Jambi, Kalimmantan Tengah 

Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Riau, Kalimantan Barat,

Jakarta, Riau/Kalimantan Timur dan Papua Barat

KPHP Gularaya (Provinsi Sulawesi Utara), KPHL Kota Agung Utara (Provinsi Lampung) dan KPHP Tanah Laut (Provinsi Kalimantan Selatan).

Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan Riau

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sudah diamanatkan dalam dokumen perundangan-undangan sejak tahun 1967, tetapi sampai saat ini upaya untuk mewujudkan KPH beroperasi masih banyak menemui kendala. Banyak buku telah ditulis, diskusi dengan para pihak telah banyak digelar dan dukungan keb?akan telah diluncurkan oleh Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, tetapi masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Buku ini berisi kritikan, saran perbaikan untuk pembangun KPH dan uraian praktis untuk menuntun para praktisi KPH memberanikan diri maju melangkah ke depan agar KPH segera beroperasi. Penulis menyadari banyak sekali tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan KPH untuk segera beroperasi, mulai dari belum lengkapnya peraturan perundang-undangan, lambatnya penanaman nilainilai baru (KPH) ke stakeholder, rendahnya komitmen Pemerintah Daerah, masalah tenurial, belum jelasnya tata hubungan kerja, terbatasnya sumber pendanaan dan sapras, kurang kapabelnya SDM di daerah dan sebagainya. Ditengah keterbatasan tersebut secara eksplisit muncul kesadaran kolektif yang tumbuh dari kalangan birokrat (khususnya di level Pemerintah Pusat) untuk bersama-sama mendukung pembangunan KPH. Kesadaran kolektif tersebut perlu ditularkan ke daerah. Membangun kesadaran kolektif bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti : membangun instrument keb?akan yang mendukung pembangunan KPH, penyuluhan, penyebarluasan informasi (misalnya dengan pencetakan buku, lea?et, pam?et, dsb), membangun dialog dalam rapat-rapat dan pertemuan.

Basah Hernowo, Krisno Dwi Raharjo, Chorirorun Nur Ulifah, Gamin, Tati Rostiwati, Mariana Takandjandji, R. Garsetiasih, Richard Gatot Nugroho Triantoro

Penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan dan hutan seperti deforestasi dan degradasi hutan merupakan salah satu sumber emisi gas rumah kaca, dimana kegiatan tersebut berkontribusi terhadap emisi GRK global sebesar 18%. Untuk itu, sejak dihasilkannya Rencana Aksi Bali pada tahun 2007, dikembangkan mekanisme pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation, REDD).

Achmad Pribadi

Gamin