DKI Jakarta

Kalimantan Timur

DKI Jakarta, Propinsi Jabar dan DI Yogyakarta

DKI Jakarta

Sumatera Selatan dan Jawa Barat 

Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sudah diamanatkan dalam dokumen perundangan-undangan sejak tahun 1967, tetapi sampai saat ini upaya untuk mewujudkan KPH beroperasi masih banyak menemui kendala. Banyak buku telah ditulis, diskusi dengan para pihak telah banyak digelar dan dukungan keb?akan telah diluncurkan oleh Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, tetapi masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Buku ini berisi kritikan, saran perbaikan untuk pembangun KPH dan uraian praktis untuk menuntun para praktisi KPH memberanikan diri maju melangkah ke depan agar KPH segera beroperasi. Penulis menyadari banyak sekali tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan KPH untuk segera beroperasi, mulai dari belum lengkapnya peraturan perundang-undangan, lambatnya penanaman nilainilai baru (KPH) ke stakeholder, rendahnya komitmen Pemerintah Daerah, masalah tenurial, belum jelasnya tata hubungan kerja, terbatasnya sumber pendanaan dan sapras, kurang kapabelnya SDM di daerah dan sebagainya. Ditengah keterbatasan tersebut secara eksplisit muncul kesadaran kolektif yang tumbuh dari kalangan birokrat (khususnya di level Pemerintah Pusat) untuk bersama-sama mendukung pembangunan KPH. Kesadaran kolektif tersebut perlu ditularkan ke daerah. Membangun kesadaran kolektif bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti : membangun instrument keb?akan yang mendukung pembangunan KPH, penyuluhan, penyebarluasan informasi (misalnya dengan pencetakan buku, lea?et, pam?et, dsb), membangun dialog dalam rapat-rapat dan pertemuan.

Basah Hernowo, Krisno Dwi Raharjo, Chorirorun Nur Ulifah, Gamin, Tati Rostiwati, Mariana Takandjandji, R. Garsetiasih, Richard Gatot Nugroho Triantoro

Hubungan antara pembangunan ekonomi dan dampak lingkungan telah lama diperdebatkan. Komisi Dunia Lingkungan dan Pembangunan (WCED) yang diketuai Brundtland pada tahun 1987 dalam laporannya mengemukakan kekhawatiran atas kemampuan lingkungan hidup dan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini dan masa depan. Tantangan yang paling penting bagi pengelola sumber daya alam adalah menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan dengan mengusulkan memanifestasikan interaksi positif antara sumberdaya alam dan kegiatan manusia dalam bentuk penggunaan lahan atau perubahan penutupan lahan di suatu wilayah (Naiman , 1992).

Penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan dan hutan seperti deforestasi dan degradasi hutan merupakan salah satu sumber emisi gas rumah kaca, dimana kegiatan tersebut berkontribusi terhadap emisi GRK global sebesar 18%. Untuk itu, sejak dihasilkannya Rencana Aksi Bali pada tahun 2007, dikembangkan mekanisme pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation, REDD).

Achmad Pribadi

Hutan merupakan sumberdaya alam yang mempunyai fungsi ekonomi, ekologi, sosial, dan budaya yang diperlukan untuk menunjang secara langsung dan tidak langsung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini karena peran hutan dapat dilihat sebagai penyangga sistem kehidupan secara lokal, nasional, regional, dan global. Jasa keberadaan hutan sebagai penyangga ekosistem diperlukan oleh semua lapisan masyarakat dalam suatu bumi atau planet, antara lain jasa pengatur tata air, suplai oksigen, sumber genetik, cagar budaya, dan penyerapan karbon untuk mitigasi iklim global. Sehingga memberikan konsekuensi bahwa pemanfaatan hutan oleh suatu negara tidak lepas dari pengamatan dan perhatian masyarakat internasional, karena langsung atau tidak langsung akan berdampak secara global.

Kirsfianti L. Ginoga