Search
Profile
Collection
Collaborative Research
PUI
Judul Penelitian

Kajian lanskap hutan pada berbagai kondisi DAS

Ketua: Dr. Ir Retno Maryani M.Sc
Analisis
Identitas Penelitian
Anggota Penelitian
Lama: 12 bulan, Tahun: 2011
Dana: Rp.0,00
Lokasi :

DAS Baturusa pada SWP Ajang Mabat, Provinsi Bangka Belitung dan DAS Cidanau, Provinsi Banten.


Abstrak Penelitian

Sektor kehutanan dihadapkan pada tantangan untuk mampu mempertahankan kawasan dan melestarikan sumberdaya hutan, memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang, serta meningkatkan ketahanan hutan terhadap perubahan iklim. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional atau RKTN yang disusun untuk tahun 2011 s/d 2030 menyebutkan bahwa luas hutan saat ini adalah 130,68 juta hektar, dan akan mengalami rasionalisasi menjadi seluas 112,34 juta hektar. Review tata ruang pada semua fungsi hutan (produksi, lindung dan konservasi) akan mengurangi seluas 18,34 juta hektar hutan yang dapat dimanfaatkan. Diharapkan, pengurangan luas tersebut akan diimbangi dengan semakin mantabnya kawasan hutan dan terbebas dari konflik, dengan demikian pembangunan kehutanan dapat berjalan sesuai yang direncanakan.

Mengacu dokumen RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, tahun 2010 – 2014, Daerah Aliran Sungai atau DAS merupakan unit wilayah dimana kinerja kehutanan dapat diukur. Sejumlah 108 DAS dikategorikan dalam kondisi kritis dan menuntut perhatian pihak pemerintah untuk memperbaikinya serta memulihkan fungsinya sebagai pengatur tata air, agar supaya stabilitas ketersediaan air baik di musim hujan maupun kemarau dapat terus terjaga. Tingkat kekritisan tersebut ditunjukkan oleh menurunnya vegetasi lahan permanen serta meluasnya lahan kritis, yang berakibat pada menurunnya kemampuan DAS dalam menyimpan air. Indikator dari kekritisan suatu DAS ditunjukkan oleh antara lain frekuensi banjir yang meningkat, erosi dan banjir di musim hujan serta kekeringan melanda di musim kemarau. Laporan Kemenhut (2010) menyatakan bahwa seluas 23 juta hektar lahan di Indonesia digolongkan sangat kritis, sedangkan yang dikategorikan sebagai lahan kritis meliputi luasan 6,9 juta hektar.

Upaya mengembalikan fungsi DAS dilakukan melalui berbagai cara. Rehabilitasi dengan cara re-vegetasi atau penanaman dilakukan seiring dengan pembuatan bangunan terasering, waduk, guludan dan lain sebagainya guna menekan terjadinya erosi dan sedimentasi. Sementara itu, restorasi ekosistem ditargetkan mencapai 25 juta hektar sampai dengan tahun 2030. Keberhasilan rehabilitasi DAS tidak terlepas dari peran masyarakat dan partisipasinya dalam berbagai program. Dari sisi kebijakan, skema partisipasi masyarakat diwadahi melalui pengembangan hutan rakyat dan hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, serta hutan desa. Disamping itu, kelembagaan pengelolaan DAS diperkuat melalui pembentukan Forum DAS yang dibentuk sebagai wadah komunikasi para stakeholders, pihak yang berkepentingan atau yang mewakilinya, serta melakukan sinergi program pembangunan yang dilakukan oleh berbagai sektor. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tingkat kekritisan DAS belum menunjukkan angka penurunan, dan konversi hutan masih terus berlangsung hingga titik yang mengkhawatirkan.

Dilain pihak, Kementerian Kehutanan juga melaporkan keberadaan DAS yang tergolong sebagai non-kritis yang dikenali dengan adanya tutupan hutan yang relatif padat serta berfungsi optimal. Meskipun demikian, wilayah DAS non-kritis ini tidak terlepas dari ancaman kerusakan sebagai dampak dari tingginya pertumbuhan penduduk dan pembangunan daerah. Proses perubahan penggunaan lahan tersebut perlu dikaji, guna mengenali faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya perubahan tersebut. Kajian ini dimaksudkan untuk menyusun kriteria dan indikator manajemen lanskap agar fungsi DAS sebagai stabilitator tata air dapat berjalan secara efektif.

Gambar Penelitian
Publikasi Penelitian
Jurnal

Conference