Search
Profile
Collection
Collaborative Research
PUI
Judul Penelitian

Kajian Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Hutan Kota

Ketua: Elvida Yosefi Suryandari S.Hut, M.SE
Analisis
Identitas Penelitian
Anggota Penelitian
Lama: 12 bulan, Tahun: 2013
Dana: Rp.0,00
Lokasi :

Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kalimantan Tengah


Abstrak Penelitian

Proporsi RTH termasuk hutan kota semakin berkurang seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi di perkotaan.  Perubahan penutupan lahan didorong oleh beberapa faktor yaitu pertumbuhan jumlah penduduk, aksesibilitas terhadap sumberdaya, kondisi fisik lahan, ekonomi dan kebijakan. Kebijakan sangat mempengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi suatu perkotaan, sehingga penting untuk dikaji. Lokasi kajian dilakukan di Kota Palangkaraya (Kalteng) dan Medan (Sumut), karena pengelolaan hutan kota masih belum optimal.  

Tujuan dari kajian ini adalah: Mengkaji implementasi Hutan Kota di daerah dan mengkaji PP No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota terkait hasil penelitian sebelumnya, sebagai bahan rekomendasi untuk revisi PP tersebut.  Dilakukan kajian kebijakan terkait hutan kota dan analisa isi (Content Analysis) PP 63 tahun 2002, sedangkan implementasi hutan kota didekati dengan sistem pengelolaan hutan kota menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif meliputi aspek aturan main, biofisik dan sosial ekonomi, serta analisis stakeholder untuk aspek organisasi.

Hasil kajian menunjukkan bahwa PP 63 tahun 2002, belum dapat mendorong secara nyata implementasi dan pengelolaan hutan kota di daerah. Implementasi hutan kota masih kurang 10% serta belum dapat memenuhi kebutuhan penduduk perkotaan. Sulit untuk mendapatkan alokasi lahan sesuai PP 63/2002. Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan akan pemukiman dan sarana prasarana sehingga dikuatirkan akan mengurangi hutan kota. Faktor lain yang mempengaruhi adalah kontinuitas dan koordinasi stakeholder khususnya dalam hal pendanaan. Berdasarkan analisis isi; PP 63/2002 dan P71/2009 relatif sama, seharusnya lebih detail. Aspek yang perlu dicermati dalam PP ini adalah penyamaan konsep hutan kota,implementasi hutan kota sesuai RTRWK, manfaat ekonomi, aturan untuk masalah teknis dan insentif dan peran serta masyarakat. Alternatif yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah keterbatasan lahan adalah penanaman hutan kota dengan jenis yang dapat menjerap/menyerap polutan sesuai kebutuhan wilayah perkotaan di bantaran sungai/jalan, lahan terlantar/kosong/sudut wilayah perkotaan yang belum dimanfaatkan. Implementasi kebijakan hutan kota sesuai RTRWK dan diperdakan sehingga alokasi hutan kota dapat dipertahankan. Perlu pembagian peran antar leader dan peran antar  antar stakeholder dalam pengelolaan hutan kota. Secara umum PP 63/2002 perlu revisi dan P 71/2009 dibuat lebih aplikatif untuk implementasi hutan kota

Gambar Penelitian
Publikasi Penelitian
Jurnal

Conference