Search
Profile
Collection
Collaborative Research
PUI
Judul Penelitian

Kajian Kemitraan Hutan Rakyat di Pulau Jawa

Ketua: Dr. Ir. Satria Astana M.Sc
Analisis
Identitas Penelitian
Anggota Penelitian
Lama: 12 bulan, Tahun: 2013
Dana: Rp.0,00
Lokasi :

Ciamis, Jawa Barat dan Probolinggo Jawa Timur


Abstrak Penelitian

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola atau bentuk kemitraan pengelolaan hutan rakyat, mengidentifikasi para pihak terkait dalam kemitraan pengelolaan hutan rakyat, serta melihat bentuk kemitraan pengelolaan hutan rakyat yang baik.

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melaluiobservasi di lapangan dan wawancara terhadap responden menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya (semi structured). Wawancara dilakukan terhadap pelaku usaha hutan rakyat dari hulu hingga hilir antara lain petani sebagai produsen, pedagang pengumpul (broker), dan industri pengolahan kayu sebagai konsumen. Data sekunder diperoleh melalui desk study atau studi literatur dan laporan ataupun dokumen instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS),  Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar, BP DAS Citarum-Citanduy di Jawa Barat,Dinas Kehutanan dan Perkbunan Kabupaten Probolinggo dan Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur di Jawa Timur dan instansi. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Faktor-faktor yang mendorong perusahaan bermitra di Ciamis adalah antara lain untuk menjamin pasokan kayu dan membangun loyalitas petani pada perusahaan. Hal ini juga didorong oleh kompetisi di pasar domestik. Sedangkan untuk kasus di Probolinggo,  di latar belakangi oleh berbagai hal seperti: 1) Tekanan pasar  global ; 2) Kompetisi antar perusahaan yang semakin tinggi. Pertama untuk kasus tekanan pasar global terkait dengan regulasi pasar internasional yang  berhubungan dengan sertifikasi (Forest Stewardship) produk-produk kayu. Kedua, dengan semakin banyaknya perusahaan yang berinvestasi ke wilayah Probolinggo karena melihat potensi hutan rakyatnya yang besar, membuat perusahaan-purusahaan untuk bermitra dengan masyarakat. Salah satu tujuan bermitra dengan masyarakat adalah untuk menjamin persediaan kayu dan untuk membangun loyalitas supplier yang dalam hal ini petani hutan rakyat.

Dari dua kasus di kedua daerah (Ciamis dan Probolinggo), menunjukkan bahwa peran tokoh lokal sangat signifikan. Untuk di Ciamis peran tokoh pemerintahan atau aparat desa sangat besar dalam membantu memediasi proses kemitraan. Sedangkan untuk kasus di Probolinggo, peran motivator/inovator (yang mampu menggerakan masyarakat) dan tokoh agama sangat penting. Perbedaan latar belakang tokoh dan kondisi dan karakter sosial budaya masyarakat sangat penting untuk didiskusikan.  Dari kasus di Probolinggo peran tokoh agama yang disegani sangat signifikan mampu mengendalikan dan memobilisasi para petani untuk terlibat secara aktif dalam kemitraan. Namun demikian,  keberlanjutan suatu kemitraan juga tergantung sejauh mana tokoh ulama tersebut mampu menjaga dan mengakomodasi berbagai kepentingan dalam proses kemitraan. Bila tokoh tersebut terlalu dominan tidak memberikan ruang demokrasi bagi warganya dan lebih merepresentasikan kepentingan perusahaan maka bisa menumpulkan sikap kritis petani dalam menyampaikan aspirasinya dan  pembacaan anggota terhadap kinerja kemitraan. Demikian juga ketika tokoh tersebut tidak melakukan rekruitmen dan kaderasasi pengurus yang benar maka ketika tokoh tersebut meninggalkan arena kemitraan maka mungkin saja akan  terjadi krisis kepemimpinan yang bias mengganggu jalannya kemitraan.   

Bagi industri pengguna kayu rakyat (sengon) di Ciamis, kebijakan SVLK mengharuskan industri menggunakan system tersebut. Kebijakan ini dirasakan industry menimbulkan biaya ekstra (sehubungan dengen biaya sertifkasi) namun tidak melihat manfaat ekonomisnya dalam jangka pendek. Bagi petani HR yang menjual kayu (sebagai sumber bahan baku) industri, penerapan SVLK ikut terkena dampaknya. Salah satu koperasi kayu rakyat yang telah menerapkan SVLK adalah GAPOKTAN di Kabupaten Ciamis.Perusahaan investor (industry) membentuk kemitraan dengan Koperasi untuk menanam jenis kayu jabon (Anthocepalus cadamba). Motivasi Petani HR untuk bergabung dilandasi oleh motivasi mendapatkan nilai tambah dari kemitraan tersebut dibandingkan jika mereka tetap mandiri (independen). Nilai tambah tersebut diterjemahkan oleh Pengurus Gapoktan sebagai adanya  “Premium Price” dari kayu yang mengikuti SVLK bagi petani HR pada saat panen. Bagi petani HR yang tidak bergabung sudah merasa puas dengan kondisi pasar saat ini dimana mereka memperoleh kebebasan untuk menjual dan memilih sendiri pembeli kayunya tanpa harus bergabung dengan Kemitraan. Kondisi yang berbeda dapat mengambil contoh kemitraan yang dibangun KTI dengan Koperasi HR di Kabupaten Probrolinggo.Kemitraan tersebut telah dibangun dengan menggunakan skema yang ditetapkan FSC, sehingga SVLK secara substansi sebenarnya mudah dipenuhi tanpa harus mengikuti proses sertifikasi SVLK yang memakan biaya yang cukup besar. Sebelum SVLK diterapkan perusahaan tidak mengalami masalah dalam menjual kayunya ke pasar ekspor. Kebijakan SVLK bagi Industri pengolahan kayu dilihat sebagai extra cost namun belum terlihat manfaatnya bagi industri. Dari sisi pandangan kebijakan, kebijakan ini tidak melihat sector kayu dari hulu ke hilir atau dari bahan baku hingga pasar produk jadi kayu. Kebijakan ini dibuat tanpa melihat persyaratan (kebutuhan) pasar internasional dan domestic yang sebenarnya kurang (tidak) membutuhkan SVLK. Pasar Eropa sekalipun menganggap bahwa pemenuhan SVLK tidak otomatis akan diterima konsumen. Pasar lainnya China, Taiwan, Hongkong dan Timur Tengah selama ini tidak membutuhkan/mensyaratkan SVLK. Bagi petani HR, penerapan SVLK akan menambah cost jika tidak dibarengi dengan premium price. Meskipun beban biaya SVLK ditanggung perusahaan, dalam prakteknya mudah bagi perusahaan untuk membebankan biaya ini pada harga kayu (produsen/ petani HR) pada saat transaksi terjadi sehingga pada akhirnya petani HR yang menanggung beban tersebut. Sisi negative lainnya adalah dengan penerapan SVLK pada kayu rakyat maka akan menciptakan ketergantungan petani HR pada perusahaan dalam pemasaran kayunya sehingga menempatkan petani berada posisi tawar yang rendah. Kondisi ini telah terjadi sebelumnya ketika SKAU diterapkan.

Faktor-faktor yang mendorong kemitraan adalah kebutuhan akan pasar kayu rakyat bagi Petani HR, kebutuhan bahan baku bagi industry, tekanan eksternal (pasar global), tokoh agama yang disegani, serta kebutuhan modal bagi petani. Jika kepentingan ekonomi kedua belah pihak yang bermitra terpenuhi maka timbul kepercayaan (saling percaya) yang selanjutnya menumbuhkan kesetiaan yang membuat kemitraan bertahan lama. Namun hal ini tergantung pada kondisi struktur ekonomi. Bentuk kemitraan PT KTI, Koperasi, Kelompok Tani dan Petani HR memenuhi indicator Input, Proses, Output dan Outcome sehingga merupakan bentuk kemitraan yang “terbaik”. Penghapusan SKAU, yang diganti dengan nota Petani HR memberikan kelonggaran bagi Petani HR untuk menjual produknya secara langsung kepada industry. Keadaan ini menciptakan pasar “bebas” atau persaingan “sempurna” yang dicirikan oleh jumlah pelaku konsumen (industri) dan petani HR (produsen) dalam jumlah besar dan bebas bertransaksi. Penerapan SVLK oleh pelaku sector kayu rakyat (industry) lebih dipandang sebagai ekstra cost dan belum melihat manfaatnya. Pasar tujuan utama produk jadi kayu rakyat seperti  China, Taiwan, Hongkong dan Timur Tengah tidak membutuhkan/mensyaratkan SVLK. Bagi petani HR, keikutsertaan dalam SVLK dimotivasi oleh harapan premium price atas kayu yang dijual pada saat panen mengingat penerapan SVLK akan menambah beban kerja.

Gambar Penelitian
Publikasi Penelitian
Jurnal

Conference