 180x) | ||||||||||||
244 |
Bagaimana Pandangan Para Aktor yang Terkait dengan Implementasi REDD+ di Daerah Abstract : Sebagai sebuah inisiatif global yang terkait dengan isu lokal, REDD+ memerlukan tata kelola (governance) baik di tataran internasional, nasional maupun sub-nasional (daerah). Tata kelola ini merupakan seperangkat kesepakatan yang mengatur interaksi para pihak dalam mengelola sumberdaya dan untuk menentukan kebijakan-kebijakan pengelolaan sumberdaya tersebut. Terkait dengan REDD+ yang akan |
Researcher : R.A. Kushartati Budiningsih S.Hut., M.Si. Dr. Ir Sulistya Ekawati M.Si Gamin Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2013 |
Download (hits : x) | ||||||||||||
245 |
Pelaksanaan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan (Catatan Awal) Abstract : Inventarisasi gas rumah kaca (GRK) merupakan kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi (source) dan penyerapannya (sink), termasuk simpanan karbon (carbon stock). Inventarisasi GRK bertujuan untuk memantau (i) tingkat dan status emisi GRK, (ii) merancang dan mengevaluasi kegiatan mitigasi perubahan iklim, serta (iii) menyusun laporan status emisi GRK nasional untuk United Nations Framework on Climate Change (UNFCCC). Indonesia sebagai nonAnnex I yang telah meratifikasi Protokol |
Researcher : Mega Lugina S.Hut., M.For.Sc. Ir Ari Wibowo M.Sc Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2013 |
Download (hits : 170x) | ||||||||||||
246 |
Sejauh manakah Tupoksi Kementerian Kehutanan mendukung pembangunan KPH Abstract : Salah satu sasaran strategis yang akan dicapai dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2010-2014 adalah wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) ditetapkan di setiap provinsi dan beroperasinya 120 KPH (20% wilayah KPH yang telah ditetapkan). Progres pembangunan KPH saat ini belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain: kurangnya komitmen dan pemahaman pemerintah kabupaten, rendahnya kapabilitas SDM di daerah, kurang jelasnya tata hubungan kerja antar institusi yang terlibat dalam pengurusan hutan serta ketidakjelasan tupoksi dalam pembangunan KPH di tingkat Kementerian Kehutanan sendiri. |
Researcher : Dr. Ir Sulistya Ekawati M.Si Fentie Jullianti Salaka M.Si. Kuncoro Ariawan S.Hut Dr. Ir Hariyatno Dwi Prabowo M.Sc Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2013 |
Download (hits : 153x) | ||||||||||||
247 |
Sudahkah tugas pokok dan fungsi Kementerian Kehutanan selaras dengan kebijakan desentralisasi pengelolaan hutan produksi Abstract : Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang berfungsi untuk kepentingan produksi hasil hutan dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan keberadaan kawasan hutan produksi itu sendiri. Menurut Ditjen Bina Usaha Kehutanan (2011), luas kawasan hutan produksi di seluruh Indonesia 81.810.489,69 Ha (60 % dari total luas kawasan hutan), merupakan potensi yang amat besar yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan nasional/lokal, |
Researcher : Dr. Ir Sulistya Ekawati M.Si Kuncoro Ariawan S.Hut Fentie Jullianti Salaka M.Si. Dr. Ir Hariyatno Dwi Prabowo M.Sc Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2013 |
Download (hits : 189x) | ||||||||||||
248 |
Melestarikan Lanskap Hutan Sumbawa melalui Penguatan Kelompok Tani Madu Hutan Abstract : Nama Sumbawa identik dengan madu hutan, cairan penjaga kesehatan yang berkhasiat tinggi ini dihasilkan dari belantara rimba yang saat ini terancam kelestariannya. Madu hutan dihasilkan dari sejenis pohon lokal yang dalam bahasa setempat dikenal dengan sebutanboan, tempat bersarangnya Apis dorsata yang menyediakan nektar bagi lebah hutan. Pohon boantersebar di lereng pegunungan dan di lokasi tertentu ditemukan di lembah, sepanjang sungai dan anak sungai atau riparian.Bersama dengan antara lain kelompok pohon asam, kemiri serta pulai dan kesambi, pohon boanmembentuk lanskap hutan, yangmenutupi kawasan lindungdi Kabupaten Sumbawa seluas 45%. Keberadaan lanskap hutan diperlukan untuk menjaga sumber mata air yang digunakan untuk mengairi sawah, memenuhi kebutuhan rumah tangga dan industri, serta |
Researcher : Dr. Ir Retno Maryani M.Sc Iis Alviya S.P., M.S.E. Virni Budi Arifanti S.Hut., M.Sc. PhD Mimi Salminah S.Hut., M.For.Sc. Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2013 |
Download (hits : 154x) | ||||||||||||
249 |
Mencapai Target Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Kehutanan Abstract : Peraturan Presiden No. 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penurunan Emisi GRK merupakan penjabaran dari komitment Pemerintah Republik Indonesia untuk mengurangi emisi GRK sebesar 26 % dengan upaya sendiri, dan sebesar 41 % dengan dukungan internasional pada tahun 2020. Pada lampiran Perpres RAN GRK tercantum aksi mitigasi dari lima bidang berbasis lahan, termasuk bidang kehutanan dan lahan gambut yang |
Researcher : Dr Kirsfianti L Ginoga M.Sc Dr. Ir Sulistya Ekawati M.Si Dr. Raden Deden Djaenudin S.Si., M.Si. Fentie Jullianti Salaka M.Si. Mega Lugina S.Hut., M.For.Sc. Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2013 |
Download (hits : 161x) | ||||||||||||
250 |
Adaptasi Masyarakat Pesisir: Mengelola Ketidakpastian Dampak Perubahan Iklim Abstract : 1. Dampak perubahan iklim sudah dirasakan masyarakat pesisir dan menjadikan mereka sadar bahwa kehidupan mereka makin tidak aman. 2. Masyarakat secara individu atau berkelompok sudah melakukan adaptasi untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Adaptasi yang dilakukan seringkali dipengaruhi oleh program pembangunan pemerintah yang belum sepenuhnya mempertimbangkan perubahan iklim dan nilai-nilai sosial yang telah mengakar pada pengalaman nyata kehidupan mereka. |
Researcher : Tim Peneliti Adaptasi PUSPIJAK dan BPTK PENGELOLAAN DAS Solo Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2013 |
Download (hits : 178x) | ||||||||||||
251 |
Menuju Komersialisasi Kayu Hutan Rakyat: Hambatan, Peluang dan Saran Kebijakan Abstract : Di banyak negara tropis, pertumbuhan penduduk menyebabkan naiknya tekanan terhadap lahan dan menurunnya areal hutan. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap menurunnya area hutan adalah persaingan lahan untuk kegiatan pertanian pangan dan kehutanan, pertanian mampu memberi hasil tahunan sedangkan kehutanan memberi hasil lebih lambat, hasil pohon tidak mampu memenuhi kebutuhan mendesak penduduk setempat, manfaat hutan seringkali tersebar di bagian luar area seperti perlindungan atas terjaganya kondisi hidrologi untuk wilayah hilirnya, dan kurangnya perhatian untuk memperbaiki manajemen dan teknik budidaya pohon yang sangat penting bagi petani (Wiersum, K.F., 1988). |
Researcher : Dra Setiasih Irawanti M.Si Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2013 |
Download (hits : 178x) | ||||||||||||
252 |
Opsi Penentuan Tingkat Emisi Referensi (REL) Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan Abstract : Sektor Kehutanan memainkan peranan penting dalam siklus karbon. Di tingkat global, kontribusi emisi sektor kehutanan yang termasuk dalam Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF) sebesar 18%, sedangkan di tingkat nasional mencapai 48 %. Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi sebesar 26% tahun 2020 yang didasarkan kepada penurunan dari BAU (Business As Usual). Berbagai kegiatan mitigasi juga dilakukan untuk menurunkan emisi termasuk kegiatan REDD+ (Reduce Emission from Deforestation and Degradation+). Untuk kepentingan monitoring penurunan emisi termasuk dari kegiatan REDD+ diperlukan tingkat referensi emisi sebagai dasar guna mengetahui apakah kegiatan mitigasi yang |
Researcher : Ir Ari Wibowo M.Sc Virni Budi Arifanti S.Hut., M.Sc. PhD Yanto Rochmayanto S.Hut, M.Si Nunung Parlinah S.Hut, M.Si Mega Lugina S.Hut., M.For.Sc. Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2013 |
Download (hits : 163x) | ||||||||||||
253 |
Apakah Organisasi Belajar dapat meningkatkan Kinerja Program Kehutanan? Abstract : “Organisasi belajar (Learning Organization) adalah organisasi dimana para anggotanya terus menerus meningkatkan kapasitasnya untuk meraih hasil yang diinginkannya, aspirasi kolektif diberi ruang kebebasan, dan para anggotanya terus-menerus belajar semua hal secara bersama-sama” (Senge, 1990). Pembentukan organisasi belajar di unit kerja diharapkan meningkatkan kapasitas organisasi melaksanakan program jangka panjang seperti yang ada di lingkungan kementerian”. |
Researcher : Dr. Ir Hariyatno Dwi Prabowo M.Sc Mulyaningrum, Eno Suwarno Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2013 |
Download (hits : 170x) | ||||||||||||
254 |
Perkembangan Hutan Kota ditinjau dari Aspek Kebijakan, Aspek Zonasi, dan Aspek Jenis Pohon Abstract : Berbagai studi menyebutkan bahwa perubahan iklim menyebabkan negara berkembang paling menderita karena tidak mampu membangun struktur untuk beradaptasi (IPCC 2006; Stern 2007), sehingga diperlukan upaya nyata untuk segera mempersiapkan diri dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Ekosistem pantai dan daratan yang diharapkan dapat meminimalisasi kerusakan ternyata tidak mampu mengantisipasi resiko yang terjadi, karena kondisinya yang tidak normal. Wilayah perkotaan di Indonesia, terutama kotakota pantai seperti Jakarta, Surabaya, Semarang dan Makasar, dicirikan oleh tiga kriteria yaitu: (a) terdegradasinya wilayah daratan dalam bentuk zona (region) wilayah “intrusi air laut”; wilayah “pengendapan” dan wilayah “kikisan”; (b) meningkatnya kutub-kutub panas kota, dan (c) semakin terdesaknya kawasan hijau akibat lajunya pertumbuhan wilayah perkotaan (Samsoedin dan Waryono 2010). |
Researcher : Drs Epi Syahadat M.Si Ismayadi Samsoedin Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2013 |
Download (hits : 178x) | ||||||||||||
255 |
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu vs Lacey Act: Peluang dan Tantangan Abstract : Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Kehutanan mengeluarkan kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sistem ini bertujuan untuk menciptakan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). Tujuannya juga untuk memperbaiki penerapan tata kelola kehutanan, serta pemberantasan penebangan liar dan perdagangannya (Permenhut No. P.38/2009). SVLK merupakan respon terhadap beberapa aturan di beberapa negara importir yang melarang perdagangan kayu ilegal, misalnya Uni Eropa dengan EUTR dan Amerika Serikat dengan Lacey Act (Peraturan ini mengacu pada kebijakan Pemerintah Amerika Serikat untuk mencegah peredaran produk kayu Illegal). Pada tahun 2009, SVLK mulai diberlakukan dengan disahkannya Permenhut No. P.38/Menhut-II/2009. |
Researcher : Dr Magdalena - Andri Setiadi Kurniawan S.E. Ir Rachman Effendi M.Sc Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2013 |
Download (hits : 201x) | ||||||||||||
256 |
Sumur resapan salah satu teknologi yang paling memungkinkan dalam menanggulangi banjir di DAS Ciliwung Abstract : Bencana banjir di Jakarta makin lama makin besar dengan dampak kerugian yang semakin meningkat. Hal ini terkait dengan penyebab banjir itu sendiri yang dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu tingginya pasokan air banjir dari daerah hulu dan tidak memadainya saluran drainase daerah hilir. Penanganan banjir di daerah hilir – memperbaiki saluran drainase – memang diperlukan untuk mengatasi banjir secara cepat. Namun penanganan daerah hulu sebetulnya lebih efektif khususnya dalam meningkatkan peresapan air. Meningkatkan peresapan air di daerah hulu berarti mengurangi pasokan air untuk daerah hilir. Untuk itu maka prinsip penanganan banjir di Jakarta adalah mempertahankan air selama mungkin di daerah hulu. |
Researcher : BPTK Teknologi Pengelolaan DAS Solo dan Tim Peneliti RPI Manajemen Lanskap Hutan Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2013 |
Download (hits : 223x) | ||||||||||||
257 |
Ringkasan Analisis Dimensi Sosial Abstract : Lokasi studi CBCF meliputi lima provinsi di tiga pulau yang berbeda di Indonesia. Semua lokasi memiliki karakteristik kepadatan penduduk yang tinggi dan kepemilikan lahan sempit, bahkan pada beberapa desa di Jawa (Gunung Kidul dan Pati) terdapat rumah tangga yang tidak memiliki lahan. Meskipun demikian, konflik lahan dan permasalahan sosial lain tidak pernah muncul ke permukaan. |
Researcher : Tim ACIAR Project No. FST/2008/030 Publisher : ACIAR Project No. FST/2008/030 Type : Info Brief Year : 2013 |
Download (hits : 133x) | ||||||||||||
258 |
[Metode untuk Research Task 2 Kerangka Penghidupan Petani dan Research Task 3 Analisis Rantai Nilai] Abstract : Pada tahun 2012-2013, Proyek ACIAR FST/2008/030 dimaksudkan untuk memenuhi tujuan 1 dan 2. Sebagian dari tujuan 1 (melakukan analisis dimensi sosial) telah dilakukan pada research task #1, sedangkan bagian yang lain (mendesain kerangka penghidupan petani yang terlibat dalam CBCF) dilaksanakan melalui research task #2 bersamaan dengan pelaksanaan research task #3 untuk memenuhi tujuan 2 (melakukan evaluasi kritis terhadap model CBCF dominan yang dibangun di Indonesia). Metode untuk kedua research tasks tersebut adalah sebagai berikut: |
Researcher : Tim ACIAR Project No. FST/2008/030 Publisher : ACIAR Project No. FST/2008/030 Type : Info Brief Year : 2013 |
Download (hits : 153x) | ||||||||||||
259 |
Kalimantan Forests and Climate Partnership Abstract : Indonesia memiliki sekitar 22.5 juta hektar lahan gambut tropis, atau kira-kira setengah dari total lahan gambut dunia. Beberapa sumber memperkirakan bahwa pohon-pohon di hutan rawa gambut dapat menyimpan karbon hingga 140 ton per hektar, namun tanah gambut yang kaya karbon di bawah permukaan hutan dapat menyimpan 20 kali lebih banyak daripada jumlah karbon yang terdapat dalam vegetasi di atas permukaan tanah. Selama lebih dari dua dekade, banyak dari hutan-hutan tersebut telah mengalami kekeringan, deforestasi dan kebakaran. Akibatnya, emisi gas rumah kaca (GRK) dari Indonesia naik sangat tajam. |
Researcher : Publisher : Kalimantan Forest and Climate Partnership Type : Info Brief Year : 2013 |
Download (hits : 136x) | ||||||||||||
260 |
Kalimantan Forests and Climate Partnership Abstract : Indonesia has around 22.5 million ha of tropical peatlands, about half of the global total. Some estimates hold that the trees in peat swamp forests can store up to 140 tonnes of carbon per hectare, but the carbon-rich peat soils beneath the forests could store more than 20 times the carbon in the above-ground vegetation. Over the past two decades, many of these forests have been drained, deforested and burned, mostly to make way for agricultural plantations. The result has been a major increase in greenhouse gas emissions (GHG) emissions from Indonesia. |
Researcher : Publisher : Kalimantan Forest and Climate Partnership Type : Info Brief Year : 2013 |
Download (hits : 122x) | ||||||||||||
261 |
Paket Kegiatan Palisade untuk Penambatan Kanal I Abstract : |
Researcher : Publisher : Kalimantan Forest and Climate Partnership Type : Poster Year : 2013 |
Download (hits : 181x) | ||||||||||||
262 |
Paket Kegiatan Palisade untuk Penambatan Kanal II Abstract : |
Researcher : Publisher : Kalimantan Forest and Climate Partnership Type : Poster Year : 2013 |
Download (hits : 142x) | ||||||||||||
263 |
Opsi Mekanisme Distribusi Insentif untuk REDD+ Abstract : Usulan mengenai mekanisme distribusi insentif telah diajukan oleh berbagai pihak melalui pendekatan yang berbeda-beda. Salah satu perdebatan yang berkembang adalah apakah perdagangan karbon dianggap sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pajak, atau penerimaan atas jasa lingkungan. Untuk itu perlu kajian lebih lanjut karena perbedaan penerimaan di atas akan berpengaruh terhadap mekanisme distribusi insentif. Pada policy brief ini, mekanisme distribusi REDD+ dibatasi pada mekanisme yang memungkinkan digunakan, dan tidak membahas mengenai besaran insentif yang akan diterima oleh masing-masing pihak dari kegiatan REDD+. |
Researcher : Indartik S.Si, M.SE Nunung Parlinah S.Hut, M.Si Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2012 |
Download (hits : 187x) | ||||||||||||
264 |
REFLEKSI Kebijakan Desentralisasi Pengelolaan Hutan Produksi di Indonesia Abstract : Sejak kebijakan desentralisasi diberlakukan, terjadi perubahan tata kelola di sektor kehutanan, dimana sebagian besar pengelolaan hutan produksi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Setelah sebelas tahun kebijakan desentralisasi berjalan, deforestasi di hutan produksi terus berlanjut. Untuk menuju tatakelola hutan yang baik kebijakan ini perlu dibenahi |
Researcher : Dr. Ir Sulistya Ekawati M.Si Fentie Jullianti Salaka M.Si. Kuncoro Ariawan S.Hut Dewi Ratna Kurnia Sari S.Hut, M.Si. Andri Setiadi Kurniawan S.E. Dr. Ir Hariyatno Dwi Prabowo M.Sc Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2012 |
Download (hits : 162x) | ||||||||||||
265 |
Strategi Penguatan Kelembagaan Hutan Kota Abstract : Pembangunan hutan kota sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) mengalami banyak hambatan dan kendala yang menuntut keseriusan para pihak untuk mencari upaya penyelesaiannya. Namun demikian, dalam perumusan suatu peraturan perundangan masih terlihat adanya tumpang tindih dan ketidak sinkronan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peratura perundang-undangan lainnya. Disamping itu, kelembagaan pengelola hutan kota juga masih belum mampu mendukung terwujudnya pengelolaan hutan kota yang profesional dan kredibel |
Researcher : Dr. Ir Subarudi M.Wood.Sc Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2012 |
Download (hits : 160x) | ||||||||||||
266 |
Peningkatan Keberhasilan Obit dengan Agroforestri Abstract : Dukungan masyarakat terhadap program OBIT sangat ditentukan oleh upaya Kemenhut untuk meningkatkan kontribusi ekonomi OBIT khususnya tingkat pendapatan masyarakat sebagai pelaku utamanya. Model agroforestry dapat digunakan untuk mensukseskan OBIT. Selain itu diperlukan koordinasi dan sinergi dengan Kementerian terkait lainnya untuk mendukung kesuksesan gerakan OBIT |
Researcher : Dr. Ir Retno Maryani M.Sc Mimi Salminah S.Hut., M.For.Sc. Tigor Butarbutar Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2012 |
Download (hits : 190x) | ||||||||||||
267 |
Pengukuran Kelayakan Implementasi REDD+ di Indonesia Abstract : REDD+ merupakan mekanisme insentif terkait upaya penurunan emisi sektor kehutanan yang saat ini sedang dinegosiasikan di tingkat global. Dari sisi finansial, REDD+ dipandang sebagai alternatif pembiayaan baru bagi upaya-upaya pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari. Karena hutan merupakan sumberdaya yang memiliki nilai tinggi, pengukuran kelayakan implementasi REDD+ di Indonesia sangat diperlukan. Parameter yang harus dipertimbangkan adalah kelayakan ekonomi, sosial, lingkungan dan kebijakan |
Researcher : Ir Ari Wibowo M.Sc Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2012 |
Download (hits : x) | ||||||||||||
268 |
Mengurai Kompatibilitas Rencana & Program Kehutanan Abstract : Ketidaksesuaian rencana dan program kehutanan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 telah menyebabkan tidaktercapainya pelaksanaan berbagai kegiatan prioritas. Kegiatan prioritas yang sesuai dengan RPJMN dan visi dan misi Kementerian Kehutanan sebesar 57%, sedangkan 43% hanya terkait dengan program-program pendukung. Kedepan, program kerja yang kurang rasional harus diperbaiki sehingga dapat diimplementasikan (implementable dan perbaikan ketidaksesuaian hendaknya tidak hanya menyangkut program kerja, tetapi juga perlu revisi perencanaan (misalnya: revisi target RPJMN, Renstra, atau RKTN) |
Researcher : Dodik Ridho Nurrochmat, Tatang Triyana dan Meti Ekayani Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2012 |
Download (hits : 148x) | ||||||||||||
269 |
Rancangan Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL) untuk Melaksanakan REDD+ dI INDONESIA Abstract : Indonesia merupakan salah satu negara pendukung skema Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation and Improving Carbon Stock in Developing Countries (REDD+) yang saat ini tengah dinegosiasikan untuk menjadi skema internasional yang mengikat negara-negara yang menyetujuinya. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat melaksanakan REDD+ seperti penerbitan strategi nasional REDD+, pembentukan satuan tugas REDD+ yang bertugas mempersiapkan kelembagaan REDD+, dan persiapan-persiapan teknis seperti penyusunan pedoman MRV, REL dan safeguards. Namun demikian, hingga saat ini mekanisme pembiayaan dan distribusi manfaat REDD+ masih belum dapat ditetapkan. Policy Brief ini memberikan satu alternatif dalam mekanisme distribusi manfaat REDD+ di tingkat masyarakat melalui Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) |
Researcher : M. Zahrul Muttaqin S.Hut.,M.M.,M.F,PhD. Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2012 |
Download (hits : 165x) | ||||||||||||
270 |
Kajian Pengembangan Zonasi Fungsi Hutan Kota Daerah Pantai dan Daratan Tertutup Abstract : Terjadinya perubahan iklim yang menimbulkan bencana baru bagi manusia telah banyak dibuktikan secara ilmiah.. Fenomena alam seperti musim kemarau yang semakin panjang serta musim penghujan yang relatif pendek dengan intensitas hujan yang tinggi, bencana alam seperti tsunami, gempa bumi dan gunung meletus yang sulit diprediksi dan kerap terjadi. Oleh karenanya diperlukan upaya nyata untuk segera mempersiapkan diri dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Ekosistem pantai dan daratan yang diharapkan dapat meminimalisasi kerusakan ternyata tidak mampu mengantisipasi resiko yang terjadi karena kondisinya yang tidak normal. Disamping itu, peningkatan jumlah penduduk dan tingginya aktivitas manusia di perkotaan menyebabkan kualitas lingkungan di kawasan perkotaan menurun. Wilayah perkotaan di Indonesia, |
Researcher : Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2012 |
Download (hits : 171x) | ||||||||||||
271 |
Hutan Rakyat di Masa Datang: Ketidakseimbangan Supply dan Demand Abstract : Permintaan kebutuhan kayu berasal dari tiga sumber yaitu: a) permintaan pasar lokal, b) permintaan industri menengah yang produknya untuk scope yang lebih luas dan berorientasi ekspor, dan c) industri besar padat modal. Untuk kebutuhan dalam negeri yang dikonsumsi masyarakat berasal dari beberapa sumber yakni hutan produksi baik dari hutan alam maupun dari hutan tanaman, hutan/kebun masyarakat dan dari sumber-sumber yang tidak jelas asal-usulnya. Berdasarkan Data Eksekutif dan Strategis tahun 2009 dan Statistik Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan disebutkan bahwa semua produksi kayu bulat yang berasal dari hutan |
Researcher : Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2012 |
Download (hits : 180x) | ||||||||||||
272 |
Strategi Keberhasilan REDD+: Pendekatan Sosial Ekonomi dan Budaya Abstract : Masyarakat sekitar hutan menjadi aktor penting yang harus diperhitungkan karena aktivitas kehidupannya yang bersinggungan langsung dengan hutan. Keberadaan mereka tidak dapat diabaikan mengingat terdapat sekitar 2 juta KK dari 19.420 desa yang berada di dalam atau sekitar kawasan hutan yang tersebar di 32 provinsi (Ditjen Planologi, 2011). Ketergantungan masyarakat setempat terhadap hutan antara lain sebagai penyedia kayu bakar bagi rumah tangga, penyedia kayu untuk bangunan, penyedia rotan, madu, buah-buahan, tanaman obat, hewan buruan, dan berbagai hasil hutan lainnya. Ada pula sebagian masyarakat yang memanfaatkan hutan sebagai lahan garapan, selain penyeimbang ekosistem, situs budaya dan sejarah yang tidak bernilai. Dengan berbagai bentuk manfaat hutan tersebut, perlu dipikirkan suatu cara agar aktivitas masyarakat berkontribusi pada penyerapan dan penyimpanan karbon dengan mengakomodasi kebiasaan dan sosial budaya masyarakat yang positif. |
Researcher : Aneka Prawesti Suka S.Sos., M.SE, M.A. Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2012 |
Download (hits : 199x) | ||||||||||||
273 |
Jenis Pohon Potensial untuk Pengembangan Hutan Kota Abstract : HUTAN dan KOTA, adalah dua kutub isu yang selalu menggeliat di dalam fenomena pembangunan dewasa ini, karena hutan mempunyai ekspresi ke arah konservasi, sedangkan kota ke arah ekspansi. Keduanya ternyata merentangkan benang merah dalam pembangunan secara berkesinambungan, antara jawaban atas tuntutan dan tantangan ruang, terhadap waktu yang dihadapi (Samsoedin dan Waryono, 2010). Meningkatnya jumlah penduduk, serta bebanbeban pembangunan wilayah termasuk di dalamnya tumbuh berkembangnya pemukiman, industri dan pusat-pusat kegiatan kota, cenderung menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat perkotaan itu sendiri, akibat semakin meningkatnya lingkungan fisik kritis perkotaan. Wilayah perkotaan di Indonesia, terutama kota-kota pantai seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Ujung Pandang, dicirikan oleh tiga kriteria yaitu: (a) terdegradasinya wilayah daratan dalam bentuk zona (region) wilayah “intrusi air laut”; wilayah “pengendapan” dan wilayah “kikisan”; (b) meningkatnya spot-spot panas kota, dan (c) semakin terdesaknya kawasan |
Researcher : Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2012 |
Download (hits : 187x) | ||||||||||||
274 |
Annual Meeting 2012 Abstract : Research collaboration under ACIAR Project FST/2008/30 “Overcoming Constraints to Community-Based Commercial Forestry in Indonesia” has nearly completed its first 18 months of operation (project commenced in April 2011). Therefore, the second annual meeting attended by all partners was needed. This meeting was intended: 1) to exchange and discuss information of the emerging results from the research, 2) to get feedback and advice, as well as 3) to make planning for the next the activities. This meeting was held in Makassar, 3-5 July 2012. |
Researcher : Tim ACIAR Project No. FST/2008/030 Publisher : ACIAR Project No. FST/2008/030 Type : Info Brief Year : 2012 |
Download (hits : 150x) | ||||||||||||
275 |
Training of Trainers (ToT) Penghitungan dan Monitoring Karbon Hutan Abstract : Peningkatan kapasitas institusi dan SDM merupakan salah satu bagian penting dalam penyiapan daerah untuk implementasi REDD+. Atas dasar pertimbangan tersebut, dan sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) tahun 2012, Pusat Standardisasi dan Lingkungan Kementerian Kehutanan menyelenggarakan Training of Trainers (TOT) untuk Penghitungan Karbon dan Monitoring di Provinsi Maluku pada tanggal 30-31 Juli 2012 dan di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 19-20 September 2012. Training of Trainers (TOT) Penghitungan Karbon dan Monitoring di kedua tempat tersebut masing-masing diikuti oleh 109 (seratus sembilan) orang untuk TOT di Ambon dan 100 (seratus) orang untuk TOT di Jember. Para peserta berasal dari perwakilan pemerintah daerah (provinsi/ kabupaten/ kota), Dinas Kehutanan Provinsi/ Kabupaten/ Kota, swasta (HPH/ HTI/ perkebunan), akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kelompok Masyarakat, UPT Kementerian Kehutanan di daerah. |
Researcher : Novia Widyaningtyas, S.Hut, M.Sc Radian Bagiyono, S.Hut., M.For. Haryo Pambudi, S.Hut, M.ScIr. Andi Andriadi, MM. Dinik Indrihastuti, S.HutWindyo Laksono, S.HutErna Rosita, S.HutAndreas Rahutomo, S.Hut. Publisher : Pusat Standardisasi dan Lingkungan Type : Prosiding Year : 2012 |
Download (hits : x) | ||||||||||||
276 |
Workshop Identifikasi Penyebab Deforestasi dan Degradasi Hutan serta Aktivitas yang Menyebabkan Pengurangan Emisi, Peningkatan Serapan dan Stabilisasi Stok Karbon Hutan Abstract : Untuk menjaring masukan sebagai bahan untuk negosiasi, Pusat Standardisasi dan Lingkungan telah melakukan berbagai kegiatan dan pertemuan dengan tema utama penanganan perubahan iklim di sektor kehutanan. Dalam rangka memberikan kontribusi kepada daerah dalam penyiapan perangkat implementasi REDD+ dan RAD- GRK, pada tahun 2012 Pusat Standardisasi dan Lingkungan di bawah kerangka kerja Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) menyelenggarakan workshop di Provinsi Maluku, Kalimantan Selatan dan Jambi. |
Researcher : Novia Widyaningtyas, S.Hut, M.ScIr. Andi Andriadi, MMRadian Bagiyono, S.Hut., M.ForHaryo Pambudi, S.Hut, M.ScDinik Indrihastuti, S.HutWindyo Laksono, S.HutErna Rosita, S.HutAndreas Budi Rahutomo, S.Hut Publisher : Pusat Standardisasi dan Lingkungan Type : Prosiding Year : 2012 |
Download (hits : x) | ||||||||||||
277 |
Komunikasi Publik tentang Pengaturan Institusi dan Kerangka Regulasi untuk Implementasi REDD+ dan Mitigasi Perubahan Iklim di Sektor Kehutanan Abstract : Sejak masuk agenda COPdi Montreal sebagai RED dan berevolusi menjadi REDD+ di Bali (melalui Dec. 1/CP. 13 atau Bali Action Plan, dan Dec. 2/CP.13 tentang REDD+), REDD+ telah berkembang pesat baik di tingkat nasional maupun dalam perundingan di UNFCCC. Sesuai Keputusan COP-16, REDD+ dilaksanakan secara bertahap sesuai kondisi, kapasitas, dan peraturan-perundangan yang berlaku di masing-masing negara. Indonesia telah memulai kegiatan terkait REDD+ secara intensif sejak awal tahun 2007 pada saat menjadi tuan rumah COP-13. Telah banyak kegiatan terkait REDD+ dilakukan baik di tingkat nasional maupun sub nasional.Di tingkat nasional Satgas telah menyiapkan STRANAS-REDD+ dan sejumlah perangkat terkait. Kementerian Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya menyiapkan bahan kebijakan terkait, perangkat implementasi yang dalam batas kewenangannya, dan fasilitasi penyiapan perangkat implementasi REDD+ di provinsidan kabupaten sesuai kebutuhan masing-masing, bekerjasama dengan dinaskehutanan, universitas dan NGOs setempat. |
Researcher : Novia Widyaningtyas, S.Hut, M.ScIr. Andi Andriadi, MMRadian Bagiyono, S.Hut., M.ForHaryo Pambudi, S.Hut, M.ScDinik Indrihastuti, S.HutWindyo Laksono, S.HutErna Rosita, S.HutAndreas Rahutomo, S.Hut. Publisher : Pusat Standardisasi dan Lingkungan Type : Prosiding Year : 2012 |
Download (hits : x) | ||||||||||||
278 |
Evaluasi Tarif Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kayu Hutan Alam Abstract : Hutan Produksi merupaka salah satu kawasan hutan di Indonesia yang selama ini dikelola untuk tujuan memproduksi kayu dan hasil hutan bukan kayu. Dari total hutan Indonesia seluas 136,88 juta ha maka kawasan hutan produksi menempati 30% atau 82.38 juta ha. Sejak diundangkannya penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri tahun 1974, pemanfaatan kawasan hutan produksi semakin intensif melalui pemberian konsesi atau ijin kepada pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Melalui PP No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, pemanfaatan hutan telah diubah dengan Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA), Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHH-BK). Dari kawasan hutan produksi seluas 82.38 ha tersebut diatas, pemanfaatan dalam bentuk IUPHHK sampai saat ini (2011) telah mencapai 35,38 ha atau sekitar 49,93%. |
Researcher : Dr. Ir. Satria Astana M.Sc Sulistyo A. Siran Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2011 |
Download (hits : 181x) | ||||||||||||
279 |
Transfer Fiskal antara Pemerintah Pusat-Daerah untuk Mekanisme Distribusi Manfaat REDD+ Abstract : Seiring dengan proses desentralisasi, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pelayanan publik di tingkat lokal. Eksploitasi sumber daya hutan dan perubahan lahan, yang dilaksanakan secara legal, saat ini mendatangkan manfaat bagi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, berupa pajak dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Pemerintah daerah khususnya memperoleh manfaat dari kegiatan produktif di kawasan hutan dalam bentuk alokasi dana bagi hasil dari sumber daya alam dan pajak serta pendapatan sah lainnya. Skema Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation-plus (REDD+) dapat membatasi kegiatan perubahan lahan |
Researcher : Publisher : Puspijak Type : Policy Brief Year : 2011 |
Download (hits : 222x) | ||||||||||||
280 |
Pembangunan Hutan Kota, Hanya Slogan Belaka: Studi Kasus di Jabodetabek Abstract : Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang pada Pasal 29, Ayat 1-3 dinyatakan bahwa: (1) ruang terbuka hijau (RTH) terdiri dari RTH publik dan RTH private; (2) proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 % dari luas wilayah kota; (3) proporsi RTH publik di wilayah kota paling sedikit 20 % dari luas wilayah kota. Berpedoman pada UU No. 26/2006 terkait penyediaan RTH dan hutan kota tersebut, seluruh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten diwajibkan untuk dapat memenuhi target luas RTH dan hutan kota di wilayahnya masing-masing. Sebagai contoh Pemerintah DKI Jakarta, Pemerintah Daerah-Daerah Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi yang dikenal dengan sebutan Jabodetabek telah berupaya mewujudkan target RTH dan hutan kota tersebut di wilayah pemerintahannya masing-masing. Ada keterkaitan yang erat antara keberadaan RTH dan hutan kota dengan pengelolaan tata air dan sistem drainase yang pada akhirnya berdampak pada peristiwa banjir di suatu daerah. Menurut |
Researcher : Dr. Ir Subarudi M.Wood.Sc Ismayadi Samsoedin Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2011 |
Download (hits : 159x) | ||||||||||||
281 |
Kebijakan Pemanfaatan Hutan Lindung di Masa Desentralisasi Abstract : Setelah lebih dari sepuluh tahun hutan lindung didesentralisasikan pengelolaannya oleh pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten, deforestasi masih terus terjadi. Menurut hasil penghitungan Pusat Inventarisasi dan Perpetaan Hutan pada Ditjen Planologi Kehutanan (2010), luas deforestasi kawasan hutan lindung pada periode tahun 2003 – 2006 adalah 391.000 Ha, dengan angka deforestasi tahunan pada kawasan ini adalah 130.300 Ha/ tahun. Deforestasi di hutan lindung memicu terjadinya bencana alam, karena fungsi hutan lindung terkait dengan pengaturan tata air, pencegahan banjir, pengendalian erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Angka deforestasi di atas mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut belum efektif. Ketidakefektifan suatu kebijakan terkait dua hal yaitu isi kebijakan dan implementasinya (Sutton, 1999). Isi kebijakan terkait dengan masalah bagaimana kebijakan tersebut dibuat dan apakah berdasarkan azas perundangudangan yang baik. Implementasi kebijakan terkait dengan bagaimana kebijakan tersebut dioperasionalkan. Implementasi desentralisasi pengelolaan hutan lindung belum berjalan sesuai dengan harapan. Salah satu penyebabnya adalah Pemerintah Kabupaten kurang merasakan manfaat langsung hutan lindung yang ada di daerahnya, sehingga desentralisasi pengelolaan hutan lindung tidak |
Researcher : Dr. Ir Sulistya Ekawati M.Si Mega Lugina S.Hut., M.For.Sc. Kuncoro Ariawan S.Hut Dr. Ir Hariyatno Dwi Prabowo M.Sc Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2011 |
Download (hits : 163x) | ||||||||||||
282 |
Nested Approach Sebuah Pilihan Pendekatan Penerapan REDD+ di Indonesia Abstract : Pendekatan bertingkat muncul pada saat banyak negara yang ingin menggabungkan antara pendekatan nasional dan pendekatan subnasional. Melalui pendekatan ini maka pelaksanaan kegiatan REDD+ dapat dilakukan baik di tingkat nasional dan subnasional secara bersamaan. Akan tetapi, pihak yang melaksanakan REDD+ di tingkat subnasional ini mempunyai kewajiban untuk men-scaleup ke tingkat nasional apabila tingkat tata kelola dan kapasitasnya sudah mencukupi. |
Researcher : Pungky Widiaryanto Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2011 |
Download (hits : 159x) | ||||||||||||
283 |
CUKUPKAH Rehabilitasi Hutan dan Lahan Nasional SEBAGAI JAWABAN UNTUK KOMITMEN PENURUNAN EMISI GRK KEHUTANAN? Abstract : Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca telah dikeluarkan, tekad Pemerintah Indonesia untuk penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2020 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (bussines as usual/BAU) telah dijabarkan secara terinci. |
Researcher : Dr Kirsfianti L Ginoga M.Sc Virni Budi Arifanti S.Hut., M.Sc. PhD Dr. Raden Deden Djaenudin S.Si., M.Si. Mega Lugina S.Hut., M.For.Sc. Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2011 |
Download (hits : 208x) | ||||||||||||
284 |
Strategi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan Abstract : Sektor kehutanan masih merupakan pengemisi gas rumah kaca atau GRK (net emitter) yang umumnya berasal dari deforestasi dan degradasi serta kebakaran hutan. Sektor ini juga mempunyai potensi besar untuk menyerap karbon (removal) melalui penanaman pohon dan pertumbuhan hutan. Berbagai kegiatan penanaman telah dilakukan di Indonesia jauh sebelum isu peran hutan dalam mitigasi perubahan iklim berkembang. Besarnya emisi salah satunya dapat mengacu pada hasil perhitungan Second National Communication, SNC (KLH, 2009), yang menyatakan tingkat emisi tahun 2000 sebesar 1.377.754 juta ton CO2-e, secara keseluruhan dan 649.254 juta ton CO2-e untuk sektor LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry). Besarnya emisi tersebut terutama berasal dari besarnya deforestasi. Beberapa faktor pemicu deforestasi dan degradasi yaitu penebangan liar; kebakaran hutan; dan konversi lahan hutan untuk kegiatan-kegiatan lain yang menghasilkan penutupan lahan dengan cadangan karbon yang lebih rendah seperti untuk perkebunan dan pertanian, pemekaran wilayah (kabupaten), pertambangan dan pemukiman. Kuantifikasi upaya menurunkan tingkat emisi perlu didasarkan pada pengurangan |
Researcher : Ir Ari Wibowo M.Sc Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2011 |
Download (hits : 168x) | ||||||||||||
285 |
GOOD CORPORATE GOVERNANCE Di Bidang Kehutanan, Siapkah Kita ? Abstract : Tujuan Good Corporate Governance (GCG) pada intinya adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal perusahaan meliputi dewan komisaris, direksi, karyawan, dan pihak eksternal meliputi investor, kreditur, pemerintah, masyarakat dan pihak–pihak lain yang berkepentingan (stakeholders). Indonesia, semenjak tahun 2000 telah melakukan upaya-upaya menumbuhkan kesadaran pentingnya GCG dan penerapannya. Upaya-upaya tersebut |
Researcher : Dr. Ir Hariyatno Dwi Prabowo M.Sc Eno Suwarno dan Prof. Hariadi Kartodihardjo Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2011 |
Download (hits : 167x) | ||||||||||||
286 |
Tinjau Ulang Kewajiban Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Kayu Rakyat di Jawa Abstract : Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) kayu merupakan dokumen yang menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat. Surat Keterangan Asal Usul kayu diberlakukan melalui Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P.51/2006 sebagai bentuk penyederhanaan dari protokol peredaran kayu rakyat yang sebelumnya diatur dengan ketentuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Berdasarkan konsideran peraturannya, penyederhanaan tersebut dilakukan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan, daya saing usaha serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat, khususnya mereka yang melakukan usaha tanaman kayu rakyat. Aturan SKAU tersebut telah mengalami beberapa perubahan, yaitu melalui Permenhut nomor P.62/2006 dan P.33/2007 |
Researcher : Sulistyo A. Siran dan Dede Rohadi Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2011 |
Download (hits : 173x) | ||||||||||||
287 |
Inceptions Meeting of ACIAR Program FST/2008/030 Abstract : The inceptions meeting of ACIAR Program FST/2008/030 was undertaken on 16-17 June 2011. This ACIAR program involved several organizations: (1) Australian National University (ANU), (2) Forestry Research and Development Agency (FORDA), (3) Gadjah Mada University (UGM), (4) Center for International Forestry Research (CIFOR), (5) World Wildlife Fund (WWF) Indonesia, and (6) Trees 4 Trees (T4T). This inception meeting was chaired by DG of FORDA, Dr. Tachrir Fathoni, and attended by ACIAR research project manager on forestry, Dr. Tony Bartlett, director of FPCCC, Dr Kirsfianti L. Ginoga, project leader, Dr. Digby Race, head of FORDA Makassar, Mr. Abidin Kongse, researchers, Dr. Eko Hardiyanto, Ms. Silvi Nur Oktalina, Mr. Dede Rohadi, Mr. Subarudi, Dr. Ismayadi Samsoedin, Mr. Ismatul Hakim, Ms. Setiasih Irawanti, Ms. Sulistya Ekawati, Ms. Nunung Parlinah, Ms. Aneka Prawesti Suka, Mr. Achmad Rizal Bisoe, Mr. Bugi K. Sumirat, and from Trees4Trees, Mr. Ajat Sudrajat and Ms. Novita Diah Arianti. |
Researcher : Tim ACIAR Program FST/2008/030 Publisher : P3SEKPI Type : Info Brief Year : 2011 |
Download (hits : 155x) | ||||||||||||
288 |
Building Methodology for Social Dimension Analysis Abstract : The workshop was held at UGM in Yogya on 24-30 October 2011 and attended by scientists from FORDA Bogor & Makassar, CIFOR, UGM, Trees4Trees, ANU and staff from local NGO. This workshop was coordinated by A/Professor Elske van de Fliert from University of Queensland, team leader for research task #1, and Ms. Silvi Nur Oktalina from Gadjah Mada Universityteam leader for research task #2 ‘Forestry livelihoods framework’The purpose of the workshop was to develop a detailed methodology for research task #1. Several issues discussed were as followed: 1. To describe social profile of locations of study, including diversity in culture and ethnicity as well as the structure of local decision making2. 2. To describe challenges and opportunity for various segments of society in the past and present, including health, welfare, food security and business opportunities, as well as gender issue |
Researcher : Tim ACIAR Project No. FST/2008/030 Publisher : ACIAR Project No. FST/2008/030 Type : Info Brief Year : 2011 |
Download (hits : 161x) | ||||||||||||
289 |
Pengukuran dan penghitungan cadangan karbon –Pengukuran lapangan untuk penaksiran cadangan karbon hutan (ground based forest carbon accounting) (SNI) Abstract : Standar Nasional Indonesia (SNI) 7724:2011, Pengukuran dan penghitungan cadangan karbon - Pengukuran lapangan untuk penaksiran cadangan karbon hutan (ground based forest carbon accounting) ini digunakan sebagai pedoman dalam pengukuran dan penghitungan cadangan karbon di hutan. |
Researcher : BSN Publisher : BSN Type : Lainnya Year : 2011 |
Download (hits : 289x) | ||||||||||||
290 |
Kebijakan Ekspor Kayu Bulat Hutan Tanaman: Mendistribusikan Manfaat Sumberdaya Hutan Secara Berkeadilan Abstract : Mendasarkan pada kenyataan bahwa kebijakan ekspor kayu bulat diberlakukan di negara lain seperti di Malaysia dan Amerika Serikat, yang memberikan manfaat yang lebih baik bagi kedua negara tersebut dibanding kebijakan larangan ekspor, maka kebijakan yang sama apabila diberlakukan di Indonesia, seharusnya juga menghasilkan manfaat yang lebih baik. Suatu permasalahan yang selalu diperdebatkan adalah apakah dan bagaimanakah industri pengolahan kayu siap menghadapi persaingan di pasar global jika kebijakan ekspor kayu bulat diberlakukan? Selama kekhawatiran Indonesia adalah karena masuknya kayu bulat ke pasar luar negeri dengan berbagai dampaknya, pertanyaannya kemudian adalah mengapa Malaysia dan/atau Amerika Serikat mengabaikan kekhawatiran tersebut? Mengunakan teori biaya produksi dan teori kesejahteraan, apakah kebijakan ekspor kayu bulat hutan tanaman layak diberlakukan dan bagaimana dampaknya pada perolehan laba pengusaha hutan dan industri serta kesejahteraan pelaku ekonomi yang terlibat dikaji sebagai bahan evaluasi kebijakan. |
Researcher : Dr. Ir. Satria Astana M.Sc Nunung Parlinah S.Hut, M.Si - OK Karyono - Raden Mohamad Mulyadin S.P., M.Si Publisher : puspijak Type : Policy Brief Year : 2010 |
Download (hits : 161x) | ||||||||||||
291 |
Kajian Sosial Ekonomi Implementasi Hutan Tanaman Rakyat Di Desa Tetaf, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur Abstract : Kawasan hutan yang dapat dikelola menjadi Hutan Tanaman Rakyat (HTR) berdasarkan PP No. 6 tahun 2007 adalah kawasan hutan yang berfungsi sebagai hutan produksi dan dicadangkan pemerintah untuk dialokasikan menjadi areal HTR. Penelitian dilaksanakan di Desa Tetaf, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang merupakan lokus implementasi program HTR di Nusa Tenggara Timur (NTT). Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif (descriptive research). Fokus penelitian dibatasi pada kajian sosial ekonomi implementasi HTR pada masyarakat Desa Tetaf. Pengumpulan data dilakukan melalui pengisian kuesioner, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyebutkan, implementasi HTR di Desa Tetaf, Kabupaten TTS dilakukan pada lahan hutan produksi seluas 20 ha yang merupakan pilot project bagi pengembangan HTR di daerah lain. Pada sektor sosial, implementasi program HTR berdampak pada peningkatan kegiatan kelompok tani, dan tidak berpengaruh terhadap eksistensi hukum adat dan pranata tradisional yang ada pada masyarakat Desa Tetaf. Pada sektor ekonomi, Implementasi program HTR berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penambahan kesempatan bekerja bagi anggota keluarga. Penelitian ini menyarankan agar dilakukan peningkatan intensitas sosialisasi berbagai aspek mengenai program HTR, pemilihan model perorangan/kelompok dalam pengelolaan HTR, pelibatan stakeholders, serta mempertahankan insentif pemerintah terhadap petani yang terlibat dalam pengelolaan lahan sebagai daya tarik program HTR. |
Researcher : Budiyanto Dwi Prasetyo Publisher : Puslitbang Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan Type : Info Sosial Ekonomi Year : 2009 |
Download (hits : 276x) |