Search
Profile
Collection
Collaborative Research
PUI
Judul Penelitian

Kajian Tipologi Kesatuan Pengelelolaan Hutan

Ketua: Dr. Ir. Satria Astana M.Sc
Analisis
Identitas Penelitian
Anggota Penelitian
Lama: 12 bulan, Tahun: 2013
Dana: Rp.0,00
Lokasi :

DKI Jakarta


Abstrak Penelitian

Setiap KPH memiliki karakteristik tersendiri baik ditinjau dari potensi hutan yang ada (biofisik,produk hutan) kapabilitas pengelola KPH (lembaga dan jumlah SDM), kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat lokal,  dan dukungan pemerintah daerah.  Karakteristik tersebut tentunya akan beragam antara KPH satu dengan lainnya. Kajian ini bertujuan untuk menyusun tipologi KPH berdasarkan karakteristik pengelola KPH, partisipasi stakeholder dan potensi usaha KPH. 

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan survey yang dikombinasikan dengan pendekatan desk study. Pendekatan survey melalui penyebaran kuisioner kepada KPH dilakukan melalui email.  Pendekatan ini dipilih dengan pertimbangan keterbatasan sumberdaya dalam penelitian. Adapun analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis data deskriptif kuantitatif. Penilaian indeks didasarkan hasil scoring pengukuran indikator-indikator dengan menggunakan skala likert 1-5.  

Berdasarkan hasil analisis data dengan teknik scoring skala likert, bahwa tingkat pemahaman pengelola KPH terhadap konsep KPH, tupoksi KPH dan pengelolaan tingkat tapak menunjukkan nilai yang relatif tidak jauh berbeda, berturut-turut 57,5%; 63,8% dan 77,5%.  Adapun secara keseluruhan rata-rata pemahaman pengelola KPH terhadap konsep KPH, tupoksi KPH dan pengelolaan tingkat tapak mencapai 66,2%.  Hal ini berarti bahwa pemahaman pengelola KPH terkait dengan KPH belum seutuhnya tepat. 

Komitmen daerah dalam alokasi anggaran,  secara umum masih dalam kategori hanya sebagian kecil anggaran yang disediakan Pemerintah Daerah untuk pembangunan KPH.  Indikator partisipasi KPHP Jogjakarta memiliki nilai tertinggi untuk semua KPH contoh.  Adapun nilai indikator yang relatif masih rendah terdapat dapat KPHP Tanah Laut, KPHP Kendawangan dan KPHP G.Sinopa, dimana belum ada komitmen pemerintah daerah dalam alokasi anggaran dan  SDM.

Indikator potensi usaha terdiri atas potensi kawasan hutan yang dikelola oleh KPH, potensi produk hasil hutan dan jasa hutan, serta konflik dan pengendalian terhadap konflik.  Adapun konflik dinilai dari keberadaan konflik dengan varian konflik yang terjadi disertai dengan upaya resolusi yang telah dilakukan.  Penilaian konflik ini  dikategorikan menjadi ada konflik namun dapat dikendalikan, ada konflik namun sebagian dapat dikendalikan dan ada konflik namun tidak dapat dikendalikan.  Indikator potensi usaha KPHL Rinjani Barat dan KPHP Jogjakarta memiliki nilai yang relatif tinggi dibandingkan dengan KPH lainnya. 

Dari KPH contoh, terdapat 1 KPH yang termasuk ke dalam KPH Tipe A, 24 KPH termasuk ke dalam KPH Tipe B dan 10 KPH yang termasuk ke dalam KPH Tipe C.  Bagi KPH dengan tipe A strategi ke depan yang perlu diperhatikan adalah untuk kelangsungan usaha perlu menjaga partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dan penyempurnaan peraturan yang mendukung kemandirian KPH.  Bagi KPH dengan tipe B strategi pengembangannya diantaranya  sosialisasi KPH masih tetap perlu dilakukan agar KPH bukan hanya dipahami pengelola KPH saja melainkan bagi stakeholder lainnya khususnya untuk meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah agar mendukung  KPH secara utuh.  Selain itu perlu mengeksplorasi  potensi  SDH yang belum teridentifikasi dan meningkatkan nilai tambah SDH yang ada.  Bagi KPH dengan tipe C strategi pengembangannya diantaranya sosialisasi KPH masih tetap perlu dilakukan agar menumbuhkan komitmen Pemda dalam pembangunan KPH dan mengidentifikasi  potensi SDH  di wilayah KPH.

Gambar Penelitian
Publikasi Penelitian
Jurnal

Conference