KPHL Model Rinjani Barat, Mataram.KPHL Model Rinjani Barat di KabupatenLombok Barat dan Kabupaten LombokTimur

kawasan hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) yang meliputi Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Lebak (Banten).

KPH Way Terusan, Lampung

Way Canguk, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan

Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan (Provinsi Riau) serta Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Barat (Kalimantan Timur)

Kawasan konservasi di Indonesia dikelilingi oleh ±6.381 desa definitif yang di dalamnya terdapat sekitar 134 komunitas adat, sehingga pengelolaannya harus melibatkan masyarakat di sekitarnya. Pemberdayaan masyarakat di hutan konservasi dinilai banyak pihak memiliki tantangan yang lebih berat dibanding pemberdayaan di kawasan hutan lainnya. Salah satu sebabnya adalah hutan konservasi memiliki aturan main yang lebih ketat, sehingga membatasi akses masyarakat terhadap hutan.  Kondisi wilayah juga menyumbang kompleksitas masalah, karena lebih dari 90% hutan konservasi berada di daerah terpencil yang sulit dari akses jalan dan sarana komunikasi. Dalam perspektif lingkungan, pemberdayaan mengacu pada pengamanan akses terhadap sumber daya alam dan pengelolaannya secara berkelanjutan. Buku ini secara ringkas merangkai poin-poin penting yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan hutan konservasi, mulai dari kebijakan yang ada, tantangan yang dihadari, konflik, pembelajaran dari negara lain dan success story pemberdayaan yang berhasil.  Ketatnya aturan pengelolaan di hutan konservasi mengharuskan pemerintah merumuskan skema dan model pemberdayaan masyarakat yang berbeda dengan kawasan hutan lainnya. Pemahaman yang baik terhadap penghidupan masyarakat, dukungan kebijakan yang adaptif terhadap kondisi lokal, peningkatan kapasitas, suntikan modal produktif dan menyediaan pasar menjadi kunci sukses pemberdayaan masyarakat di hutan konservasi.

Andri Santosa, Nana Haryanti, S. Andy Cahyono, C. Yudi Lastiantoro, Hendra Gunawan, Rahmi Ananta Widya Kristianti, Nurul Ihsan Fawzi, Ali Purwanto, Sugiarto, Monica Dyah Rahmaningsih, Tini Prihatiningsih, Tri Lestariningsih, 

Pembangunan berbasis ekologi telah menjadi salah satu agenda
pembangunan dunia dalam rangka mencapai target Sustainable
Development Goals (SDGs). Pembangunan berbasis ekologi menyelaraskan kepentingan sosial-ekonomi dengan kelestarian lingkungan hidup melalui pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pada umumnya, cakupan pembangunan berbasis ekologi difokuskan secara lebih spesifik untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya hutan beserta kekayaan biodiversitasnya, serta untuk mencapai target penurunan emisi dalam rangka pengendalian perubahan iklim.

Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu Provinsi dengan kekayaan alam yang melimpah ruah. Tercatat penerimaan dari sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan menjadi andalan penerimaan daerah. Tekanan yang tinggi akan eksploitasi sumber
daya alam di Provinsi Kaltim juga menyebabkan ancaman terhadap keberlanjutan dari sisi ekologis di Provinsi Kalimantan Timur. Hal inilah
yang mendasari dimulainya arah kebijakan pembangunan hijau di Provinsi Kaltim dengan mendeklarasikan gerakan pembangunan hijau
sejak tahun 2010 dan dilanjutkan dengan deklarasi Green Growth
Compact pada tahun 2016. Komitmen pembangunan berbasis ekologi
tersebut didukung oleh berbagai stakeholder, baik unsur pemerintah,
swasta, akademisi, masyarakat, maupun NGOs. Program Kaltim Hijau
menjadi tonggak sejarah dimulainya suatu proses pembangunan daerah
yang berwawasan lingkungan (green development) dengan basis tata
kelola pemerintahan yang berwawasan lingkungan (green governance).

Anton Eko Satrio, I wayan Susi Dharmawan, Rahimahyuni Fatmi Noor'an, Agus Wahyudi

Skema transfer ?skal dari pemerintah pusat ke daerah saat ini belum secara optimal mendukung tercapainya keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kepentingan ekologis suatu daerah. Indikator penerimaan ekonomi yang berasal dari ekstraksi sumber daya alam dan lingkungan masih menjadi landasan pembagian insentif ?skal ke daerah. Mekanisme transfer ke daerah dan dana desa juga belum mendukung sepenuhnya upaya pencapaian target SDGs dan NDC. Hal ini terlihat dari mekanisme transfer khususnya indikator-indikator yang digunakan untuk menghitung besaran alokasi anggaran tersebut belum memperhatikan aspek ekologi atau lingkungan hidup.

Oleh karena itu, skema transfer ?skal ke daerah perlu dimodi?kasi, salah satunya dengan menambahkan indikator ekologi untuk meningkatkan preferensi pemerintah daerah melindungi kawasan hutannya tanpa mengganggu laju pertumbuhan ekonominya. Skema transfer ?skal berbasis ekologi diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mendukung pembiayaan perlindungan hutan dan lingkungan, insentif bagi daerah yang kinerja pengelolaan lingkungannya baik dan sebagai kompensasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan yang menghasilkan manfaat yang dapat diterima oleh berbagai pihak di luar batas wilayah daerahnya.

Namun demikian, kebijakan perbaikan skema transfer ?skal yang mengakomodasi indikator ekologi belum sepenuhnya tersedia hingga saat ini. Oleh karena itu, buku ini bertujuan untuk: (1) mengidenti?kasi berbagai inisiatif usulan insentif ?skal melalui transfer ?skal berbasis ekologi beserta peluang dan tantangannya, (2) mengetahui kesiapan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memasukkan indikator ekologi dalam transfer ?skal antara pemerintah pusat dan daerah, dan (3)
memetakan kebutuhan perbaikan kebijakan insentif ?skal berbasis ekologi.

Buku “Instrumen untuk Mengukur Kinerja KPH” ini ditulis berdasarkan
penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim sejak tahun 2015–2017. Instrumen yang disusun telah diujicobakan di beberapa KPH di Indonesia. Buku ini memberikan informasi tentang kriteria dan indikator yang digunakan untuk evaluasi kinerja KPH, prosedur kerja, langkah-langkah analisis data, serta contoh kasus uji coba instrumen di lapangan. Diharapkan buku ini dapat menjadi salah satu pedoman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk merumuskan strategi yang tepat untuk memperbaiki pengelolaan hutan oleh KPH.

Memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar hutan sangat penting dilakukan untuk memastikan kegiatan pembangunan kehutanan bisa berjalan. Salah satunya adalah bagaimana memahami dan mengelola konflik sumber daya hutan dan menemukan model pemberdayaan masyarakat sebagai resolusinya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian akses pengelolaan hutan dalam skema Perhutanan Sosial merupakan upaya jitu yang dipilih pemerintah untuk mengurangi ketimpangan distribusi pemanfaatan hutan.

Adi Santoso

Ketatnya aturan dalam pengelolaan hutan konservasi ternyata tidak menjadi penghambat kegiatan pemberdayaan masyarakat. Beberapa daerah menceritakan kesuksesan pemberdayaan masyarakat di hutan konservasi melalui pendekatan yang tepat, sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat.

Didik Suharjito, Syaiful Anwar, Andri Santosa, Nana Haryanti, S. Andy Cahyono, C. Yudi Lastiantoro, Hendra Gunawan, Rahmi Ananta Widya Kristianti, Nurul Ihsan Fawzi, Ali Purwanto, Sugiarto, Monica Dyah Rahmaningsih, Tini Prihatiningsih, Tri Lestariningsih

Kayu merupakan kebutuhan manusia sejak dahulu hingga sekarang. Walaupun teknologi semakin tinggi dan muncul berbagai macam produk pengganti kayu, kebutuhan kayu dunia tidak pernah menurun. Sengon (Falcataria mollucana) merupakan salah satu jenis kayu yang mempunyai pasar dunia yang cukup tinggi. Sengon merupakan kayu asli Indonesia, terutama berasal dari daerah Indonesia Timur. Sengon mendapat julukan sebagai “miracle species” karena merupakan jenis yang memiliki pertumbuhan tercepat di dunia. Kelebihan tersebut menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menanam sengon. Harapannya, mereka dapat memperoleh hasil dalam waktu yang singkat (lima tahun) dan dengan keuntungan yang tinggi. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh seringkali tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan banyaknya faktor yang seringkali tidak diperhatikan sehingga sengon yang mereka tanam tidak tumbuh secara optimal.

Aditya Hani, Hani Siti Nuroniah, Neo Endra Lelana, Wesman Endom

Perubahan iklim telah terjadi, dirasakan dampaknya, dan harus dihadapi semua pihak. Perubahan iklim yang ditandai dengan adanya cuaca ekstrem, meningkatnya permukaan air laut dan suhu udara, pergeseran musim dan intensitas curah hujan, berpengaruh pada ekosistem hutan, tanaman, satwa, serta kehidupan manusia. Pengaruh perubahan iklim sangat terasa terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, utamanya masyarakat kurang mampu yang penghidupannya tergantung pada sumber daya alam (hutan). Berbagai keterbatasan menjadikan mereka tidak mempunyai banyak pilihan untuk bertahan hidup kecuali beradaptasi dengan lingkungan yang sudah berubah. Adaptasi merupakan kebutuhan untuk merespon dampak perubahan iklim yang kerap menimpa namun datangnya tidak selalu dapat diduga, demikian pula besaran dampaknya, dan untuk jangka waktu berapa lama. Adaptasi tidak dapat digantikan dengan upaya mitigasi. Adaptasi juga dilakukan oleh tanaman untuk merespon perubahan iklim.

Rina Laksmi,Nunung Puji Nugroho, Endang Savitri, Purwanto, Beny Harjadi

Kristiana Tri Wahyudiyati, Nur Hayati, Ahmad Rizal Hak Bisjoe

Agus Justianto

Kristiana Tri Wahyudiayati, Nur Hayati, Ahmad Rizal Hak Bisjoe