Search
Profile
Collection
Collaborative Research
PUI
Judul Penelitian

Kajian Efisiensi Perizinan Bidang Lhk (Kehutanan, Peti, Pertambangan Dalam Kawasan Hutan, Dan Jasa Lingkungan)

Ketua: Drs Epi Syahadat M.Si
Analisis
Identitas Penelitian
Anggota Penelitian
Lama: 12 bulan, Tahun: 2016
Dana: Rp.0,00
Lokasi :

DKI Jakarta, Jawa Barat


Abstrak Penelitian

Penanganan sistem perizinan  selalu saja menimbulkan persoalan bagi para pemohon izin. Persoalan perizinan tidak terlepas dari sistem birokrasi, karena perizinan domain para birokrat. Pembentukan Kantor Perizinan Terpadu (KPT) pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokasi pelayanan perizinan dalam berbagai bentuk, antara lain mempercepat waktu pelayanan. Diharapkan dengan sistem ini pelayanan menjadi lebih transparan, terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, disediakan secara memadai serta mudah dimengerti dan akuntabel yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Tujuan dari kajian ini adalah: (a) Mengidentifikasi kebijakan di bidang LHK yang terkait dengan sistem perizinan pertambangan (b) Menganalisis efisiensi sistem perizinan khususnya izin pertambangan, dan (c) Menyusun upaya penyempurnan sistem perizinan khususnya izin pertambangan. Sasaran dari kajian ini adalah: (a) Terindentifikasi semua kebijakan dan peraturan yang terkait dengan sistem perizinan pertambangan serta mengkaji substansi (persyaratan, prosedur dan jangka waktu perizinan) dan bagaimana relevansinya; (b) Tersedianya informasi efisiensi sistem pemberian izin pertambangan dalam implementasinya; dan (c) Teridentifikasinya perizinan sistem online di bidang LHK. Luaran yang diharapkan dari kegiatan ini, adalah: (a) Daftar bidang-bidang LHK yang terkait dengan sistem perizinan pertambangan; (b) Sistem informasi terkait prosedur dan persyaratan perizinan pertambangan; dan (c) Usulan penyempurnan sistem perizinan pertambangan. Metode pengumpulan dan pengolahan data meliputi wawancara dan kuesioner yang diberikan pada para pakar kehutanan dan pertambangan, studi literatur dan FGD. Metode analisis data yang digunakan adalah analisiskualitatif deskriptif terhadap produk kebijakan. Hasil kajian menunjukan bahwa dalam  pengurusan perizinan bidang LHK khususnya bidang pertambangan tidak efisien, karena dalam pelaksanaannya untuk memperoleh izin banyak  persyaratan yang harus diurus  dan dipenuhi yang memberi kesan panjangnya rantai birokrasi dalam pengurusan izin, seperi dokumen amdal, UKL-UPL dan izin lingkungan dimana untuk memperoleh dokumen tersebut memerlukan waktu penyelesaian yang cukup panjang(105) harikerja, sementara Dalam PP 97/2014 pasal 15 menyatakan bahwa izin selesai dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung dokumen perizinan secara lengkap diterima

Gambar Penelitian
Publikasi Penelitian
Jurnal

Conference