Search
Profile
Collection
Collaborative Research
PUI
Judul Penelitian

Analisi Peran UPT Lingkup Kementerian Kehutanan dalam Implementasi Desentralisasi Kehutanan

Ketua: Handoyo S.Hut., M.Si.
Analisis
Identitas Penelitian
Anggota Penelitian
Lama: 12 bulan, Tahun: 2013
Dana: Rp.0,00
Lokasi :

Jawa Timur Dan Sulawesi Selatan


Abstrak Penelitian

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan di daerah memiliki peran strategis dalam pelaksanaan desentralisasi sektor kehutanan, namun seberapa jauh efektivitasnya sampai saat ini perlu dievaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui isu dan permasalahan utama desentralisasi sektor kehutanan di daerah, (2) mengidentifikasi kesenjangan kewenangan lembaga pelaksana desentralisasi kehutanan di daerah, dan (3) mengevaluasi kapasitas organisasi pelaksana desentralisasi kehutanan di daerah. Penelitian dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan dengan pendekatan narasi kebijakan, variable Good Governance dan penilaian kapasitas organisasi. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan FGD. Analisa data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif dan Model Poin Ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Isu dan permasalahan utama desentralisasi sektor kehutanan di Provinsi Jawa Timur adalah penempatan pejabat di jajaran pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan kompetensinya karena adanya budaya kroni pada kepemerintahan hasil dari sistem pemilihan pemimpin daerah secara langsung (Pilkada). Sedang di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Jeneponto dan Maros mempunyai isu dan permasalahan utama yang hampir mirip dengan Jawa Timur yaitu penempatan pejabat di jajaran pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan kompetensinya. selain masalah tersebut, permasalahan yang muncul adalah pendanaan untuk pembangunan kehutanan yang sangat minim khususnya yang bersumber dari APBD. Polititsasi urusan kehutanan terutama pada kawasan hutan sangat kental mewarnai permasalahan di Sulawesi Selatan.

saat ini adalah politisasi urusan kehutanan, tumpang tindih perizinan alih fungsi kawasan, dan kapasitas lembaga daerah urusan kehutanan yang lemah. Kesenjangan (tumpang tindih dan atau kekosongan) kewenangan lembaga pelaksana desentralisasi (UPT) kehutanan di daerah terjadi pada : (a) sistem komunikasi koordinasi instansi untuk menjamin arus informasi antar lembaga, dan (b) fungsi koordinasi urusan kehutanan di tingkat wilayah provinsi. Kapasitas organisasi pelaksana desentralisasi (UPT) kehutanan di daerah (Dinas Kehutanan dan UPT Kementerian Kehutanan) masih rendah pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas (kesigapan). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan bahwa : (1) Program dan kebijakan nasional sektor kehutanan harus diterjemahkan secara fleksibel di tingkat provinsi untuk fokus pada isu-isu strategis lokal. (2) Prioritas perbaikan pelaksanaan desentralisasi kehutanan di NTB perlu diarahkan kepada pengaturan mekanisme arus informasi untuk menjamin mekanisme koordinasi efektif serta nilai tranparansi dan akuntabilitas meningkat. (3) Perlunya penguatan peran Korwil dan Pusdal dalam upaya perbaikan arus informasi dan peningkatan kesigapan antar lembaga..

Gambar Penelitian
Publikasi Penelitian
Jurnal

Conference