Hari Peduli Sampah Nasional tanggal 21 Februari 2018 mengingatkan penulis saat menelusuri pengelolaan sampah di Provinsi (Prov.) DKI Jakarta. Ketika itu penulis membantu salah satu peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) yang sedang melakukan kajian sampah tahun 2016. Tim peneliti menemui beberapa informan dari beberapa instansi di antaranya Dinas Kebersihan Prov. DKI Jakarta (DKPDKI) (saat ini telah berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup Prov. DKI Jakarta), Unit Pelaksana Teknis Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (UPT TPST) Bantar Gebang dan PT Godang Tua Jaya (PT GTJ) sebagai operator Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang (TPSTBG) yang terletak di Kota Bekasi. Beberapa temuan yang mengejutkan penulis adalah: 1) Anggaran DKPDKI yang hanya untuk ongkos pungut (tipping fee) sampah di seluruh tempat pembuangan sementara (TPS) di Jakarta mencapai Rp 350 miliar per tahun!; 2) TPSTBG menerima 6.000 ton sampah setiap hari; 3) PT GTJ diklaim oleh Pemerintah Prov. DKI (masa kerja Gubernur Ahok) wanprestasi karena tidak bisa menangani sampah secara berkelanjutan seperti yang tertuang pada kontrak kerja. PT GTJ sudah tidak mampu melakukan pengelolaan sampah secara higinis yang mengakibatkan polusi udara (bau busuk) hingga radius beberapa kilometer.

Plt. Kepala UPTD KPHL Sijunjung Slamet Riyadi, SH

Shierly Megawati Purnomo, Yayasan Sahabat Lingkungan Hidup

Bank Sampah Bersinar

Gai Suhardja, Fak. Senirupa dan Desain, Maranatha Christian University

Direktorat Pengelolaan Sampah, KLHK

Dampak perubahan iklim terhadap peningkatan terjadinya
pencemaran merkuri pada lingkungan dan dampaknya terhadap
kesehatan manusia…

Jossep Frederick William,dr.
Medicuss Foundation

PT Holcim Indonesia Tbk

Agenda kota hijau adalah rangkaian strategi prioritas yang dilakukan pada setiap gusus penyelenggaraan kota hijau

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

DDPI, Kalimantan Timur

H. ABDULLAH TAIBE, A.Ks., M.Si.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantaeng

Laksmi Dhewanthi
Staf Ahli Menteri LHK Bidang Industri dan Perdagangan Internasional

Ir. Maidiward, M.Sc, Direktorat KPHP

Puslitbang Hutan, KLHK

SPM Budisusanti

Director For Peatland Degradation Control

Ministry Of Environment And Forestry

Rob Henderson

Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral

Prof. Dr. Edvin Aldrian
Professor Riset BPPT bidang Meteorologi dan Klimatologi
IPCC Working Group I Vice Chair

Herizal
Deputi Bidang Klimatologi
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

Perdinan 
Institut Pertanian Bogor 

Herry Purnomo

Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Dr. Hendra Yusran Siry, S.Pi, M.Sc
Kasubdit Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim
Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Direktorat Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Kementerian Sosial Ri

Direktur Pengendalin Kebakaran Hutan Dan Lahan

Dr. Wening Sri Wulandari
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan

Prof. Dr. Udin Hasanudin, Universitas Lampung

Ir. R. Hikmawan Wargakusumah, MH.
PT. Pasadena Engineering Indonesia

Pusat Standardisasi Lingkungan Dan Kehutanan, KLHK

Sekretariat JCM Indonesia

Dr. Ir. Titiek Setyawati, MSc
Badan Litbang dan Inovasi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Noer Adi Wardojo
Pusat Standardisasi Lingkungan dan
Kehutanan, KLHK

Latipah Hendarti
DeTara Foundation

Atok Subiakto, Henti Hendalastuti Rachmat, Wahyu Catur Adinugroho
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan

Andi Samyanugraha
Partnership for Market Readiness

Moekti H. Soejachmoen

Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK

Joseph Hwang M.Sc,
PT Gikoko Kogyo Indonesia

Parjiono, PhD
Kepala PKPPIM, BKF, Kemenkeu

Ir. Widodo Santoso, MBA
Ketua – Asosiasi Semen Indonesia

Dr. Nur Masripatin

Penasihat Senior Menteri LHK Bidang PPI Dan Konvensi Internasional/NFP - UNFCCC

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan RI

Dr. Agus Justianto

Kepala Badan Penelitian Pengembangan Dan Inovasi

Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Dicky Edwin Hindarto
Ketua Dewan Pembina di Yayasan Mitra Hijau
Advisor untuk Implementasi Joint Crediting Mechanism

Artissa Panjaitan, MACC Economy Expert for PMR Project

Soegeng Irianto

Global Alam Lestari

Yuli Suharnoto, Prof. Budi Indra Setiawan, Moh Taufik
LPPM IPB

Proyek Kemitraan Pengelolaan Lanskap
Sembilang Dangku

Onrizal
Faculty of Forestry, Universitas Sumatera Utara
Scientific Publication Institute, Universitas Sumatera Utara

Dr . Mahawan Karuniasa
Program Studi Ilmu Lingkungan
Universitas Indonesia

Akas Pinaringan Sujalu* (APIK Indonesia Region Kaltim)

Jumani

Noor Jannah

 Akas Yekti Pulihasih

Balai Besar Litbang Ekosistem Hutan Dipterokarpa

Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Firda Lutfiatul Fitria, Yeny Dhokhikah , Januar Feri Irawan , dan Audiananti Meganandi Kartini 

Fakultas Teknik, Universitas Jember

Nike Triwahyuningsih 1), J.G. Tanii 1), D. Suryawan 2

1)Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian INTAN Yogyakarta

2)Taman Nasional Gunung Merapi Yogyakarta

• Perhutana Sosial (PS) dipandang sebagai pendekatan yang sesuai dalam pengelolaan hutan agar terjadi pemerataan kesempatan, kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat setempat. Namun sasaran kebijakan pengembangan PS 12,7 juta ha pada tahun 2019 masih menghadapi tantangan cukup besar dikarenakan kapasitas ditingkat lokal yang sangat beragam.
• Pengajuan usulan areal hutan untuk PS perlu mempertimbangkan adanya kegiatan usaha budidaya tanaman yang telah dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan umumnya mempunyai mata pencaharian sebagai pemungut hasil hutan, penambang, berburu, dan lain-lain sehingga pengembangan PS selain perlu diawali dengan identifikasi potensi sumber daya, juga perlu prakondisi masyarakat untuk merubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat agar mempunyai motivasi dan keterampilan sebagai pembudidaya tanaman.
• Hasil hutan bukan kayu (HHBK) berperan penting selama menunggu saat panen kayu, sehingga pengembangan PS direkomendasikan menggunakan teknik agroforestri yang mengkombinasikan tanaman kayu dengan jenis-jenis tanaman buah-buahan, tanaman perkebunan, tanaman semusim/pangan, empon-empon, tanaman hijauan pakan ternak, menghasilkan berbagai jenis HHBK secara berkesinambungan.
• Produk PS yang komersial mempunyai rantai pemasaran lengkap dari petani sampai pengguna akhir seperti industri/eksportir, sepanjang rantai pemasaran tercipta nilai tambah yang dinikmati oleh para pihak yang terlibat, dipasarkan di dalam negeri dan di ekspor, permintaannya tinggi dan pasarnya luas. Untuk itu diperlukan sarana prasarana jalan dan angkutan agar hasil PS dapat dipasarkan dengan mudah dan biaya angkut yang murah.

Masyarakat di lokasi studi meliputi suku Jawa, Banjar, Minang, Bugis, Batak, Lampung, Riau, dan Aceh, yang datang mengikuti program transmigrasi dan swadaya. Suku Bugis biasanya mengusahakan tanaman kelapa dalam, suku Jawa mengusahakan berbagai jenis tanaman termasuk kelapa sawit, dan suku Banjar biasanya berdagang. Garapan masyarakat dalam hutan lindung gambut diusahakan tanaman perkebunan seperti pinang, kopi, kelapa sawit, nanas dan tanaman semusim.

Diantara 14 kegiatan dalam pengusahaan lahan, 11 kegiatan (78%) dominan dikerjakan oleh laki-laki yaitu penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan penjualan hasil panen. Hanya pembuatan bibit, pemupukan, pemanenan pinang, serta penjualan sayuran dan sawit yang dikerjakan secara berimbang antara laki-laki dan perempuan. Kegiatan yang 100% dikerjakan oleh laki-laki yaitu pembuatan lobang tanam, menentukan jarak tanam, dan penyulaman tanaman, dan hanya pemanenan kopi yang dominan dikerjakan oleh perempuan.

Pendapatan masyarakat ada dua kategori yaitu pendapatan berbasis lahan dan pendapatan tidak berbasis lahan. Pendapatan berbasis lahan meliputi usaha budidaya tanaman pertanian, perkebunan, kehutanan, serta hasil hutan lainnya. Pendapatan tidak berbasis lahan meliputi budidaya ternak, jasa tenaga kerja, wirausaha dan lain-lain.

Masyarakat di desa-desa lokasi studi mempunyai mata pencaharian utama sebagai pekebun dengan komoditas andalan pinang, kopi, sawit, dan beberapa tanaman kelapa. Tanaman kopi liberika yang cocok tumbuh di lahan gambut dibudidayakan oleh masyarakat Desa Bram Itam Raya dan Kelurahan Mekar Jaya Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Biji pinang dipasarkan oleh petani secara langsung ke eksportir atau secara tidak langsung melalui pemilik pelataran, pengepul dan pengepul besar. Masing-masing pelaku pemasaran memiliki peran dalam rantai perdagangan pinang sehingga biji pinang dapat diekspor ke luar negeri terutama ke India, Pakistan, Srilangka, dan sekitarnya.

Kendala Pengusahaan Komoditas AndalanDalam mengusahakan komoditas andalan petani, terdapat kendala yang dapat dikategorikan sebagai kendala umum yang dihadapi oleh petani di semua lokasi studi, serta kendala spesi?k di masing-masing lokasi studi.

Pengembangan energi dari kayu sebagai salah satu alternatif pengembangan yang sangat penting dalam pengusahaan hutan dan hasil hutan. Hal ini sejalan dengan program prioritas 2018 pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 1 Pebruari 2017 tentang Ketahanan energi 2018 yang meliputi 1) Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi energi; 2) Pemenuhan kebutuhan energi nasional. Kontribusi sub sektor kehutanan dalam program tersebut antara lain yaitu mengoptimalkan manfaat ekonomi pengusahaan budidaya tanaman penghasil energi, pasokan/pemanfaatan limbah kayu dan pengolahan energi biomassa hutan sebagai EBT dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional, selain itu dapat menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan bagi masyarakat dan penduduk sekitar hutan. Berkaitan dengan hal tersebut dalam jangka pendek, menengah dan panjang, Policy Brief ini dimaksudkan untuk memberi informasi sebagai gagasan dalam mengembangkan sumber energi terbarukan yang bersumber dari biomassa hutan. Kajian difokuskan pada aspek sosial, ekonomi dan kebijakan energi biomassa hutan sebagai energi terbarukan dalam upaya menyamakan presepsi dalam pengembangan energi biomassa hutan. Selain itu bagi industri pengolahan kayu dapat mendaur ulang limbah kayu untuk energi terbarukan. Hasil kajian menunjukan bahwa pengembangan Hutan Tanaman Industri Energi (HTI-E) perlu digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk dimotivasi dan mendapat dukungan politik dari legislatif sehingga menjadi komitmen program prioritas bersama.

Nanang Rofandi

Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan telah diwujudkan dalam program Perhutanan Sosial. Sudah hampir 35 tahun kebijakan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dilaksanakan dan sudah 46 peraturan dikeluarkan, serta 36 peraturan direvisi, kesejahteraan masyarakat dan hutan lestari belum juga terwujud. Hal ini terjadi karena pemberdayaan masyarakat sekitar hutan menyangkut pemberdayaan ekonomi, sosial dan ekologi. Kepentingan ekonomi selalu berbenturan dengan kepentingan ekologi, sehingga kebijakan yang dibuat membatasi keinginan masyarakat untuk memaksimalkan produktivitas lahannya. Program perhutanan sosial yang dipilih masyarakat sering tidak sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Perbedaan masing-masing program perhutanan sosial kurang jelas dipahami masyarakat, sehingga program yang dipilih tidak memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Kebijakan fiskal sebagai instrumen ekonomi dinilai efektif untuk meningkatkan keterlibatan swasta dalam Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) karena sifat sektor swasta yang lebih mengedepankan keuntungan ekonomi. Regulasi dan kebijakan yang saat ini berkembang dianggap belum efektif mendorong swasta untuk terlibat dalam REDD karena saat ini dinilai memberatkan pihak swasta untuk melakukan upaya konservasi dalam konteks REDD+. Oleh karena itu, rekayasa kebijakan fiskal sangat diperlukan untuk mendorong swasta terlibat dalam REDD+.

Mangrove adalah salah satu ekosistem esensial yang selain menyediakan hasil hutan kayu dan non kayu juga menyediakan beragam jasa lingkungan. Salah satu jasa lingkungan yang diberikan oleh mangrove adalah sebagai penyimpan karbon alami. Dengan demikian, konservasi ekosistem esensial mangrove tidak hanya mampu menjaga kelangsungan dan kelestarian keanekaragaman hayati tetapi juga berperan untuk mitigasi perubahan iklim. Peran konservasi mangrove untuk mitigasi perubahan iklim ditunjukkan dengan besarnya emisi gas rumah kaca (GRK) tahunan yang dapat dihindari karena pengelolaan kawasan konservasi ekosistem esensial mangrove. Hal ini sesuai dengan arah pembangunan Indonesia menuju rendah karbon dan ketahanan iklim seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK (RAN-GRK) dalam mendukung komitmen Nationally Determined Contribution (NDC). Namun sampai saat ini upaya untuk memperkuat upaya konservasi dalam mitigasi perubahan iklim masih terbatas. Policy brief ini menjelaskan arti penting peran konservasi mangrove untuk mitigasi perubahan iklim dan memberikan opsi kuantifikasi dengan pendekatan penilaian manfaat karbon dan non karbon.

Frida Sidik, Haruni Krisnawati

Peraturan Menteri Kehutanan No.57/Menhut-II/2008 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SARK) orangutan Indonesia 2007-2017 menyatakan bahwa orangutan hasil tangkapan yang ada di pusat rehabilitasi harus dilepasliarkan untuk meningkatkan populasinya di alam. Namun seringkali program pelepasliaran mengalami kegagalan karena habitat barunya tidak mampu mendukung proses adaptasi dan perkembangan kehidupan orangutan. Penyusunan kriteria ini dimaksudkan untuk menjadi bahan acuan kebijakan dalam penyempurnaan peraturan tersebut dan mengevaluasi program pelepasliaran orangutan di TN. Bukit Tigapuluh (TNBT). Pengumpulan data dilakukan dengan cara review dan study of the art  terhadap terhadap hasil-hasil penelitian  dan berbagai literatur terkait dengan analisis menggunakan indeks HSI (Habitat Suitability Index) dan secara deskriptif. Kriteria yang dapat menjadi bahan acuan dalam pemilihan lokasi pelepasliaran satwaliar, terutama orangutan sedikitnya terdapat 18 kriteria yang meliputi aspek ekologi, aspek sosial dan aktivitas masyarakat serta aspek kelembagaan.

Wanda Kuswanda

Blue Carbon atau Karbon Biru adalah karbon yang tersimpan di dalam ekosistem pesisir dan laut. Pada perkembangannya, ada tiga ekosistem yang menjadi fokus utama blue carbon yaitu hutan bakau (mangrove), padang lamun (seagrass meadow) dan rawa asin (salt marsh). Keutamaan dari ketiga ekosistem tersebut adalah memiliki daya serap dan simpan karbon yang besar.

Seperti halnya gambut, penyimpanan blue carbon terbesar terdapat di dalam tanah, dimana komponen ini tidak masuk dalam perhitungan yang dilaporkan dalam inventarisasi gas rumah kaca (GRK) sektor hutan/land use, land use change and forestry (LULUCF). Akibatnya, sektor LULUCF kehilangan peluang besar untuk mendukung Indonesia mencapai target penurunan emisi GRK sebesar 26% dengan kemampuan sendiri (41% dengan dukungan internasional) dari Business As Usual (BAU) pada tahun 2020 atau 29% pada tahun 2030.

Policy brief ini memberikan rekomendasi untuk mengangkat blue carbon sebagai komponen khusus dalam Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia. Dalam tahap persiapan menuju NDC, dibutuhkan dokumen nasional, penetapan kebijakan, dan sinergi kerja blue carbon yang melibatkan institusi/lembaga lintas sektoral terkait di Indonesia.

Sebagai komponen khusus NDC, hutan mangrove berpotensi menjadi aset penting dalam penurunan emisi GRK karena Indonesia merupakan negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Selain memberikan peluang untuk mengisi gap dalam program penurunan emisi, upaya ini menunjukkan dukungan aktif Indonesia pada sektor kelautan sebagai salah satu fokus utama mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Frida Sidik dan Haruni Krisnawati

Fosil kayu merupakan bukti autentik tumbuhnya suatu jenis pohon pada zaman purba. Kajian mengenai fosil kayu termasuk ke dalam bidang ilmu paleobotani yang meliputi aspek fosil tumbuhan, rekonstruksi takson, dan sejarah evolusi dunia tumbuhan. Di Indonesia, fosil kayu ditemukan tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Selama ini, fosil kayu dimanfaatkan sebagai komoditi ekonomi yang diperjualbelikan baik skala domestik maupun internasional. Seiring dengan maraknya perdagangan batu mulia, fosil kayu juga semakin gencar dieksploitasi untuk diperdagangkan. Hal ini menyebabkan adanya kekhawatiran fosil kayu menjadi langka. Selama ini fosil kayu hanya dinilai oleh para kolektor berdasarkan keindahan penampakan luarnya tanpa mengetahui informasi ilmiah di dalamnya dan nilai historisnya. Pengetahuan tentang nilai historis fosil kayu sangatlah penting untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi generasi yang akan datang khususnya mengenai sejarah evolusi dunia tumbuhan. Aspek yang dapat dipelajari antara lain dari segi ilmu anatomi kayu, geologi, dan fitogeografi. Ilmu anatomi dapat digunakan untuk melakukan identifikasi jenis kayu sehingga identitas botani fosil kayu yang ditemukan dapat diketahui. Dari aspek geologis, umur fosil kayu dapat diprediksi dari jenis sedimen dan batuan dimana fosil kayu ditemukan. Terkait dengan fitogeografi, penemuan fosil kayu dapat digunakan untuk mempelajari sejarah persebaran jenis suatu pohon di masa lampau berikut kemungkinan peyebab kepunahannya di masa sekarang.

Listya Mustika Dewi, Andianto, Ratih Damayanti, dan Krisdianto

Program Perhutanan Sosial (PS) yang merupakan wujud dari reformasi agraria di bidang kehutanan memiliki potensi yang signifikan untuk menciptakan alternatif sumber pendapatan dan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar hutan. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah membuka akses kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan untuk mengelola dan memanfaatkan wilayah hutan di sekitarnya. Meskipun telah didukung oleh berbagai payung hukum baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri serta Peraturan Direktur Jenderal, realisasi keberhasilan pengembangan program Perhutanan Sosial masih sangat rendah, bahkan jauh dari target yang ditetapkan. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah strategis untuk mendukung percepatan realisasi  program Perhutanan Sosial antara lain melalui pendekatan pro-aktif dari pihak pengelola dan pemegang izin untuk menginisiasi pengembangan skema-skema PS; Telaah dan penataan ulang terhadap pencadangan areal untuk PS dengan melibatkan masyarakat untuk mereduksi insiden konflik tenurial serta overlapping klaim atas areal yang dialokasikan bagi pengembangan PS; Pengembangan usaha agribisnis berbasis hutan yang memiliki backward linkage dan forward linkage; serta peningkatan peran aktif Kelompok Kerja Program Perhutanan Sosial (Pokja-PPS) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) serta parapihak terkait untuk memfasilitasi pengembangan program.

Sri Suharti, Kirsfianti L Ginoga, Murniati, Dona Octavia, Ayun Windyoningrum

Dewasa ini, akses telekomunikasi dan internet sudah semakin luas terjangkau di masyarakat. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pembelajaran berbasis e-learning di sekolah-
sekolah. E-learning diharapkan dapat melengkapi dan menyempurnakan metode pembelajaran yang telah ada saat ini. Namun penerapan pembelajaran dengan e-learning di sekolah tidak mudah. Setidaknya perlu kesiapan sumberdaya manuasia (SDM, guru dan murid), kesiapan infrastruktur dan faktor budaya. Mahasiswa KKN dapat membantu dalam mendampingi implementasi e-learning di sekolah. Tujuan dari pengabdian skema KKN tematik ini adalah mempersiapkan dan melakukan pendampingan bagi guru dan siswa dalam menerapkan e-learning di SMK YPT Purbalingga. Hasil kegiatan antara lain telah tersedianya sistem e-learning berbasis LMS moodle, guru/siswa telah
mengenal dan memahami sistem e-learning, serta telah dikembangkan konten e-learning sebanyak minimal 32 matapelajaran.

Mulki Indana Zulfa

Direktorat Jenderal Perubahan Iklim menyatakan bahwa tahun 2016 Indonesia phase II (transformasi) dan penyiapan Phase III (full implementation dengan result-based payment). Pertanyaan yang kemudian muncul adalah sejauh manakah kesiapan implementasi REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) di Indonesia? Beberapa kemajuan sudah dicapai. Arsitektur REDD+; Strategi Nasional (Stranas) REDD+, Reference Emission Level (REL), Measurement, Reporting, Verification (MRV), safeguard, pendanaan REDD+ dan distribusi insentif; sudah diperlengkapi dengan dokumen, metodologi dan inisiasi kelembagaan, tetapi belum cukup kuat untuk masuk ke fase implementasi. Beberapa hal yang perlu dilakukan mendorong kesiapan implementasi REDD+ di Indonesia antara lain :

1. Memperkuat legalitas dan legitimasi Stranas REDD+ dan pendampingan provinsi yang belum menyusun Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP). Mempertegas posisi Stranas REDD+ sebagai  bagian dari Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK). Stranas perlu direvisi dengan mensintesakan model-model yang ada melalui pembelajaran  dari Demonstration Activity (DA) dan inisatif lokal.
2. Melengkapi dokumen Forest Reference Emission Level (FREL) dan membuat pedoman serta mekanisme sistem MRV yang transparan, akuntabel dan partisipatif yang membagi dengan jelas tanggung jawab masing-masing stakeholder. Meningkatan kapasitas daerah untuk melakukan MRV.
3. Menetapkan prinsip dan kriteria umum safeguards Indonesia dan menyusun safeguard indicator sesuai kondisi masyarakat Indonesia. Menginternaslisasi safeguards ke dalam peraturan-peraturan perundang-undangan Indonesia dan membentuk kelembagaan safeguards yang terdiri atas unsur pemerintah, masyarakat, swasta dan NGOs.
4. Percepatan benefit sharing dilakukan dengan mensintesa skema pendanaan yang sudah ada untuk mendesain skema baru yang mudah diakses, tidak berbelit dan transparant.
5. Memperkuat kelembagaan REDD+ di pusat dan di daerah.

Indonesia memiliki masalah serius dengan sampah. Banyak dari sampah kantong plastik tidak sampai ke tempat pembuangan sampah dan hanya sedikit yang didaur ulang, sehingga banyak sampah kantong plastik tersebut berakhir di saluran air, sungai, sampai akhirnya ke laut. Kondisi tersebut menimbulkan banyak permasalahan lingkungan karena kantong plastik memerlukan waktu yang sangat lama untuk terurai di alam. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan beberapa Surat Edaran dan merancang Peraturan Menteri terkait kebijakan penggunaan kantong plastik di pasar modern. Kebijakan tersebut menjawab pertanyaan yang salah, tidak tepat sasaran, karena hanya ditujukan untuk ritel dan pasar modern.  Beberapa opsi kebijakan yang ditawarkan antara lain:

Penetapan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata prioritas memerlukan kerja keras, karena pengelolaan danau tersebut dibelenggu oleh beberapa masalah seperti: timbunan sampah, pencemaran air oleh karamba jaring apung, perambahan hutan dan lahan kritis. Untuk mewujudkan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata beberapa rekomendasi yang disarankan:

1. Membangun icon wisata melalui 4A+DM (atraksi/attraction, akomodasi/accommodation, aksesbilitas/accessibility, diterima/acceptance) yang dikelola secara digital dalam pemasarannnya (marketing).
2. Rehabilitasi lahan kritis dilakukan dengan memilih jenis tanaman yang bisa menjadi brand wilayah seperti rukam, kemenyan, kemiri, apokat, mangga parapat dsb melalui pola agroforestri dalam skema hutan adat, hutan kemasyarakatan (HKM), hutan tanaman rakyat (HTR) dan hutan rakyat.
3. Kualitas air Danau Toba masih dapat digunakan untuk budi daya ikan air tawar, peternakan dan pengairan tananaman, hal ini mengindikasikan bahwa Danau Toba masih memungkinkan untuk direvitalisasi dalam rangka pengembangan pariwisata dan perekonomian lainnya.
4. Restorasi Danau Toba sebaiknya dilakukan dengan menggunakan sistem zonasi yang meliputi zona perlindungan dan zona pemanfaatan (sub zona: pariwisata, perikanan air tawar (karamba), perkebunan, pertanian, peternakan dan pemanfaatan lainnya, seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
5. Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba harus dikelola berdasarkan tata kelola (governance) yang baik dengan melibatkan pemerintah (government), dunia usaha (private sector) dan masyarakat (civil society). Tugas kesekretariatan yang harus segera dilakukan adalah: 1) membuat collaborative management plan, 2) membuat kesepakatan hak dan kewajiban, 3) resolusi konflik dan 4) membentuk badan hukum untuk mengelola dana publik yang salah satu sumbernya dari dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Bambang Supriyanto,  Jhony Holbert Pandjaitan dan Yadi Mulyadi

Realisasi pelaksanaan reklamasi Pantai Utara Jakarta (PUJ) masih memerlukan kajian yang mendalam karena munculnya persoalan hukum, teknis, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Persoalan hukum ditandai dengan pelaksanaan pembangunan reklamasi berjalan lebih dahulu sebelum terbit peraturan perundangannya. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelaksanaan Reklamasi PUJ terhenti karena adanya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus suap dalam proses pembahasan Raperda tersebut. Selain itu perizinan reklamasi di Pulau G telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Uaha Negara (PTUN). Persyaratan teknis berupa material urugan yang digunakan masih belum jelas terkait dengan spesifikasi dan sumber pengambilannya (quary). Persoalan sosial muncul karena penggusuran kampung nelayan dan nelayan kesulitan untuk menambatkan perahunya sehingga lokasi penambatannya jauh dan meningkatkan biaya bahan bakar minyak (BBM) operasionalnya. Persoalan ekonomi ditandai dengan tingkat keuntungan yang tinggi diperoleh pengembang dengan menjual lahan hasil reklamasi antara Rp22juta - Rp35juta per meter² dan tidak ada kepentingan publik didalam pemanfaatan hasil reklamasi. Persoalan lingkungan hadir ketika dampak pembangunan reklamasi PUJ yang luas dan masif kepada wilayah tetangganya (Kabupaten Bekasi dan Provinsi Banten) tidak menjadi pertimbangan karena Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang dibuat secara parsial dan disyahkan sendiri oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sehingga ada konflik kepentingan dalam pengesahannya.  Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka proyek reklamasi PUJ perlu dikaji dan dievaluasi ulang oleh Tim Independen dan hasil kajian tersebut dapat digunakan oleh pemerintah pusat untuk memutuskan apakah proyek reklamasi dilanjutkan atau dihentikan. Keputusan pemerintah untuk melanjutkan proyek reklamasi tanpa disertai dengan kajian tim independen akan menjadi preseden buruk bagi pemerintah di kemudian hari.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Yogyakarta adalah salah satu dari 120 KPH Model yang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 439/Menhut-II/2007 tanggal 13 Desember 2007, memiliki luas kawasan ±16.358,60 ha. Sesuai dengan arah kebijakan pengembangan KPH ke depan, maka pola pengelolaan keuangan yang diharapkan diterapkan pada KPH adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU). Namun sampai saat kajian dilakukan (tahun 2015), KPHP Yogyakarta belum menerapkan pola ini. PPK BLU merupakan alternatif pilihan kebijakan pengelolaan keuangan yang dapat diterapkan oleh instansi pemerintah guna mengatasi kendala sistem pengganggaran yang dibatasi waktu (tahun anggaran). Sementara KPHP Yogyakarta yang memiliki sumber daya alam yang potensial memerlukan pengelolaan keuangan yang bersifat luwes. Regulasi terkait PPK BLU dalam segala tingkatan (undang-undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya) akan mendukung penerapan pola pengelolaan keuangan ini di KPHP Yogyakarta. Dalam rencana KPHP Yogyakarta menerapkan PPK BLU ini tentunya akan menghadapi tantangan baik dari internal maupun ekternal organisasi. Namun dinamika ini justru akan membuat besar dan memperkokoh organisasi KPHP Yogyakarta dengan keluwesan pola PPK BLU sehingga akan muncul berbagai terobosan yang menciptakan kemandirian organisasi.

Pengelolaan dan penanganan sistem perizinan di setiap bidang selalu saja menimbulkan persoalan baik bagi birokrat pengurus izin maupun bagi para pemohon izin atau investor yang akan menanamkan modalnya. Persoalan perizinan memang tidak terlepas dari sistem birokrasi yang melingkupinya, karena perizinan sangat dekat dan menjadi domain para birokrat sebelum sebuah usaha tersebut berjalan. Saat ini pemerintahan baru dalam “Kabinet Kerja” telah mencanangkan agar semua perizinan dikelola dalam satu pintu atau satu atap yang dikenal dengan Kantor Perizinan Terpadu (KPT). Melalui KPT diharapkan para investor yang akan tertarik untuk berinvestasi karena memperoleh kepastian usaha melalui proses perizinan yang mudah, murah dan tepat waktu. Persoalan perizinan selama ini berlaku sistem perizinan yang tersebar di berbagai kantor pemerintahan tanpa mencantumkan persyaratan yang jelas, lama waktu pengurusan dan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pemohon izin. Sebagai contoh persoalan utama bagi proyek pembangunan infrastruktur adalah permasalahan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dan panjangnya prosedur rekomendasi perizinan di daerah. Proses pengurusan IPPKH masih tergolong lama dan tidak ada ukuran batas waktunya. Hal ini disebabkan IPPKH masih mempunyai banyak dimensi yang menuntut keterlibatan banyak sektor dalam peengurusannya (Wuryanto, 2012).

Kesepakatan kerja sama Trans-Pacific Partnership (TPP) memiliki komitmen yang kuat terhadap upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan. Kerja sama perdagangan global ini menawarkan kesempatan dan peluang yang positif dalam beberapa hal seperti pengembangan ekonomi rendah karbon, konservasi lingkungan dan pemanfaatan jasa lingkungan. Namun di sisi lain kesepakatan dalam kerja sama ini juga memberikan dampak negatif dari sisi sosial maupun politik Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan yang matang terkait dengan kesiapan dan kemampuan Indonesia untuk terlibat dalam peraturan TPP.

Secara umum, strategi Indonesia untuk bergabung dalam skema TPP adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang regulasi yang terkait dengan lingkungan yang telah ada dan berlaku.
2. Melakukan penundaan pemberlakukan regulasi TPP pada bidang-bidang tertentu yang memerlukan tahapan penyiapan lebih lanjut.
3. Negara anggota TPP dapat meminta investigasi terhadap pelanggaran hukum lingkungan dengan menggunakan hukum negara bersangkutan melalui proses yang transparan.

Bambang Supriyanto

Ekosistem mangrove mempunyai peranan penting dalam pembangunan berkelanjutan baik secara ekologis, ekonomis maupun sosial. Pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan dapat dicapai jika mempertimbangkan seluruh aspek, baik aspek fisik maupun non fisik. Banyaknya stakeholder yang berkepentingan terhadap ekosistem mangrove berpotensi sebagai sumber konflik yang menyebabkan strategi pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan menjadi tidak efektif dan seringkali menemui kegagalan. Kegagalan pengelolaan mangrove diindikasikan dengan minimnya pelibatan masyarakat dan kebijakan manajemen yang bersifat top down.

Sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengam ekosistem mangrove, masyarakat sekitar perlu dilibatkan dalam pengelolaannya. Pemerintah perlu memberi kesempatan kepada masyarakat sekitar kawasan untuk turut berpartisipasi dalam upaya pengelolaan mangrove dan pengawasannya, juga untuk meminimalisasi konflik yang menjadi penghambat dalam pengelolaan mangrove. Maka dari itu, diperlukan strategi pengelolaan mangrove berbasis masyarakat yang partisipatif dan memperhatikan persepsi dan nilai magrove bagi masyarakat.

Berkurang atau hilangnya ekosistem hutan rawa gambut untuk pengembangan tanaman lahan kering dalam skala masif telah menurunkan kualitas lingkungan dan merusak tata air sehingga mengganggu fungsi dan manfaat ekosistem rawa gambut diantaranya sebagai penyangga hidrologi areal sekelilingnya. Kanal-kanal besar untuk mengeluarkan log dan untuk mengeringkan rawa gambut telah mengalirkan air rawa gambut ke laut sehingga air tidak dapat menggenangi rawa gambut lagi baik di hulu maupun di hilir, akibatnya terjadi banjir pada musim hujan, serta kekeringan dan kebakaran pada musim kemarau. Untuk mengembalikannya perlu segera dilakukan upaya perbaikan tata air di ekosistem rawa gambut dengan melakukan penataaan kembali di unit kesatuan hidrologis dari ekosistem ini, dengan skala prioritas
dibagian kubah dan sekelilingnya dengan membangun sekat kanal, tali air, normalisasi kanal, dan membuat kantong air atau embung dengan maksud menahan laju kehilangan dan aliran air, menaikan ketinggian air di kanal, sehingga gambut yang tadinya kering menjadi lebih basah dan lembab di kirikanan kanal.

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencakup penerimaan yang diperoleh dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Kegiatan pemanfaatan sumberdaya hutan, termasuk kegiatan pemanfaatan hutan produksi, merupakan salah satu kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam. Setiap kegiatan pemanfaatan hutan wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan. Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan dikenakan pungutan, yang salah satunya adalah PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan). Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan larangan ekspor kayu bulat dan harga patokan kayu serta illegal logging berpotensi merugikan PNBP dari PSDH.

1. Merosotnya produksi kayu bulat hutan alam mengacam penurunan PNBP sektor kehutanan. Untuk mengantisipasi penurunannya, pemerintah menaikkan besarnya tarif PSDH dan DR. Antisipasi melalui kenaikan tarif PSDH dan DR dapat mengganggu kinerja pengelolaan hutan melalui pngaruhnya terhadap biaya dan laba perusahaan. 2. Tingginya volume limbah kayu di petak tebang dapat dipandang sebagai peluang meningkatkan perolehan PNBP sektor kehutanan melalui pemanfatan hutan secara
lebih efisien, yang ditunjukkan oleh peningkatan produktivitas pemanenan hutan. 3. Peningkatan produktivitas pemanenan hutan memungkinkan kenaikkan PNBP dapat direalisasikan tanpa kenaikkan dan bahkan penurunan tarif PSDH dan DR. Dengan insentif penurunan tarif PSDH dan DR masing-masing 3,10% dan pengaruhnya produksi kayu bulat dapat meningkat 11%, maka PNBP-nya akan meningkat 7,56%.

Soenarno dan Wesman Endom

Hutan di Pulau Jawa mempuyai peran sebagai penyangga ekosistem Pulau Jawa, di sisi lain hutan di Pulau itu juga mengalami tekanan yang luar biasa dari masyarakat akibat perkembangan penduduk, sehingga hutan di Pulau Jawa juga dituntut untuk memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan dan berkontribusi terhadap pendapatan nasional. Disisi lain hutan di Pulau Jawa juga harus berfungsi ekologis. Data dari BNPB selama 200 tahun terakhir menunjukkan ada peningkatan kejadian bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Jawa. Kondisi tersebut membuka kesadaran bersama untuk memperbaiki kebijakan pengelolaan hutan di Pulau Jawa yang sebagian besar dikelola oleh Perum Perhutani. Hasil kajian menunjukkan bahwa ada gap implementasi kewenangan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Selama ini belum terobosan kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk mengatasi tingginya konflik masyarakat di kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani. Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten juga kurang dalam mengemban fungsi fasilitasi dan monev masyarakat sekitar hutan.

Prinsip national approach and subnational implementation dalam implementasi REDD+ dapat secara efektif diterapkan untuk mengurangi emisi apabila setiap stakeholder mampu menjaga komitmennya untuk melakukan upaya pengurangan emisi karbon. Bagi pengembang kegiatan REDD+ komitmen itu sendiri sangat tergantung pada bagaimana manajemen pengelolaan yang diterapkan mampu mengatasi ketidakpastian yang dihadapi di lapangan yang menggiring pada terjadinya penghentian komitmen atau risiko balik (ketidakpermanenan)
yang disebabkan oleh daya saing komoditi berbasis lahan di sekitar lokasi REDD+ yang tinggi. Daya saing itu sendiri dipengaruhi oleh biaya yang harus dikeluarkan oleh pengembang.

Perubahan iklim merupakan masalah global yang bukan lagi sekedar akan dihadapi, tetapi harus dihadapi saat ini. Laporan Penilaian Ketiga IPCC (the IPCC’s Third Assessment Report atau TAR), menyimpulkan antara lain bahwa rata-rata suhu permukaan bumi secara global telah meningkat sebesar 0,2 ± 0,6 ° C selama abad ke-20. Berbagai skenario yang digunakan dalam proyeksi TAR menunjukkan bahwa rata-rata suhu udara permukaan global diperkirakan akan meningkat antara 1,4 dan 5,8 ° C pada tahun 2100 terhadap tahun 1990 dan tinggi permukaan laut global rata-rata naik antara 0,09 dan 0,88 m pada tahun 2100.

Tigor Butarbutar

Tugas penelitian ke-4 dari kerjasama penelitian ACIAR “Overcoming constraints to community-based comercial forestry in Indonesia” adalah membangun model pembelajaran bagi petani hutan rakyat dalam rangka meningkatkan kualitas hasil kayu dan nilai tambah yang mereka terima dari kegiatan pemasaran kayu komersial. Berkaca pada pengalaman dan rekomendasi yang diperoleh dari tugas-tugas penelitian sebelumnya serta dari berbagai literatur terkait, tim peneliti mendesain dan melakukan uji coba suatu model pembelajaran yang partisipatif dan fleksibel berdasarkan program Australian Master TreeGrower (MTG) yang dikembangkan di Universitas Melbourne tahun 1996.

Tim ACIAR Project No. FST/2008/030

Smallholder timber plantations exist in various forms in Indonesia. Farmers may plant trees for timber on their private lands which is known as hutan rakyat, or on state forest lands under various schemes, such as hutan kemasyarakatan (HKm), hutan tanaman rakyat (HTR) or hutan desa. Despite different schemes and rules, farmers are the main actors in smallholder timber plantation businesses. Farmers’ decisions on investing resources and managing their timber plantations are important in determining the benefits they realize.

Dede Rohadi, Christine Padoch and Digby Race

Pemerintah Indonesia melanjutkan pengembangan perhutanan sosial komersial (community-based commercial forestry/CBCF) sebagai strategi ganda untuk menekan kemiskinan masyarakat pedesaan sekaligus membangun industri kehutanan yang berkelanjutan. Salah satu inisiatif besar pemerintah adalah program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang menargetkan penyediaan 5,4 juta hektar lahan perhutanan sosial komersial bagi 360.000 keluarga petani hutan pada tahun 2016. Pemerintah juga menargetkan penyediaan 12,7 juta hektar lahan untuk berbagai kegiatan perhutanan sosial lainnya, sehingga masyarakat setempat dapat lebih terlibat dalam mengelola dan menguasai lahan hutan sebagai upaya mengurangi kebakaran hutan, konfl ik lahan, dan aktivitas penebangan hutan ilegal. CBCF diharapkan dapat membuka akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Tidak dapat dihindari apabila harapan besar terhadap CBCF tersebut menghadapi tantangan dalam pelaksanaan program dan beragamnya kemampuan sumberdaya manusia di tingkat lokal.

Tim ACIAR Project No. FST/2008/030

Petani hutan rakyat memiliki keterbatasan pengetahuan tentang bibit unggul, teknik mengatasi serangan hama-penyakit, teknik pemangkasan dan penjarangan yang benar, melakukan grading kayu, serta cara menghitung volume dan nilai kayu. Nilai tambah dari pengusahaan kayu yang diterima petani tidak berbeda nyata dengan yang diterima oleh pedagang, padahal waktu yang diperlukan petani 6 tahun untuk sengon dan 20-30 tahun untuk jati; sedangkan pedagang hanya beberapa minggu saja. Terkait hal tersebut community based commercial forestry (CBCF) mendorong peningkatan pengetahuan para penyuluh kehutanan dan petani melalui program Master TreeGrower (MTG) yang menghubungkan petani dengan pasar kayu. Melalui program tersebut diharapkan dapat merubah cara berpikir petani menjadi lebih mengenal pasar kayu, menumbuhkan minat untuk menghasilkan kualitas kayu sesuai permintaan pasar dengan cara mengelola tanaman kayu dengan benar, dan melatih cara mengukur volume pohon agar mendapat harga jual yang pantas, sehingga akan merubah paradigma dari manajemen hutan yang pasif (tanam-tinggal-panen) menjadi lebih aktif (tanam-pelihara-panen).

Dewasa ini hutan rakyat telah berhasil mendorong pertumbuhan perdagangan kayu dan industri pengolahan kayu di daerah pedesaan, kabupaten, provinsi dan antar provinsi, memenuhi permintaan petani akan kayu bangunan, serta membuka peluang bisnis untuk memanfaatkan lahan masyarakat. Namun para petani, penyuluh, lembaga swadaya masyarakat (LSM) pendamping petani masih menghadapi berbagai keterbatasan. Terkait hal tersebut, pengembangan bisnis hutan rakyat memerlukan kondisi pendukung berupa peran pemerintah melalui pembangunan pedesaan dan penyuluhan, peran industri kehutanan yang kadangkala dapat menggantikan peran pemerintah melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dan Community Development, serta reformasi pasar melalui keterbukaan informasi pasar.

1. Biaya kewajiban kepada negara (DR, PSDH, PBB) berada di antara biaya produksi kayu bulat dan biaya sarpras. 2. Pengaruh kenaikan PSDH terhadap laba pengusahaan hutan alam lebih sensitif dibanding pengaruh kenaikan DR. 3. Harga aktual kayu bulat dari hutan alam bukan di gerbang TPn tetapi umumnya di gerbang TPK (logpond), pelabuhan atau lokasi industri.

Soenarno, dan OK Karyono

Wacana land swap mengemuka setelah dokumen Stranas REDD+ menjadikan kegiatan tersebut sebagai langkah strategis untuk implementasi REDD+. Di tengah gencarnya upaya beberapa pemda untuk mengkonversi hutan di wilayahnya, wacana tersebut diusung oleh para penggiat REDD+. Landasan hukum yang ada belum mengatur tukar-menukar hutan untuk tujuan kehutanan (konservasi), selama ini peraturan yang ada hanya mengatur tukar-menukar untuk tujuan penggunaan kawasan hutan (tujuan di luar sektor kehutanan). Implementasi land swap akan menimbulkan fragmentasi lahan yang berdampak sosial, ekonomi, politik dan lingkungan. Urutan prioritas kebijakan yang disarankan untuk menyikapi wacana land swap adalah: Prioritas I : Menggunakan instrumen kebijakan Payment Environmental Services (PES) untuk lahan APL yang berhutan (mengandung high conservation value tinggi (hutan primer dan lahan gambut). Prioritas II : Land swap dilakukan melalui review RTRWP. Prioritas III : Perbaikan tata kelola lahan hutan yang terdegradasi. Prioritas IV : Pembelian lahan APL oleh pemerintah. Prioritas V : Melakukan tukar-menukar kawasan hutan terdegradasi dengan APL berhutan. Areal yang paling mungkin dilakukan land swap adalah mempertahankan hutan primer di hutan produksi konversi.

1. Mengklasifikasikan permasalahan yang ada terkait implementasi pembangunan Hutan Tanaman Industri(HTI) sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kegiatan pembangunan HTI. 2. Membangun industri primer untuk membantu pemasaran kayu dari HTI. 3. Adanya sinergitas dan/atau sinkronisasi peraturan antar sektor, antara pusat dan daerah terkait pembangunan HTI dan kehutanan secara umum. 4. Melakukan tata batas wilayah secepatnya. 5. Kejelasan serta kepastian hak adat atas lahan dan hukum adat perlu diupayakan untuk lebih dipertegas dan diformalkan oleh pemerintah sehingga efektivitas dalam pengelolaannya bisa lebih optimal.
6. PP 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut agar ditinjau kembali. Lokasi IUPHHK-HTI di Indonesia sebagian besar berada pada lahan gambut sehingga aturan tersebut menjadi diinsentif pada perkembangan pembangunan HTI di Indonesia. 7. Terkait dengan P 39/2013 tentang kemitraan, diharapkan pola ini jangan sampai melegitimasi dan melegalkan perambah agar tidak berlarut-larut. Usulan agar tanaman pokok HTI adalah karet yang dapat dikelola dengan pola kemitraan INTI-PLASMA, kiranya perlu dipertimbangkan.

1. Tindakan adaptasi menurunkan tingkat kerugian akibat variabilitas iklim dan cuaca ekstrim.
2. Pengarus-utamaan biaya adaptasi dalam perencanaan pembangunan nasional maupun sub nasional merupakan strategi tepat bagi perlindungan sosial, ekosistem, dan ekonomi masyarakat serta mendukung prinsip efisiensi alokasi anggaran Negara/daerah.

Kirsfianti L. Ginoga

Implementasi REDD+ membutuhkan kepastian pembiayaan jangka panjang. Pembiayaan jangka panjang akan terbentuk jika terdapat kepastian dalam pasar karbon dari implementasi REDD+. Pasar karbon dipercaya sebagai mekanisme yang efektif dan efisien dalam menyediakan sumber pembiayaan tersebut. Dalam pasar karbon, harga menjadi penentu dalam menghasilkan kredit karbon; semakin tinggi harga karbon, semakin banyak kredit karbon yang dihasilkan. Indonesia dengan luas hutan yang besar mampu untuk menghasilkan kredit karbon yang besar pula. Meskipun demikian terdapat ketidakpastian dalam pasar karbon dari REDD+, yaitu adanya risiko kebocoran dan ketidakpermanenan.

Penghitungan emisi dari sektor kehutanan memerlukan data aktivitas berupa perubahan lahan dan faktor emisi/serapan (selanjutnya disingkat FE dan FS). Saat ini data FE untuk berbagai ekoregion di Indonesia masih terbatas padahal data FE tingkat lokal sangat diperlukan untuk menjamin tingkat keakuratan perhitungan karbon hutan. Untuk itu, sejumlah PSP untuk pengukuran biomassa yang tersebar di 10 provinsi telah dibangun. Hasil pengukuran biomassa yang mencakup 5 pool karbon dengan mengikuti Standar Nasional Indonesia SNI 7724-2011 merupakan data faktor emisi/serapan. Seluruh data yang telah diperoleh terakomodir di dalam suatu aplikasi berbasis web

Bayu Subekti

Dalam banyak hal, Indonesia sesungguhnya tidak banyak tertinggal dari Thailand. Apa yang terjadi di Thailand pada saat bersamaan sudah dilakukan secara efektif di Indonesia. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Pattaya memiliki layanan Call Center 1337 yang memberi informasi 24 jam tentang apapun yang ada dan terjadi di kota pantai di timur Thailand itu. Masyarakat juga bisa menyampaikan saran, kritik, atau keluhan melalui jalur bebas pulsa tersebut. Selain mendekatkan birokrasi kepada masyarakat dan menciptakan pelayanan secara non-stop, model layanan seperti ini juga memperkuat akuntabilitas aparat di mata publiknya. Tapi jangan berdecak kagum dulu, karena layanan seprti ini juga sudah banyak diterapkan di Indonesia, misalnya PT. KAI yang memiliki Call Center 121, atau UPIK (Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan) Kota Yogyakarta yang memiliki SMS Center 08122780001. Apapun yang membuat anda jengkel saat berada di Yogya, kirimkan saja keluhan anda melalui nomor tersebut, dan anda akan segera mendapatkan respon dari pihak berwenang setempat (baca artikel sebelumnya berjudul “Berenang di Kolam Inovasi”).

Tri Widodo Utomo

Hutan rakyat berperan penting dalam penghidupan masyarakat yang antara lain dapat dilihat dari sisi pendapatan petani hutan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi hutan rakyat melalui analisis kerangka penghidupan petani hutan rakyat. Dalam mengelola hutan rakyatnya, petani menggunakan berbagai sumberdaya atau aset yang dikelompokkan menjadi lima, yaitu aset sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), keuangan, fisik, dan sosial.

Tim ACIAR Project No. FST/2008/030

Data kehutanan terbaru (Kementerian Kehutanan, 2013) memperlihatkan produksi kayu hutan rakyat pada tahun 2012 mencapai 3,2 juta m3 atau meningkat 13,7% dari tahun 2011. Sementara itu, industri pengolahan kayu skala besar (kapasitas >6.000 m3) berjumlah 358 unit dengan total kapasitas produksi 67,8 juta m3. Keseluruhan perusahaan tersebut mengolah bahan baku sebanyak 61,5 juta m3, yang 5% di antaranya berasal dari hutan rakyat. Meskipun tidak tersedia cukup data tingkat nasional, industri pengolahan kayu skala kecil lebih bersentuhan dengan petani hutan rakyat karena kedekatan lokasinya. Penelitian ini difokuskan pada analisis rantai nilai kayu dari hutan rakyat mulai dari tingkat petani hingga industri pengolahan.

Tim ACIAR Project No. FST/2008/030

Permenhut No. 40/Menhut-II/2010 dan Permenhut No. P.7/Menhut-II/2011 memandatkan Pusat Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan (Puspijak) untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan perubahan iklim dan kebijakan dan pelayanan informasi publik. PP No. 12 Tahun 2010 dan UU No 18 tahun 2002 menambahkan pentingnya nilai tambah ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), dan inovasi kebijakan untuk mempercepat target pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan, dan peningkatan kemampuan pengembangan kebijakan berbasis riset. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMN 2015-19 (Hernowo, 2014) menekankan pentingnya iptek dan inovasi dalam rangka mendukung operasionalisasi dan penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). PP 12 Tahun 2014 dan Permenhut 92/Menhut-II/2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan bukan Pajak Kementerian, menambah motivasi untuk melakukan revitilasisasi pelayanan berbasis IT.

Di banyak negara tropis, pertumbuhan penduduk menyebabkan naiknya tekanan terhadap lahan dan menurunnya areal hutan. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap menurunnya area hutan adalah persaingan lahan untuk kegiatan pertanian pangan dan kehutanan, pertanian mampu memberi hasil tahunan sedangkan kehutanan memberi hasil lebih lambat, hasil pohon tidak mampu memenuhi kebutuhan mendesak penduduk setempat, manfaat hutan seringkali tersebar di bagian luar area seperti perlindungan atas terjaganya kondisi hidrologi untuk wilayah hilirnya, dan kurangnya perhatian untuk memperbaiki manajemen dan teknik budidaya pohon yang sangat penting bagi petani (Wiersum, K.F., 1988).

Salah satu sasaran strategis yang akan dicapai dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2010-2014 adalah wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) ditetapkan di setiap provinsi dan beroperasinya 120 KPH (20% wilayah KPH yang telah ditetapkan). Progres pembangunan KPH saat ini belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain: kurangnya komitmen dan pemahaman pemerintah kabupaten, rendahnya kapabilitas SDM di daerah, kurang jelasnya tata hubungan kerja antar institusi yang terlibat dalam pengurusan hutan serta ketidakjelasan tupoksi dalam pembangunan KPH di tingkat Kementerian Kehutanan sendiri.

Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang berfungsi untuk kepentingan produksi hasil hutan dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan keberadaan kawasan hutan produksi itu sendiri. Menurut Ditjen Bina Usaha Kehutanan (2011), luas kawasan hutan produksi di seluruh Indonesia 81.810.489,69 Ha (60 % dari total luas kawasan hutan), merupakan potensi yang amat besar yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan nasional/lokal,
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi untuk menurunkan emisi di Indonesia. Namun sangat disayangkan kawasan hutan produksi tersebut mempunyai rata-rata angka deforestasi tertinggi dibanding fungsi kawasan hutan yang lain, yaitu sebesar 180,4 ribu Ha/tahun pada periode tahun 2009 – 2011 (Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, 2012). Tingginya angka deforestasi tersebut mengindikasikan pengelolaan hutan produksi yang ada selama ini belum efektif.

Sektor Kehutanan memainkan peranan penting dalam siklus karbon. Di tingkat global, kontribusi emisi sektor kehutanan yang termasuk dalam Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF) sebesar 18%, sedangkan di tingkat nasional mencapai 48 %. Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi sebesar 26% tahun 2020 yang didasarkan kepada penurunan dari BAU (Business As Usual). Berbagai kegiatan mitigasi juga dilakukan untuk menurunkan emisi termasuk kegiatan REDD+ (Reduce Emission from Deforestation and Degradation+). Untuk kepentingan monitoring penurunan emisi termasuk dari kegiatan REDD+ diperlukan tingkat referensi emisi sebagai dasar guna mengetahui apakah kegiatan mitigasi yang
dilakukan sudah mencapai sasaran yang diharapkan. Dalam mekanisme REDD+, REL sangat penting disusun karena hal ini akan menunjukkan besar emisi yang akan terjadi apabila kegiatan REDD+ tidak dilakukan (sebagai BAU atau Baseline) dan besarnya emisi yang akan diturunkan apabila REDD+ dilaksanakan. Meskipun banyak studi sudah dilakukan, sampai saat ini REL di tingkat nasional masih belum ditentukan. PolicyBrief ini memberikan informasi sebagai masukan untuk penentuan REL ditingkat nasional dan daerah guna mendukung upaya penuruan emisi yang dapat diukur, dilaporkan dan diverifikasi (MRV).

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah mengalami 2 kali pertandingan di lapangan Makamah Konstitusi (MK), yaitu melalui putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 (MK45), tanggal 22 Juli 2011 terkait proses penentuan Kawasan Hutan Indonesia dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 (MK35), tanggal 16 Mei 2013 terkait dengan penegasan bahwa kawasan hutan adat bukan hutan negara

Berbagai studi menyebutkan bahwa perubahan iklim menyebabkan negara berkembang paling menderita karena tidak mampu membangun struktur untuk beradaptasi (IPCC 2006; Stern 2007), sehingga diperlukan upaya nyata untuk segera mempersiapkan diri dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Ekosistem pantai dan daratan yang diharapkan dapat meminimalisasi kerusakan ternyata tidak mampu mengantisipasi resiko yang terjadi, karena kondisinya yang tidak normal. Wilayah perkotaan di Indonesia, terutama kotakota pantai seperti Jakarta, Surabaya, Semarang dan Makasar, dicirikan oleh tiga kriteria yaitu: (a) terdegradasinya wilayah daratan dalam bentuk zona (region) wilayah “intrusi air laut”; wilayah “pengendapan” dan wilayah “kikisan”; (b) meningkatnya kutub-kutub panas kota, dan (c) semakin terdesaknya kawasan hijau akibat lajunya pertumbuhan wilayah perkotaan (Samsoedin dan Waryono 2010).
Sejak

Ismayadi Samsoedin

Nama Sumbawa identik dengan madu hutan, cairan penjaga kesehatan yang berkhasiat tinggi ini dihasilkan dari belantara rimba yang saat ini terancam kelestariannya. Madu hutan dihasilkan dari sejenis pohon lokal yang dalam bahasa setempat dikenal dengan sebutanboan, tempat bersarangnya Apis dorsata yang menyediakan nektar bagi lebah hutan. Pohon boantersebar di lereng pegunungan dan di lokasi tertentu ditemukan di lembah, sepanjang sungai dan anak sungai atau riparian.Bersama dengan antara lain kelompok pohon asam, kemiri serta pulai dan kesambi, pohon boanmembentuk lanskap hutan, yangmenutupi kawasan lindungdi Kabupaten Sumbawa seluas 45%. Keberadaan lanskap hutan diperlukan untuk menjaga sumber mata air yang digunakan untuk mengairi sawah, memenuhi kebutuhan rumah tangga dan industri, serta
menjamin kelangsungan usaha madu hutan bagi penduduk setempat.

Sebagai sebuah inisiatif global yang terkait dengan isu lokal, REDD+ memerlukan tata kelola (governance) baik di tataran internasional, nasional maupun sub-nasional (daerah). Tata kelola ini merupakan seperangkat kesepakatan yang mengatur interaksi para pihak dalam mengelola sumberdaya dan untuk menentukan kebijakan-kebijakan pengelolaan sumberdaya tersebut. Terkait dengan REDD+ yang akan
diimplementasikan di daerah, peran aktor REDD+ di daerah menjadi isu penting. Mereka akan berkontribusi dalam pencapaian tujuan REDD+. Policy Brief ini menjelaskan bagaimana para aktor di daerah terkait REDD+ memahami dan menyikapi REDD+ sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan perumusan kebijakan terkait dengan implementasi REDD+ di tingkat daerah.

Gamin

Inventarisasi gas rumah kaca (GRK) merupakan kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi (source) dan penyerapannya (sink), termasuk simpanan karbon (carbon stock). Inventarisasi GRK bertujuan untuk memantau (i) tingkat dan status emisi GRK, (ii) merancang dan mengevaluasi kegiatan mitigasi perubahan iklim, serta (iii) menyusun laporan status emisi GRK nasional untuk United Nations Framework on Climate Change (UNFCCC). Indonesia sebagai nonAnnex I yang telah meratifikasi Protokol
Kyoto mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan nasional mengenai status emisi/serapan di tingkat nasional dan kemajuan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung terwujudnya Konvensi Perubahan Iklim. Dalam Perpres No. 71/2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional, diatur bahwa setiap kementerian berkewajiban untuk melakukan kegiatan inventarisasi GRK. Menteri berkewajiban memberikan pembinaan dalam hal inventarisasi GRK kepada gubernur dan gubernur memberikan pembinaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

“Organisasi belajar (Learning Organization) adalah organisasi dimana para anggotanya terus menerus meningkatkan kapasitasnya untuk meraih hasil yang diinginkannya, aspirasi kolektif diberi ruang kebebasan, dan para anggotanya terus-menerus belajar semua hal secara bersama-sama” (Senge, 1990). Pembentukan organisasi belajar di unit kerja diharapkan meningkatkan kapasitas organisasi melaksanakan program jangka panjang seperti yang ada di lingkungan kementerian”.

Mulyaningrum, Eno Suwarno

1. Dampak perubahan iklim sudah dirasakan masyarakat pesisir dan menjadikan mereka sadar bahwa kehidupan mereka makin tidak aman. 2. Masyarakat secara individu atau berkelompok sudah melakukan adaptasi untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Adaptasi yang dilakukan seringkali dipengaruhi oleh program pembangunan pemerintah yang belum sepenuhnya mempertimbangkan perubahan iklim dan nilai-nilai sosial yang telah mengakar pada pengalaman nyata kehidupan mereka.
3. Adanya keterbatasan informasi terhadap kondisi iklim menjadikan tindakan adaptasi masyarakat tidak selalu dapat mengatasi dampak negative perubahan iklim. 4. Adaptasi reaktif sudah dilakukan, tapi dibutuhkan adaptasi yang antisipatif, proaktif dan terencana untuk menciptakan masyarakat yang memiliki kapasitas adaptif. 5. Adaptasi berbasis ekosistem terbukti mampu berfungsi sebagai buffer dan menjadikan masyarakat resilience terhadap ganasnya dampak perubahan iklim.

Tim Peneliti Adaptasi PUSPIJAK dan BPTK PENGELOLAAN DAS Solo

Bencana banjir di Jakarta makin lama makin besar dengan dampak kerugian yang semakin meningkat. Hal ini terkait dengan penyebab banjir itu sendiri yang dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu tingginya pasokan air banjir dari daerah hulu dan tidak memadainya saluran drainase daerah hilir. Penanganan banjir di daerah hilir – memperbaiki saluran drainase – memang diperlukan untuk mengatasi banjir secara cepat. Namun penanganan daerah hulu sebetulnya lebih efektif khususnya dalam meningkatkan peresapan air. Meningkatkan peresapan air di daerah hulu berarti mengurangi pasokan air untuk daerah hilir. Untuk itu maka prinsip penanganan banjir di Jakarta adalah mempertahankan air selama mungkin di daerah hulu.

BPTK Teknologi Pengelolaan DAS Solo dan Tim Peneliti RPI Manajemen Lanskap Hutan

Lokasi studi CBCF meliputi lima provinsi di tiga pulau yang berbeda di Indonesia. Semua lokasi memiliki karakteristik kepadatan penduduk yang tinggi dan kepemilikan lahan sempit, bahkan pada beberapa desa di Jawa (Gunung Kidul dan Pati) terdapat rumah tangga yang tidak memiliki lahan. Meskipun demikian, konflik lahan dan permasalahan sosial lain tidak pernah muncul ke permukaan.

Tim ACIAR Project No. FST/2008/030

Pada tahun 2012-2013, Proyek ACIAR FST/2008/030 dimaksudkan untuk memenuhi tujuan 1 dan 2. Sebagian dari tujuan 1 (melakukan analisis dimensi sosial) telah dilakukan pada research task #1, sedangkan bagian yang lain (mendesain kerangka penghidupan petani yang terlibat dalam CBCF) dilaksanakan melalui research task #2 bersamaan dengan pelaksanaan research task #3 untuk memenuhi tujuan 2 (melakukan evaluasi kritis terhadap model CBCF dominan yang dibangun di Indonesia). Metode untuk kedua research tasks tersebut adalah sebagai berikut:

Tim ACIAR Project No. FST/2008/030

Indonesia memiliki sekitar 22.5 juta hektar lahan gambut tropis, atau kira-kira setengah dari total lahan gambut dunia. Beberapa sumber memperkirakan bahwa pohon-pohon di hutan rawa gambut dapat menyimpan karbon hingga 140 ton per hektar, namun tanah gambut yang kaya karbon di bawah permukaan hutan dapat menyimpan 20 kali lebih banyak daripada jumlah karbon yang terdapat dalam vegetasi di atas permukaan tanah. Selama lebih dari dua dekade, banyak dari hutan-hutan tersebut telah mengalami kekeringan, deforestasi dan kebakaran. Akibatnya, emisi gas rumah kaca (GRK) dari Indonesia naik sangat tajam.

Indonesia has around 22.5 million ha of tropical peatlands, about half of the global total. Some estimates hold that the trees in peat swamp forests can store up to 140 tonnes of carbon per hectare, but the carbon-rich peat soils beneath the forests could store more than 20 times the carbon in the above-ground vegetation. Over the past two decades, many of these forests have been drained, deforested and burned, mostly to make way for agricultural plantations. The result has been a major increase in greenhouse gas emissions (GHG) emissions from Indonesia.

Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Kehutanan mengeluarkan kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sistem ini bertujuan untuk menciptakan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). Tujuannya juga untuk memperbaiki penerapan tata kelola kehutanan, serta pemberantasan penebangan liar dan perdagangannya (Permenhut No. P.38/2009). SVLK merupakan respon terhadap beberapa aturan di beberapa negara importir yang melarang perdagangan kayu ilegal, misalnya Uni Eropa dengan EUTR dan Amerika Serikat dengan Lacey Act (Peraturan ini mengacu pada kebijakan Pemerintah Amerika Serikat untuk mencegah peredaran produk kayu Illegal). Pada tahun 2009, SVLK mulai diberlakukan dengan disahkannya Permenhut No. P.38/Menhut-II/2009.
Dengan itu diharapkan kayu dan produk kayu Indonesia yang diekspor tidak memenuhi kesulitan di luar negeri.

Peraturan Presiden No. 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penurunan Emisi GRK merupakan penjabaran dari komitment Pemerintah Republik Indonesia untuk mengurangi emisi GRK sebesar 26 % dengan upaya sendiri, dan sebesar 41 % dengan dukungan internasional pada tahun 2020. Pada lampiran Perpres RAN GRK tercantum aksi mitigasi dari lima bidang berbasis lahan, termasuk bidang kehutanan dan lahan gambut yang
diharapkan dapat menurunkan emisi sebesar 87,6 % (dari target 26 %) dan 87,4 % (dari target 41 %). Sehingga tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa komitmen Presiden akan tercapai apabila Renstra Kementerian Kehutanan tercapai. Permasalahan yang dihadapi, saat ini adalah belum ada perhitungan bagaimana setiap program dan kegiatan di setiap bidang dapat memberikan indikasi untuk berkontribusi terhadap penurunan emisi.

Sejak kebijakan desentralisasi diberlakukan, terjadi perubahan tata kelola di sektor kehutanan, dimana sebagian besar pengelolaan hutan produksi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Setelah sebelas tahun kebijakan desentralisasi berjalan, deforestasi di hutan produksi terus berlanjut. Untuk menuju tatakelola hutan yang baik kebijakan ini perlu dibenahi

REDD+ merupakan mekanisme insentif terkait upaya penurunan emisi sektor kehutanan yang saat ini sedang dinegosiasikan di tingkat global. Dari sisi finansial, REDD+ dipandang sebagai alternatif pembiayaan baru bagi upaya-upaya pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari. Karena hutan merupakan sumberdaya yang memiliki nilai tinggi, pengukuran kelayakan implementasi REDD+ di Indonesia sangat diperlukan. Parameter yang harus dipertimbangkan adalah kelayakan ekonomi, sosial, lingkungan dan kebijakan

Pembangunan hutan kota sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) mengalami banyak hambatan dan kendala yang menuntut keseriusan para pihak untuk mencari upaya penyelesaiannya. Namun demikian, dalam perumusan suatu peraturan perundangan masih terlihat adanya tumpang tindih dan ketidak sinkronan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peratura perundang-undangan lainnya. Disamping itu, kelembagaan pengelola hutan kota juga masih belum mampu mendukung terwujudnya pengelolaan hutan kota yang profesional dan kredibel

Usulan mengenai mekanisme distribusi insentif telah diajukan oleh berbagai pihak melalui pendekatan yang berbeda-beda. Salah satu perdebatan yang berkembang adalah apakah perdagangan karbon dianggap sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pajak, atau penerimaan atas jasa lingkungan. Untuk itu perlu kajian lebih lanjut karena perbedaan penerimaan di atas akan berpengaruh terhadap mekanisme distribusi insentif. Pada policy brief ini, mekanisme distribusi REDD+ dibatasi pada mekanisme yang memungkinkan digunakan, dan tidak membahas mengenai besaran insentif yang akan diterima oleh masing-masing pihak dari kegiatan REDD+.

Dukungan masyarakat terhadap program OBIT sangat ditentukan oleh upaya Kemenhut untuk meningkatkan kontribusi ekonomi OBIT khususnya tingkat pendapatan masyarakat sebagai pelaku utamanya. Model agroforestry dapat digunakan untuk mensukseskan OBIT. Selain itu diperlukan koordinasi dan sinergi dengan Kementerian terkait lainnya untuk mendukung kesuksesan gerakan OBIT

Tigor Butarbutar

Indonesia merupakan salah satu negara pendukung skema Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation and Improving Carbon Stock in Developing Countries (REDD+) yang saat ini tengah dinegosiasikan untuk menjadi skema internasional yang mengikat negara-negara yang menyetujuinya. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat melaksanakan REDD+ seperti penerbitan strategi nasional REDD+, pembentukan satuan tugas REDD+ yang bertugas mempersiapkan kelembagaan REDD+, dan persiapan-persiapan teknis seperti penyusunan pedoman MRV, REL dan safeguards. Namun demikian, hingga saat ini mekanisme pembiayaan dan distribusi manfaat REDD+ masih belum dapat ditetapkan. Policy Brief ini memberikan satu alternatif dalam mekanisme distribusi manfaat REDD+ di tingkat masyarakat melalui Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM)

Masyarakat sekitar hutan menjadi aktor penting yang harus diperhitungkan karena aktivitas kehidupannya yang bersinggungan langsung dengan hutan. Keberadaan mereka tidak dapat diabaikan mengingat terdapat sekitar 2 juta KK dari 19.420 desa yang berada di dalam atau sekitar kawasan hutan yang tersebar di 32 provinsi (Ditjen Planologi, 2011). Ketergantungan masyarakat setempat terhadap hutan antara lain sebagai penyedia kayu bakar bagi rumah tangga, penyedia kayu untuk bangunan, penyedia rotan, madu, buah-buahan, tanaman obat, hewan buruan, dan berbagai hasil hutan lainnya. Ada pula sebagian masyarakat yang memanfaatkan hutan sebagai lahan garapan, selain penyeimbang ekosistem, situs budaya dan sejarah yang tidak bernilai. Dengan berbagai bentuk manfaat hutan tersebut, perlu dipikirkan suatu cara agar aktivitas masyarakat berkontribusi pada penyerapan dan penyimpanan karbon dengan mengakomodasi kebiasaan dan sosial budaya masyarakat yang positif.
Pemetaan dan informasi yang lengkap tentang aktivitas sosial ekonomi dan budaya masyarakat menjadi unsur penting dalam membangun social information safeguard sebagaimana diamanatkan dalam kesepakatan COP-16 di Cancun, Mexico tahun 2010. Melalui social information safeguard, berbagai kegiatan mitigasi termasuk juga REDD+ harus memasukkan pertimbangan informasi tentang potensi masyarakat, konsekuensi ekonomi dan sosial, termasuk spillover effect, alat, kebijakan, tindakan, dan metodologi yang diperlukan terkait dengan pelibatan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan (Anonim, 2010a). Penyebarluasan informasi tentang REDD+ di kalangan masyarakat setempat masih sangat dibutuhkan untuk mewujudkan dukungan masyarakat secara bulat terhadap kegiatan REDD+ sesuai dengan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC).

Ketidaksesuaian rencana dan program kehutanan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 telah menyebabkan tidaktercapainya pelaksanaan berbagai kegiatan prioritas. Kegiatan prioritas yang sesuai dengan RPJMN dan visi dan misi Kementerian Kehutanan sebesar 57%, sedangkan 43% hanya terkait dengan program-program pendukung. Kedepan, program kerja yang kurang rasional harus diperbaiki sehingga dapat diimplementasikan (implementable dan perbaikan ketidaksesuaian hendaknya tidak hanya menyangkut program kerja, tetapi juga perlu revisi perencanaan (misalnya: revisi target RPJMN, Renstra, atau RKTN)

Dodik Ridho Nurrochmat, Tatang Triyana dan Meti Ekayani

Terjadinya perubahan iklim yang menimbulkan bencana baru bagi manusia telah banyak dibuktikan secara ilmiah.. Fenomena alam seperti musim kemarau yang semakin panjang serta musim penghujan yang relatif pendek dengan intensitas hujan yang tinggi, bencana alam seperti tsunami, gempa bumi dan gunung meletus yang sulit diprediksi dan kerap terjadi. Oleh karenanya diperlukan upaya nyata untuk segera mempersiapkan diri dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Ekosistem pantai dan daratan yang diharapkan dapat meminimalisasi kerusakan ternyata tidak mampu mengantisipasi resiko yang terjadi karena kondisinya yang tidak normal. Disamping itu, peningkatan jumlah penduduk dan tingginya aktivitas manusia di perkotaan menyebabkan kualitas lingkungan di kawasan perkotaan menurun. Wilayah perkotaan di Indonesia,
terutama kota-kota pantai seperti Jakarta, Surabaya, Semarang dan Makasar, dicirikan oleh tiga kriteria yaitu: (a) terdegradasinya wilayah daratan dalam bentuk zona (region) wilayah “intrusi air laut”; wilayah “pengendapan” dan wilayah “kikisan”; (b) meningkatnya kutub-kutub panas kota, dan (c) semakin terdesaknya kawasan hijau akibat lajunya pertumbuhan wilayah perkotaan (Samsoedin dan Waryono 2010). Kondisi ini semakin meningkatkan kesadaran akan pentingnya penataan kawasan/hutan kota/Ruang Terbuka Hijau sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas lingkungan di kota-kota di Indonesia. Berbagai propinsi memprioritaskan pembangunan RTH sebagai salah satu program pembangunan hutan kota. Pembangunan hutan kota perlu memperhatikan zonasi fungsi hutan kota daerah pantai dan daerah tertutup dengan vegetasi yang sesuai untuk peruntukan zonasi dimaksud.

Permintaan kebutuhan kayu berasal dari tiga sumber yaitu: a) permintaan pasar lokal, b) permintaan industri menengah yang produknya untuk scope yang lebih luas dan berorientasi ekspor, dan c) industri besar padat modal. Untuk kebutuhan dalam negeri yang dikonsumsi masyarakat berasal dari beberapa sumber yakni hutan produksi baik dari hutan alam maupun dari hutan tanaman, hutan/kebun masyarakat dan dari sumber-sumber yang tidak jelas asal-usulnya. Berdasarkan Data Eksekutif dan Strategis tahun 2009 dan Statistik Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan disebutkan bahwa semua produksi kayu bulat yang berasal dari hutan
produksi (berizin) terserap ke industri pengolahan kayu yang berorientasi pada eksport, bahkan terdapat kekurangan lebih dari 39 ribu m3. Jumlah kekurangan ini akan lebih besar lagi jika ditambahkan kebutuhan industri dengan kapasitas dibawah 6.000 m3. Dengan demikian kebutuhan lokal/ domestik untuk masyarakat hampir sebagian besar terpenuhi dari hutan masyarakat/kebun masyarakat dan sumber yang tidak jelas/illegal. Policy brief ini difokuskan pada kajian di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang didasarkan pada data kebutuhan kayu dan pemenuhannya khususnya kebutuhan domestik/perumahan tahun 2008-2010.

HUTAN dan KOTA, adalah dua kutub isu yang selalu menggeliat di dalam fenomena pembangunan dewasa ini, karena hutan mempunyai ekspresi ke arah konservasi, sedangkan kota ke arah ekspansi. Keduanya ternyata merentangkan benang merah dalam pembangunan secara berkesinambungan, antara jawaban atas tuntutan dan tantangan ruang, terhadap waktu yang dihadapi (Samsoedin dan Waryono, 2010). Meningkatnya jumlah penduduk, serta bebanbeban pembangunan wilayah termasuk di dalamnya tumbuh berkembangnya pemukiman, industri dan pusat-pusat kegiatan kota, cenderung menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat perkotaan itu sendiri, akibat semakin meningkatnya lingkungan fisik kritis perkotaan. Wilayah perkotaan di Indonesia, terutama kota-kota pantai seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Ujung Pandang, dicirikan oleh tiga kriteria yaitu: (a) terdegradasinya wilayah daratan dalam bentuk zona (region) wilayah “intrusi air laut”; wilayah “pengendapan” dan wilayah “kikisan”; (b) meningkatnya spot-spot panas kota, dan (c) semakin terdesaknya kawasan
hijau akibat lajunya pertumbuhan wilayah perkotaan. Kesadaran Pemerintah terhadap Lingkungan Fisik Kritis (LFK) dan kecenderungannya, melalui berbagai upaya telah dilakukan sejak tahun 1980-an. Langkah awal yang dilakukan, antara lain, diefektifkannya peranan institusi sektor hijau (Dinas Teknis Pekerjaan Umum dan Kehutanan) untuk menangani secara langsung dengan membangun dan mengelola kawasan hijau binaan dalam wujud “hutan kota”. Niat tersebut muncul atas dasar pertimbangan (a) peran, fungsi dan jasa biologis pepohonan, yang terbukti dan mampu melerai serta mengendalikan berbagai bentuk pencemaran dan sumbersumber penyebabnya, karena komunitas tumbuhan hutan kota dapat berfungsi sebagai paru-paru kota, (b) keterbatasan aset Pemda dalam hal penguasaan terhadap tanah akibat semakin meningkatnya harga tanah, (c) meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan tumbuh berkembangnya wilayah industri (sumber cemaran lingkungan), serta (d) meningkatnya jumlah penduduk dan tumbuh berkembangnya wilayah pemukiman, yang cenderung mendambakan kenyamanan lingkungan hidupnya.

Research collaboration under ACIAR Project FST/2008/30 “Overcoming Constraints to Community-Based Commercial Forestry in Indonesia” has nearly completed its first 18 months of operation (project commenced in April 2011). Therefore, the second annual meeting attended by all partners was needed. This meeting was intended: 1) to exchange and discuss information of the emerging results from the research, 2) to get feedback and advice, as well as 3) to make planning for the next the activities. This meeting was held in Makassar, 3-5 July 2012.

Tim ACIAR Project No. FST/2008/030

Peningkatan kapasitas institusi dan SDM merupakan salah satu bagian penting dalam penyiapan daerah untuk implementasi REDD+. Atas dasar pertimbangan tersebut, dan sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) tahun 2012, Pusat Standardisasi dan Lingkungan Kementerian Kehutanan menyelenggarakan Training of Trainers (TOT) untuk Penghitungan Karbon dan Monitoring di Provinsi Maluku pada tanggal 30-31 Juli 2012 dan di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 19-20 September 2012. Training of Trainers (TOT) Penghitungan Karbon dan Monitoring di kedua tempat tersebut masing-masing diikuti oleh 109 (seratus sembilan) orang untuk TOT di Ambon dan 100 (seratus) orang untuk TOT di Jember. Para peserta berasal dari perwakilan pemerintah daerah (provinsi/ kabupaten/ kota), Dinas Kehutanan Provinsi/ Kabupaten/ Kota, swasta (HPH/ HTI/ perkebunan), akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kelompok Masyarakat, UPT Kementerian Kehutanan di daerah.

Novia Widyaningtyas, S.Hut, M.Sc Radian Bagiyono, S.Hut., M.For. Haryo Pambudi, S.Hut, M.ScIr. Andi Andriadi, MM. Dinik Indrihastuti, S.HutWindyo Laksono, S.HutErna Rosita, S.HutAndreas Rahutomo, S.Hut.

Untuk menjaring masukan sebagai bahan untuk negosiasi, Pusat Standardisasi dan Lingkungan telah melakukan berbagai kegiatan dan pertemuan dengan tema utama penanganan perubahan iklim di sektor kehutanan. Dalam rangka memberikan kontribusi kepada daerah dalam penyiapan perangkat implementasi REDD+ dan RAD- GRK, pada tahun 2012 Pusat Standardisasi dan Lingkungan di bawah kerangka kerja Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) menyelenggarakan workshop di Provinsi Maluku, Kalimantan Selatan dan Jambi.

Novia Widyaningtyas, S.Hut, M.ScIr. Andi Andriadi, MMRadian Bagiyono, S.Hut., M.ForHaryo Pambudi, S.Hut, M.ScDinik Indrihastuti, S.HutWindyo Laksono, S.HutErna Rosita, S.HutAndreas Budi Rahutomo, S.Hut

Sejak masuk agenda COPdi Montreal sebagai RED dan berevolusi menjadi REDD+ di Bali (melalui Dec. 1/CP. 13 atau Bali Action Plan, dan Dec. 2/CP.13 tentang REDD+), REDD+ telah berkembang pesat baik di tingkat nasional maupun dalam perundingan di UNFCCC. Sesuai Keputusan COP-16, REDD+ dilaksanakan secara bertahap sesuai kondisi, kapasitas, dan peraturan-perundangan yang berlaku di masing-masing negara. Indonesia telah memulai kegiatan terkait REDD+ secara intensif sejak awal tahun 2007 pada saat menjadi tuan rumah COP-13. Telah banyak kegiatan terkait REDD+ dilakukan baik di tingkat nasional maupun sub nasional.Di tingkat nasional Satgas telah menyiapkan STRANAS-REDD+ dan sejumlah perangkat terkait. Kementerian Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya menyiapkan bahan kebijakan terkait, perangkat implementasi yang dalam batas kewenangannya, dan fasilitasi penyiapan perangkat implementasi REDD+ di provinsidan kabupaten sesuai kebutuhan masing-masing, bekerjasama dengan dinaskehutanan, universitas dan NGOs setempat.

Novia Widyaningtyas, S.Hut, M.ScIr. Andi Andriadi, MMRadian Bagiyono, S.Hut., M.ForHaryo Pambudi, S.Hut, M.ScDinik Indrihastuti, S.HutWindyo Laksono, S.HutErna Rosita, S.HutAndreas Rahutomo, S.Hut.

Hutan Produksi merupaka salah satu kawasan hutan di Indonesia yang selama ini dikelola untuk tujuan memproduksi kayu dan hasil hutan bukan kayu. Dari total hutan Indonesia seluas 136,88 juta ha maka kawasan hutan produksi menempati 30% atau 82.38 juta ha. Sejak diundangkannya penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri tahun 1974, pemanfaatan kawasan hutan produksi semakin intensif melalui pemberian konsesi atau ijin kepada pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Melalui PP No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, pemanfaatan hutan telah diubah dengan Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA), Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHH-BK). Dari kawasan hutan produksi seluas 82.38 ha tersebut diatas, pemanfaatan dalam bentuk IUPHHK sampai saat ini (2011) telah mencapai 35,38 ha atau sekitar 49,93%.

Sulistyo A. Siran

Setelah lebih dari sepuluh tahun hutan lindung didesentralisasikan pengelolaannya oleh pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten, deforestasi masih terus terjadi. Menurut hasil penghitungan Pusat Inventarisasi dan Perpetaan Hutan pada Ditjen Planologi Kehutanan (2010), luas deforestasi kawasan hutan lindung pada periode tahun 2003 – 2006 adalah 391.000 Ha, dengan angka deforestasi tahunan pada kawasan ini adalah 130.300 Ha/ tahun. Deforestasi di hutan lindung memicu terjadinya bencana alam, karena fungsi hutan lindung terkait dengan pengaturan tata air, pencegahan banjir, pengendalian erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Angka deforestasi di atas mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut belum efektif. Ketidakefektifan suatu kebijakan terkait dua hal yaitu isi kebijakan dan implementasinya (Sutton, 1999). Isi kebijakan terkait dengan masalah bagaimana kebijakan tersebut dibuat dan apakah berdasarkan azas perundangudangan yang baik. Implementasi kebijakan terkait dengan bagaimana kebijakan tersebut dioperasionalkan. Implementasi desentralisasi pengelolaan hutan lindung belum berjalan sesuai dengan harapan. Salah satu penyebabnya adalah Pemerintah Kabupaten kurang merasakan manfaat langsung hutan lindung yang ada di daerahnya, sehingga desentralisasi pengelolaan hutan lindung tidak
menjadi insentif bagi Pemerintah Kabupaten untuk menjalankan kewenangannya. Pemerintah Kabupaten lebih menghargai manfaat langsung dari hutan, daripada mengapresiasi manfaat tidak langsungnya. Keterbatasan pemanfaatan hutan pada hutan lindung, menjadi alasan Pemerintah Kabupaten untuk mengusulkan perubahan fungsi hutan lindung menjadi fungsi produksi atau peruntukan yang lain. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan mengadakan analisis lebih dalam tentang kebijakan pemanfaatan hutan lindung di era desentralisasi. Berdasarkan perundangan yang ada pemanfaatan hutan lindung dapat berupa kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan serta memungut hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung dilakukan melalui kegiatan: pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati serta penyerapan dan/atau penyimpanan karbon. Terkait dengan pemanfaatan hutan lindung di era desentralisasi, ada dua pertanyaan yang ingin dijawab yaitu : 1) Apakah peraturan yang terkait dengan pemanfaatan hutan lindung sudah sesuai dengan asas perundang-undangan yang baik; 2) Bagaimana implementasi kebijakan pemanfaatan hutan lindung

Sektor kehutanan masih merupakan pengemisi gas rumah kaca atau GRK (net emitter) yang umumnya berasal dari deforestasi dan degradasi serta kebakaran hutan. Sektor ini juga mempunyai potensi besar untuk menyerap karbon (removal) melalui penanaman pohon dan pertumbuhan hutan. Berbagai kegiatan penanaman telah dilakukan di Indonesia jauh sebelum isu peran hutan dalam mitigasi perubahan iklim berkembang. Besarnya emisi salah satunya dapat mengacu pada hasil perhitungan Second National Communication, SNC (KLH, 2009), yang menyatakan tingkat emisi tahun 2000 sebesar 1.377.754 juta ton CO2-e, secara keseluruhan dan 649.254 juta ton CO2-e untuk sektor LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry). Besarnya emisi tersebut terutama berasal dari besarnya deforestasi. Beberapa faktor pemicu deforestasi dan degradasi yaitu penebangan liar; kebakaran hutan; dan konversi lahan hutan untuk kegiatan-kegiatan lain yang menghasilkan penutupan lahan dengan cadangan karbon yang lebih rendah seperti untuk perkebunan dan pertanian, pemekaran wilayah (kabupaten), pertambangan dan pemukiman. Kuantifikasi upaya menurunkan tingkat emisi perlu didasarkan pada pengurangan
source atau sumber emisi dari sektor kehutanan dan kegiatan peningkatan karbon stok atau sink seperti reforestasi, penanaman, penghijauan, dan lainya. Hal ini perlu diiringi dengan kebijakan yang mendukung, terkait penggunaan lahan dan insentif untuk parapihak yang berhasil mendukung upaya tersebut. Target pemerintah untuk menurunkan tingkat emisi 26% atau 14% untuk sektor kehutanan sampai tahun 2020 perlu kebijakan dan tindakan nyata di lapangan. Strategi penurunan tingkat emisi perlu didasarkan pada upaya-upaya pengurangan sumber-sumber emisi dari sektor kehutanan. Kajian ini bertujuan untuk menghasilkan strategi penurunan emisi melalui pemahaman terhadap sumber emisi (deforestasi dan degradasi) dan sumber serapan (pertumbuhan hutan dan penanaman seperti HutanTanaman Industri (HTI), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat (HR), Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN RHL), serta kegiatan lainnya. Implikasi kebijakan untuk mendukung hasil ini diharapkan dapat memberikan masukan atau input kebijakan agar tingkat emisi sektor kehutanan tahun 2020 dapat diturunkan, dan agar sektor kehutanan dapat berkontribusi terhadap penurunan emisi global.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang pada Pasal 29, Ayat 1-3 dinyatakan bahwa: (1) ruang terbuka hijau (RTH) terdiri dari RTH publik dan RTH private; (2) proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 % dari luas wilayah kota; (3) proporsi RTH publik di wilayah kota paling sedikit 20 % dari luas wilayah kota. Berpedoman pada UU No. 26/2006 terkait penyediaan RTH dan hutan kota tersebut, seluruh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten diwajibkan untuk dapat memenuhi target luas RTH dan hutan kota di wilayahnya masing-masing. Sebagai contoh Pemerintah DKI Jakarta, Pemerintah Daerah-Daerah Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi yang dikenal dengan sebutan Jabodetabek telah berupaya mewujudkan target RTH dan hutan kota tersebut di wilayah pemerintahannya masing-masing. Ada keterkaitan yang erat antara keberadaan RTH dan hutan kota dengan pengelolaan tata air dan sistem drainase yang pada akhirnya berdampak pada peristiwa banjir di suatu daerah. Menurut
Daroyni (2010), saat ini penataan air yang terkait dengan RTH dan hutan kota di Jabodetabek masih menjadi persoalan (tidak beraturan) dan kurang mendapat perhatian karena penataan kota-kota yang lebih berpihak pada kepentingan ekonomi. Sebagai contoh, dari 226 situ penampung air hujan di Jabodetabek, hanya 33 situ yang berfungsi baik dan sisanya rusak atau bahkan hilang karena berubah fungsi karena direklamasi.

Ismayadi Samsoedin

Tujuan Good Corporate Governance (GCG) pada intinya adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal perusahaan meliputi dewan komisaris, direksi, karyawan, dan pihak eksternal meliputi investor, kreditur, pemerintah, masyarakat dan pihak–pihak lain yang berkepentingan (stakeholders). Indonesia, semenjak tahun 2000 telah melakukan upaya-upaya menumbuhkan kesadaran pentingnya GCG dan penerapannya. Upaya-upaya tersebut
diantaranya dengan pembentukan Komisi Nasional GCG oleh Kantor Menko Perekonomian dan disusunnya National Code of Good Corporate Governance atau Pedoman Nasional GCG. Disamping itu berbagai peraturan yang telah diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), serta keputusan-keputusan Menteri Negara BUMN juga telah turut mendorong pelaksanaan GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik itu perusahaan publik maupun BUMN (Juanda 2009).

Eno Suwarno dan Prof. Hariadi Kartodihardjo

Seiring dengan proses desentralisasi, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pelayanan publik di tingkat lokal. Eksploitasi sumber daya hutan dan perubahan lahan, yang dilaksanakan secara legal, saat ini mendatangkan manfaat bagi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, berupa pajak dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Pemerintah daerah khususnya memperoleh manfaat dari kegiatan produktif di kawasan hutan dalam bentuk alokasi dana bagi hasil dari sumber daya alam dan pajak serta pendapatan sah lainnya. Skema Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation-plus (REDD+) dapat membatasi kegiatan perubahan lahan
dan ekploitasi hutan, yang tidak lagi dapat dilaksanakan di kawasan hutan konversi (serta hutan produksi). Keterbatasan yang disebabkan oleh skema REDD+ akan mengurangi kapasitas fiskal pemerintah daerah akibat hilangnya pendapatan yang tadinya dapat diperoleh dari kegiatan produktif di kawasan hutan. Hal ini tentunya akan membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat lokal. Oleh karenanya, insentif finansial menjadi penting untuk merekonsiliasi biaya peluang yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah serta masyarakat lokal dengan manfaat yang dihasilkan oleh skema REDD+, yang mana dapat dinikmati oleh masyarakat di tingkat nasional dan global

Pendekatan bertingkat muncul pada saat banyak negara yang ingin menggabungkan antara pendekatan nasional dan pendekatan subnasional. Melalui pendekatan ini maka pelaksanaan kegiatan REDD+ dapat dilakukan baik di tingkat nasional dan subnasional secara bersamaan. Akan tetapi, pihak yang melaksanakan REDD+ di tingkat subnasional ini mempunyai kewajiban untuk men-scaleup ke tingkat nasional apabila tingkat tata kelola dan kapasitasnya sudah mencukupi.
Penerapan di tingkat nasional dapat diartikan dengan penerapan kebijakankebijakan nasional untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan secara nasional. Kebijakan-kebijakan tersebut sering disebut sebagai penciptaan kondisi pemungkin atau enabling condition. Semua kerangka kebijakan nasional tersebut sebenarnya mempunyai tujuan yang sama yaitu menekan laju deforestasi. Oleh karena itu, identifikasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan menjadi sangat penting bagi pelaksana kegiatan REDD+ baik di tingkat nasional maupun penyesuaian dengan karakteristik setempat di tingkat subnasional

Pungky Widiaryanto

Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) kayu merupakan dokumen yang menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat. Surat Keterangan Asal Usul kayu diberlakukan melalui Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P.51/2006 sebagai bentuk penyederhanaan dari protokol peredaran kayu rakyat yang sebelumnya diatur dengan ketentuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Berdasarkan konsideran peraturannya, penyederhanaan tersebut dilakukan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan, daya saing usaha serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat, khususnya mereka yang melakukan usaha tanaman kayu rakyat. Aturan SKAU tersebut telah mengalami beberapa perubahan, yaitu melalui Permenhut nomor P.62/2006 dan P.33/2007

Sulistyo A. Siran dan Dede Rohadi

The workshop was held at UGM in Yogya on 24-30 October 2011 and attended by scientists from FORDA Bogor & Makassar, CIFOR, UGM, Trees4Trees, ANU and staff from local NGO. This workshop was coordinated by A/Professor Elske van de Fliert from University of Queensland, team leader for research task #1, and Ms. Silvi Nur Oktalina from Gadjah Mada Universityteam leader for research task #2 ‘Forestry livelihoods framework’The purpose of the workshop was to develop a detailed methodology for research task #1. Several issues discussed were as followed:

1. To describe social profile of locations of study, including diversity in culture and ethnicity as well as the structure of local decision making2.

2. To describe challenges and opportunity for various segments of society in the past and present, including health, welfare, food security and business opportunities, as well as gender issue

Tim ACIAR Project No. FST/2008/030

Standar Nasional Indonesia (SNI) 7724:2011, Pengukuran dan penghitungan cadangan karbon - Pengukuran lapangan untuk penaksiran cadangan karbon hutan (ground based forest carbon accounting) ini digunakan sebagai pedoman dalam pengukuran dan penghitungan cadangan karbon di hutan.

BSN

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca telah dikeluarkan, tekad Pemerintah Indonesia untuk penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2020 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (bussines as usual/BAU) telah dijabarkan secara terinci.
Terkait dengan target tersebut, penurunan emisi dan peningkatan karbon stok dari sektor kehutanan mendapatkan porsi yang terbesar, yaitu hampir 88 persen, disusul limbah dan energy serta transportasi, masing-masing 6 dan 5 persen. Sedangkan pertanian dan industri masing-masing 1 persen dan kurang dari 1 persen. Implikasinya adalah, beban sektor kehutanan dalam penurunan emisi GRK nasional adalah yang terberat. Hal ini menunjukkan tingginya harapan sekaligus tantangan kepada Kementrian Kehutanan sebagai salah satu sektor berbasis lahan.
Sebagaimana disebutkan dalam sasaran strategis dan dijabarkan dalam Permenhut No. 10 tahun 2011 tentang Enam Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) merupakan salah satu kebijakan prioritas. RHL ini terdiri dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL), Aksi Penanaman Serentak Indonesia (APSI), One Man One Tree (OMOT), One Billion Indonesia Trees (OBIT) dan Hutan Kemasyarakatan (Hkm).

Kontribusi sektor kehutanan dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) tergolong kecil, yaitu hanya sekitar 1% dan bila produk-produk kayu olahan juga dimasukkan, hanya meningkat menjadi sekitar 2%. Namun demikian, persoalan pokoknya bukanlah pada besaran kontribusi terhadap PDB, melainkan dampak penggandanya (multiplier effect) pada perekonomian dan yang terpenting, sumberdaya hutan dimanfaatkan secara lestari. Menggunakan Sistem Neraca Sosial Ekonomi 2005 yang di-update 2008, peranan dan dampak sektor kehutanan, termasuk kebijakan revitalisasi industri kehutanan dikaji sebagai bahan evaluasi. Output sektor kehutanan diperluas sebagai output berbasis kehutanan (forestry-based output), sehingga mencakup: industri kehutanan hulu dan industri kehutanan hilir. Hasil kajian merekomendasikan kebijakan larangan ekspor kayu bulat tidak perlu dipertahankan jika peningkatan pertumbuhan ekonomi (pengembangan industri kehutanan hulu dan hilir) dan kinerja pelestarian hutan (produksi) secara simultan ingin diwujudkan

Yundy Hafzrianda & Dudi Setiadi Hendrawan

kebijakan penumbuhan industri kayu terintegrasi dengan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yang berintikan industri kayu lapis melalui pembatasan ekspor kayu bulat dan kemudian larangan ekspor yang berlaku efektif tahun 1985 (Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian No. 317/Kpts/Um/5/1980, Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 196/Kpb/V/80 dan Menteri Perindustrian No. 182/m/SK/5/1980) pada intinya memotong permintaan kayu bulat di luar negeri dan untuk kemudian diolah di dalam negeri. Pemotongan permintaan luar negeri ini berlangsung hingga tahun 1998. Menyusul krisis moneter yang berlanjut ke krisis ekonomi, pemotongan permintaan luar negeri dihentikan pada tahun 1998 setelah kebijakan ekspor kayu bulat diberlakukan (implementasi dari LoI IMF tanggal 15 Januari 1998). Pada tanggal 8 Oktober 2001, pemotongan permintaan luar negeri tersebut dilakukan kembali setelah diterbitkan Keputusan Bersama Menteri Kehutanan (1132/kpts-II/2001) dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (292/mpp/kep/10/2001) tentang Penghentian Ekspor Kayu Bulat/Bahan Baku Serpih dan kemudian larangan ekspor tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No 34/2002 pasal 76, yang berlaku hingga sekarang. Penelitian dampak kebijakan larangan ekspor kayu bulat dilakukan oleh Manurung dan Buongiorno (1997). Hasil penelitian Manurung dan Buongiorno (1997) menunjukkan bahwa kebijakan larangan ekspor mengakibatkan rendahnya harga kayu bulat dan rendahnya nilai tegakan hutan serta berdampak negatif terhadap efisiensi penggunaan kayu. Selain itu, kebijakan larangan ekspor juga mengakibatkan turunnya kesempatan kerja sekitar 20%, karena jumlah tenaga kerja yang terserap oleh industri penggergajian dan kayu lapis lebih rendah dibanding penyerapan tenaga kerja di sektor pemanenan hutan. Pertanyaannya adalah jika kebijakan ekspor kemudian diberlakukan apakah benar kebijakan tersebut akan mengguncang industri kayu lapis? Pertanyaan selanjutnya adalah apakah benar dampak kesejahteraan dari kebijakan ekspor lebih tinggi dibanding kebijakan larangan ekspor? Menggunakan teori biaya dan teori kesejahteraan, kedua permasalahan tersebut dianalisis sebagai bahan evaluasi kebijakan

Mendasarkan pada kenyataan bahwa kebijakan ekspor kayu bulat diberlakukan di negara lain seperti di Malaysia dan Amerika Serikat, yang memberikan manfaat yang lebih baik bagi kedua negara tersebut dibanding kebijakan larangan ekspor, maka kebijakan yang sama apabila diberlakukan di Indonesia, seharusnya juga menghasilkan manfaat yang lebih baik. Suatu permasalahan yang selalu diperdebatkan adalah apakah dan bagaimanakah industri pengolahan kayu siap menghadapi persaingan di pasar global jika kebijakan ekspor kayu bulat diberlakukan? Selama kekhawatiran Indonesia adalah karena masuknya kayu bulat ke pasar luar negeri dengan berbagai dampaknya, pertanyaannya kemudian adalah mengapa Malaysia dan/atau Amerika Serikat mengabaikan kekhawatiran tersebut? Mengunakan teori biaya produksi dan teori kesejahteraan, apakah kebijakan ekspor kayu bulat hutan tanaman layak diberlakukan dan bagaimana dampaknya pada perolehan laba pengusaha hutan dan industri serta kesejahteraan pelaku ekonomi yang terlibat dikaji sebagai bahan evaluasi kebijakan.

Diberlakukannya perdagangan bebas, sebagai akibat dari era globalisasi, menyebabkan persaingan bisnis di pasar global semakin ketat, sehingga pengembangan kebijakan perdagangan dan industri yang ada saat ini haruslah bertujuan untuk memperkuat daya saing global, yaitu dengan pengembangan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif, terutama didasarkan pada keunggulan sumber daya alam dan manusia dengan menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan penghalang. Industri mebel sebagai salah satu bisnis yang bersifat global, harus lebih terintegrasi dalam suatu sistem. Para pengusaha mebel harus memiliki kemampuan untuk merubah rantai nilai industri dan perdagangan menjadi rantai nilai yang lintas batas, dan dapat beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Akan tetapi dalam perkembangannya saat ini industri mebel di Jawa Tengah memiliki beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut adalah terjadinya kesenjangan yang tinggi antara ketersediaan (supply) dan permintaan (demand) bahan baku; Persaingan tidak sehat diantara industri mebel kayu; kelangkaan bahan baku dan harga bahan baku kayu yang fluktuatif dikalangan para pemasok kayu; tidak meratanya nilai tambah; kurangnya akses informasi pasar dan permintaan legalitas keaslian bahan baku (oleh negara pengimpor). Produk industri mebel kayu yang berorientasi ekspor, saat ini sebagian besar dijalankan melalui perantara brooker dan sebagai dampaknya para pengusaha mebel di Indonesia tidak memiliki informasi yang lengkap mengenai konsumen internasional dan hanya menikmati sebagian kecil dari nilai tambah yang diciptakan. Kondisi tersebut menimbulkan ketergantungan yang tinggi dari para pengusaha industri mebel terhadap brooker luar negeri yang menikmati nilai tambah tertinggi dalam rantai nilai mebel. Oleh karena itu harga dan disain mebel sangat bergantung kepada pihak pembeli (buyer-driven). Untuk mengaktualisasikan nilai tambah yang lebih baik bagi para pelaku di dalam negeri, industri mebel di Indonesia perlu merubah strategi ekspor secara sistematis. Permasalahan ini timbul pada industri kecil dan menengah yang berada di tingkat kabupaten dan propinsi di Indonesia. Sebagai salah satu contoh adalah industri mebel di Jawa Tengah, dimana industri ini tidak hanya memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tetapi juga dapat memberikan berbagai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi selain pengembangan kesempatan kerja dan bisnis pada tingkat lokal. Sektor kehutanan memiliki peranan yang penting dalam rantai nilai mebel terutama sebagai pemasok bahan baku. Memperhatikan hal tersebut maka para penyelenggara kehutanan perlu memahami bagaimana proses perkembangan industri mebel kayu, bagaimana rantai nilai mebel kayu yang terjadi yaitu mekanisme hubungan antar pemasok dan pembeli pada setiap proses dalam rantai nilai mebel dan distribusi nilai tambah yang terjadi dalam rantai nilai tersebut. Pada akhirnya dapat digunakan untuk menerapkan strategi agar nilai tambah yang diperoleh menjadi lebih baik.

pada saat Presiden RI menyatakan target nasional untuk menurunkan emisi 26% atau 14% untuk sektor kehutanan sampai tahun 2020, pertanyaan pertama yang muncul antara lain adalah dapatkah target tersebut dicapai atau apakah target tersebut realistik? Sebenarnya permasalahannya bukan pada angka target 26% atau 41% tetapi realistik/tidaknya target tersebut akan sangat tergantung pada angka BAU yang digunakan.

Kirsfianti L. Ginoga dengan Nara Sumber Nur Masripatin

Sistem MRV adalah suatu konsep pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV) yang transparan, komparabel, koheren, lengkap dan akurat untuk pelaksanaan REDD+, dan merupakan jaminan komitmen negara-negara peratifikasi UNFCCC dalam implementasi REDD+. Tantangan untuk membangun MRV adalah bagaimana masyarakat dan para pihak terkait dapat meneruskan dan meningkatkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan, dan sekaligus terbangun peningkatan kesadaran dan kapasitas MRV dari kegiatan pengurangan emisi dari degradasi, deforestasi dan konservasi hutan. Target dari sistem MRV ini adalah inventarisasi gas rumah kaca nasional dari kegiatan REDD+ yang dilaporkan ke sekretariat UNFCCC. Untuk itu Demonstration Activity atau kegiatan percontohan di Taman Nasional Meru Betiri merupakan sarana uji coba untuk pengembangan sistem MRV beserta kesiapan kelembagaannya dalam upaya pengurangan emisi dari perambahan hutan, dan peningkatan serapan karbon dari pengelolaan hutan konservasi di tingkat sub-nasional.

Kirsfianti Ginoga, RM Widodo, dan Nugroho, dengan nara sumber Nur Masripatin dan Rizaldi Boer.

Undang-undang (UU) No. 41/1999 tentang Kehutanan, yang telah diubah melalui oleh Undang-Undang No. 19/2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang, mendefinisikan beberapa istilah hutan serta mengklasifikasikannya berdasarkan status dan berdasarkan fungsi

Hampir 100% IUPHHK memiliki kawasan yang terfragmentasi atau terbagi dalam beberapa bagian (kluster) kawasan dengan kondisi dan tipologi yang berbeda. Memanfaatkan kawasan yang terfragmentasi ini dengan sistem silvikultur yang seragam ternyata menghasilkan nilai manfaat yang rendah, baik dari aspek teknis, produksi, sosial dan ekonomi. Hasil penelitian pemodelan menunjukkan bahwa nilai manfaat dapat meningkat secara signifikan jika masing-masing IUPHHK diarahkan untuk menggunakan multisistem silvikultur dalam memanfaatkan kawasannya. Bukan suatu hal yang mustahil bahwa peningkatan manfaat dapat diperoleh berkali lipat, karena melalui multisistem silvikultur setiap kluster kawasan dalam ijin IUPHHK dimanfaatkan secara optimal dengan sistem silvikultur yang sesuai. Sebagai contoh, jika suatu IUPHHK dengan luas 200.000 ha terfragmentasi dalam lima kluster; yaitu kluster hutan primer dan hutan bekas tebangan (LOA) dengan kondisi baik seluas 75.000 ha, kluster LOA dengan kondisi sedang seluas 50.000 ha, kluster hutan rawang dan areal kosong seluas 25.000 ha serta kluster lindung seluas 50.000 ha, menggunakan tiga sistem silvikultur (TPTI, TPTII dan THPB) diprediksikan dapat diperoleh peningkatan produksi kayu hampir 10 kali lipat, penyerapan tenaga kerja sekitar lima kali lebih banyak dan NPV sekitar 20 kali lebih besar dibandingkan dengan menggunakan satu sistem silvikultur TPTI. Jika dibandingkan dengan penggunaan dua sistem silvikultur TPTI dan TPTII, melalui penggunaan tiga sistem silvikultur ini diprediksi akan meningkatkan produksi kayu dan penyerapan tenaga kerja sekitar dua kali lebih banyak dan NPV lebih dari tiga kali lebih besar.

Suryanto, Dodik Ridho Nurrochmat, Herry Prijono, Ayi Suyana dan Ahmad Budiaman

Perubahan iklim merupakan tantangan bersama, yang memerlukan komitmen semua negara yang sudah meratifikasi UNFCCC untuk mengatasinya, berdasarkan prinsip permasalahan bersama dengan tanggung jawab berbeda (common but differentiated responsibilities). Salah satu mekanisme yang diharapkan dapat mengurangi emisi, sekaligus memberikan insentif bagi negara berkembang adalah mekanisme pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi atau REDD+.

Kawasan hutan yang dapat dikelola menjadi Hutan Tanaman Rakyat (HTR) berdasarkan PP No. 6 tahun 2007 adalah kawasan hutan yang berfungsi sebagai hutan produksi dan dicadangkan pemerintah untuk dialokasikan menjadi areal HTR. Penelitian dilaksanakan di Desa Tetaf, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang merupakan lokus implementasi program HTR di Nusa Tenggara Timur (NTT). Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif (descriptive research). Fokus penelitian dibatasi pada kajian sosial ekonomi implementasi HTR pada masyarakat Desa Tetaf. Pengumpulan data dilakukan melalui pengisian kuesioner, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyebutkan, implementasi HTR di Desa Tetaf, Kabupaten TTS dilakukan pada lahan hutan produksi seluas 20 ha yang merupakan pilot project bagi pengembangan HTR di daerah lain. Pada sektor sosial, implementasi program HTR berdampak pada peningkatan kegiatan kelompok tani, dan tidak berpengaruh terhadap eksistensi hukum adat dan pranata tradisional yang ada pada masyarakat Desa Tetaf. Pada sektor ekonomi, Implementasi program HTR berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penambahan kesempatan bekerja bagi anggota keluarga. Penelitian ini menyarankan agar dilakukan peningkatan intensitas sosialisasi berbagai aspek mengenai program HTR, pemilihan model perorangan/kelompok dalam pengelolaan HTR, pelibatan stakeholders, serta mempertahankan insentif pemerintah terhadap petani yang terlibat dalam pengelolaan lahan sebagai daya tarik program HTR.

Budiyanto Dwi Prasetyo

The inceptions meeting of ACIAR Program FST/2008/030 was undertaken on 16-17 June 2011. This ACIAR program involved several organizations: (1) Australian National University (ANU), (2) Forestry Research and Development Agency (FORDA), (3) Gadjah Mada University (UGM), (4) Center for International Forestry Research (CIFOR), (5) World Wildlife Fund (WWF) Indonesia, and (6) Trees 4 Trees (T4T). 

This inception meeting was chaired by DG of FORDA, Dr. Tachrir Fathoni, and attended by ACIAR research project manager on forestry, Dr. Tony Bartlett, director of FPCCC, Dr Kirsfianti L. Ginoga, project leader, Dr. Digby Race, head of FORDA Makassar, Mr. Abidin Kongse, researchers, Dr. Eko Hardiyanto, Ms. Silvi Nur Oktalina, Mr. Dede Rohadi, Mr. Subarudi, Dr. Ismayadi Samsoedin, Mr. Ismatul Hakim, Ms. Setiasih Irawanti, Ms. Sulistya Ekawati, Ms. Nunung Parlinah, Ms. Aneka Prawesti Suka, Mr. Achmad Rizal Bisoe, Mr. Bugi K. Sumirat, and from Trees4Trees, Mr. Ajat Sudrajat and Ms. Novita Diah Arianti.

Tim ACIAR Program FST/2008/030