KPHP Delta Mahakam Kabupaten Kutai Kertanegara Propinsi Kalimantan Timur dan kawasan KPHL Sungai Beram Hitam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Wira Karya Sakti Propinsi Jambi

Kabupaten Mesuji, Propinsi Lampung; Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah; Kabupaten Kutai Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi.

KPH Banjar di propinsi Kalimantan Selatan dan KPH Lalan di Sumatera Selatan

Daerah kering DAS Noelmina, Propinsi NTT, dan DAS Palu (Sulawesi Tengah) di Propinsi Sulawesi Tengah

Hampir 63% luas daratan Indonesia merupakan kawasan hutan. Hutan secara de jure adalah kawasan milik pemerintah, namun saat ini sangat sulit untuk menemukan hutan yang bebas klaim penguasaan lahan. Secara de facto hutan telah terkapling-kapling dengan berbagai status penguasaan lahan dengan kepentingan yang berbeda sehingga memicu konflik. Konflik atas tanah dan sumber daya hutan meningkat karena proses transformasi penggunaan lahan yang terintegrasi dengan pasar global. Konflik kehutanan menjadi salah satu penghambat dalam perbaikan tata kelola hutan di Indonesia. Dilihat dari aktornya konflik tersebut bisa terjadi antara Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dengan masyarakat, konflik perusahaan dengan masyarakat, konflik pemerintah dengan perusahaan, konflik perusahaan dengan perusahaan, konflik antar sector dalam pemerintahan dan konflik antar masyarakat.

Maraknya konflik di kawasan hutan yang masih terjadi mengindikasikan dua hal. Pertama, kita belum mampu menemukan akar masalahnya dan kedua, kita sebetulnya sudah menemukenali akar masalah, namun tidak mau menyentuh atau pun belum mampu mengamputasi akar masalahnya. Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria adalah salah satu bentuk penyelesaian yang paling maju saat ini. Land Amnesty sebagai instrument alternatif, layak untuk dipertimbangkan. Jika pemerintah serius ingin mengadopsi kebijakan land amnesty ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, antara lain : kelengkapan dan kesahihan data historis lahan, kriteria dan indikator lahan yang bisa mengajukan land amnesty serta menunjuk lembaga kredibel untuk melakukan penilaian

Desmiwati, 

Memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar hutan sangat penting dilakukan untuk memastikan kegiatan pembangunan kehutanan bisa berjalan. Salah satunya adalah bagaimana memahami dan mengelola konflik sumber daya hutan dan menemukan model pemberdayaan masyarakat sebagai resolusinya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian akses pengelolaan hutan dalam skema Perhutanan Sosial merupakan upaya jitu yang dipilih pemerintah untuk mengurangi ketimpangan distribusi pemanfaatan hutan.

Adi Santoso

Buku “Meretas Jalan Konflik Kehutanan” berusaha memberikan gambaran konflik yang terjadi di sektor kehutanan di Indonesia dengan harapan dapat dijadikan pembelajaran untuk penyelesaiannya. Buku ini
mencoba mendeskripsikan konflik berdasarkan aktor yang terlibat, yaitu: konflik antara pemerintah dengan masyarakat, konflik perusahaan dengan masyarakat, konflik perusahaan dengan perusahaan, konflik
antara masyarakat dengan masyarakat, dan konflik antarinstitusi pemerintah.

Suryo Adiwibowo, Syaiful Anwar, Desmiwati

Pembangunan fisik di perkotaan, yang diharapkan dapat mensejahterakan kehidupan manusia, dalam perkembangannya telah menimbulkan permasalahan tersendiri akibat perencanaan yang kurang memadai. Pertumbuhan penduduk serta pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi di perkotaan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan seperti hilangnya ruang terbuka hijau, rusaknya fungsi resapan air, polusi air dan udara. Dalam pembentukan ekosistem perkotaan, interaksi yang diharapkan tidak terjadi adalah adanya kerusakan beberapa komponen ekosistem. Sebagai contoh, dari 226 danau/situ penampung air hujan di Jabodetabek, hanya 33 situ yang berfungsi baik dan sisanya rusak atau bahkan hilang berubah fungsi/direklamasi. Ekosistem danau/situ perlu menjadi prioritas dalam pengelolaannya karena merupakan bagian dari lingkungan perkotaan yang berfungsi sebagai pengatur iklim dan banjir maupun sebagai tempat resapan air.

Johny Holbert Panjaitan dan Agus Purwanto