jawa barat, jawa timur

Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur

Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sudah diamanatkan dalam dokumen perundangan-undangan sejak tahun 1967, tetapi sampai saat ini upaya untuk mewujudkan KPH beroperasi masih banyak menemui kendala. Banyak buku telah ditulis, diskusi dengan para pihak telah banyak digelar dan dukungan keb?akan telah diluncurkan oleh Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, tetapi masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Buku ini berisi kritikan, saran perbaikan untuk pembangun KPH dan uraian praktis untuk menuntun para praktisi KPH memberanikan diri maju melangkah ke depan agar KPH segera beroperasi. Penulis menyadari banyak sekali tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan KPH untuk segera beroperasi, mulai dari belum lengkapnya peraturan perundang-undangan, lambatnya penanaman nilainilai baru (KPH) ke stakeholder, rendahnya komitmen Pemerintah Daerah, masalah tenurial, belum jelasnya tata hubungan kerja, terbatasnya sumber pendanaan dan sapras, kurang kapabelnya SDM di daerah dan sebagainya. Ditengah keterbatasan tersebut secara eksplisit muncul kesadaran kolektif yang tumbuh dari kalangan birokrat (khususnya di level Pemerintah Pusat) untuk bersama-sama mendukung pembangunan KPH. Kesadaran kolektif tersebut perlu ditularkan ke daerah. Membangun kesadaran kolektif bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti : membangun instrument keb?akan yang mendukung pembangunan KPH, penyuluhan, penyebarluasan informasi (misalnya dengan pencetakan buku, lea?et, pam?et, dsb), membangun dialog dalam rapat-rapat dan pertemuan.

Basah Hernowo, Krisno Dwi Raharjo, Chorirorun Nur Ulifah, Gamin, Tati Rostiwati, Mariana Takandjandji, R. Garsetiasih, Richard Gatot Nugroho Triantoro

Kelestarian lanskap atau bentang alam menjadi persyaratan berlangsungnya pembangunan di masa mendatang. Hal ini merupakan kesepakatan dari Konperensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Rio de Janeiro, Brasil yang dilaksanakan pada bulan Juni 2012 dan dituangkan di dalam Deklarasi Rio+20. Pembangunan yang dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan, kenyaman dan keadilan dilakukan dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan. Tujuan tersebut difokuskan untuk melindungi hutan, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesehatan dan pendidikan, serta mewujudkan perkotaan yang lebih lestari dan mengatasi perubahan iklim (http://sustainabledevelopment.un.org/).

Jerman Rohmanudin

Kontribusi sektor kehutanan pada Produk Domestik Bruto nasional dapat mencapai lebih dari 2% apabila tidak terjadi illegal logging dan illegal trade serta inefisiensi pemanfaatan hutan dan pengolahan kayu serta pasar kayu tidak terdostarsi. Untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto nasional di sektor kehutanan tersebut, diperlukan tinjauan dari sisi ekonomi dan kelembagaan guna mengetahui berbagai permasalahan dan solusi terhadap permasalahan yang diperkirakan menghambat kinerja sektor kehutanan. Untuk itu dilakukan penelitian integratif yang bertujuan untuk mengkaji tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan. Secara umum sintesis ini bertujuan untuk mengkaji tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan berdasarkan dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh lingkup PUSPIJAK (Pusat Perubahan iklim dan Kebijakan) secara integratif dari tahun 2010 samapai dengan 2012 dan secara khusus mengkaji: (1) besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman, (2) daya saing investasi industri hasil hutan, dan (3) daya saing perdagangan hasil hutan sehingga dapat dijadikan pijakan untuk pengambilan keputusan.

Deforestasi dan degradasi hutan masih menjadi masalah krusial yang dihadapi sektor kehutanan saat ini. Laju deforestasi dan degradasi selama periode 2003 – 2008 mencapai 0,9 juta ha/tahun (Dephut, 2009). Banyak faktor yang memicu terjadinya deforestasi dan degradasi hutan, diantaranya adalah kondisi sosial/kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan yang relatif masih rendah, masih terbatasnya akses masyarakat terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan, konflik tenurial yang sering berujung pada penyerobotan lahan, serta tidak seimbangnya supply dan demand kayu yang berpengaruh terhadap perkembangan industri perkayuan nasional. Kondisi demikian telah menuntut kita untuk melakukan restorasi dalam pembangunan kehutanan Indonesia

Murniati dan Sumarhani, Asmanah Widiarti, Mohammad Muslich dan Sri Rulliaty

Nanang Rofandi