Search
Profile
Collection
Collaborative Research
PUI
Judul Penelitian

Kajian Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Indonesia: Tantangan, Hambatan dan Solusi

Ketua: Dr. Ir. Satria Astana M.Sc
Analisis
Identitas Penelitian
Anggota Penelitian
Lama: 12 bulan, Tahun: 2013
Dana: Rp.0,00
Lokasi :

Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Jambi


Abstrak Penelitian

Kajian ini bertujuan untuk mengindentifikasi permasalahan faktor-faktor yang menghambat dalam pembangunan hutan tanaman industri (HTI) berdasarkan aspek sosial, aspek ekonomi, aspek hukum, aspek kelembagaan, dan aspek lainnya dan mengetahui upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota agar pembagunan hutan tanaman di Indonesia dapat berkembang sesuai dengan harapan.

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang diperoleh dari Pemegang IUPHHK-HTI, Pejabat Dinas Kehutanan yang mengurusi kegitan HTI, UPT Kementerian Kehutanan (BP2HP, BPKH, BPDAS-PS), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan instansi terkait lainnya. Data sekunder, seperti: luas kawasan hutan berdasarkan peta penunjukan kawasan dari Kementerian Kehutanan, jumlah perusahaan IUPHHK-HTI, data informasi mengenai pemanfaatan kawasan hutan, dan lain sebagainya.

          Usaha pembangunan tanaman sebagaimana HTI adalah usaha yang berbasis lahan. Banyak para pihak yang berkepentingan dengan lahan, baik untuk usaha tanaman pangan, pertanian, perkebunan, pertambangan, serta pertambahan jumlah penduduk dan pemukiman, dan pemekaran pemerintah desa / kecamatan / kabupaten / provinsi. Penyerobotan atau perambahan lahan HTI oleh para pihak merupakan ancaman serius yang menghambat usaha tersebut. Terdapat beberapa penyebab yang mengakibatkan terjadinya maraknya perambahan lahan, diantaranya ialah: i) Penyebab internal seperti peraturan yang sering berubah-ubah, lemahnya pengawasan, penegakan hukum, komitmen pemerintah, komitmen pemegang ijin, dan koordinasi antar instansi dan lain-lain; ii) Penyebab eksternal seperti beredarnya isu reforma agraria, prediksi peluang investasi menghadapi pasar bebas ASEAN tahun 2015; iii) Kebijakan sektor lain yang memicu keinginan untuk mengkonversi kawasan hutan untuk areal penggunaan lain (APL) secara serentak, selain itu adanya ketidak sesuaian antara tata guna hutan (TGH) dan tata ruang daerah (TRD) juga berdampak pada tidak adanya keterpaduan usaha HTI dengan usaha sektor lain.

          Perambahan areal konsesi HTI sebaiknya jangan dilepaskan dari sejarah pengelolaan hutan, dimana awalnya ijin konsesi diberikan kepada HPH. Ketika ijin HPH habis masa berlakunya dan lahan tersebut tidak segera dibebani ijin baru serta tidak adanya pengawasan terhadap arel tersebut, menyebabkan lahan eks-HPH tersebut seolah-olah tidak bertuan atau terjadi open akses lahan, hal ini berdampak pada perambahan lahan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar atau eks-pegawai HPH yang tidak mempunyai pekerjaan, tercatat 50% sampai dengan 70% dari areal konsesi HTI, bahkan sampai 100% dan telah berubah menjadi kebun karet/sawit, selain daripada itu penyebab lainnya, adalah adanya jual-beli lahan dalam kawasan hutan, adanya perambahan oleh masyarakat dari luar daerah dilakukan secara berkelompok bahkan diindikasikan ada keterlibatan mafia lahan yang memobilisasi dan mendanai logistik para perambah di lapangan, adanya tumpang-tindih areal konsesi HTI dengan areal ijin pertambangan, ijin perkebunan, kawasan adat dan habitat satwa dilindungi juga telah memicu kelompok tertentu sebagai free rider yang berharap memperoleh manfaat dari ketidak-pastian tersebut. Terkait hal tersebut, sebagai saran maka pemerintah sebaiknya berkomunikasi terlebih dahulu dengan masyarakat pemilik kebun melalui pengecekan langsung di lapangan. Selanjutnya sosialisasikan bahwa kawasan yang diusahakan oleh mereka merupakan kawasan milik negara dan akan diusahakan oleh negara.

                      Jaminan kepastian atau legalitas lahan usaha merupakan hal yang sangat penting dan harus dicarikan solusinya, karena merupakan prasyarat utama sebelum perusahaan menanamkan modalnya. Tanpa adanya penegakan hukum (law enforcemen)t yang nyata, maka nilai dari hutan alam akan tetap seperti saat ini sehingga illegal logging akan terus berkembang dan tidak jarang industri memanfaatkan hasil-hasil kayu illegal logging dengan harga yang murah.  Penyerobotan atau perambahan lahan HTI (konflik sosial) oleh para pihak merupakan ancaman serius yang menghambat usaha tersebut. Terdapat beberapa penyebab yang mengakibatkan lambatnya perkembangan pembangunan hutan tanaman industri (HTI) di Indonesia, diantaranya adalah: penyebab internal, penyebab eksternal dan jual beli lahan pada kawasan hutan.

Gambar Penelitian
Publikasi Penelitian
Jurnal

Conference