Search
Profile
Collection
Collaborative Research
PUI
Judul Penelitian

Kajian Metode Inventarisasi GRK

Ketua: Mega Lugina S.Hut., M.For.Sc.
Analisis
Identitas Penelitian
Anggota Penelitian
Lama: 12 bulan, Tahun: 2013
Dana: Rp.0,00
Lokasi :

DKI Jakarta


Abstrak Penelitian

Monitoring GRK  Indonesia penting untuk menerapkan metode inventarisasi gas rumah kaca dengan hasil inventarisasi yang lebih akurat dan terpercaya sehingga diakui oleh internasional.  Peraturan Presiden No. 71/2011 mengatur penyelenggaraan inventarisasi GRK di Indonesia.  Kajian mengenai sistem perhitungan emisi GRK dilakukan untuk mengetahui metode inventarisasi GRK yang ada, menginventarisasi data kegiatan (activity data) dan institusi yang menyediakan data kegiatan, dan mengkaji sistem monitoring dan pelaporan inventarisasi GRK. Cakupan kajian ini yaitu nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Untuk  provinsi yang menjadi lokasi penelitian yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.  Dua Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi lokasi kajian yaitu Kabupaten Gowa dan Kabupaten Enrekang. Sementara untuk Provinsi Jawa Timur diambil dua Kabupaten yaitu Kabupaten Malang dan Kabupaten Bangkalan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa kategori yang diadopsi dalam pelaksanaan Inventarisasi GRK dalam rangka Perpres 71/2011 atau Perpres 61/2011 lebih detail dari yang telah dibuat oleh IPCC GL 2006.  Untuk kategori metode penghitungan perubahan stok dan metode penetapan Reference Emission Level (REL) masih memerlukan ketentuan-ketentuan mengenai kondisi seperti apa suatu metode dapat diaplikasikan dan tidak dapat diaplikasikan.  Metode stock difference merupakan metode yang direkomendasikan dan saat ini digunakan sudah digunakan.  Pertimbangan penggunaan metode stock difference yaitu ketersediaan data yang ada untuk tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten; kemampuan untuk mengumpulkan data; dan sumberdaya yang tersedia. Untuk penentuan REL terdapat 3 metode yang direkomendasikan oleh IPCC dan dalam pelaksanaan inventarisasi GRK di daerah (provinsi/kabupaten) perlu ditetapkan kriteria daerah dalam menentukan metode penentuan REL, pada kondisi daerah seperti apa suatu metode dapat digunakan.  Klasifikasi tutupan lahan yang digunakan oleh Kementerian Kehutanan lebih detail daripada klasifikasi IPCC GL 2006 di mana terdapat 21 klasifikasi tutupan lahan. Klasifikasi lahan yang detail ini sudah digunakan dalam kegiatan inventarisasi GRK dalam rangka penyusunan RAD/RAN GRK.  Penghitungan biomasa untuk faktor emisi/serapan seharusnya dilakukan pada lima pool karbon dan faktor emisi/serapan yang digunakan adalah spesifik untuk masing-masing provinsi dan kabupaten.  Ketersediaan data yang diperlukan untuk inventarisasi GRK sektor kehutanan pada tingkat nasional sudah tersedia di beberapa instansi terutama lingkup Kementerian Kehutanan.  Pendetailan data melalui pengumpulan data di tingkat provinsi/kabupaten akan meningkatan keakuratan hasil perhitungan.  Akan tetapi ketersediaan data yang diperlukan untuk inventarisasi GRK sektor kehutanan di provinsi/kabupaten masih mengalami beberapa kendala. Kementerian Kehutanan perlu menyusun kelembagaan kegiatan inventarisasi GRK dengan Pokja PI Kementerian Kehutanan sebagai koordinator. Diharapkan Pokja PI yang beranggotakan perwakilan dari seluruh eselon 1 di lingkup Kemenhut akan dapat menggerakkan seluruh eselon 1 untuk turut berpartisipasi dan mengambil peran dalam kegiatan inventarisasi GRK sektor kehutanan, terutama dalam hal penyediaan data aktivitas. Untuk memperoleh keselarasan inventarisasi sektor kehutanan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan dan pemerintah di daerah, perlu dibuat petunjuk teknis inventarisasi GRK sektor kehutanan, mengingat Perpres 71/2011 masih bersifat umum.  Petunjuk teknis ini harus mengacu kepada pedoman inventarisasi GRK yang dibuat Kementerian Lingkungan Hidup yang didasarkan kepada IPCC Guideline 2006.  Kementerian Kehutanan perlu membuat petunjuk teknis sebagai dasar yang kuat dalam pelaksanaan inventarisasi GRK, sehingga hasil dari kegiatan inventarisasi GRK di sektor kehutanan baik yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan dan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten) menggunakan prinsip-prinsip yang sama dan hasilnya tidak ada keragu-raguan mengenai kesahihannya.  Skema sistem monitoring dan pelaporan inventarisasi GRK yang telah disusun oleh Kementerian LH sebagai koordinator dalam kegiatan inventarisasi GRK memerlukan penyempurnaan dalam hal pengkoordinasian antara kementerian teknis terkait dan pemerintah daerah. Kementerian Kehutanan harus dilibatkan pada pelaksanaan inventarisasi GRK sektor kehutanan di tingkat Kabupaten/kota dan provinsi, di mana pendampingan oleh Kementerian Kehutanan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan keterbatasan metodologi dan ketersediaan data yang dialami pemerintah daerah.  Selain itu pendampingan ini juga merupakan monitoring yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang akan memudahkan proses sinkronisasi hasil inventarisasi GRK yang dilakukan oleh pusat dan daerah. Format pelaporan dan substansi yang terkanding dalam pelaporan inventarisasi GRK nasional ditujukan untuk memenuhi persyaratan pelaporan ke pihak IPCC di mana untuk pelaporan ke pihak internasional dilaporkan juga detail pelaksanaan inventarisasi itu sendiri, metodologi, asumsi-asumsi yang digunakan, serta hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan inventarisasi GRK.

Gambar Penelitian
Publikasi Penelitian
Jurnal

Conference