Search
Profile
Collection
Collaborative Research
PUI
Judul Penelitian

Memperkuat Basis Legitimasi Politik KPH dalam Pengelolaan Hutan di Tingkat Tapak: Kebijakan Alokatif Lahan di Tingkat KPH

Ketua: Drs Lukas Rumboko Wibowo M.Sc. Phd
Analisis
Identitas Penelitian
Anggota Penelitian
Lama: 12 bulan, Tahun: 2015
Dana: Rp.0,00
Lokasi :

KPH Way Terusan, Lampung


Abstrak Penelitian

Pelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diyakini sebagai upaya untuk mengatasi krisis sumberdaya alam, seperti deforestasi, konflik lahan dan kebakaran hutan serta untuk memastikan keadilan dalam pengelolaan hutan. Salah satu tugas KPH  adalah  melakukan transformasi tata kuasa atas kawasan hutan dan fungsi hutan dan lahan pada tingkat operasional, bagi perwujudan tata ekonomi kehutanan yang lebih adil dan berkelanjutan. Namun, institusionalisasi KPH yang diharapkan dapat mengatasi berbagai krisis tersebut, justru di tingkat praksis banyak KPH yang masih menghadapi masalah kelembagaan, seperti terbatasnya sumberdaya, kurangnya anggaran, dan belum adanya infrastruktur. Di sisi lain,tidak sedikit KPHyang secara politik mengalami masalah legitimasi dan kelumpuhan. Metode penelitian menggunakan pendekatan mixed-method. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan diskusi terfokus di KPHP Way Terusan Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  kebijakan alokatif lahan di tingkat KPH tidak bisa terlepas dari kompetisi kepentingan akan sumber daya lahan dari beragam aktor. Terkait dengan legitimasi, defisit legitimasi di tingkat komunitas perambah masih terjadi karena skema  kemitraanbelum dikomunikasikan secara baik dan intensif. Selain itu, sebagian besar warga di luar Umbul Harapan Jaya masih menginginkan klaim kepemilikan lahan dan pengakuan identitas warga.Namun demikian dukungan masyarakat khusus untuk kasus di Umbul Harapan Jaya semakin meningkat dengan adanya skema kemitraan. Tantangannya ke depan adalah bagaimana melakukan komunikasi dan pendekatan politik yang lebih baik agar deficit legitimasi semakin berkurang, Langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan dalam menghentikan proses delegitimasi dan mendorong penguatan legitimasi adalah sebagai berikut: 1) Mengembangkan pendekatan berbasis kebutuhan di akar rumput; 2) Melibatkan pengetahuan dan kearifan lokal dalam pengelolaan lahan; 3) Peningkatan kapasitas operator KPH untuk manajemen konflik dan penyelesaian sengketa dalam merancang pengembangan tapak; 4) Penegasan otoritas pemerintah dalam relasi vertikal maupun horizontal, terutama pasca UU 23 tahun 2014, dan 5) Kejelasan fungsi antara regulator dan operator.

Gambar Penelitian
Publikasi Penelitian
Jurnal

Conference